hacep138

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

Buruh Ancam Mogok Nasional Imbas UMP 2024 Naik Sedikit******

Serikat buruh mengancam mogok nasional imbas pemerintah memaksakan upah murah dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2024.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menuding pemerintah gagal membuat konsep pengupahan di Indonesia.

KASBI menegaskan PP Nomor 51 Tahun 2023 adalah aturan yang hanya melanggengkan upah murah untuk buruh.

"Pemerintah memaksakan pemberlakuan upah murah menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023. Maka, dalam waktu dekat ini menjelang penetapan UMK kota/kabupaten kami kaum buruh anggota KASBI di berbagai daerah akan bergerak turun ke jalan sampai ada kenaikan upah mengacu pada kebutuhan hidup riil kaum buruh sesuai survei kebutuhan hidup layak (KHL)," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

"Pemogokan sangat tergantung aliansi dari berbagai serikat buruh di daerah. Saat ini pun kami sedang banyak konsolidasi aliansi untuk mendorong terjadinya pemogokan nasional, serentak di berbagai daerah," tegas Sunarno.

Ia menyebut KASBI sudah melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah. Ada di tiga daerah Jawa Barat, yakni Karawang, Subang, dan Cimahi.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal berjanji akan menggelar mogok massal dalam waktu dekat. Ia akan mengerahkan para buruh anggotanya untuk turun ke jalan.

Ia menyebut mogok nasional akan diselenggarakan antara 30 November 2023 hingga 13 Desember 2023. Kendati, Iqbal belum memastikan kapan aksi mogok nasional ini digelar.

Iqbal hanya menjanjikan mogok nasional akan melibatkan 5 juta buruh di 100 ribu lebih perusahaan di Indonesia.

"Aksi mogok nasional ini menggunakan dasar hukum yang jelas, yakni UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh. Di dalam pasal 4 (UU Serikat Buruh), salah satu fungsi serikat adalah mengorganisir pemogokan," jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/11).

Penetapan UMP 2024 di beberapa daerah sudah diumumkan kemarin. Kendati, kenaikan upah tak sesuai tuntutan buruh sebesar 15 persen.

Tak sedikit, kenaikan upah buruh di beberapa daerah kurang dari Rp50 ribu. Sebut saja di Aceh yang hanya naik Rp47 ribu hingga buruh Gorontalo dengan kenaikan Rp35 ribu saja.

[Gambas:Video CNN]

Agung Kuno

Suntikan Modal ke Startup RI Anjlok 87 Persen pada Semester I 2023******

Suntikan modalke perusahaan rintisan alias startup Indonesia dilaporkan anjlok 87 persen secara tahunan atau year on year(yoy), yakni dari US,3 miliar menjadi US0 juta atau setara Rp6,2 triliun selama semester I-2023.

Angka ini berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2023 oleh Google, Temasek dan Bain and Company.

Merosotnya pendanaan ke startup juga terjadi di lima negara lainnya di Asia Tenggara, yakni Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura dan Vietnam.

Kemudian Malaysia pun turun 52 persen dari US0 juta menjadi US0 juta, Singapura turun 63 persen dari US,5 miliar menjadi US,8 miliar, serta Vietnam turun 24 persen dari US0 juta menjadi US0 juta.

Dari data tersebut, terlihat bahwa penurunan suntikan dana terbesar terjadi di Indonesia. Hal ini membuat peringkat Indonesia turun di bawah Vietnam dan Singapura.

Laporan e-Conomy SEA 2023 menunjukkan suntikan dana kestartupdi Asia Tenggara anjlok 69,2 persen dari US miliar menjadi US miliar selama semester I tahun ini.

Pendanaan ke startupAsia Tenggara telah anjlok ke level terendah dalam enam tahun terakhir karena biaya modal yang meningkat.

"Ketika para investor mengkalibrasi ulang ekspektasi mereka, para startup ingin memperpanjang runwaydengan membelanjakan dana lebih efisien, demi pertumbuhan jangka panjang yang lebih sehat," bunyi laporan tersebut.

Laporan tersebut juga mengungkap alasan merosotnya investasi ke kawasan ini. Selama 12 bulan terakhir, investor bergulat dengan prospek yang suram. Sebanyak 87 persen investor merasa bahwa penggalangan dana menjadi lebih sulit.

Lalu, 64 persen investor menjadi kurang minat berinvestasi. Sebanyak 88 persen pemilik modal pun menghadapi kesulitan untuk keluar (exit) dari investasinya dan meraup profit, misalnya lewat initial public offering(IPO) dan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

Starbucks Diisukan Tutup di Maroko, Manajemen Bantah******

Pihak Starbucksmembantahtutup di Maroko. Pernyataan untuk menanggapi kabar bahwa waralaba kedai kopi asal Amerika Serikat (AS) itu berhenti beroperasi dengan alasan reorganisasi bisnis.

