captain paito

sebuah surga

Zulhas Minta Bappebti Rampungkan Bursa Kripto Sebelum Juni 2023******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) segera merampungkan pembentukan bursa kripto sebelum Juni 2023.

Hal ini karena kehadiran bursa kripto telah banyak dinantikan masyarakat.

"Bursa kripto juga mudah-mudahan sebelum Juni launching, bagaimana pun itu diperlukan," kata Zulkifli di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1).

Semula, Bappebti menargetkan peluncuran bursa kripto pada akhir 2022. Namun, target itu tak terealisasikan.

Beberapa waktu lalu, Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan pihaknya sedang mengupayakan realisasi bursa kripto sebelum pengawasan beralih ke OJK.

Didid menegaskan, absennya bursa kripto membuat Bappebti harus bekerja dua hingga tiga kali lebih keras. Oleh karena itu, kehadiran bursa kripto sangat diharapkan. Namun, pihaknya masih harus melihat situasi dan kondisi saat ini.

"Gak ada bursa, kami kerjanya jadi 2-3 kali lebih keras. Dengan adanya bursa itu sudah setengah kerjaan kami sudah akan (selesai). Artinya kami berkeinginan keras tapi harus bisa melihat situasi kondisi ini harus diperhitungkan," katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan untuk mewujudkan bursa kripto perlu revisi Peraturan Bappebti (Perba) 8 tahun 2021 Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

"Kesiapan sistem kemarin harusnya kita cek lagi karena ada beberapa perubahan, terutama dari revisi Perba 8/2021 harus menyesuaikan lagi," kata Tirta.

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Berdarah Besi

Tiket Masuk Ancol Akan Digratiskan Sebulan Sekali******

PT Pembangunan Jaya Ancol berencana akan menggratiskan tiket masuk kawasan wisata Ancol, JakartaUtara, satu bulan sekali.

"Kesempatan masyarakat untuk masuk ini juga akan kita tambah. Barangkali sebulan sekali, itu kita bebaskan masuk bagi pengunjung," kata Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Winarto dalam rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/1).

Ia mengatakan selama ini, penggratisan tiket masuk Ancol hanya sekali dalam setahun; saat ulang tahun Jakarta.

"Kalau bisa momen-momen tertentu, misalkan hari kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan seterusnya supaya masyarakat dapat lebih banyak menikmati kawasan itu," ujar dia.

Winarto mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan uji coba sebelum menerapkannya. Uji coba penggratisan tiket Ancol akan dimulai tahun ini.

"Ini sebagai proses learning, learningproses dari kami, impact-nya seperti apa kalau freeini. Apakah bisa mendorong adanya revenue di dalam atau sejauh mana dia mendorong ini datanya nanti akan kita analisis dulu," kata Winarto.

"Dari situ kita akan tahu efeknya kepada incomekita seperti apa. Harapan kami masih terjaga," imbuh dia.

Dalam rapat tersebut, Winarto juga menyampaikan rencana pihaknya membatasi mobil yang masuk ke Kawasan Ancol. Nantinya, akan disediakan shuttle bus bagi pengunjung dalam bermobilitas di dalam Ancol.

Winarto menyatakan kebijakan itu rencananya akan diterapkan pada 2024.

"Kita akan mendorong sebagian kendaraan supaya enggak masuk dalam Kawasan Ancol, dia akan parkir, kita siapkan area parkir kita siapkan area parkir di sisi bawah ini. Kita sebut unpaid karena dia tidak bayar tiket masuk mobil lagi. Dia hanya bayar parkir sesuai tarif Pemprov DKI," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penyihir

YLKI Minta Pemerintah Bentuk Pengawas Perlindungan Konsumen Properti******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membuat pengawas perlindungan konsumen properti.

Pasalnya, dari aduan konsumen individu sepanjang 2022, sektor perumahan menempati posisi keempat dengan 7,3 persen. Persentase ini menunjukkan 64 individu dari total 882 keluhan melapor pada YLKI terkait masalah perumahan.

Secara rinci masalah terbesar dari perumahan adalah refund atau pengembalian dana sebesar 27 persen, diikuti pembangunan mangkrak 21 persen, dokumen yang tidak terpenuhi 15 persen, dan lainnya.

Selain itu, menurutnya, berdasarkan UU Np 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, mestinya kementerian sektoral harus membuat peraturan teknis terkait perlindungan konsumen,

"Kementerian PUPR mestinya mengeluarkan aturan atau pedoman teknis perlindungan konsumen di sektor perumahan, dan ini jadi acuan bagi pengembang dan konsumen ketika membeli properti dan ada masalah," ungkapnya.

