inajp

dunia 777 slot gacor hari ini 208Jutaan kata 410170Orang-orang telah membaca serialisasi

《inajp》

Indonesia kutuk keras serangan Israel terhadap fasilitas PBB di Gaza******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan Israel terhadap fasilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Khan Younis, Gaza, pada Rabu (24/1).

“Serangan tersebut menambah daftar pelanggaran yang terus dilakukan Israel terhadap hukum internasional,” kata Kementerian Luar Negeri RI melalui platform X, Kamis.

Sedikitnya sembilan korban tewas dan 75 orang lainnya terluka akibat serangan artileri Israel terhadap pusat pelatihan PBB yang digunakan untuk menampung para pengungsi Palestina di Kota Khan Younis.

Sementara itu Komisioner Jenderal Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA) Philippe Lazzarini juga mengecam pasukan pendudukan Israel yang secara langsung menyerang pusat pelatihan yang dikelola badan PBB itu.

UNWRA menyebut aksi Israel itu sebagai aksi terang-terangan yang melanggar aturan dasar perang.

“Israel kembali terang-terangan tak mempedulikan hukum dasar perang," kata Philippe Lazzarini.

Menggunakan platform X untuk mengungkapkan pandangannya mengenai "hari mengerikan yang kembali terjadi di Gaza,” dia mengungkapkan sekitar 30.000 orang mengungsi di fasilitas UNWRA itu.

Menurut dia, jumlah korban tewas mungkin lebih banyak lagi.

“Kompleks itu merupakan fasilitas PBB yang ditandai secara jelas dan koordinatnya dibagikan kepada Otoritas Israel seperti yang kami lakukan di semua fasilitas kami," kata dia

Sebelumnya pada Selasa (23/1), tentara Israel mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan pengepungan di sekitar Khan Younis, yang menurut Tel Aviv adalah benteng kelompok pejuang Hamas Palestina.

Baca juga: Potret Timur Tengah: Serangan Israel hancurkan Khan Younis di Gaza
Baca juga: AS kritik serangan Israel terhadap pusat pelatihan PBB di Gaza
Baca juga: PBB sebut serangan Israel di UNRWA lecehkan aturan dasar perang

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Pakar: Cawapres belum bahas perempuan dalam pembangunan berkelanjutan******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pusat Studi Agama, Lingkungan dan Perubahan Iklim, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Maila Dinia Husni Rahiem menyatakan bahwa ketiga calon wakil presiden (cawapres) belum membahas pentingnya pelibatan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. "Pada debat, para cawapres tidak secara tegas menyoroti peran penting perempuan dalam melestarikan lingkungan dan partisipasi mereka dalam pembuatan kebijakan pemerintah terkait lingkungan. Ini terlihat baik dalam paparan program awal maupun dalam tanggapan terhadap pertanyaan khusus mengenai peran perempuan dalam masyarakat adat," ujar Maila saat dihubungi di Jakarta, Senin. Pada debat cawapres yang dilaksanakan Minggu (21/1), moderator membacakan pertanyaan dari panelis kepada cawapres nomor urut 3 Mahfud Md bahwa sejak 2014, terjadi perampasan 8,5 juta hektare wilayah adat, mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat. Tanggapan dari para cawapres terhadap masalah ini bervariasi, Mahfud mengusulkan penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berpegang pada prinsip bahwa tidak ada satu pun masyarakat yang boleh ditinggalkan, sementara cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyoroti perlunya keterlibatan pengusaha dan UMKM lokal, dengan fokus pada pencarian titik tengah dan keseimbangan dalam pengembangan industri. Guru Besar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta ini juga menyebutkan, yang menjadi catatan adalah ketiga pasangan calon tidak secara eksplisit menegaskan mengapa partisipasi perempuan sangat penting dalam kebijakan pemerintah dan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan energi. "Seharusnya, para calon wakil presiden dapat lebih merinci dan menjelaskan pentingnya perempuan dalam aspek-aspek tersebut. Dengan demikian, program-program mereka dapat menjadi lebih inklusif dan mengakomodasi kontribusi perempuan dan kebutuhan perempuan dan anak secara lebih efektif," ucapnya. Menurutnya, ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian, pertama yakni perempuan dan anak-anak cenderung menghadapi kerentanan yang lebih tinggi terhadap risiko sosial, ekonomi, dan kesehatan dari perubahan iklim. "Mereka secara khusus lebih rentan terkena dampak buruk dari kemiskinan, diskriminasi, serta konsekuensi negatif perusakan lingkungan dan masalah lingkungan lainnya. Dengan akses terbatas pada sumber daya ekonomi dan sosial, perempuan seringkali menemukan tantangan lebih besar dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, termasuk dampak dari perubahan iklim dan degradasi lahan," tuturnya. Untuk itu, lanjut dia, pengembangan kebijakan yang secara spesifik mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan perempuan dan anak-anak tidak hanya vital untuk mengurangi ketidaksetaraan, tetapi juga krusial dalam mempromosikan peningkatan kesejahteraan mereka. "Perempuan dan anak-anak, memiliki hak asasi yang setara dengan anggota masyarakat lainnya, memerlukan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak mereka secara adil dan inklusif. Namun, sering terjadi kekurangan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk dalam sektor lingkungan," paparnya. Kondisi tersebut, kata dia, seringkali menimbulkan kekhawatiran, mengingat perempuan masih berhadapan dengan tantangan dan kebutuhan yang berbeda dari laki-laki, yang mencakup isu-isu khusus seperti kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, pendidikan anak, dan keamanan pangan. "Melibatkan perempuan secara substansial dalam proses pembuatan kebijakan penting untuk memastikan bahwa isu-isu penting ini terwakili dan diatasi dengan tepat dalam pembentukan kebijakan," ujar dia.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Pengamat: Ide dari ketiga cawapres jadi penyemangat sektor pertanian

