aplikasi generator angka jitu

Liu Wuxie Xu Lingxue

Kemenhub: Kecil Kemungkinan Tiket Mudik Gratis Diperjualbelikan******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan jual-beli tiket mudik gratismasih mungkin terjadi, meski kecil kemungkinannya.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengatakan pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan penggunaan aplikasi MitraDarat. Jadi, pendaftar harus melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Antisipasi jual beli tiket mudik gratis ini sudah pakai NIK dan kita batasi. Satu NIK maksimal mendaftarkan empat orang," katanya di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (24/3).

Ia menyebut pihak Kemenhub akan memverifikasi apakah benar data pemudik yang terdaftar dalam aplikasi MitraDarat sesuai dengan yang terdaftar di awal. Suharto menegaskan ini adalah salah satu antisipasi Kemenhub terkait jual beli tiket mudik gratis.

Di lain sisi, Suharto menyinggung soal cuti lebaran yang dimajukan ke 19 April 2023. Keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Merdeka yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

"Kami harap masyarakat memahami perubahan ini. Verifikasi terakhir H-7 keberangkatan. Jika ada yang membatalkan, slot kosong akan kita buka lagi bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik gratis," ungkap Suharto.

Sementara itu, Suharto menyebut Ditjen Perhubungan Darat mengalokasikan Rp20 miliar untuk program mudik gratis tahun ini. Angka ini lebih besar dari Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp15 miliar dan Ditjen Perkeretaapian di angka Rp9,8 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

Pertamina Sebut Suplai BBM ke Bali Aman Usai Kapal Terbakar******

Pertamina Patra Niaga mengatakan kebakaranKapal MT Kristin pengangkut BBM di perairan Mataram, NTB, tak mengganggu pasokan BBM ke Bali.

Kapal tersebut membawa muatan 5.900 kiloliter BMM jenis Pertalite yang sedianya akan memasok 2.700 kiloliter ke Terminal BBM Ampenan.

Lihat Juga : Pertamina Ungkap Dugaan Awal Kebakaran Kapal BBM di Mataram

"Karena pada saat real timestok di Terminal BBM Ampenan itu 3.200 kiloliter dengan ketahanan stok mencapai tiga hari, tapi itu akan naik turun karena barangnya keluar masuk," ujarnya.

Menurut Taufik, stok BBM Pertalite di Terminal BBM Sanggaran di Denpasar sebanyak 4.200 kiloliter dengan ketahanan mencapai empat hari.

Di sisi lain, kata Taufik, pihaknya juga akan mengirim pasokan Pertalite tambahan melalui jalur darat dari Terminal BBM Manggis, Kabupaten Karangasem, sambil menunggu kapal yang akan sandar di Terminal BBM Sanggaran besok.

"Dengan membawa muatan 1.000 kiloliter. Jadi dengan kapasitas untuk mempertebal stok tadi. Kami pastikan stok BBM di wilayah Bali dan juga di Lombok itu keadaan aman," ujarnya.

Lihat Juga : Pertamina: 3 Kru Kapal BBM yang Terbakar Lompat ke Laut

Lebih lanjut, Taufik menyebut tiga awak kapal yang melompat ke laut saat insiden kebakaran masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Sementara 14 ABK lainnya selamat dan telah dievakuasi.

"Untuk tiga awak kapal infonya masih pencarian kalau ada yang (mengatakan) meninggal itu belum valid," ujarnya.

Kapal MT Kristin merupakan kapal milik PT Hanlyn Jaya Mandiri yang saat ini tengah disewa oleh PIS untuk mengangkut BBM ke TBBM Ampenan dan TBBM Sanggaran.

Informasi mengenai tiga orang ABK dikabarkan tewas dalam kebakaran Kapal MT Kristin disampaikan oleh Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Dady Sukmawan.

"Informasi yang saya terima ada tiga anak buah kapal yang meninggal dunia. Sebagian lagi sudah dievakuasi ke Pantai Ampenan. Total ada 17 anak buah kapal," kata Dady dikutip dari Antara.

Lihat Juga : TAIPANSuhail Bahwan, Taipan Muslim Berharta Rp40 T dari Oman

Humas Kantor SAR Mataram I Gusti Lanang Wiswananda mengatakan kapal pengangkut BBM Pertamina itu terbakar di perairan yang tidak jauh dari Terminal BBM Ampenan Kota Mataram, NTB, sekitar pukul 15.30 WITA.

