cara pinjam uang kredivo

Ratu Pingwang

Hasil Pemeriksaan 69 Pegawai Berharta Jumbo Diungkap 2 Pekan Lagi******

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengungkap hasil pemeriksaan terhadap 69 pegawai yang asal-usul harta kekayaannya masih belum jelas dalam dua minggu ke depan.

Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan para pegawai dengan profil risiko tinggi itu sudah mulai dipanggil sejak Senin lalu.

"Kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut sejak Senin. Target dua minggu kita selesaikan, tapi lihat dinamika seperti apa," kata Awan di Kantor Kemenkeu, Rabu (8/3).

Sebelumnya, Kemenkeu sudah melakukan hasil analitik. Itjen juga melakukan cek formal juga material terkait anomali harta kekayaan pegawai internal. Begitu ditemukan ketidakwajaran, Awan menyebut pihaknya mengecek lagi, mulai dari harta yang tidak dilaporkan hingga transaksi mencurigakan.

"Untuk LHK 2019 artinya yang dilaporkan 2020 itu ada 33 pegawai tidak clear. Untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai tidak clear. Total ada 69 pegawai tidak clear. Selanjutnya akan kami panggil, klarifikasi, untuk dilakukan pemeriksaan," kata Awan dalam konferensi pers, Rabu (3/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kontrak yang aneh

Hasil Pemeriksaan 69 Pegawai Berharta Jumbo Diungkap 2 Pekan Lagi******

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengungkap hasil pemeriksaan terhadap 69 pegawai yang asal-usul harta kekayaannya masih belum jelas dalam dua minggu ke depan.

Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan para pegawai dengan profil risiko tinggi itu sudah mulai dipanggil sejak Senin lalu.

"Kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut sejak Senin. Target dua minggu kita selesaikan, tapi lihat dinamika seperti apa," kata Awan di Kantor Kemenkeu, Rabu (8/3).

Sebelumnya, Kemenkeu sudah melakukan hasil analitik. Itjen juga melakukan cek formal juga material terkait anomali harta kekayaan pegawai internal. Begitu ditemukan ketidakwajaran, Awan menyebut pihaknya mengecek lagi, mulai dari harta yang tidak dilaporkan hingga transaksi mencurigakan.

"Untuk LHK 2019 artinya yang dilaporkan 2020 itu ada 33 pegawai tidak clear. Untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai tidak clear. Total ada 69 pegawai tidak clear. Selanjutnya akan kami panggil, klarifikasi, untuk dilakukan pemeriksaan," kata Awan dalam konferensi pers, Rabu (3/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

Pelindo Respons Ide Ma'ruf Amin Pindahkan Depo Plumpang ke Pelabuhan******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo buka suara terkait rencana Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang ingin depo Pertamina Plumpang dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik Pelindo.

Wacana ini seiring dengan kebakaran yang terjadi di depo Plumpang pada Jumat (3/3) malam. Peristiwa itu menghanguskan pemukiman warga yang berada di sekitarnya.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Mulyono mengatakan pihaknya masih perlu menunggu pernyataan dari Pertamina selaku pengelola depo Plumpang.

Di sisi lain, Ali mengatakan pihaknya turut mendoakan masyarakat yang menjadi korban kebakaran supaya tetap tabah dan mendapatkan kehidupan lebih baik nantinya.

"Kami, Pelindo Group, telah bergerak cepat dengan memberikan kepada masyarakat dan berharap kami cukup membantu," imbuhnya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya mengubungi Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan untuk meminta tanggapan lebih lanjut terkait usul relokasi depo Plumpang ke pelabuhan milik Pelindo. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Sebelumnya, Ma'ruf Amin mengatakan Depo Pertamina Plumpang rencananya bakal dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Ia mengatakan hal itu langsung kepada warga yang terdampak insiden kebakaran depo Pertamina Plumpang.

"Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Saya berharap supaya depo (Depo Plumpang) ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo, saya kira begitu Pak Erick (Menteri BUMN)," ucapnya saat meninjau langsung lokasi kebakaran, Sabtu (4/3).

Di sisi lain, ia mengatakan lokasi permukiman warga di Koja itu akan ditata ulang. Penataan ulang permukiman demi membuat lokasi daerah tersebut menjadi lebih teratur, baik, dan aman.

Ia juga menawarkan warga untuk relokasi rumah saat meninjau lokasi kebakaran dan berinteraksi dengan warga yang terdampak. Terlebih lagi sebelum kejadian ini Depo Plumpang juga pernah terbakar pada 2009 silam.