Baca juga: Pengamat: Ketiga cawapres berkomitmen untuk jalankan transisi energi

Baca juga: Indef: Cawapres perlu pahami tujuan akhir pembangunan berkelanjutan

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Label：menangmenang slot link alternatif、situs slot yang gacor、idnscore rtp

Terkait：beli hp di akulaku tanpa dp、situs judi slot online、dewa787 slot、majapahit4d login、game slot mudah maxwin、mpogajor、v77bet、slot demo jago88、bola tangkas slot 888、slot tanpa referral

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：buku mimpi nangka（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

yang lagi gacor

kredit barang di lazada

prediksi togel thailand hari ini

kredivo tiket pesawat

bbni4d

FantasiBacaan TerkaitMore+

Superstar Kaisar Hiburan Tiongkok

abcslot

Israel berharap ICJ tolak tuduhan genosida atas perangnya di Gaza******

Yerusalem (ANTARA) - Israel berharap Mahkamah Internasional (ICJ) akan menolak tuduhan genosida yang ditujukan kepada Tel Aviv atas perangnya di Jalur Gaza.

“Kami memperkirakan ICJ akan menolak tuduhan palsu dan tidak masuk akal ini,” kata juru bicara pemerintah Israel Eylon Levy kepada wartawan pada Kamis (25/1).

Pada Jumat, pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda, itu akan memberikan putusannya atas gugatan genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel.

Afsel melayangkan gugatan ke ICJ pada 29 Desember 2023, untuk meminta pengadilan mengeluarkan perintah terhadap Israel dengan alasan bahwa serangan Tel Aviv di Gaza melanggar Konvensi Genosida.

Afsel menuntut ICJ memberikan sembilan perintah sementara, termasuk agar Israel segera menghentikan operasi militernya di Gaza serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah genosida warga Palestina.

Selain itu, ICJ diminta menuntut Israel untuk memastikan para pengungsi bisa kembali ke rumah mereka dan memiliki akses ke bantuan kemanusiaan, termasuk makanan yang cukup, air, bahan bakar, pasokan medis dan kebersihan, tempat tinggal, dan pakaian.

Afsel juga meminta ICJ melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghukum mereka yang terlibat dalam genosida dan melestarikan bukti-bukti genosida.

Afsel pun meminta agar ICJ memberikan perintah pengadilan karena situasi yang mendesak. Setelah selesainya sidang pada tanggal 11-12 Januari lalu, Mahkamah memulai musyawarah setelah memeriksa pengajuan dan bukti-bukti para pihak.

Israel telah melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza menyusul serangan kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023.

