grandmpo

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Alasan GoTo PHK Massal 600 Karyawan Lagi******

Badai PHK startup di Tanah Air belum berakhir. Kali ini, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk kembali memberhentikan 600 karyawannya.

PHK ini menyusul langkah PHK yang telah dilakukan pada akhir tahun lalu kepada sekitar 1.300 karyawan GoTo.

Juru Bicara GoTo Koesoemohadiani mengatakan langkah ini diambil karena perusahaan melakukan pembaharuan strategi bisnis.

Beberapa penyesuaian yang dilakukan untuk memperbaharui strategis bisnis yang berdampak pada PHK adalah menghadirkan organisasi yang lebih ramping serta lebih siap untuk menanggapi permintaan pasar.

"Sebagai contoh, kami melakukan desain ulang pada bisnis offline merchant di GoTo Financial dan menyatukan dua tim offline merchant.Penyesuaian seperti ini akan membantu kami memberikan layanan yang lebih baik kepada merchant, sekaligus mengurangi biaya," kata Koesoemohadiani.

Perusahaan juga meninjau kembali prioritas, dan akan mengurangi skala atau menunda kegiatan bisnis serta inisiatif yang bukan merupakan layanan inti.

Contohnya, akan mengurangi beberapa bagian dari layanan Mitra Tokopedia, agar sumber daya perusahaan dapat difokuskan pada kegiatan yang akan mendorong dampak lebih besar.

"Dan dalam kondisi di mana kebutuhan perekrutan menurun, kami juga melakukan restrukturisasi di tim rekrutmen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan akan meledak

Nasib Tak Jelas Rp2.712 T Milik Nasabah SVB yang Kolaps******

Bank spesialis pemberi pinjaman startup, Silicon Valley Bank (SVB) kolaps pada Jumat (10/3).

Namun apakah deposito senilai US175,4 miliar atau setara Rp2.712 triliun milik nasabah akan hilang?

Lihat Juga : Orang Terkaya Asia Ingin Bangkitkan Lagi Rival Coca Cola di India

[Gambas:Video CNN]

Namun demikian menurut FDIC, 89 persen simpanan di Silicon Valley Bank senilai US5,4 miliar tidak diasuransikan pada akhir 2022. Nasib dana ini akan ditentukan kemudian.

Menanggapi kolapsnya SVB yang tiba-tiba, Menteri Keuangan Janet Yallen mengadakan pertemuan darurat dengan regulator perbankan AS. Ia berharap regulator perbankan bisa mengambil tindakan strategis agar sistem perbankan tetap berjalan.

Lihat Juga : TAIPANCharlem Yoovidhya, Raja Minuman Berenergi Dunia Berharta Rp406 T

"Sekretaris Yellen menyatakan kepercayaan penuh pada regulator perbankan untuk mengambil tindakan yang tepat sebagai tanggapan dan mencatat bahwa sistem perbankan tetap tangguh dan regulator memiliki alat yang efektif untuk mengatasi peristiwa semacam ini," kata pernyataan Departemen Keuangan seperti dikutip dari AFP, Sabtu (11/3).

Runtuhnya SVB memicu kepanikan di antara perusahaan modal ventura utama yang dilaporkan menyarankan perusahaan untuk menarik uang mereka dari bank.

Buntut dari kolapsnya SVB, regulator California akhirnya memutuskan untuk menutup pemberi pinjaman startup tersebut. Untuk menopang neraca, SVB berencana menjual US,25 miliar saham baru.

"Kondisi SVB memburuk begitu cepat sehingga tidak bisa bertahan hanya lima jam lagi. Itu karena deposan menarik uang mereka begitu cepat sehingga bank bangkrut, dan penutupan intraday tidak dapat dihindari karena bank run klasik," tulis CEO Better Markets Dennis M. Kelleher seperti dikutip dari CNN.com, Sabtu (11/3).

Kolapsnya SVB salah satunya terjadi akibat kenaikan suku bunga agresif Federal Reserve selama setahun terakhir. SVB juga menjadi bank terbesar yang ambruk sejak krisis finansial 2008.

Lihat Juga : Sri Mulyani Tak Tahu Transaksi Janggal Rp300 T, Janji Turun Tangan

Ada banyak penyebab bank ini mengalami kegagalan, tetapi diduga kuat salah satunya terdampak badai kenaikan suku bunga agresif dari Bank Sentral AS (Fed) belakangan ini yang merusak kondisi keuangan para startup.

Kegagalan SVB adalah yang terbesar usai Washington Mutual bangkrut pada 2008. Saat itu peristiwa kebangkrutan ini memicu krisis keuangan yang melumpuhkan perekonomian selama bertahun-tahun.