"Kalau dipindahin,mau ya? Sabar ya, namanya musibah. Nantidibikinkanseperti apa? Apa dibangun di situ lagi, tapi kan nanti takut kebakar lagi. Nanti ya dipikirkan ya," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan kartu terbaik

Sudah Pesan Kereta Baru ke INKA Rp4 T, KAI Tetap Butuh Impor KRL Bekas******

KAI Commuter memesan 16 rangkaian kereta(trainset) baru senilai Rp4 triliun kepada PTINKA untuk menambah armada dan meningkatkan kapasitas angkut. Meski begitu, BUMN transportasi ini tetap membutuhkan pembelian kereta bekas.

Kesepakatan awal (MoU) KAI dengan INKA dilakukan sudah diteken pada 2022. Kereta baru tersebut akan dapat dioperasikan pada 2025-2026. Selain membeli kereta baru, KAI Commuter juga berencana membeli kereta bekas mulai tahun ini untuk mengganti beberapa gerbong yang akan dikonservasi.

"Adapun jumlah kereta yang akan dikonservasi sebanyak 10 pada tahun 2023 dan 19 pada tahun 2024," kata Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan resmi, Jumat (3/3).

"Hasilnya, impor kereta bukan baru memang menjadi pilihan utama untuk menggantikan kereta-kereta yang dikonservasi. Terdapat pilihan lain dengan melakukan upgradeteknologi pada kereta yang akan dikonservasi, hanya saja pilihan tersebut membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk pengerjaannya," imbuhnya.

Menurutnya, kereta bekas tersebut tidak serta merta langsung digunakan untuk operasional KRL. Pihaknya melakukan upgrade pada gerbong-gerbong kereta yang diimpor itu.

"Misalnya, menggantiair conditioner(AC) di dalam kereta, bangku-bangku di setiap kereta dengan barang-barang yang memiliki tingkat TKDN (Tingkat Komponen Dalam) yang tinggi," ujarnya.

Setelah dilakukan pekerjaan di interior dan eksterior kereta ini, KAI mengklaim tingkat TKDN setiap trainset kereta sekitar 40 persen. Jumlah ini di atas standar yang ada.

"Semua produk yang digunakan merupakan produk dalam negeri. Saat ini KAI Commuter masih belum mendapat izin untuk Kereta bukan baru tersebut," ungkap Anne.

Selama proses perizinan belum diberikan, KAI Commuter akan melakukan optimalisasi rekayasa pola operasi agar operasional perjalanan KRL tetap melayani para pengguna di Jabodetabek.

"Saat ini kami melayani lebih dari 800 ribu pengguna per hari. Sebelum pandemi sudah dapat melayani 1,2 juta pengguna per hari," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Peralatan dari dunia lain

BPJS Kesehatan Ajak Pemda dan Asosiasi Faskes Tingkatkan Mutu Layanan******

BPJS Kesehatan ditegaskan akan terus memberikan pelayanan optimal bagi peserta sebagai bentuk upaya transformasi mutu layanan di seluruh fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan.

Hal itu dinyatakan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan Semiloka Nasional: Dari Misi Menuju Aksi yang digelar Rabu (08/03). BPJS Kesehatan akan terus memastikan pencapaian tujuan utama dari penyelenggaraan Program JKN, antara lain untuk membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya, memberikan perlindungan finansial, hingga meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN.

Untuk itu, telah dilakukan sejumlah inovasi, termasuk layanan berbasis digital, seperti aplikasi Mobile JKN, display informasi, telemedicine, hingga simplifikasi layanan.

Hal itu bisa diwujudkan berdasarkan rasio jumlah peserta dokter dan peserta, akses jarak fasilitas kesehatan dalam wilayah yang sama atau berdekatan, serta berdasarkan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

"Kondisi saat ini, pemerataan dokter di FKTP masih belum merata. Namun, harus diinformasikan bahwa upaya redistribusi peserta JKN ini dilakukan secara bertahap dan selektif berdasarkan skala prioritas hingga tercapainya rasio ideal antara dokter dengan pasien," kata Ghufron.

Saat ini, BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi fasilitas kesehatan untuk melakukan pemetaan terhadap FKTP tujuan.

Ghufron kemudian menekankan, perlu dilakukan sosialisasi terhadap para peserta terkait pemindahan ke FKTP demi kemudahan pelayanan.