Serangan Israel menewaskan sedikitnya 25.700 warga Palestina dan melukai 63.740 orang lainnya.

Sementara itu, hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas akibat serangan Hamas.

Perang Israel menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara lebih dari separuh infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sumber: Anadolu

Baca juga: Netanyahu: Israel lanjutkan perang di Gaza terlepas putusan ICJ

Baca juga: Palestina berharap ICJ dapat hentikan serangan brutal Israel

Indonesia dukung Afrika Selatan adukan pelanggaran Israel di ICJ

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Petualangan animasi domestik

angka jitu hari ini

Respons KSAD soal Mahfud sebut aparat "backing" tambang ilegal******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin.

Maruli menyebut pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah “aparat” bisa merujuk ke banyak hal, sehingga ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.

“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.

Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.

“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.

“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambung KSAD.

Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.

“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.

Lebih lanjut Maruli mengatakan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1) malam, mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.

“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backingoleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.

Baca juga: KSAD kembali tegaskan netralitas prajurit di pemilu
Baca juga: Heru dan KSAD ajak masyarakat jaga kebersihan saluran air dan pasar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

cara dapat uang dari shopback

Presiden Jokowi tekankan pernyataannya soal boleh kampanye sesuai UU******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menekankan pernyataannya beberapa waktu lalu mengenai Presiden boleh berkampanye, dilontarkan untuk menjawab pertanyaan wartawan dan sesuai ketentuan undang-undang.

“Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, saya sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan,” kata Joko Widodo dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, sebagaimana dipantau di Jakarta.

Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ini saya tunjukkin(menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?” ujar Presiden.

Dia menegaskan apa yang disampaikannya beberapa waktu lalu terkait Presiden boleh melakukan kampanye adalah ketentuan yang ada dalam UU Pemilu.

“Itu yang saya sampaikan ketentuan mengenai UU Pemilu. Jangan ditarik ke mana-mana. Kemudian juga pasal 281 juga jelas, bahwa kampanye, pemilu yang mengikutsertakan Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara,” tegasnya.

Dia pun kembali meminta agar pernyataannya beberapa waktu lalu tidak ditarik atau diinterpretasikan ke mana-mana, karena dirinya hanya menyampaikan ketentuan perundang-undangan.

“Sudah jelas semuanya kok. Jadi sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana, jangan diinterpretasikan ke mana-mana, saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan, karena ditanya,” kata Jokowi.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Perjalanan luar biasa komik Amerika

rtp sikat88

Menparekraf sebut Kabinet Indonesia Maju baik******

Kondisi sangat baik-baik saja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, kondisi Kabinet Indonesia Maju baik-baik saja. “Kondisi sangat baik-baik saja,” ujar Menparekraf dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar di Jakarta, Senin. Kondisi tersebut menurutnya tercermin dari koordinasi yang dilakukan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait hingga menghasilkan SE Mendagri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tertanggal 19 Januari 2024 yang kini menjadi Pedoman Pemda dalam memberikan pengurangan atau keringanan bagi pelaku usaha. “Ini bukti konkret dari kinerja kabinet yang sangat gercep (gerak cepat), geber (gerak bersama) dan gaspol untuk sembilan bulan lebih waktu yang tersisa di pemerintahan Kabinet Presiden Joko Widodo jilid II,” ujarnya. Sandiaga Uno juga mengakui, tidak pernah mendengar isu tersebut, karena menurutnya kabinet bekerja dengan solid serta berkontribusi memberikan yang terbaik bagi negara. Hingga kini, pihaknya menegaskan tak ada pembahasan antar menteri soal isu Kabinet Indonesia Maju yang diterpa isu tidak baik-baik saja. Sementara pada tahun politik ini, dirinya tak ingin berspekulasi lebih jauh soal hal itu dan lebih fokus pada menjaga kondusifitas kerja kabinet. “Kita jaga kondusifitas kerja dari kabinet karena masyarakat 75 persen lebih puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah dan perlu kita jaga, jangan sampai kita malah menghabiskan waktu untuk berspekulasi dan membahas isu-isu yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah acara aru-baru ini menyebut Sri Mulyani adalah menteri yang secara moral paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono siap mundur. Keduanya disebut siap mundur karena isu dukungan Presiden dalam pilpres.
Baca juga: Soal 15 menteri mundur, Airlangga Hartarto: Tak ada
Baca juga: Tetap solid, Menkominfo tegaskan tak ada menteri Jokowi yang mundur
Baca juga: Menparekraf minta pengusaha tidak khawatir soal pajak hiburan

Teknik Menelan Surga Kuno

cara mengecek tagihan kredivo

KPK benarkan ada OTT di Sidoarjo, 10 orang terjaring******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan bahwa pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur dan mengamankan sebanyak 10 orang.