Hingga sore tadi api masih terlihat menyala. Kapal juga sudah menjauh dari Depo Pertamina Ampenan untuk menghindari ledakan karena di sekitarnya juga ada perahu-perahu nelayan

Curang dan memasuki dunia lain

Bandara Ngurah Rai Bali Kembali Dibuka Usai Nyepi******

Penerbangan komersial di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, kembali berjalan normal setelah Hari Raya Nyepi pada Rabu (22/1) kemarin.

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, menghentikan sementara kegiatan operasional selama 24 jam mulai Rabu (22/3) pukul 06.00 WITA hingga Kamis (23/3) pukul 06.00 WITA.

General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Handy Heryudhitiawan mengatakan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali kembali beroperasi dengan penerbangan domestik pertama yang mendarat adalah Batik Air rute Jakarta-Bali pukul 07.20 WITA. Sementara pesawat internasional yang datang pertama adalah Cebu Pacific dari Manila pada pukul 07.50 WITA.

Ia menyebutkan momen Hari Raya Nyepi merupakan waktu yang optimal untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada fasilitas-fasilitas di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

"Secara berkala kami lakukan pengecekan di area sisi darat, dan sisi udara untuk memastikan seluruh fasilitas dapat beroperasi dengan baik," sebutnya.

Ia menyampaikan, selama pelaksanaan Nyepi terdapat 14 pesawat yang melakukan Remain Over Night (RON) atau terparkir di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Tiga belas di antaranya adalah pesawat komersial dan satu pesawat private jet.

Lihat Juga : Cuti Bersama Nyepi, Masa Berlaku SIM Diperpanjang Satu Hari

"Dapat kami sampaikan selama pelaksanaan Nyepi, suasana di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kondusif, seluruh fasilitas berjalan normal dan saat ini kami telah siap untuk melaksanakan operasional kembali," ujar Handy.

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

Petani Anggap Kebijakan Impor Beras 2 Juta Ton Tak Tepat******

Serikat Petani Indonesia (SPI) menyebut rencana pemerintah mengimpor 2 juta tonberas pada tahun ini merupakan langkah yang belum tepat. Pasalnya saat ini beberapa wilayah Indonesia tengah panen raya.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan meskipun beras impor ditujukan sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta untuk program bansos, tetapi pengumuman impor beras dalam waktu dekat dinilai bisa berpengaruh secara psikologis maupun langsung terhadap harga di tingkat petani.

Henry pun mempertanyakan apakah benar produksi dalam negeri yang tidak cukup memenuhi kebutuhan nasional, atau masalahnya justru terletak pada ketersediaan anggaran sampai mekanisme penyerapan gabah atau beras di tingkat petani.

SPI menilai impor beras merupakan akibat dari lambatnya pemerintah mengambil kebijakan, di mana Bulog tidak menguasai CBP dari tahun lalu dan masalah tersebut berlanjut hingga tahun ini. Maka dari itu, SPI meminta pemerintah memperbaiki peran, fungsi, dan cara kerja Bulog dalam menjalankan tugasnya sebelum memutuskan impor beras.

Begitu juga dengan CBP dinilai harus dibuat aturannya, misalnya 10 persen dari kebutuhan beras nasional. Henry mengatakan masalah CBP harusnya bisa diantisipasi jauh-jauh hari.

"Kami melihat ini berkaitan dengan lambatnya pemerintah merevisi harga HPP (harga pokok penjualan) di tingkat petani, sehingga penyerapan beras tidak maksimal. Padahal kalau hal ini dilakukan secara terukur dan jauh-jauh hari, tentu petani akan mempertimbangkan untuk menjual gabahnya kepada Bulog," kata Henry.

Menurut Henry, pemerintah masih belum maksimal dalam mengeluarkan kebijakan soal beras yang berpihak pada nasib petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan.

Hal ini bisa dilihat dari belum maksimalnya pemerintah menjalankan reforma agraria yakni meredistribusikan tanah kepada petani, harga pupuk maupun sarana produksi lain yang belum stabil, serta tidak adanya perlindungan dan jaminan harga yang layak terhadap produksi petani.

"Pemerintah terkesan mengambil jalan pintas dengan terus mengandalkan impor pangan untuk mengatasi permasalahan pangan di Indonesia. Hal ini pada prinsipnya semakin menjauhkan pemerintah pada prinsip kedaulatan pangan," kata Henry.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Bulog mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini. Arahan tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintah untuk mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus segera didatangkan secepatnya.

"Kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya," tulis salinan surat tersebut tertanda Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

Salinan surat itu juga menyebutkan tambahan pasokan beras dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Xuan Zhou Youwei

Langgar Tarif Batas Atas, Kemenhub Beri Sanksi Sejumlah Maskapai******

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menemukan beberapa maskapai yang melanggar Tarif Batas Atas (TBA) Penumpang dan ketentuan tarif lainnya seperti Fuel Surcharge (FS).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni mengklaim pihaknya telah memberikan sanksi administratif pada maskapai tersebut.

