daftar slot gacor 2022

Pemain untuk Semua

Pengusaha Respons Langkah MK Tolak Gugatan UU Cipta Kerja******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons Mahkamah Konstitusi(MK) yang menolak permohonan uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Adapun permohonan tersebut diajukan oleh 15 organisasi serikat pekerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menuturkan dengan ditolaknya permohonan itu, polemik tentang ketenagakerjaan bisa diakhiri.

Lebih lanjut, Bob mengatakan persoalan saat ini adalah tentang bagaimana cara meningkatkan nilai tambah tenaga kerja RI.

Apalagi, kata dia, jumlah angkatan kerja Indonesia cukup berlimpah, yakni 140 juta orang. Namun, sebanyak 60 persen dari jumlah tersebut, tingkat pendidikannya masih di level SD dan SMP.

Oleh karena itu, Bob menyebut pendidikan dan pelatihan vokasi bisa menjadi solusi meningkatkan kualitas angkatan kerja Indonesia.

"Kemudian juga melalui program sertifikasi, sehingga SDM (sumber daya manusia) kita bisa menjadi driverpergerakan ekonomi kita ke depan," imbuh Bob.

Ia menambahkan saat ini banyak negara maju yang menghadapi krisis jumlah angkatan kerja. Sementara, di Indonesia jumlahnya berlimpah.

Bob mengingatkan para pemangku kepentingan harus saling mendukung peningkatan kualitas SDM yang sudah dimiliki.

"Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kerja sama lebih baik lagi dengan serikat pekerja dan pemerintah, serta pemerintah daerah," pungkasnya.

MK menolak permohonan uji formil Perppu Cipta Kerja menjadi UU.

Permohonan yang diajukan 15 organisasi serikat pekerja ini terdaftar dengan Nomor Perkara 54/PUU-XXI/2023.

Adapun permohonan diajukan oleh Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional; Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin - SPSI; Federasi Serikat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat.

Lalu, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan; Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia; Gabungan Serikat Buruh Indonesia; Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia; Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia; Serikat Buruh Sejahtera Independen '92; Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman; dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Salah satu petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan UU Nomor 6 Tahun 2023.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membaca amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/10).

Anwar menyatakan pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Keputusan ini diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari empat hakim konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo.

Wuhuangjing

Alasan Jokowi Angkat Kepala Badan Pangan Jadi Plt Mentan******

Presiden Jokowi mengangkat Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjadi pelaksana tugas menteri pertanian.

Hal itu ia lakukan setelah Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (5/10) kemarin imbas terseret kasus korupsi penempatan pegawai di Kementerian Pertanian.

Jokowi berdalih penunjukan Arief dilakukan demi memudahkan pekerjaan pemerintah dalam mengurusi sektor pertanian dan pangan.

Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai menteri pertanian karena sedang terseret dalam dugaan kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Kasus korupsi itu kini sedang disidik KPK. KPK mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.

Status tersangka itu pun sudah dikonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD.

Namun di tengah kabar penetapan tersangka itu, Syahrul sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa.

[Gambas:Video CNN]

Bawa iPad Anda ke dunia lain

Respons Sampoerna Usai 586 Ha Lahan Disegel KLHK Imbas Karhutla******

PT Sampoerna Agro Tbk merespons penyegelan lahan perusahaan seluas 586 hektare oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) buntut kebakaran hutandan lahan (karhutla).

"Areal perkebunan Sampoerna Agro yang disegel oleh KLHK hanya areal bekas terbakar di Estate Sepucuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan. Sedangkan areal Sampoerna Agro yang lainnya tidak terdampak," kata Head of Investor Relations Sampoerna Agro Stefanus Darmagiri kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/10).

"Kebakaran tersebut bersumber dari api yang berasal dari luar konsesi perkebunan perseroan sebagai akibat dari angin yang berhembus sangat kencang. Ini menyebabkan api yang berasal dari luar perkebunan perseroan merambat masuk ke dalam areal perkebunan perseroan," sambung Stefanus.

