situs judi terbaru

Selir gila tidak mudah untuk diculik

KAI Buka Suara soal Penggusuran Puluhan Ruko di Jurnatan Semarang******

PT Kereta ApiIndonesia (KAI) Daop 4 Semarang mengungkap alasan di balik penggusuran puluhan bangunan Ruko di kawasan Jurnatan Semarang yang akan dilaksanakan pada Rabu (18/10) besok.

Manager Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo mengatakan bahwa Ruko di lahan kawasan tersebut memang sejatinya miliki PT KAI. Sebelumnya, Franoto mengatakan lahan tersebut merupakan lahan dibangunnya Stasiun Jurnatan.

"Bukan menggusur, ruko di lahan KAI eks Stasiun Jurnatan itu memang milik PT KAI," kata Franoto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/10).

"Kalau Eksekusi itu oleh Pengadilan Negeri Semarang. KAI sebagai pemilik aset tersebut, melakukan permohonan agar aset tersebut kembali ke KAI," lanjut dia.

Sebelumnya PT KAI dikabarkan bakal menggusur 40 bangunan Ruko di kawasan Jurnatan Semarang setelah berhasil memenangkan gugatan perdata terhadap 30 warga pemilik Ruko di tingkat kasasi Mahkamah Agung.

"Eksekusi akan dilaksanakan pada 18 Oktober 2023 sesuai dengan permohonan dari pemohon eksekusi, dalam hal ini PT KAI. Pengadilan Negeri Semarang hanya menetapkan permohonan eksekusi atas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap," ungkap Juru Bicara PN Semarang Aris Bawono Langgeng.

Rencana eksekusi ini pun ditentang keras oleh para pemilik Ruko, yang merasa tanah dan bangunannya dirampas oleh PT KAI.

Terlebih, warga sempat memenangkan dua kali gugatan perdata di PN Semarang pada 2019, di mana salah satu putusan menyebut bila PT KAI tidak mempunyai hak apapun atas obyek lahan Ruko di kawasan Jurnatan Semarang.

"Kalau ini namanya perampasan ya. Kita menang dua kali gugatan perdata, termasuk saat KAI banding. Bahkan ada putusan PTUN yang menyatakan agar diterbitkan HGB atas nama warga objek yang sama. Tapi ini kok putusan MA justru membalikkan semua, KAI sebagai pemilik lahan dan kami yang sudah 30 tahun disini mau disingkirkan," ujar Yusuf, salah satu pemilik Ruko.

[Gambas:Video CNN]

Saya tidak terkalahkan

KAI Minta Maaf Layanan Terganggu usai Kecelakaan Argo Wilis******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) meminta maaf atas gangguan layanan buntut insiden anjloknya kereta api(KA) Argo 17 Semeru relasi Surabaya Gubeng - Gambir dan KA 6 Argo Wilis relasi Bandung - Surabaya Gubeng. Insiden itu terjadi di perlintasan Stasiun Sentolo - Wates, Selasa (17/10) pukul 13.15 WIB.

EVP Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan akibat kejadian itu, kedua jalur rel Wates - Sentolo tidak dapat dilalui untuk sementara waktu.

"KAI saat ini sedang berusaha melakukan upaya evakuasi kepada para penumpang di dua KA yang mengalami musibah tersebut," kata Raden dalam keterangan resmi.

"Bagi perjalanan KA - KA yang akan melintas di wilayah Wates - Sentolo, KAI akan melakukan upaya rekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan oper stapend," katanya.

Insiden anjloknya KA Argo Wilis dan Semeru diabadikan oleh warga sekitar dan turut diunggah akun media sosial X (Twitter) @TRCBPBDDIY.

Dalam video itu terlihat, rangkaian KA Argo Semeru sudah dalam posisi anjlok dan beberapa rangkaian terlihat dalam kondisi miring ke arah rel di sebelahnya.

Beberapa saat kemudian, KA Argo Wilis melintas di rel sebelahnya dan menyerempet atau mengenai rangkaian KA Argo Semeru.

