olenation888

Pria sebelah suka menggoda orang

Elon Musk Larang Karyawan Twitter WFH******

Pemilik baru Twitter, Elon Musk, melarang pekerjanya untuk melakukan kerja jarak jauh atauremote working, begitu pun bekerja dari rumah (work from home/WFH) dalam email pertamanya kepada staf sejak membeli perusahaan tersebut.

Ia memperingatkan platform media sosial membutuhkan 'kerja intensif' di kantor untuk membalikkan nasibnya.

"Jalan di depan sulit dan akan membutuhkan kerja keras untuk berhasil," tulisnya dalam email seluruh perusahaan yang dikirim ke karyawan pada Kamis pagi, dikutip dari Financial Times, Jumat (11/11).

Dalam email tersebut, Elon meminta para karyawan untuk tetap di kantor minimal 40 jam per minggu, kecuali bagi mereka yang 'secara fisik tidak dapat melakukan perjalanan' atau dengan 'kewajiban pribadi yang kritis'.

Musk menambahkan dia akan meninjau dan menyetujui pengecualian apa pun terhadap kebijakan itu sendiri. Ia karena itu menginstruksikan manajer untuk menyusun daftar staf yang ingin melanjutkan pekerjaan jarak jauh.

Kebijakan baru di Twitter sesuai dengan perintah Musk di perusahaan lain yang dia kelola, Tesla. Pada Juni kemarin, dia bersikeras meminta staf harus bekerja setidaknya 40 jam seminggu di kantor atau mencari pekerjaan baru.

Itu terjadi seminggu setelah Musk memotong sekitar setengah dari 7.500 tenaga kerja perusahaan.

Beberapa pemimpin senior kini juga telah hengkang dari Tesla. Hal itu meningkatkan kekhawatiran atas keamanan data dan kepatuhan terhadap aturan privasi, terutama mengingat kecepatan platform yang meluncurkan beberapa fitur baru sejak Musk mengambil alih.

Komisi Perdagangan Federal AS, regulator perlindungan konsumen terkemuka, mengatakan pada pihaknya melacak perkembangan terakhir di Twitter dengan keprihatinan mendalam.

Twitter menandatangani keputusan persetujuan yang ketat pada 2011 yang berjanji untuk melindungi data pengguna dengan lebih baik, yang terus diawasi oleh regulator.

"Tidak ada CEO atau perusahaan yang kebal hukum, dan perusahaan harus mengikuti keputusan persetujuan kami," tambah FTC.

"Perintah persetujuan kami yang direvisi memberi kami alat baru untuk memastikan kepatuhan, dan kami siap untuk menggunakannya," imbuhnya.

Sejak Twitter diambil alih oleh Musk, banyak pekerja senior yang memutuskan hengkang dari perusahaan tersebut, termasuk Kepala Petugas Keamanan Informasi Twitter Lea Kissner.

Secara terpisah, seorang pengacara perusahaan memperingatkan di saluran Slack perusahaan bahwa Musk mengambil sikap angkuh terhadap peraturan privasi dan bahwa perusahaan berpotensi mempertaruhkan denda yang signifikan dari FTC.

Sejak mengambil kendali hanya beberapa minggu yang lalu, Musk tampaknya menggandakan pendekatan 'bergerak cepat, gagal cepat, teruskan' untuk menjalankan perusahaan, memperkenalkan dan membuang fitur baru dalam beberapa jam, selain mengguncang praktik kerja Twitter.

Mantan Kepala Eksekutif Parag Agrawal pada Maret silam mengatakan sebelum membeli perusahaan, Musk menawarkan bahwa staf dapat bekerja dari rumah penuh waktu selamanya.

[Gambas:Video CNN]

Desainer Impian

339 Ribu Buruh Terdampak Relokasi 31 Pabrik Sejak 2017******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan proses relokasi pabrik telah terjadi sejak 2017 silam. Dari 31 pabrik yang melakukan relokasi, tercatat ada 339 ribu buruhyang terdampak.

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari mengatakan relokasi pabrik sebetulnya sudah terjadi sebelum pandemi covid-19 dan ancaman resesi global. Dita mengatakan relokasi dilakukan karena upah minimum provinsi (UMP) para buruh.

"Sejak 5 tahun lalu, untuk industri alas kaki, ada 31 perusahaan yang relokasi. Jadi relokasi ini sudah terjadi sebelum resesi dan pandemi. Dari Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), total jumlah pekerja yang terelokasi dari 31 perusahaan itu adalah 339.234 orang," kata Dita kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Selain itu, Dita menjelaskan ada juga perusahaan yang membuka pabrik baru di Jawa Tengah dengan tetap mempertahankan pabrik lamanya di Jawa Barat, yakni Tangerang atau Karawang.

"Sedikit demi sedikit pekerjanya dikurangi sampai akhirnya seluruh proses produksi full digeser ke Jawa Tengah," ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri menjelaskan ada tiga basis daerah produsen, yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

"Relokasi karena kebetulan karakteristik industri kita yang besar-besar ada di Banten, Bekasi, dan Karawang, di daerah ini kemudian relokasi itu sebagian lari ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Banten, tidak ada relokasi ke sekitar Banten. Jawa Barat ada relokasi di sekitar Jawa Barat juga. Di Jawa Timur, sebenarnya ada juga relokasi di sekitar Jawa Timur juga," jelasnya saat dikonfirmasi.