"Proses redistribusi peserta ini juga harus dipantau dan dievaluasi dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, hingga organisasi profesi. Harapannya, seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen dalam membangun sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh peserta JKN," kata Ghufron.

Di kesempatan yang sama, Ghufron menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah yang terus mendukung Program JKN, termasuk dengan melakukan penyesuaian besaran standar tarif bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan. Penyesuaian ini pun bertujuan meningkatkan mutu layanan fasilitas kesehatan.

"Adanya penyesuaian tarif pelayanan melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 ini memberi dampak terhadap penguatan pelayanan di fasilitas kesehatan. Harapannya dengan hadirnya peraturan tersebut bisa mempermudah administrasi layanan kesehatan, mempercepat akses pelayanan hingga menghapus stigma diskriminasi pelayanan kepada peserta JKN," ucap Ghufron.

Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Mohamad Subuh yang hadir langsung di lokasi mengatakan, salah satu poin penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di sektor kesehatan adalah dengan mengutamakan prinsip promosi prevensi.

Menurutnya, seluruh pimpinan fasilitas kesehatan perlu meningkatkan pemahaman untuk melakukan transformasi layanan kesehatan, terlebih di FKTP, sehingga semakin baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Subuh mengatakan, isu kesehatan merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan, karena menyangkut hak seluruh masyarakat. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan demi menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat.

"Saat ini, kami juga sudah membuat program khusus untuk penguatan bagi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk bagaimana cara menghadapi tantangan yang akan muncul soal kesehatan, baik yang sudah masuk ke dalam program maupun di luar program. Harapannya, penguatan tersebut bisa mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan sehingga bisa dicarikan solusi terhadap tantangan tersebut," kata Subuh.

Tuhan tanpa Batas

Kemenhub Akan Resmikan KA Makassar******

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan kereta api perintis lintas Makassar-Parepare segera diresmikan pada Maret ini.

"Makassar-Parepare InsyaAllahdalam waktu dekat di Maret ini akan diresmikan," ujarnya di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (2/1).

Ia menjelaskan saat ini semua stasiun sudah siap. Adapun unit kereta sedang dalam pengiriman dari Madiun namun terhambat karena ada gelombang tinggi sehingga kapal yang yang membawanya harus berhati-hati.

"Dan kami berharap dengan kendaraan (truk) naik ke atas kereta biaya lebih ekonomis dan biaya operasional truk bisa berkurang jauh terhadap perawatan juga berkurang jauh," ujarnya.

Risal menyebut saat diresmikan nanti, tarif kereta api Makassar-Parepare masih akan gratis. Ia tidak menerangkan lebih detil terkait kapan dan akan berapa harga nikel jika masa uji coba gratis itu berakhir.

Sebelumnya, Kepala Tata Usaha Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan Hasbudi Samad menyebut tiket kereta api Makassar-Parepare diperkirakan akan dijual sekitar Rp5.000 hingga Rp10 ribu. Harga tiket disebut tidak akan jauh berbeda dengan light rail transit (LRT) Palembang.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Andre Permana mengatakan pembiayaan proyek kereta api Makassar-Parepare salah satunya berasal dari kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dalam proyek KPBU ini difasilitasi Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP), yaitu pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran dilakukan setelah proyek infrastruktur mulai beroperasi.

Melalui skema AP, pemerintah akan membayar badan usaha atas investasi, biaya operasional serta keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang matang sesuai hasil studi kelayakan dan penawaran badan usaha.

Badan usaha akan diberi konsesi untuk melaksanakan pelayanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu kerja sama selesai, seluruh aset akan menjadi milik pemerintah.

Proyek KPBU kereta api Makassar-Parepare yang pembangunannya dilaksanakan oleh PT Celebes Railway Indonesia (CRI) mengadopsi skema Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah dengan nilai investasi belanja modal Rp988,5 miliar dan biaya operasi Rp971,5 miliar serta masa konsesi selama 16 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial Tahap 1.

Proyek dengan skema Availability Payment (AP) ini akan melayani area meliputi lima kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

Andre menambahkan proyek KPBU dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, demi menjaga kestabilan APBN.

"Dalam proyek ini, PT PII memberikan penjaminan untuk beberapa jenis risiko yang dapat timbul dari pemerintah, yaitu risiko keterlambatan pembayaran AP dan risiko terminasi. Dengan melihat keberhasilan dari KA Makassar-Parepare ini, diharapkan proyek ini menjadi proyek percontohan skema KPBU untuk dapat diterapkan pada sektor transportasi lainnya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]