"Video dari warga saat kejadian KA Argo Semeru yang anjlok dan rangkaiannya menghalangi lintasan rel saat bersamaan KA Argo Wilis. Semoga tidak ada korban jiwa, saat ini petugas keselamatan dan polisi sudah berada di lokasi kejadian," demikian keterangan dalam unggahan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Abadi Perkotaan

Kubu Pontjo Sutowo Klaim Berhak Kuasai Hotel Sultan hingga 2053******

Pihak Pontjo Sutowo melalui PT Indobuildco bersikukuh masih menguasai hak guna bangunan (HGB) atas Hotel Sultan hingga 2053.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva menyebut perusahaan milik Pontjo Sutowo itu seharusnya diberikan prioritas untuk memperbaharui HGB Hotel Sultan hingga 30 tahun lagi. Terlebih, hak mereka sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Pasal 37 (ayat 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," kata Hamdan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/10).

Selain itu, Hamdan mengklaim pemilik HGB yang sudah menghabiskan masa 80 tahun masih memiliki hak prioritas baru, asalkan lokasi tersebut masih digunakan.

Ia lantas membandingkan perlakuan kepada pihak Pontjo Sutowo dengan investor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hamdan merasa tak adil karena pemerintah memberikan kuasa atas lahan di IKN hingga 190 tahun lamanya dalam bentuk hak guna usaha (HGU).

Berdasarkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang baru disahkan pada Selasa (3/10), hak kelolaan atas lahan dalam bentuk HGU di IKN terbagi menjadi dua siklus.

Pertama,jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus ini selesai dan investor mau melanjutkannya, hak itu bisa diperpanjang ke siklus keduadengan masa penguasaan yang sama.

Sedangkan pelaku usaha diberikan HGB dengan jangka waktu paling lama 80 tahun di IKN dalam satu siklus.

Hak ini juga bisa diperpanjang ke siklus kedua dengan waktu yang identik atau jika ditotal HGB di IKN mencapai 160 tahun lamanya.

Di lain sisi, Juru Bicara Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan pihaknya bersiap mencabut izin usaha PT Indobuildco di dalam online single submission(OSS). Ini dilakukan usai Bahlil Cs ikut mereviu ulang izin usaha Pontjo Sutowo yang tengah berkonflik dengan negara soal HGB Hotel Sultan.

Tina mengatakan reviu sudah dilakukan antara Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK). Hasilnya, beberapa perizinan usaha memang mengharuskan kejelasan HGB.

"Jika HGB-nya sudah tidak aktif, maka kalau persyaratan tidak ada, kira-kira prosedurnya bagaimana? Tentu kan tidak berlaku lagi juga... Jadi, hubungannya sangat erat, artinya pemerintah satu suara dalam apa yang dilakukan terhadap yang kita sama-sama saksikan dalam beberapa pekan ini," ujar Tina usai menghadiri HSBC Summit 2023 di The St Regis, Jakarta Selatan, Rabu (11/10).

"Kalau misalnya kita harus masuk ke sebuah arena pertandingan, syaratnya tiket, tiketnya syaratnya usia 17 tahun. Kita sudah punya tiket dan tiket kita kasih ke yang umur 13 tahun, kira-kira boleh masuk enggak? Tiketnya jadi enggak berlaku kan? Kira-kira seperti itu (apakah izin PT Indobuildco akan dicabut)," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan energi

BUMN Tunggak Utang Rp300 M ke Perusahaan Jusuf Kalla 3 Tahun******

Pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla (JK) menyebut ada BUMN yang memiliki tunggakan utang kepada salah satu perusahaannya.

Utang sudah menunggak selama 3 tahun belakangan ini dengan total Rp300 Miliar.

"Perusahaan kami malah sudah tiga tahun senilai Rp300 miliar belum dibayar-bayar," sebut JK dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Jubirnya Husain Abdullah kepada CNNIndonesia.com.

Cuma, mengutip CNBCIndonesia.com, Direktur Keuangan Bukaka Teknik Utama (BUKK), salah satu anak usaha Kalla Group Afifuddin Kalla pernah menyebut Waskita punya utang ke perusahaannya.