Bahkan, Firman mengatakan sebetulnya proses relokasi sudah terjadi sejak 2015. Kendati, ia mengaku memang ada peningkatan investasi yang cukup tinggi pada 2016 dan 2017 yang mendorong terjadinya relokasi pabrik.

Meski begitu, relokasi pabrik tersebut tidak ada kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Perihal relokasi yang sudah terjadi sejak lama ini, Firman mengatakan murni karena masalah biaya UMP pekerja.

"Yang jadi permasalahan kan di kenaikan upah selama ini. Faktor output atau harga jual kita untuk pasar ekspor tidak pernah naik, tetapi di sisi lain faktor input naik terus. Makanya ketika upah tiap tahun naik, lama-lama jadi tidak kompetitif," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir penyakit aneh

Penerima Bantuan Bedah Rumah BSPS dan Kriterianya******

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat kriteria penerima BSPS yang telah ditetapkan.

Lantas, siapa yang berhak menjadi penerima bantuan BSPS dari pemerintah?

Lihat Juga : Kisah dari Kampung Bambu, Warga Gusuran yang Kembali Digusur untuk JIS

Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, Program BSPS merupakan dukungan dana dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan.

Tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

Selain itu, program bantuan renovasi rumah 2022 ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.

Lihat Juga : 6 Hotel Jadi Posko Urus STB Warga Miskin Jabodetabek Jelang ASO

Kriteria Penerima Bantuan BSPS

Mengacu pada UU No.1 Tahun 2011, berikut ini adalah kriteria penerima bantuan BSPS.

1. Subjek adalah pemilik dan penghuni rumah harus memenuhi kriteria berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI), sudah berkeluarga
• Masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR)
• Bersedia membentuk kelompok
• Belum pernah atau sedang menerima bantuan sejenis dari pemerintah
• Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun/meningkatkan kualitas rumahnya

2. Objek adalah bangunan rumahnya memenuhi kriteria berikut:

• Rumah milik sendiri, satu-satunya dan dihuni
• Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah (atap, lantai, dinding)
• Kelengkapan komponen struktural bangunan
• Kepemilikan lahan tempat bangunan rumah berada atau akan dibangun
• Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang

Lihat Juga : PLN Hadir, Warga Yarweser Raja Ampat Kini Tak Perlu Hidupkan Genset

Demikian penjelasan mengenai bantuan BSPS dan kriteria penerima bantuan tersebut. Semoga bermanfaat. 

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

China Borong 1 Juta Ton CPO, Produk Pertanian dan Perikanan RI******

Indonesia dan Chinameneken MoU kerja sama sebagai tindak lanjut komitmen Negeri Tirai Bambu untuk memborong 1 juta ton CPO serta produk pertanian dan perikanan RI.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan di Gedung Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Jumat (11/11). Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri acara tersebut secara virtual.

"Tahun ini hubungan diplomatik Indonesia-RRT (China) telah menginjak 72 tahun. Acara penandatanganan ini merupakan bentuk realisasi tindak lanjut pertemuan bilateral antara kedua negara pada akhir Juli lalu terkait komitmen pembelian RRT 1 juta produk CPO dan juga produk pertanian dan perikanan Indonesia," terang Zulkifli dalam sambutannya.

"Kami juga berharap dukungan dan peran serta pemerintah Tiongkok dalam meningkatkan kerja sama perdagangan yang seimbang, saling menguntungkan, dan berkesinambungan bagi kepentingan kedua negara," jelasnya.

Zulkifli juga menyebutkan penandatanganan MoU ini dilakukan oleh 8 asosiasi antara Indonesia dan China.

Perwakilan asosiasi sawit di Indonesia, antara lain Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin).

Sementara, asosiasi pelaku usaha perikanan terdiri dari Asosisasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Asosiasi Pengelolaan Ranjungan Indonesia (APRI), Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), dan Asosiasi Demersal Indonesia (ADI).

"China Chamber of Commerce for Food, Native Produce and Livestock Import and Export (CFNA) semua, hanya satu," kata Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Merry Maryati kepada wartawan seusai acara soal wakil China.

Lebih lanjut, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Farid Amir menjelaskantimelinerealisasi dari penandatanganan MoU ini.

"Tentunya (ekspor) bisa dilaksanakan segera ya di kuartal keempat tahun ini. Kalau kami perhatikan mereka (China) sudah komitmen di awal, sekarang hanya signing MoU di publik dan sekarang berjalan," jelasnya.

Farid juga mengatakan bahwa 1 juta ton tersebut adalah komitmen awal China. Informasi terbaru, jumlah tersebut bisa saja bertambah.

"Ini CPO dan turunannya, belum dapat detail, info terakhir minimal US,1 miliar hingga US,5 miliar. Terakhir ada produk perikanan juga," ujar Farid soal total nilai komoditas yang akan diekspor ke China.

Kendati, kuantitas dan jenis komoditas yang akan diekspor Indonesia ke China belum dirinci lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Saya Vardy

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

Buruh Tolak Keras Putusan Menaker soal UMP 2023 Pakai PP 36/2021******

Buruh menolak keputusan pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai bersifat inkonstitusional atau tidak sah di mata hukum.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai jika pemerintah memaksa menggunakan aturan yang cacat, artinya pemerintah tak memiliki perspektif bagaimana melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Menurut Nining, PP 36/2021 juga menjauhkan buruh dari upah dan kehidupan yang layak. Sebab, menggunakan skema dalam aturan tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil.

Padahal, ia melihat kenaikan upah buruh dengan kondisi saat ini harusnya bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu tentu tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]