Namun, ia menekankan Sampoerna Agro terus siaga menghadapi dampak El Nino tersebut. Stefanus berjanji mengerahkan segala upaya mengatasi bencana ini.

"Perseroan memiliki standar operasional prosedur (SOP), sistem monitoring, peralatan, dan personel yang ditugaskan khusus untuk penanganan karhutla," tegas Stefanus.

"Di samping itu, perseroan telah menyiapkan mitigasi dalam mengatasi terjadinya kebakaran, seperti water management system dengan menyediakan ketersediaan sumber daya air yang cukup pada musim kemarau serta melakukan optimalisasi peran dari Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan penyegelan lahan seluas 586 hektare milik perusahaan asal Singapura itu dilakukan demi mencegah meluasnya dampak kebakaran. Namun, KLHK bakal menindak tegas penanggung jawab usaha jika terbukti terjadi kesengajaan.

Berdasarkan data KLHK, emiten berkode SGRO itu menguasai Hak Guna Usaha (HGU) di kawasan tersebut seluas 1.200 hektare. Dengan kata lain, hampir separuh dari HGU milik Sampoerna Agro terbakar.

"Perusahaan yang terbukti lalai atau dengan sengaja membakar hutan dan lahan diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp10 miliar, sesuai pasal 108 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ujar Rasio.

Selain lahan milik PT Sampoerna Agro, KLHK juga menyegel 11 lahan perusahaan lain, seperti PT KS 25 hektare, PT BKI 200 hektare, PT SAM 30 hektare, PT RAJ 1.000 hektare, PT WAJ 1.000 hektare, PT LSI 30 hektare, dan PTPN VII 86 hektare.

Lalu, lahan lain yang disegel berada di Desa Kedaton, Kabupaten OKI, Sumsel seluas 1.200 hektare serta PT SAI 568 hektare. Ada juga lahan milik PT TPR dan PT BHP yang masih dalam perhitungan luasan terbakar.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali memiliki ruangan kecil yang gelap

Kemendag Tegaskan Ekspor Kratom Tidak Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor kratom saat ini masih tidak dilarang. Pasalnya, belum ada aturan khusus yang mengikat terkait ekspor tanaman itu.

"Kan memang belum ada aturan yang melarang. Jadi, ini masih dalam wacana pembahasan mengenai apakah ini terlarang atau tidak, apakah ini masuk unsur psikotropika atau tidak. Kami pun akan mengikuti kalau sudah ada keputusan," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi Kemendag di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (5/10) lalu.

Hingga kini, sambung Didi, wacana aturan ekspor kratom masih dalam tahap pembahasan antarkementerian dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai Kemenkeu, serta Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kemendag sendiri sangat berhati-hati dalam melakukan ekspor kratom meski belum ada aturan tertulis yang melarangnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS), kratom sudah memiliki harmonized system code(kode HS).

"Kalau dilihat dari angkanya ternyata ada. Nah, ini mungkin menjelaskan bahwa memang secara legal formal belum dilarang, tapi kami pun hati-hati melakukan itu karena memang, dari kami tidak ada surat persetujuan ekspornya ya, hanya masuk ke listyang memang tidak diatur ekspornya," kata Didi.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya merestui ekspor tanaman herbal Kratom. Hal itu diungkapkan Zulkifli usai mendengar permintaan ekspor Kratom dari Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

"Kemarin ada produk tumbuhan Katom. Orang AS datang, kami mau beli ini (Kratom), (mereka tanya) bisa nggak? bisa saja. Kan belum dilarang," kata Zulhasdi Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Kamis (31/8) seperti dikutip dari CNBC Indonesia.com.

Menurut Zulkilfi, petani Indonesia bisa diuntungkan dari adanya ekspor Kratom ke AS.