Sudaryarmo mengungkapkan persoalan dalam bidang perumahan selama 10 tahun terakhir terus berulang. Bahkan, lima tahun belakangan keluhan terkait perumahan selalu masuk dalam lima besar. Salah satu alasannya adalah praktik pre-project selling yang marak dilakukan.

"Jadi developer bisa jual rumah sebelum unit itu jadi. Ini yang banyak menimbulkan persoalan. Titik kritisnya ada di pemasaran dan jaminan hukum, konstruksi, dan pembangunan, ini konsumen minim perlindungan," paparnya.

Selain itu, beberapa tahun terakhir tren aduan konsumen berubah dari mayoritas di hunian horizontal atau rumah tapak menjadi hunian vertikal semacam apartemen serta rumah susun.

Masalah yang paling banyak terjadi adalah delivery atau serah terima unit dan sertifikasi. Dalam hal sertifikasi terdapat dua aktor yang kerap bermasalah yaitu developer atau pengembang dan pemerintah daerah.

Masalah yang datang dari Pemda paling banyak adalah ketiadaan peraturan daerah (Perda) Pertelaan. Artinya, Pemda tersebut memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) tanpa memiliki perda pertelaan.

"Jadi ketika dibangun, dan diserahterimakan, konsumen bayar lunas, sertifikat satuan rumah susun itu tidak bisa diproses karena tidak ada Perda. Ini harus jadi perhatian, kalau belum punya Perda Pertelaan ya jangan kasih IMB hunian vertikal," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Elang Arad

Amazon Resmi PHK 18 Ribu Karyawan Mulai Rabu Kemarin******

Raksasa e-commerce, Amazon, memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 18 ribu karyawan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Kosta Rika pada Rabu (18/1) kemarin. Saham Amazon tercatat turun 1 persen hari ini, Kamis (19/1).

Dilansir dari Reuters, PHK besar-besaran itu dipublikasikan melalui sebuah memo yang dikirimkan kepada seluruh karyawannya.

Sementara, menurut Undang-undang Ketenagakerjaan AS, perusahaan diwajibkan memberi tahu karyawan yang di-PHK 60 hari sebelum pemutusan kerja.

Ia menjelaskan sebagian besar yang terdampak PHK adalah karyawan dari divisi e-commercedan sumber daya manusia.

Langkah ini menjadikan Amazon sebagai perusahaan terbaru sektor teknologi AS yang memangkas tenaga kerja mereka. PHK massal ini dilakukan sejak tahun lalu untuk memangkas biaya operasional.

Selain itu, PHK dilakukan guna membalikkan ekses era pandemi dan mempersiapkan kondisi ekonomi global yang memburuk.

PHK Amazon ini juga melampaui pemangkasan yang dilakukan perusahaan induk Facebook, Meta. Meta sudah lebih dulu memecat 11 ribu karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

Gantikan Silmy Karim, Purwono Widodo Jadi Dirut Baru Krakatau Steel******

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Krakatau Steel Tbk mengangkat Purwono Widodo sebagai Direktur Utama pada Rabu (18/11).

Purwono menggantikan Silmy Karim yang dilantik sebagai Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mulai Januari 2023.

Selain direktur utama, perseroan juga mengangkat dua direksi baru yakni Direktur SDM Sriyani Puspa Kinasih dan Direktur Pengembangan Usaha dan Portofolio Agus Nizar Vidiansyah.

"Kami yakin dengan kepengurusan yang baru Krakatau Steel dapat terus meningkatkan kinerjanya dan membawa Krakatau Steel menjadi lebih baik lagi," kata Corporate Secretary Krakatau Steel Pria Utama dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (18/1).

Dalam RUPS LB tersebut, perseroan juga membahas agenda lain yaitu terkait laporan perkembangan transformasi bisnis dan pelaksanaan program inisiatif strategis lanjutan.