Utang Waskita Kepada Bukaka sekitar Rp 200 miliar. Utang salah satunya untuk proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ.

Afifuddin mengatakan sebelum Lebaran 2023 lalu, pihaknya sudah bertemu dengan Waskita untuk menagih utang tersebut. Namun, pucuk pimpinan Waskita ditahan terkait tindak pidana korupsi.

"Tetapi setelah lebaran kemarin kita mendengar kabar dirutnya ditahan. Jadi kami juga bingung sekarang kelanjutannya tetapi mudah-mudahan komitmen bisnisnya tidak berubah," katanya.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengakui BUMN nya memang punya utang ke perusahaan JK. Utang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan Tol MBZ. 

Tapi katanya, angka final mengenai besaran utang masih dalam proses persiapan penghitungan/verifikasi.

"Hubungan kontraktual yang terjalin adalah antara Waskita-Acset KSO dengan KSO Bukaka-KS. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk menunjuk auditor eksternal yang independen dalam rangka meminta pendapat/reviu. Hasil reviu tersebut yang akan dijadikan dasar pembayaran Waskita-Acset KSO kepada KSO Bukaka-KS," katanya.

Selain itu katanya, Waskita-Acset KSO telah melakukan kewajiban pembayaran kepada KSO Bukaka-KS yang sudah ditagihkan sesuai dengan jumlah pembayaran yang diatur dalam kontrak.

[Gambas:Video CNN]

Hancurkan Tuhan

Menimbang Keamanan Pasokan Beras Usai Jokowi Sorot Stok Bulog Kurang******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog masih kurang hingga saat ini.

Ia mewanti-wanti produksi beras dalam negeri berkurang lantaran kemarau panjang el nino. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan bakal ada impor beras lagi hingga akhir tahun.

"Memang masih kurang sehingga dari stok yang ada di Bulog saat ini 1,7 juta ton, masih menambah lagi, sampai akhir tahun kira-kira 1,5 juta ton," kata Jokowi di Subang, Minggu (8/10).

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga rata-rata beras kualitas medium I dan II masing-masing dipatok Rp14.600 dan Rp14.350 per kg pada Selasa (10/10) ini. Harga ini sudah melebihi harga eceran tertinggi (HET) beras medium, yakni Rp10.900 per kg.

Sementara itu, harga beras kualitas super atau premium I dan II saat ini masing-masing dipatok Rp15.900 dan Rp15.250 per kg. Angka ini juga sudah melebihi HET beras premium, yakni Rp13.900 per kg.

Menyadari hal tersebut, Jokowi pun memerintahkan Bulog untuk melakukan operasi pasar. Ia ingin Bulog mengguyur pasar ritel, pasar tradisional, dan pasar induk dengan cadangan beras di gudang.

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) beras sebanyak 30 kg kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sejak September hingga November 2023. Bansos tersebut diberikan kepada 21,3 juta KPM dengan total 640 ribu ton beras.

Lantas, sejauh mana keamanan cadangan beras RI setelah Jokowi mengklaim pasokan Bulog kurang?

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai cadangan beras Bulog yang saat ini mencapai 1,7 juta ton itu cukup riskan. Apalagi, el nino membuat musim hujan di sentra-sentra produksi padi mundur.

Perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan mundur sekitar 60 hari. Artinya, musim tanam dan musim panen raya juga mundur.

"Ini membuat musim paceklik jadi lebih lama. Tambah sekitar dua bulan," kata Khudori kepada CNNIndonesia.com.

Ia memperkirakan panen raya baru terjadi pada April atau awal Mei 2024. Padahal, di awal tahun permintaan beras bakal tinggi.

Maklum, pada Februari 2024 ada Pemilu. Pada masa menjelang Pemilu, kata Khudori, banyak partai politik atau calon legislatif (caleg) yang membagi-bagikan sembako.

Lalu, Maret ada Ramadan dan disusul Idulfitri pada April.