Sejak saat itu regulator di AS memberlakukan syarat modal lebih ketat buat bank-bank untuk memastikan keruntuhan bank tidak akan merugikan sistem keuangan dan perekonomian lebih luas.

Iblis ada di sekitar

Jala PRT soal Penundaan RUU PPRT: DPR Abaikan Nasib 2.641 PRT******

Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menilai penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sama saja dengan mengabaikan nasib ribuan PRT yang mengalami kekerasan.

Koordinator Nasional JALA PRT Lita Anggraini mengatakan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyebut tidak ada kegentingan dalam pengesahan RUU PPRT. Lita menilai pernyataan Utut tersebut merupakan bias kelas.

"Kalau Pak Utut bilang tidak ada kegentingan memaksa, Pak Utut mengabaikan 2.641 PRT korban kekerasan fatal, ada puluhan yang meninggal. Apakah karena PRT hal itu tidak dipandang tidak genting? Itu menunjukkan bias kelas dari fraksi terbesar yang mengaku bahwa itu fraksi dari partai wong cilik," kata Lita kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

Menurutnya, RUU PPRT perlu segera disahkan karena merupakan bentuk perlindungan bagi PRT. Maka dari itu, JALA PRT meminta agar RUU tersebut segera dibahas.

"Kalau ada hal-hal perbedaan itu kan bisa dibahas ketika RUU ini dibahas pemerintah," kata Lita.

Lita juga menilai Puan Maharani sebagai ketua DPR perempuan pertama seharusnya memiliki peranan besar agar RUU PPRT segera dibahas. Apalagi Puan mengatakan akan mendengarkan pendapat masyarakat mengenai RUU PRT.

Lihat Juga : Sri Mulyani Ajak Mahfud MD Bersih-bersih Kemenkeu

Jika DPR tidak mengambil langkah konkret, Jala PRT akan melakukan aksi mogok makan di depan Gedung DPR pada 15 Maret mendatang.

"Apabila tidak ada langkah konkret dari pimpinan DPR kami akan terus aksi dan 15 Maret, akan melakukan mogok makan," ujar Lita.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya memutuskan menunda pembahasan RUU PPRT. Puan mengatakan sudah membahas Surat Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU PPRT dalam rapat pimpinan (Rapim) DPR pada 21 Agustus 2022 lalu.

Menurutnya, para pimpinan DPR memutuskan untuk menunda membawa RUU PPRT ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Keputusan rapim saat itu menyetujui untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat itu dirasa belum tepat untuk diagendakan dalam rapat Bamus dan masih memerlukan pendalaman," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3).

Atas keputusan tersebut, kata Puan, RUU PPRT belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR lantaran belum dibahas dalam rapat Bamus.

"Oleh karenanya RUU PPRT belum diagendakan dalam Rapat Bamus untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna untuk menyetujui RUU tersebut sebagai RUU usul inisiatif DPR," ujarnya.

Meski begitu, Puan menyebut DPR akan mempertimbangkan masukan masyarakat. Ia mengklaim DPR senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat termasuk dalam pembentukan legislasi.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Kebangkitan Jiwa

Bulog Bakal Serap Beras Hasil Panen Raya untuk Bansos******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan beras yang akan disalurkan untuk bantuan sosial (bansos) berasal dari hasil panen raya. Dalam hal ini, Bulog akan bekerja sama dengan penggilingan beras.

"Kami nanti mau kerja sama dengan beberapa produsen beras. Jadi kami menyerap panen raya ini untuk kepentingan bansos. Ini sedang dihitung Badan Pangan Nasional. Jadi dalam waktu dekat beliau akan mengumpulkan penggilingan modern berapa produksinya untuk kepentingan bansos berapa," kata Buwas di Transmart Cempaka Putih, Jakarta, Rabu (15/3).

Buwas mengatakan beras bansos bakal disalurkan mulai Maret ini setelah menerima data penerima dari Kementerian Sosial (Kemensos). Beras bansos sebanyak 600 ribu ton akan disalurkan selama tiga bulan, artinya Bulog menyalurkan 200 ribu ton beras per bulan.

"Yang sudah dibahas dengan Bapak Presiden (Joko Widodo) kita akan memberikan bantuan beras kepada sekitar 21,6 juta warga berasnya 10 kilogram dan akan diberikan selama tiga bulan," ujar Airlangga seperti dikutip dari Antara, Kamis (9/3).

Airlangga tidak merinci tanggal pasti pemberian bantuan tersebut. Ia hanya mengatakan bantuan diberikan untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok sebagai dampak persiapan puasa dan lebaran.

Selain beras, pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan sosial berbentuk daging ayam dan telur. Bantuan akan disalurkan melalui ID Food, BUMN di bidang pangan.

