bonus new member

Wanita Pedang Cang Lei

IHSG Diramal Lesu Menanti Rilis Pertumbuhan Ekonomi RI******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melemah pada perdagangan Kamis (4/5).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pola gerak IHSG masih dalam rentang konsolidasi wajar. Namun, indeks saham terus dibayangi pola tekanan cukup besar dalam jangka pendek.

"Sentimen terdekat adalah rilis data produk domestik bruto (PDB) yang diperkirakan masih akan cukup stabil sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pola gerak IHSG," kata William seperti dikutip dari riset hariannya.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ITMG, TBIG, ICBP, ASII, UNVR, ASRI, AALI, dan SMRA.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai IHSG masih dalam tren pelemahan. Namun, ada potensi rebound meski terbatas dengan resistance di level 6.856.

"Hari ini kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak mixed cenderung melemah," jelasnya.

Di lain sisi, ia menyoroti nilai transaksi yang tidak mengalami perubahan signifikan dibanding nilai transaksi hari sebelumnya. William memprediksi hari ini indeks bergerak dalam rentang 6.774-6.856.

IHSG loyo ke posisi 6.812 pada Rabu (3/5). Indeks saham melemah 50,58 poin atau minus 0,74 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,49 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,26 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Setan Panah

DPR Minta Subsidi Mobil Listrik Digeser ke Pupuk dan 'Wong Cilik'******

DPR RI mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik. Sejumlah anggota dewan menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.

Pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari 11 persen menjadi 1 persen.

Kritikan pertama datang dari Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Fauzi Amro langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/5).

Karenanya, ia berharap pemerintah bisa membatalkan pemberian subsidi mobil listrik dan mengalihkannya ke masyarakat kecil.

"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," jelasnya.

Kritikan lainnya datang dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu sebagai pandangan dari partainya. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.

Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.

"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," jelas Masinton.

Kritikan juga datang dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. PKS berpandangan bahwa pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan. Dampaknya juga dinilai tidak signifikan karena menyasar kelompok menengah-atas.

"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.

Sejalan dengan fraksi lainnya, PKS pun berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi untuk kendaraan listrik tersebut untuk memperbanyak bantuan kepada masyarakat kecil.

"Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

Proyek Jalan Non Tol Pluit Era Ahok Mangkrak******

Proyek pembangunan fasilitas Jalan LayangNon Tol (JLNT) di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang pertama kali dibangun pada 2015 lalu atau saat DKI Jakarta masih dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mangkrak.

Mengutip detik.com, kini proyek tersebut nampak memprihatinkan akibat dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun.

Di sisi utara jalan layang yang berhubungan langsung dengan JL Pluit Barat Raya sebenarnya telah ditutup dengan tumpukan tanah dan beton pembatas jalan. Tapi, di sana banyak rerumputan dan tumbuhan merambat menyelimutinya.

Menyusuri JLNT Pluit, sepanjang jalurnya terdapat banyak retakan dan batu kerikil berhamburan. Dalam jarak beberapa meter, nampak beberapa tumpukan batu yang dibiarkan begitu saja.

Kemudian bahu-bahu jalan ini juga sudah dibangun pembatas jalan dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, namun sesekali terlihat ada celah di pembatas jalan ini. Terdapat sisa tiang-tiang lampu jalan sekitar setiap 20 meter.

Nampak juga kondisi sambungan jalan pada proyek JLNT memiliki celah sedikit terbuka yang dibiarkan begitu saja. Rangka-rangka besi dan sisa-sisa kayu terlihat di celah tersebut.

Merespons keadaan tersebut, Ahok mengatakan kemungkinan besar masalah itu terjadi akibat penyusunan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) DKI terkait pembangunan pulau reklamasi yang bermasalah.

Maklum, JLNT itu merupakan proyek CSR Agung Podomoro atas keikutsertaannya dalam membangun pulau reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

"(JLNT Pluit) dibiayai oleh pengembang sebagai kewajiban pulau reklamasi yang 15 persen kontribusi dari harga jual per meter sesuai harga NJOP. Itu aja komitmen pengembang jelas dari Agung Podomoro yang telah bersedia bayarkan 15 persen dari harga NJOP," ungkap Ahok seperti dikutip dari detik.com.