Khudori pun berpendapat jika pada Desember 2023 tidak ada bantuan pangan beras, diperkirakan pada Januari 2024 harga komoditas ini akan tinggi. Namun, ia belum bisa memperkirakan berapa tepatnya harga beras pada periode tersebut.

Yang pasti, Khudori mengatakan harga itu akan makin tinggi jika pemerintah tak melakukan intervensi. Karenanya, ia juga memprediksi pemerintah bakal kembali memberikan bansos beras selama tiga bulan seperti saat ini pada Januari-Maret 2024.

Di sisi lain, kebutuhan beras pun bakal makin tinggi. Belum lagi, kebutuhan operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Dengan kalkulasi ini, praktis pemerintah tidak punya banyak pilihan. Mengandalkan pengadaan dari produksi domestik mustahil," imbuh Khudori.

Idealnya, kata Khudori, penyerapan gabah/beras dilakukan dari produksi dalam negeri. Tapi sejak awal tahun Bulog kesulitan melakukan penyerapan karena harga di pasar jauh meninggalkan harga pembelian pemerintah (HPP).

Adapun HPP untuk gabah dan beras yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut, gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp5.000 per kg, gabah kering panen (GKP) di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg, dan gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp6.200 per kg.

Lalu, gabah kering giling (GKG) di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg, dan beras di gudang Perum Bulog Rp9.950 per kg. Sedangkan, harga beras saja saat ini sudah mencapai level Rp15 ribu per kg.

"Dalam kondisi demikian, salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan ya impor. Saya sebenarnya tidak setuju impor. Akan tetapi, dalam situasi seperti ini negara tidak boleh berjudi dengan ketidakpastian," kata Khudori.

Menurutnya, negara harus memastikan punya stok beras memadai. Namun demikian, tambahan impor 1,5 juta ton seperti kata Jokowi terlalu besar.

Dalam hal impor, selain volume atau jumlah harus dihitung cermat, waktu kedatangannya juga mesti dipastikan tidak meleset. Khudori menyebut hal itu perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan mudarat.

"Kalau ini dilakukan, pemerintah punya senjata untuk menahan harga tidak melonjak tinggi," imbuhnya.

Khudori menambahkan bahwa dalam garis kemiskinan, andil harga beras itu sekitar 20-an persen. Dengan kata lain, kalau harga beras naik, mereka yang hanya beberapa jengkal di atas garis kemiskinan akan jatuh miskin.

"Mereka yang miskin akan semakin miskin," ucap Khudori.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tak Perlu Panik

bintang parkour

Pemerintah akan Perketat Pengawasan Jastip Barang Impor******

Pemerintah bakal memperketat pengawasan bisnis jasa titip (jastip). Hal itu dilakukan untuk meredam banjir barangimpor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pengawasan soal jastip barang impor juga bakal dilakukan hingga di pelabuhan. Hal itu dilakukan dengan menggandeng Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

"Ini kerja sama dari Dirjen Imigrasi jangan sampai ada orang yang kerjanya bolak-balik hanya untuk impor jasa barang titipan," tutur Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (6/10).

Apabila nilainya melebihi US0 per orang d pungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), dengan rincian: BM: 10 persen (Flat), PPN: 11 persen, dan PPh: 0,5-10 persen (jika punya NPWP) atau 1-20 persen (jika tidak punya NPWP).

"Dari Kementerian Keuangan sudah membuat regulasi untuk jarak barang titipan itu yang bebas di bawah US0, yang sisanya tentu dikenakan bea masuk," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengetatan pengawasan jastip ini tak lepas dari keluhan asosiasi maupun masyarakat imbas barang impor yang membanjiri pasar tradisional.

Ia menyebut saat ini pasar tradisional sepi dan penjualan barang impor makin tinggi di e-commerce.

Airlangga menambahkan barang impor akan mengganggu pangsa pasar dan produksi barang dalam negeri. Apalagi, saat ini marak impor ilegal pakaian bekas.

Menurutnya, hal ini pun dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri.

"Oleh karena itu perlu beberapa hal yang berkaitan hal tersebut untuk diregulasi ulang," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]