[Gambas:Video CNN]

Dewi yang sombong, serangan balik!

Jala PRT soal Penundaan RUU PPRT: DPR Abaikan Nasib 2.641 PRT******

Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menilai penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sama saja dengan mengabaikan nasib ribuan PRT yang mengalami kekerasan.

Koordinator Nasional JALA PRT Lita Anggraini mengatakan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyebut tidak ada kegentingan dalam pengesahan RUU PPRT. Lita menilai pernyataan Utut tersebut merupakan bias kelas.

"Kalau Pak Utut bilang tidak ada kegentingan memaksa, Pak Utut mengabaikan 2.641 PRT korban kekerasan fatal, ada puluhan yang meninggal. Apakah karena PRT hal itu tidak dipandang tidak genting? Itu menunjukkan bias kelas dari fraksi terbesar yang mengaku bahwa itu fraksi dari partai wong cilik," kata Lita kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

Menurutnya, RUU PPRT perlu segera disahkan karena merupakan bentuk perlindungan bagi PRT. Maka dari itu, JALA PRT meminta agar RUU tersebut segera dibahas.

"Kalau ada hal-hal perbedaan itu kan bisa dibahas ketika RUU ini dibahas pemerintah," kata Lita.

Lita juga menilai Puan Maharani sebagai ketua DPR perempuan pertama seharusnya memiliki peranan besar agar RUU PPRT segera dibahas. Apalagi Puan mengatakan akan mendengarkan pendapat masyarakat mengenai RUU PRT.

Lihat Juga : Sri Mulyani Ajak Mahfud MD Bersih-bersih Kemenkeu

Jika DPR tidak mengambil langkah konkret, Jala PRT akan melakukan aksi mogok makan di depan Gedung DPR pada 15 Maret mendatang.

"Apabila tidak ada langkah konkret dari pimpinan DPR kami akan terus aksi dan 15 Maret, akan melakukan mogok makan," ujar Lita.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya memutuskan menunda pembahasan RUU PPRT. Puan mengatakan sudah membahas Surat Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU PPRT dalam rapat pimpinan (Rapim) DPR pada 21 Agustus 2022 lalu.

Menurutnya, para pimpinan DPR memutuskan untuk menunda membawa RUU PPRT ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Keputusan rapim saat itu menyetujui untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat itu dirasa belum tepat untuk diagendakan dalam rapat Bamus dan masih memerlukan pendalaman," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3).

Atas keputusan tersebut, kata Puan, RUU PPRT belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR lantaran belum dibahas dalam rapat Bamus.

"Oleh karenanya RUU PPRT belum diagendakan dalam Rapat Bamus untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna untuk menyetujui RUU tersebut sebagai RUU usul inisiatif DPR," ujarnya.

Meski begitu, Puan menyebut DPR akan mempertimbangkan masukan masyarakat. Ia mengklaim DPR senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat termasuk dalam pembentukan legislasi.

[Gambas:Video CNN]

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

4 Tuntutan Demo Buruh Depan Kantor Ditjen Pajak******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat PekerjaIndonesia (KSPI) melakukan demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, Jumat (10/3) siang.

Presiden KSPI Said Iqbal menuturkan dalam unjuk rasa itu, jumlah massa buruh yang turun aksi sekitar 100 orang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terkait masalah pajak di Indonesia.

Terdapat empat tuntutan dalam aksi itu. Pertama, mendesak DPR RI agar segera dibentuk tim pencari fakta investigasi perpajakan di indonesia. Kedua,copot Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Terkait tuntutan copot Dirjen Pajak Suryo Utomo, Said mengatakan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perlakuan buruk anak buahnya.

"Copot dirjen pajak karena (kasus Rafael Alun dan aksi pamer jajarannya) akan mereduksi kepercayaan rakyat untuk bayar pajak," kata Said Iqbal.

Terkait tim pencari fakta dan audit forensik penerimaan pajak adalah demi menjaga kepentingan publik. Hal ini guna memastikan tidak ada penyalahgunaan penerimaan negara, mengingat pajak adalah salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan.

Audit forensik juga diperlukan untuk memeriksa untuk memeriksa kemungkinan adanya proses penyelewengan penerimaan pajak. Terlebih, Menkopolhukam Mahfud MD sempat menyebut ada transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun.

Sedangkan, terkait UU Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara diharapkan dapat meminimalisir korupsi.

Said mengatakan pejabat negara harus membuktikan harta yang mereka miliki tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

"Hal ini dapat membuat pejabat negara lebih hati-hati dalam menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang mereka miliki," tandasnya.

Kemenkeu sendiri tengah dihadapkan pada masalah harta jumbo yang menyeret beberapa nama seperti pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo hingga Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

[Gambas:Video CNN]