mpo633

Teknik Kelahiran Kembali Kuno

Kenapa Bisa Tak Dapat SHM Meski Cicilan KPR Sudah Lunas?******

Sertifikat hak milik (SHM) ternyata belum tentu dimiliki meski cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sudah lunas.

Kasus tersebut belakangan viral di media sosial. Seorang pejuang KPR mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) atas rumahnya, bukan mengantongi SHM.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto pun turun tangan. Menurutnya, pemberian HGB atas rumah KPR sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," sambungnya.

Ia menegaskan pemberian status HGB bukan kemauan pengembang. Menurutnya, developerhanya menjalankan ketentuan dalam UU Pokok Agraria.

Akan tetapi, ia memberikan solusi jika pembeli ingin mendapatkan SHM atas rumah KPR. Joko menyarankan pemegang KPR mengajukan peningkatan status hak milik ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkapnya.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," tandas Joko.

Meski begitu, Joko menyebut pejuang KPR tak diharuskan meningkatkan status kepemilikannya dari HGB ke SHM. Ia menekankan HGB juga sudah menunjukkan kekuatan di mata hukum.

[Gambas:Video CNN]

seribu pemburu

RI dan Australia Teken MoU Soal Kendaraan Listrik******

Pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Australiaterkait pengembangan ekosistem kendaraan listrik(EV).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir mengatakan kesepahaman ini menjadi tanda kolaborasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia akan terjadi di hulu maupun hilir.

"Kita tanda tangan MOU ini salah satu adalah memperkuat bagaimana terjadinya kerja sama, kolaborasi yang kuat dalam melihat kesempatan untuk peningkatan daripada EV," kata Erik dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Kamis (23/11).

"Karena itu kita coba dorong kolaborasi critical mineralskedua negara untuk dijadikan hilirisasi industri," katanya.

Erick mengatakan bahwa nikel dan litium adalah dua mineral utama yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik. Indonesia sendiri telah mengembangkan industri hilirisasi nikelnya menuju ekosistem kendaraan listrik dalam lima tahun terakhir.

Kemudian telah ada tiga pabrik di Indonesia yang beroperasi untuk memproduksi mixed hydroxide precipitate, bahan dasar prekursor baterai. Selain itu, beberapa proyek manufaktur baterai juga telah direncanakan akan dimulai pada beberapa tahun mendatang.

Sementara itu, Australia memiliki 24 persen cadangan litium dunia. Australia bahkan menyumbang 43 persen dari ekstraksi litium global pada 2022.

"Australia dapat mengambil manfaat dari sumber daya litium yang melimpah ini dengan berkolaborasi dengan Indonesia yang telah mengembangkan industri nikelnya dalam membangun poros baru ekosistem baterai kendaraan listrik, serta menjalin aliansi," kata Erick.

Erick mengatakan kelanjutan MoU ini akan dibuat road mapyang bisa diimplementasi di kedua negara.

"Sehingga, MOU ini bukan hanya seremonial, tetapi sesuatu yang real untuk kemajuan persahabatan kedua negara," katanya.

Erick menambahkan Indonesia merupakan market besar kendaraan listrik. Alasannya Indonesia memiliki populasi besar yang diperkirakan mencapai 315 juta orang.

"Dan tentu dengan situasi polusi udara yang kita bisa lihat sekarang ini, pemerintah sudah mengambil posisi bagaimana kita harus terus mendorong pengembangan EV," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Memasuki jalan iblis

Mahfud Ungkap Alasan Investor Bisa Kuasai Lahan IKN hingga 190 Tahun******

Calon wakil presiden nomor urut 3Mahfud MD mengungkap alasan pemerintah memberikan izin penggunaan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaradi Kalimantan Timur mencapai 190 tahun.

Mahfud mengatakan kebijakan ini ditetapkan demi mempermudah investasi ke tanah air, khususnya ke IKN. Ia pun menyinggung bahwa kebijakan tersebut sudah banyak dilakukan sejak zaman Presiden Suharto.

"HGU (hak guna usaha), HGB (hak guna bangunan), itu 190 tahun diberikan. Kalau dulu pernah 35 tahun, terus naik 90 tahun gitu zaman Pak Harto itu. Lalu untuk mempermudah investasi, pemerintah ini menawarkan atau sudah memberi peluang untuk 190 tahun," kata Mahfud dalam acara dialog Ganjar-Mahfud dengan PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11).

Pasalnya, kebijakan tersebut bisa saja diberikan secara bertahap dan tak langsung 190 tahun.

Syarat khusus yang bisa diberikan misalnya penambahan keterlibatan tenaga kerja dan lain-lain, yang akan menguntungkan Tanah Air.

"Lahan itu tidak akan, tidak akan langsung dimiliki dengan sesukanya tentu saja oleh investor," sambung dia.

Mahfud menyebut kebijakan ini bisa direvisi atau diubah, tergantung dengan perkembangan kondisi riil yang ada.