Dengan perubahan susunan pengurus Krakatau Steel, berikut susunan kepengurusan perseroan:

Komisaris Utama: Suhanto
Komisaris: Yudha Mediawan
Komisaris: I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris Independen: Isfan Fajar Satryo
Komisaris Independen: David Pajung
Komisaris Independen: Tjuk Agus Minahasa

Direktur Utama: Purwono Widodo
Direktur SDM: Sriyani Puspa Kinasih
Direktur Keuangan & Manajemen Resiko: Tardi
Direktur Komersial: Melati Sarnita
Direktur Infrastruktur & Penunjang Bisnis: Djoko Muljono
Direktur Pengembangan Usaha & Portofolio: Agus Nizar Vidiansyah

[Gambas:Video CNN]

Pada awalnya

Murka Mega Soal Bandara Bali Utara dan Perlunya Evaluasi Proyek Jokowi******

Pembangunan proyek infrastruktur di era Jokowi memicu kemarahan. Tak tanggung- tanggung, kemarahan langsung meledak dari Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP yang merupakan partai utama pengusung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019.

Kemarahan ia arahkan pada pembangunan Bandara Bali Utara.

Mengutip laman resmi KPPIP, Bandara Bali Utara merupakan salah satu dari 8 proyek yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) dalam Permenko Nomor 7 Tahun 2021. Hanya saja, mengacu pada Permenko Nomor 9 Tahun 2022, proyek tersebut dicoret dari daftar PSN.

Selain Bandara Bali Utara, proyek yang dicoret dari PSN yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan, Bendungan Tiro di Aceh, proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL), proyek Kereta Api Kalimantan, dan Puruk Cahu-Batanjung melalui Bangkuang di Kalimantan Timur.

"Itu sudah diberi warning perpanjangan, tapi tidak ada progress sehingga dikeluarkan," ujar Wahyu dalam konferensi pers Selasa (26/7) lalu.

Selain karena tidak ada kemajuan, kurangnya dukungan masyarakat sekitar juga menjadi alasan mengapa 8 proyek tersebut dikeluarkan dari PSN.

Misalnya, proyek Bendungan Tiro di Aceh dikeluarkan karena masyarakat setempat tidak setuju dengan pembangunan bendungan tersebut.

"Ini tidak akan bisa dipaksakan, sehingga kita keluarkan dan Kementerian PUPR sedang mencari opsi yang lain," ujar Wahyu.

Adapun, sesuai Permenko Nomor 9 Tahun 2022, saat ini jumlah PSN menjadi 200 proyek dan 12 program.

Menanggapi sejumlah PSN yang dicoret, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan bandara memang sudah terlalu banyak dan perencanaan bandara yang kurang matang bisa mengakibatkan beban anggaran dalam jangka panjang, bahkan pendapatan operasional tidak bisa menutup pengeluaran rutin.

Sementara untuk proyek kereta api perlu, Bhima mengatakan dipertimbangkan kembali untuk dihapus dari daftar PSN karena pengembangan daerah di Kalimantan membutuhkan transportasi logistik dan penumpang yang baik.

"Daripada kereta cepat Jakarta-Bandung, harusnya infrastruktur di luar jawa yang berkaitan dengan konektivitas logistik seperti kereta dan pelabuhan yang perlu dibangun masif," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/1).

Kemudian, PSN berupa bendungan jika dihapus menurut Bhima harus melihat kebutuhan terhadap bendungan itu, karena masalahnya di berbagai daerah ada bendungan, tapi terdapat masalah di irigasi. Sementara kawasan ekonomi kreatif sebaiknya didorong yang sudah ada, tanpa perlu clustering dari awal.

Di sisi lain, Ekonomi Core Yusuf Rendy mengatakan beberapa PSN yang dicoret memang berdasarkan alasan teknis di mana dinilai kurang strategis ataupun prospektif. Selain itu, terbatasnya waktu yang tersedia untuk pembangunan dari PSN tersebut.

"Saya pikir kedua alasan itu dapat diterima dan sah-sah saja karena pertama tentu pemerintah menghitung masa kepemimpinan pemerintahan saat ini dan yang tidak kalah penting masalah ketersediaan dana," ujar Yusuf.

Yusuf menilai dengan terbatasnya waktu yang tersedia untuk membangun PSN itu, maka dengan dicoretnya sejumlah PSN akan lebih relevan dengan kondisi di tahun ini dan juga di tahun depan karena pemerintah berupaya untuk melakukan konsolidasi fiskal dan salah satu muara dari dampak ini adalah lebih selektifnya pemerintah dalam mengalokasikan beragam pos belanja dan termasuk di dalamnya pos pembangunan infrastruktur.

"Sehingga kalau dilihat dari sudut pandang efisiensi belanja terutama di masa konsolidasi fiskal ini maka saya pikir langkah pemerintah untuk membatalkan atau mencoret beragam PSN yang disebutkan di atas relatif tepat," ujarnya.

Perlu pemikiran matang dalam membangun banda udara baru di Bali