[Gambas:Video CNN]

Karena raperda bermasalah, akhirnya proyek proyek pulau reklamasi terhenti. Alhasil, Proyek JLNT juga ikut mangkrak sampai sekarang.

"Sayangnya kemudian pulau reklamasi dinyatakan disetop. Seingat saya karena Raperda tentang pulau reklamasi bermasalah. Tidak mau dibahas DPRD," katanya.

"(Apa pemberhentian proyek pulau reklame jadi alasan JLNT mangkrak?) Mungkin. Saya tidak tahu lagi setelah 6 Tahun lebih," tambahnya lagi.

Pernikahan

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.

ketika pahlawan itu datang

Maskapai Ajukan 1.300 Extra Flight ke Bandara AP II Saat Mudik Lebaran******

Direktur Utama Angkasa Pura(AP) II Muhammad Awaludin mengatakan sejumlah maskapai mengajukan 1.300 penerbangan tambahan atau extra flightpada mudik Lebarantahun ini. Pengajuan extra flighttersebut didominasi oleh penerbangan rute domestik.

"Domestik kurang lebih 1.200 (penerbangan). Sisanya 100-an (penerbangan) internasional," kata Awaluddin dalam media gatheringKesiapan InJourney Group Sambut Mudik dan Libur Lebaran di Gedung Sarinah, Kamis (13/4).

Dari total 1.300extra flight, 70 persen terjadi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Kemudian disusul bandara di Bandung, Pekanbaru, Palembang, dan Sumatra Utara.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi bakal ada 123 juta pemudik saat libur Idulfitri 2023 nanti. Angka tersebut naik signifikan dibanding arus mudik 2022 lalu. Prediksi jumlah pemudik Idulfitri 2023 diperoleh Kemenhub lewat sejumlah survei dan penelitian.

"Kementerian Perhubungan itu melakukan research, dan researchyang kita lakukan, jumlah yang sekarang ini naik signifikan, dari 85 juta menjadi 123 juta, sangat tinggi," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Sabtu (11/03) lalu.

Ratusan juta pemudik itu umumnya akan menuju ke wilayah Timur dan Barat Pulau Jawa. Oleh karena itu, segala infrastruktur dan sarana penunjangnya bakal dipersiapkan sejak jauh hari.

"Dari 123 juta itu didominasi oleh angkutan darat, roda empat dan roda dua. Kami koordinasi dengan gubernur, Korlantas, dan beberapa Dirut BUMN, insha Allah apa yang dilakukan disini jauh lebih baik dibanding tahun lalu," terang Budi.

[Gambas:Video CNN]

Yaoming

Gak Cuma Lampung, Viral Jalan di Sumsel Juga Rusak Parah******

Viral sebuah video menunjukkan kondisi jalandi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) yang rusak parah.

Dalam video yang dibagikan akun Twitter @Heraloebss, tampak jalan rusak dan tertutupi lumpur. Mobil-mobil yang mencoba melintasi jalan tersebut tampak kesulitan karena terhalang oleh banyaknya lumpur.

"Jangan tanyakan apa yang netizen berikan kepada negara! Tanpa pamrih siang dan malam netizen +62 mengadvokasi penderitaan rakyat," tulis @Heraloebss, Minggu (21/5).

Sebelumnya, kondisi jalan di Lampung juga menjadi pembicaraan luas di media sosial lantaran rusak parah. Presiden Jokowi pun langsung mengecek kondisi jalan tersebut.

Jokowi juga menggelontorkan anggaran Rp800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan yang rusak di sejumlah wilayah Lampung.

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp.800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Jokowi menyebut perbaikan jalan-jalan akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Ia langsung memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Jokowi menjelaskan perbaikan ruas jalan rusak tersebut langsung dikerjakan pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung dalam waktu yang lama.

Kendati demikian, kata Jokowi, tidak semua jalan rusak di Lampung akan diperbaiki oleh pemerintah pusat.

"Nantinya juga, ada beberapa ruas jalan yang menjadi tanggungjawab gubernur dan bupati di Lampung. Jadi jangan semuanya dari Pemerintah pusat," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]