planet88 demo

situs slot hoki 4d 534Jutaan kata 725131Orang-orang telah membaca serialisasi

《planet88 demo》

Aplikasi Merchant BCA rilis jadi solusi digital lancarkan bisnis UMKM******

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Central Asia (BCA) secara resmi merilis aplikasi Merchant BCA yang diperuntukkan sebagai solusi digital membantu pemilik bisnis Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

"Intinya adalah kami mau tumbuh bersama dengan merchant-merchant. Kami mau dorong merchantuntuk tumbuh baik sales bertambah, cuan bertambah dan akhirnya bisa lebih baik dalam memberikan layanan kepada konsumen," kata Direktur BCA Santoso di acara BCA Expoversary di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Sabtu.

Ada beberapa fitur yang ditawarkan sebagai solusi digital untuk mitra UMKM yang menjadi merchantdari BCA dimulai dari fitur "Merchant Care".

"Merchant Care" merupakan fitur yang memberikan informasi dan solusi terkait EDC (Electronic Data Capture) atau QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) selama 24 jam dalam 7 hari penuh.

Baca juga: BCA memberi kesempatan UMKM binaan ikuti BCA Expoversary 2024

Baca juga: BCA Syariah adakan program WEpreneur 2 bagi pelaku UMKM perempuan

Mitra UMKM juga dapat menggunakan fitur "Merchant Care" untuk mengajukan pelaporan kendala melalui aplikasi, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh BCA.

Ada juga fitur "Manajemen User" saat digunakan pengguna dapat mengatur hak akses untuk kebutuhan berbagai fungsi user. Mulai dari super admin (owner), admin,finance, hingga hak akses untuk userkasir.

Tak kalah menarik, hadir juga fitur "Real-time Notifikasi Transaksi" sebagai platform yang ramah pengguna untuk mengelola transaksi keuangan dengan lancar.

Pengguna bisa memantau transaksi baik dari EDC BCA maupun QRIS secara real-time hingga pemantauan pendapatan secara real-time.

Fitur ini tentunya sangat berguna karena pengguna bisa melihat visualisasi secara menyeluruh tentang transaksi dengan mereka dan tentunya data tersebut bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan penting untuk bisnis.

Apabila dibutuhkan pengguna dapat mengunduh laporan transaksi tersebut dan menerimanya lewat email untuk kemudahan pelaporan.

Terakhir, fitur lainnya yang hadir di aplikasi Merchant BCA ialah "Pengajuan EDC atau QRIS Statis". Fitur ini dapat meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi mitra merchantuntuk memperoleh perangkat transaksi.

"Untuk mendapatkan aplikasi ini mudah sekali, tinggal download lewat Apps Store atau Google Playstore dan untuk yang sudah menjadi mitra merchantkami tinggal mendaftarkan akun dan langsung masuk saja," kata EVP Pengembangan Solusi Kerjasama dan Transaksi Perbankan BCA Hendra Tanumihardja.

BCA mencatat dari 1,4 juta UMKM yang telah bergabung menjadi merchantatau mitranya untuk memudahkan transaksi, terhitung sudah ada sekitar 130 ribu pengguna yang menggunakan aplikasi Merchant BCA sebagai solusi digital mengelola bisnisnya.

Dengan perilisan yang lebih luas lagi, diharapkan merchantlainnya yang belum menggunakan aplikasi tersebut dapat ikut tertarik menjajal solusi digital tersebut.

Meski demikian, BCA juga tidak menutup pintu untuk UMKM yang belum menjadi mitranya dan mengundang mereka ikut menjajal solusi digital dan layanan yang ditawarkan dari aplikasi Merchant BCA.

Hendra mengatakan untuk menarik adopsi penggunaan aplikasi Merchant BCA, selama masa perilisan BCA menghadirkan program cashbackMDR (biaya jasa yang dikenakan kepada merchantoleh bank) 100 persen yang dapat dinikmati oleh merchantindividu dalam kategori usaha mikro (UMI) mulai 2 Maret-31 Mei 2024.

Program ini berlaku untuk UMKM yang baru bergabung sebagai merchantmaupun merchanteksisting yang menjadi pengguna baru aplikasi Merchant BCA.

Baca juga: BCA Digital gandeng platform Modal Rakyat untuk salurkan pinjaman UMKM