Juru bicara Al-Shaya selaku pemegang waralaba Starbucks di Marokok menyatakan 18 kedai kopi di negara Afrika Utara itu tetap berjalan, meski ada beberapa perubahan bisnis terkait merek lain yang mereka pegang.

"Kami berkomitmen terhadap kegiatan kami di Maroko," kata juru bicara waralaba Al-Shaya di Maroko kepada kantor berita SNRT, dikutipNew Arab, Senin (4/12).

Starbucks disebut mengalami kesulitan sejak pandemi, sehingga memangkas separuh modalnya di Maroko, dari US$ 15 juta pada 2020 menjadi US$ 7 juta pada Desember 2022.

Al-Shaya adalah perusahaan bisnis waralaba raksasa asal Kuwait yang juga beroperasi di Maroko.

Beberapa merek 'barat' yang dipegang Al-Shaya seperti Pinkberry, Mothercare, Next dan Payless, sudah lebih dulu angkat kaki dari Maroko lantaran kinerja bisnis yang buruk.

Manajemen menolak mengomentari dugaan kesulitan keuangan yang dihadapi sejak pandemi, dan semakin memburuk usai muncul gerakan boikot produk-produk yang terafiliasi Israel.

Sejak diluncurkan di Maroko pada akhir 2011, Starbucks berbenturan dengan budaya minum kopi lokal. Karena itu, kedai kopi AS ini membatasi pelanggannya hanya kalangan muda saja, yaitu mereka yang mampu membeli secangkir kopi seharga US, sementara upah minimumnya US0.

Namun, sejak 7 Oktober banyak anak muda Maroko ikut gerakan boikot produk-produk favorit mereka yang dianggap pro Israel, antara lain Mcdonald's, Burger King, dan Starbucks.

[Gambas:Video CNN]

Kisah promosi Tiandao

Otorita Yakinkan Investor UU IKN Kuat: Hampir Semua Fraksi DPR Dukung******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan Indonesia harus bersyukur karena pembangunan Nusantara dijamin oleh UU IKN yang sangat kuat.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menceritakan hal tersebut di hadapan para calon investor. Menurutnya, revisi UU IKN makin memperkuat dan memperjelas kedudukan ibu kota baru tersebut.

"Kita sangat beruntung. Dengan acuan konstitusi kita, kita memiliki UU IKN," tegasnya dalam Roadshow IKN di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).

Ada 8 dari 9 fraksi di DPR yang menyetujui pengesahan revisi UU Nomor 2 Tahun 2022 tersebut. Fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN.

Partai Demokrat menyetujui pengesahan UU IKN dengan catatan. Sementara itu, PKS menolak.

Presiden Joko Widodo pada akhirnya meneken perubahan tersebut, dari UU Nomor 2 Tahun 2022 menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN. Pengesahan dilakukan pada 31 Oktober 2023 lalu.

Deputi Agung lantas menegaskan megaproyek IKN tidak ada tandingannya di belahan dunia manapun. Ini mencakup proyek, insentif, hingga kepastian hukumnya.

"Tidak ada duanya (insentif di IKN) di Indonesia ini. Bahkan, proyeknya tidak ada duanya di dunia," tutup Agung.

[Gambas:Video CNN]

Peralatan dari dunia lain

Di Dubai, Erick Pamer RI Sukses Turunkan 82 Persen Kebakaran Hutan******

Menko Marves Ad InterimErick Thohir memamerkan aksi nyata Indonesia dalam mengatasi masalah iklim, salah satunya soal kebakaran hutan.

"Kami melakukan yang terbaik dalam pencegahan kebakaran hutan. Saat ini, hampir seluruh luas kebakaran hutan (di Indonesia) sudah berkurang secara signifikan sebesar 82 persen dari 1,6 juta hektare pada 2019 menjadi 296 ribu hektare di 2020," kata Erick dalam sambutannya di Expo City Dubai, UEA, Kamis (30/11).

Kendati, data yang ditampilkan Erick menunjukkan kebakaran hutan di Indonesia kembali meningkat pada 2021. Kala itu, ada 358 ribu hektare hutan terbakar.

Angka tersebut perlahan turun ke level 1,09 juta hektare di 2014-2015 dan 470 hektare pada 2018-2019. Lalu, Erick menyebut Indonesia sukses menurunkan 75 persen angka deforestasi ke 104 ribu hektare pada 2019-2022 atau yang terendah sejak 1990.

Namun, pengganti sementara Luhut Binsar Panjaitan itu mengakui ada banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam urusan iklim.

"Pemerintah menghadapi ancaman terhadap hutan, termasuk perubahan iklim, pembalakan liar (illegal logging), kebakaran, dan penggundulan hutan (deforestasi)," curhat Erick.

Oleh karena itu, Erick mengaku Indonesia tidak bisa bergerak sendiri. Ia meminta dukungan negara luar untuk menghadapi masalah iklim.

[Gambas:Video CNN]

mekanik naga

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.