"Karena itu merupakan pancingan atau insentif agar investor mau masuk lalu dibuatlah kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Itu tentu saja bisa bisa dievaluasi ulang, bisa dihitung ulang relevansinya dengan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Mahfud.

Berdasarkan salinan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Pasal 16 A mengatur soal hak atas tanah investor di IKN.

Untuk hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor mendapatkan hak kelolaan yang cukup panjang; mencapai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama,jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus keduadengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk HGB dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

[Gambas:Video CNN]

Cara menarik bintang dengan login di awal

Usai TikTok Shop, Teten Waspadai Aplikasi Baru dari China Bernama Temu******

Menteri Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masdukimewaspadai platform digital baru dari Negara Chinayang bernama aplikasi 'Temu'.

Platform muncul tak lama setelah pemerintah melarang TikTok Shop. Aplikasi tersebut sudah masuk ke beberapa negara di Asia.

Ia sudah meminta kepada Presiden Jokowi agar platform digital Temu itu tidak masuk ke Indonesia

"Yang saya sebut tadi salah satu platform dari China namanya Temu, itu yang memang dari factory directatau pabrik langsung ke konsumen," jelasnya.

Ia mengatakan bila aplikasi tersebut masuk ke Indonesia pasti akan menghilangkan banyak rantai distribusi yang pada ujungnya akan membuat banyak orang kehilangan lapangan kerja di Indonesia.

"Karena produknya akan lebih efesien sehingga juga produk-produk consumer goodskita tidak mungkin bisa bersaing. Nah ini, kan kita harus lindungi, karena kita sebelum bisa melahirkan ekonomi baru orang yang bekerja di sektor consumer goodskita harus proteksi. Jangan sampai mereka menjadi pengangguran, sebelum kita bisa menggantikan lapangan kerja baru," ujarnya.

Teten menyampaikan di era digital seperti sekarang ini setiap orang yang memiliki UMKM di pelosok desa bisa jualan secara online bahkan dalam skala pasar yang besar baik di level nasional dan bahkan global.

Tapi banyak juga yang harus diwaspadai.

"Tapi di sisi lain, kalau kita tidak punya produk yang unggul kita akan diserbu produk dari luar yang akan masuk ke pelosok-pelosok desa," kata Menteri Teten,

Ia juga menerangkan, seperti kejadian yang lalu dengan adanya aplikasi TikTok Shop bahwa barang-barang produk China akhirnya dijual ke Indonesia dengan harga murah oleh aplikasi itu.

"Kejadiannya kemarin, ketika kasus TikTok itu. Kebetulan China ekonominya sedang menurun, mereka terus memproduksi untuk menciptakannya lapangan kerja, barang-barang konsumsi akhirnya dijual ke Indonesia sudah didumping harganya murah lalu oleh platform digital mereka TikTok disubsidi kembali," ujarnya.

"Sehingga kemarin baju misalnya dijual Rp100 ribu, kosmetik Rp5.000   dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin kita bersaing, teriak semua kemarin, di industri pakaian, konveksi yang paling banyak menyerap lapangan kerja teriak semua asosiasinya. Karena itu, pemerintah kemarin mengambil keputusan," ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa e-commerce platform digital terus berevolusi dan bermutasi dengan adanya platform digital TikTok Indonesia sudah kewalahan. Apalagi kalau benar platform digital baru dari China bernama Temu masuk.

"E-commerceplatform digital ini terus evaluasi, terus mutasi, dengan TikTok kita mulai kewalahan, (sekarang ) ada platform baru dari China juga yang lebih canggih dan efisien dia terhubung dengan 25 pabrik di China, ini lagi-lagi consumer goods (barang jadi) langsung dari China ke konsumen tidak lagi lewat reseller tidak ada lagi affiliator tidak ada distributor," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Karakter ikan asin

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]

Dewa gila pertama

3 Gubernur Tak Pakai Rumus Baru Jokowi dalam Naikkan UMP 2024******

Kementerian Ketenagakerjaan menyebut hingga 21 November 2023 pukul 19.00 WIB, 30 Gubernur telah menetapkan UMPdi wilayahnya masing-masing.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara Triparti di masing masing wilayah sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuan upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan resminya Selasa (21/11) malam.

Ida mengatakan dari 30 provinsi yang telah menetapkan UMP, terdapat 3 provinsi yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ia menambahkan gubernur yang belum menetapkan UMP 2024 adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

Ia pun menekankan bahwa hari ini, 21 November 2023, adalah batas akhir pengumuman UMP oleh masing-masing gubernur. Pihaknya pun akan memberikan waktu kepada gubernur yang belum menetapkan UMP hingga pukul 23.59 WIB.

"Kepada provinsi lain yang belum menetapkan upah minimumnya kami harap dapat segera menetapkan upah minimum sebelum 23.59 WIB," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri daerah yang tak menetapkan UMP sesuai aturan akan dikenakan sanksi. Sanksi akan diserahkan ke Kemendagri.

"Kalau tidak sesuai pp kami akan serahkan ke Kemendagri. Karena ini PP bukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan," tuturnya.