Baca juga: Presdir BCA sebut pasar global tertarik produk UMKM lokal
 

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Dagang Karbon Wajib Urus SRN, tapi Tidak Ribet Kok******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya mengatasi perubahan iklim. Di antaranya dengan mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Prosedur pengurusannya pun cukup mudah.
 Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim) adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan Sumber Daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK di Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres 98/2021. Hal ini bertujuan, pertama agar pemerintah memiliki satu data Emisi GRK dan Ketahanan Iklim. Data nasional, sektor, dan subsektor inilah yang kemudian menjadi rujukan nasional dan internasional. 
Kedua, mencatatkan pelaksanaan NEK (Nilai Ekonomi Karbon). Yaitu, pengurangan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan persetujuan teknis serta transaksi atas persetujuan teknis maupun kinerja atas persetujuan teknis perdagangan emisi. 
’’Jadi fungsi SRN itu pertama sebagai dasar pengakuan pemerintah atas kontribusi penerapan NEK dalam pencapaian target NDC. Kedua, data dan informasi aksi dan sumber daya mitigasi penerapan NEK,’’ kata Hari Wibowo menjawab pertanyaan wartawan terkait perdagangan karbon di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.
Lebih jauh Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI ini juga bertujuan menghindari penghitungan ganda aksi mitigasi atau double claim, bahan penelusuran pengalihan, dan bahan pertimbangan kebijakan operasional lebih lanjut sesuai sesuai kebutuhan. ’’Jadi penting sekali SRN PPI ini,’’ Hari Wibowo kembali menegaskan.
Sebenarnya, lanjut Hari Wibowo, bukan hanya pelaku usaha yang berkewajiban mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat juga dapat mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan NEK pada SRN PPI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 21/2021. 
Hari Wibowo kemudian menjelaskan beberapa prinsip terkait penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon dan Perdagangan Karbon sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021. Tidak cukup mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) ke dalam SRN (Sistem Registri Nasional). Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK juga harus sesuai prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable). Penghitungan reduksi emisi GRK harus sesuai standar nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI), merujuk kepada metodologi IPCC, dan sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK.  
’’Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon,’’ terang Hari Wibowo.
Apabila, lanjut Hari Wibowo, penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter. 
Selain itu, harus ada otorisasi untuk perdagangan karbon luar negeri. Sebab, berapa karbon yang keluar dan ke mana tujuan serta harga yang terjadi perlu diketahui pemerintah. Pencatatan ke luar negeri dilakukan untuk menghindari terjadinya penjualan berlebih (over selling) yang bisa menyebabkan target NDC Indonesia tidak tercapai dan terjadinya sengketa kepemilikan karbon, misalnya adanya kontrak karbon hutan dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun yang tidak diketahui pemerintah padahal eksploitasi karbon telah terjadi tiap tahun (pindah ke luar negeri).
Hari Wibowo kemudian menjelaskan tahapan mencatatkan SRN (Sistem Registri Nasional) sampai akhirnya terbit SPE-GRK (Sertifikat Penurunan Emisi-as Rumah Kaca). Pertama, harus mendaftar dan mengisi data umum. Kedua, menyusun dokumen DRAM (Daftar Rincian Aksi Mitigasi) dan LCAM (Laporan Capaian Aksi Mitigasi). Ketiga, tinjauan akhir Tim. Kalau syarat terpenuhi maka terbitlah SPE-GRK di Registri Karbon SRN. 
’’Validasi DRAM paling lama satu bulan sejak DRAM diterima Validator. Setelah ada laporan Validasri DRAM dari Validator, kemudian baru menyusun LCAM. Verifikasi ini paling lama enam bulan sejak laporan diterima. Tahapan ini bisa dilihat di srn.kemenlhk.go.id,’’ papar Hari Wibowo.
Isu lain terkait penyelenggaraan perdagangan karbon yang perlu diluruskan adalah biaya penerbitan SPE (Sertifikat Penurunan Emisi). Dalam Permen 21 tahun 2022 tentang Tata laksana Nilai Ekonomi Karbon telah diatur adanya pungutan penerbitan SPE. Ini tertuang di Pasal 66 ayat (5). Bunyinya, Penerbitan SPE-GRK dikenakan pungutan berupa tarif jasa pelayanan penerbitan SPE-GRK. ’’Pungutan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak. Masuk ke kas negara. Bukan ke kantong pribadi,’’ tegas Hari Wibowo. Lalu berapa biayanya?
Berdasarkan usulan KLHK ke Kementerian Keuangan, tarif Jasa layanan penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (SPE-GRK) per dokumen sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah). Hal ini dapat disimpulkan bahwa biaya mengurus Sertifikat Pengurangan Emisi GRK tidak akan terlalu tinggi. Sebab, biaya yang dibutuhkan hanya untuk Menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM), Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM), dan melakukan validasi/verifikasi oleh pihak ketiga.  
Biaya persiapan aksi mitigasi sehingga layak mendapat SPE GRK bisa relatif tinggi apabila memperhitungkan biaya investasi seperti teknologi dan sumber daya manusia serta alat pemantauan. Biaya tersebut akan spesifik, tergantung jenis aksi mitigasinya. Mengingat pentingnya SRN ini, maka sosialisasi dengan banyak pihak menjadi solusi yang wajib dijalankan pemerintah. Saat ini sudah membangun Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK). RKKIK ini menyediakan beberapa bidang pelayanan kepada pemangku kepentingan, di antaranya tema NDC Mitigasi, Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Sistem Registri Nasional (SRN) serta Adaptasi. Selain itu, memfasilitasi beberapa kegiatan di antaranya penyebaran informasi, edukasi peningkatan kapasitas, advokasi, layanan teknis dan kerjasama pemangku kepentingan. 
Ir Hari Wibowo menceritakan, sejak 2021, terdapat 383 pelaku usaha yang mengajukan proses sertifikasi SRN. Di antara jumlah pelaku tersebut sebanyak 98 perusahaan sudah mencapai level penyusunan DRAM, 4 pelaku telah menyelesaikan Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) dan 3 perusahaan sudah mampu menerbitkan SPE termasuk Pertamina, PLN dan Sidrap Bayu Energi. Sisa pelaku lainnya masih diwajibkan untuk terus menyempurnakan data umum pelaku. Melihat proses saat ini, kecepatan penerbitan SPE tentu sangat terkait kapasitas penyelesaian DRAM, LCAM serta proses validasi dan verifikasinya demi memberikan penjaminan mutu dan integritas unit karbon SPE-GRK yang diterbitkan. Namun demikian ditemukan adanya pelaku usaha yang proses pendaftaran dalam SRN PPI dihentikan, yaitu Rimba Raya Conservation dan Infinite Earth Limited. Sebab, kedua proponent ini mendaftarkan aksi mitigasi pada lokasi yang sama sehingga terjadi double claim. 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：fastbet99、ambil hp tanpa dp、daftar situs slot gacor hari ini

Terkait：slotmania89、situs slot jp hari ini、situs judi paling gampang menang、angka pelarian 87、starxo88、situs slot terbaru mudah menang、cicil aplikasi、inigaming、ajib4d、situs slot tergacor

---

---

bab terbaru：pusatmenang（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07