"Saya setuju saja kalau ada yang mau ekspor, capitalnya kan bisa panen dollar kan. Nanti terima kasih sama Mendag. Kalau nanti ada yang sakit bukan urusan kita. Katanya buat obat kenapa dimakan," ujar Zulkifli.

Mengutip situs resmi Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatra Selatan, Kratom adalah tanaman yang tumbuh di Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman ini jadi tumbuhan endemik yang tumbuh di sejumlah wilayah di Kalimantan.

Situs tersebut menjelaskan BNN RI telah menetapkan kratom sebagai New Psychoactive Substances (NPS) di Indonesia dan merekomendasikan Kratom untuk dimasukkan ke dalam narkotika golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penggolongan ini didasarkan pada efek kratom yang berpotensi menimbulkan ketergantungan dan sangat berbahaya bagi kesehatan, 13 kali lebih berbahaya dari morfin.

Berdasarkan data BPS yang diolah Kemendag, sejak 2019 hingga 2022, nilai ekspor kratom selalu tumbuh dengan tren positif sebesar 15,92 per tahun.

Tahun lalu, ekspor kratom mencapai US,51 juta dengan volume 8,21 ribu ton.

Pada periode Januari-Mei 2023, nilai ekspor kratom Indonesia tumbuh 52,04 persen menjadi US$ 7,33 juta. Sekitar 66,3 persen di antaranya dikirim ke Amerika Serikat (AS).

[Gambas:Video CNN]

masa depan yang sempurna

5 'Badai' yang Disebut Zulhas Menerpa Kemendag Usai Digeledah Kejagung******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.

Berikut rinciannya.

1. Kasus korupsi izin ekspor CPO

Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.

Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.

Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.

Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.

Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.

Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.

Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.

Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.

Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.

Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.

Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.

Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.

Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.

2. Dugaan korupsi impor gula

Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.

Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.

Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.

3. Korupsi impor garam

Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.

Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.

YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.

Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.

Korupsi Gerobak Bantuan UMKM

Penerus Tuhan

Teten Ungkap Kelemahan UMKM Sehingga Kalah Saing dengan Produk Impor******

Menteri Koperasidan UKM Teten Masduki mengatakan 97 persen lapangan kerja di Indonesia diserap oleh UMKM.

Namun, produk UMKM masih sulit bersaing di pasar global.

"UMKM kita masih skalanya ekonomi subsisten, skala untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak produktif. Produknya juga masih belum punya daya saing, apalagi daya saing global," kata Teten di acara Indonesia Digital MeetUp 2023, Kamis (5/10).

"Dan kita kaget-kaget kalau kemudian kita tidak bisa bersaing dengan produk-produk yang masuk lewat platform global maupun juga lewat perdagangan biasa," imbuh Teten.

Lebih lanjut, Teten mengatakan UMKM Indonesia bukannya tidak mau beradaptasi dengan perdagangan digital. Sebanyak 22 juta UMKM disebut telah berdagang online, tetapi tetap sulit bersaing karena masuknya barang impor yang sangat murah.

Karenanya, Teten, meminta agar pedagang lokal tidak disalahkan.

"Pasar seperti Tanah Abang bahkan pasar becek yang jualan sayur, jualan sembako, sudah online. Jadi jangan salahkan mereka belum shifting (ke online). Mereka sudah shifting," katanya.

Ia menduga ada dua cara produk impor murah bisa masuk ke pasar dalam negeri. Pertama karena praktek dumping yakni mengekspor barang dari negara asalnya untuk dijual ke Indonesia dengan harga lebih murah untuk menguasai pasar.

Kedua, barang impor bisa masuk melalui jalur tak resmi. Teten mengatakan hal tersebut terlihat dari data Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan ada impor dari China yang tak tercatat.

"Berarti ada yang lewat jalur ilegal. Ini yang mau kita benahi," katanya

[Gambas:Video CNN]