Lihat Juga : Tekan Pemudik Motor, Menhub Imbau Pabrik di Karawang Buka Mudik Gratis

Kristi menuturkan maskapai harus melakukan perbaikan pada tarif yang dilanggar sebelum masa Surat Peringatan tersebut habis. Dia mengklaim Ditjen Hubud akan memastikan tidak terdapat pelanggaran yang sama atau berulang pada rute lainnya.

Jika surat peringatan tersebut tidak diindahkan dan belum ada perbaikan, maka akan dikenakan sanksi administratif berikutnya berupa pembekuan pencabutan dan/atau denda administrasi.

"Sebagian dari maskapai sudah melakukan perbaikan, seiring semakin baiknya perkembangan Beban Biaya Operasi Pesawat (BOP) yang didominasi oleh beban biaya avtur dan kurs rupiah terhadap dollar," lanjutnya.

Kristi menjelaskan penerapan tarif tiket harus sesuai dengan Peraturan Menhub Nomor PM 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Formulasi Penghitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Lihat Juga : Kemenhub: Kecil Kemungkinan Tiket Mudik Gratis Diperjualbelikan

Menurutnya, hal itu harus dilakukan agar kepentingan konsumen dan keberlangsungan usaha yang sehat bagi maskapai berjalan seimbang. Selain itu, ketentuan tersebut harus dilakukan demi menjaga momentum pemulihan penerbangan nasional.

Kristi mengatakan sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan penerapan tarif tiket penumpang angkutan udara kelas ekonomi dalam negeri maka perlu dilakukan kajian bersama terkait penerapan TBA dan TBB maupun FS.

Ditjen Hubud bersama dengan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan maskapai berkolaborasi untuk melakukan kajian bersama dalam penyempurnaan formulasi perhitungan tarif tiket pesawat.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan nilai keekonomian yang lebih sesuai dengan memperhatikan kondisi harga avtur dan biaya operasional pesawat terkini, dengan tetap memperhatikan azas perlindungan konsumen.

Kristi menambahkan berdasarkan kajian bersama yang dilakukan terkait Penilaian dari maskapai dan INACA terhadap besaran TBA pada rute-rute tersebut nilai keekonomiannya sudah tidak sesuai dengan Beban BOP.

Secara resmi, INACA dan beberapa maskapai telah bersurat kepada Ditjen Hubud untuk mempertimbangkan kembali adanya peninjauan ulang terhadap besaran tarif pada beberapa rute pendek tersebut.

Lihat Juga : Antisipasi Macet di Merak, Kemenhub Bakal Tambah 5 Dermaga di Ciwandan

"Kami akan terus aktif dan konsisten berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder lainnya untuk memberikan dukungan terhadap terciptanya konektivitas nasional dan global dengan beban biaya yang paling efisien guna memperoleh tarif yang semakin terjangkau oleh masyarakat," jelasnya.

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

Cara Hitung THR Karyawan 2023******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewajibkan pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Selain itu, Ida menegaskan THR tidak boleh dicicil. Hal ini sesuai Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," tutur Ida dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/3).

Sementara itu, bagi pengusaha yang mencicil pembayaran THR atau terlambat akan disanksi Kemnaker. Sanksi itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Macam-macam sanksi yang diberikan, antara lain teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Berikut cara hitung karyawan THR 2023:

THR Karyawan Swasta

THR wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih. THR juga diberikan untuk pekerja kontrak atau yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih berhak mendapat THR sebesar gaji satu bulan.

Menaker Ida memperbolehkan pengusaha untuk membayar THR Lebaran 2023 lebih besar dibandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan alias lebih besar dari 1 kali gaji per bulan.

Ia mengatakan opsi pembayaran THR yang lebih besar dari peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016.

"Bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB) atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut mengatur besaran THR yang lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan sesuai dengan PK, PP, PKB atau kebiasaan tersebut," ucap Ida.

THR Karyawan Baru

Karyawan yang baru bekerja di perusahaan berhak mendapatkan THR apabila sudah bekerja minimal satu bulan. 

Pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan mendapatkan THR secara proporsional. Perhitungan berdasarkan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Sebagai contoh, pekerja memiliki upah Rp4 juta dan baru bekerja selama 6 bulan. Maka, ia berhak mendapat THR sebanyak 6 bulan/12 bulan X Rp4 juta = Rp2 juta.

THR Buruh Harian

Sementara itu, besaran THR buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil. Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

[Gambas:Video CNN]