“Terkait dengan kegiatan di Sidoarjo, kami sampaikan memang betul ada kegiatan KPK di sana dan sekarang masih berproses kegiatan dimaksud, sehingga tentu kami belum dapat menyampaikan secara utuh dan lengkap,” ucap Ali saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Ali mengatakan OTT tersebut terkait dugaan pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah. Ia mengungkap, sebagian yang diamankan merupakan aparatur sipil negara (ASN) daerah setempat.

“Yang kami peroleh informasinya beberapa ASN,” ujar Ali.

"Ada sekitar 10 orang yang diperiksa," kata dia.

Namun begitu, Ali belum bisa mengumumkan siapa saja yang terjaring OTT. Ia juga belum menjelaskan bagaimana konstruksi dimaksud karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

“Untuk yang Sidoarjo, tadi informasi dari teman-teman ada yang sedang dalam proses pemeriksaan di sana (di Sidoarjo) dan ada juga yang sudah ada di sini (di Jakarta),” bebernya.
Baca juga: KPK dalami penerimaan gratifikasi izin usaha di Pemkab Sidoarjo
Baca juga: KPK panggil VP Indosat jadi saksi kasus gratifikasi di Pemkab Sidoarjo
Baca juga: KPK panggil 14 saksi kasus gratifikasi di Pemkab Sidoarjo

Yang lain berlatih seni bela diri sementara saya mengembangkan keabadian Shen Lang

admin jarwo rtp

Hujan guyur sebagian besar wilayah ibu kota provinsi pada Jumat******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur sebagian besar wilayah ibu kota provinsi di Indonesia pada Jumat. Mengutip situs resmi BMKG di Jakarta, wilayah yang diprakirakan hujan ringan pada siang hari ini, yakni Bengkulu, Yogyakarta, Bandung, Banjarmasin, Pangkal Pinang, Mataram, Kota Jayapura, dan Makassar. Wilayah Semarang dan Palembang diprediksi hujan sedang. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar waspada potensi hujan disertai petir yang terjadi di Banda Aceh dan Jambi pada siang hari ini, serta Pekanbaru pada malam hari. Beberapa wilayah diprediksi berawan pada siang hari ini, di antaranya Denpasar, Serang, Jakarta Pusat, Palangkaraya, Manokwari, Pekanbaru, Mamuju, Kendari, dan Medan. Beberapa wilayah masih berpotensi cerah berawan pada siang hari ini, seperti Gorontalo, Surabaya, Pontianak, Tarakan, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Ambon, Ternate, Kupang, dan Padang.

Baca juga: BMKG prakirakan tiga wilayah DKI Jakarta hujan ringan pada Jumat siang Wilayah Samarinda diprakirakan cerah pada siang hari ini dengan rata-rata suhu 24-33 Celsius, begitu juga Kota Manado dengan suhu 23-29 Celsius.

Sebelumnya, BMKG juga memperingatkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan memiliki potensi curah hujan tinggi dengan klasifikasi awas. "70 persen wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Untuk periode akhir Januari 2024, wilayah yang memiliki potensi curah hujan tinggi dengan klasifikasi Awas terjadi di wilayah NTB dan Sulawesi Selatan," kata Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan. Selain itu, terdapat wilayah yang masuk dalam klasifikasi siaga, yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Baca juga: BMKG: Waspada cuaca ekstrem di Sulawesi Utara hingga 28 Januari
Baca juga: BPBD paparkan kerusakan akibat hujan dan angin kencang di Kota Malang
Baca juga: BMKG: Dua provinsi miliki potensi curah hujan tinggi klasifikasi awas

《inajp》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs slot indonesia terpercayaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《inajp》bab terbaru。