datapengeluaransingapura

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Pada awalnya

Curhat Pengusaha Babak Belur Tertimpa Pelemahan Rupiah******

Ketua Umum Asosiasi PengusahaIndonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengungkap depresiasi kurs rupiahdalam tiga bulan terakhir sudah sangat mengganggu pelaku usaha.

Pasalnya, pelemahan itu telah meningkatkan beban para pengusaha, terutama yang bahan bakunya masih mengandalkan impor. Padahal, di tengah kondisi itu dunia usaha sedang dihadapkan pada penurunan kinerja usaha dan ekspor.

"Khususnya dalam bentuk penggelembungan overhead costusaha sehingga pertumbuhan produktivitas atau kinerja usaha dan daya saing ekspor menurun," kata Shinta saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (24/10).

Ia mengakui potensi pelemahan rupiah masih sangat tinggi hingga akhir tahun. Potensi kemungkinan datang dari kebijakan agresif The Fed menaikkan suku bunga acuannya untuk mengendalikan inflasi di AS.

Potensi pelemahan juga muncul dari konflik di Timur Tengah yang berpotensi meluas."Sangat penting bagi kami agar pelemahan nilai tukar bisa segera dihentikan atau rupiah bisa kembali menguat dalam waktu dekat secara sustainable, meskipun harus dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga acuan," lanjut dia.

Meskipun demikian, ia berharap kenaikan suku bunga yang dilakukan BI tetap terkontrol.  Pasalnya, kalau terlalu agresif dilakukan, itu semua justru bisa memperparah sakit yang diderita pengusaha.

"Kami memahami dan mendukung langkah antisipatif BI dengan meningkatkan suku bunga acuan karena risiko pelemahannya semakin besar. Semoga saja dengan langkah kebijakan ini, pelemahan nilai tukar bisa diminimalisir, bahkan rupiah bisa menguat," katanya.

"(Tapi) Kami sangat berharap sektor perbankan bisa mempertahankan suku bunga pinjaman di level yang sama atau setidaknya menciptakan kenaikan yang sama besarnya dengan kebaikan suku bunga BI (maksimal 25 bps) sehingga kenaikan bebanoverheaddi sisi pelaku usaha menjadi minimal," jelas Shinta.

Rupiah melemah dalam terhadap dolar AS belakangan ini. Akibat pelemahan itu, nilai tukar rupiah kini sudah hampir mendekati Rp16 ribu per dolar AS.

[Gambas:Video CNN]

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

RI Buka Peluang TikTok Shop Buka Lagi dengan 3 Syarat******

Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki membuka peluang bagi platform media sosial TikTokjika ingin membuka kembali layanan jual beli di Indonesia melaluiTikTok Shop.

Teten mengatakan TikTok harus mengikuti sejumlah syarat sebelum bisa membuka lagi bisnis digitalnya itu. Syarat tersebut yakni TikTok harus mematuhi peraturan yang berlaku soal platform perdagangan elektronik (e-commerce) dan media sosial di Indonesia.

Lihat Juga : Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo

Teten juga menegaskan bahwa TikTok harus memiliki kantor yang berbadan hukum di Indonesia, bukan kantor perwakilan.

Selain itu, TikTok juga diminta mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan, sesuai dengan saran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nanti kita akan menyikapi bagaimana supaya mereka bisnis sustain(berkelanjutan) itu dilengkapi lagi di bidang kebijakan platform dan di perdagangan secara elektronik," ujar Teten lebih lanjut.

Diketahui, CEO TikTok Shou Zi Chew telah mengajukan permintaan untuk bertemu dengan Jokowi setelah pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup TikTok Shop.

Namun, Jokowi mensyaratkan agar Shou bertemu terlebih dahulu dengan Teten untuk membahas kelanjutan nasib TikTok Shop di Indonesia.

"Saya menangkap betul urusan presiden karena memang yang terdampak di e-commerce itu kan UMKM, nah jadi saya diminta untuk menerima TikTok," kata Teten.

Teten belum mengungkapkan tanggal berlangsungnya pertemuan dengan Shou dan detail topik pembicaraan yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Nantilah, kan kita kalo ketemu pasti. Saya sih kalau ditugasin presiden pasti saya lakukan," ucapnya.

Tujuh kehidupan pagoda

Perusahaan Energi Saudi ACWA Power Bakal Investasi di IKN Nusantara******

Perusahaan energi Arab Saudi, ACWA Power, akan berinvestasi di ibu kota negara (IKN) Nusantaradalam membangun sektor energi terbarukan.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara atau Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan investasi itu disepakati di sela-sela kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi pekan lalu.

Lihat Juga : Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo

Lihat Juga : Jadi Ketua Timses Prabowo, Rosan Roeslani Mundur dari Wamen BUMN

[Gambas:Video CNN]

"Tapi apakah itu semua ACWA Power, atau yang lain juga terlibat. Karena kita kan sudah ada MoU dengan beberapa perusahaan dalam negeri," katanya.

ACWA Power, kata Agung, merupakan perusahaan energi terbesar di Timur Tengah yang telah berinvestasi sebesar
US miliar. ACWA Power juga merupakan satu-satunya perusahaan yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi untuk membangun energi di kota baru bernama Neom.

"Kita tertarik karena pengalaman mereka di Neom itu," katanya.

Dalam kesempatan itu, Agung juga mengatakan akan ada groundbreaking di IKN pada pekan depan. Sejumlah proyek di antaranya, dua rumah sakit, dua sekolah, mal, dan hotel.

Proyek tersebut merupakan investasi 10 perusahaan. Namun, ia enggan menyebutkan perusahaan-perusahaan tersebut.

sistem generasi dewa laki-laki

IHSG Masih Diprediksi Berdarah Akhir Pekan Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Jumat (27/10) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham masih menandakan momentum bearish.

Bearish merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar ketika terjadi banyak aksi jual dan pasar menurun atau melemah.

Ia pun memproyeksi IHSG bergerak di rentangsupport6.633 dan resistance7.020 hari ini.

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga memproyeksi IHSG tertekan hari ini. Menurutnya, saat ini gelombang tekanan terlihat belum akan berakhir sehingga IHSG masih akan cenderung bergerak konsolidatif.

"Pola pergerakan IHSG di akhir pekan terlihat masih dibayangi oleh pola tekanan yang cukup besar dan support level terdekat kembali diuji kekuatannya," ucap William.

Meski begitu, ia mengatakan peluang terjadinya koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian saham-saham yang memiliki fundamental kuat dengan kapitalisasi pasar besar.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.702 danresistance6.899 hari ini. William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni GGRM, BBCA, AALI, SMRA, TBIG, BBNI, dan ASII.

IHSG ditutup melemah 119,86 poin atau minus 1,75 persen ke level 6.714 pada perdagangan Kamis (26/10) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,01 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,42 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

pulau beluga

Menaker Targetkan Revisi Aturan Upah Minimum Buruh Kelar 31 Oktober******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menargetkan revisi aturan terkait upah minimumprovinsi (UMP) rampung pada Selasa (31/10) mendatang.

Ida mengatakan aturan itu pada dasarnya merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ia mengatakan aturan itu akan dikeluarkan setelah proses serap aspirasi selesai, yakni pada 31 Oktober.

Lihat Juga : 8 Janji 'Cepat' Prabowo-Gibran: Arahkan UMP ke Gaji Tinggi-Susu Gratis

Sayangnya, Ida belum mau membeberkan poin dari revisi aturan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya memberi sinyal UMP bakal naik di 2024.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Dia berharap keputusan pihaknya itu tidak diprotes pengusaha.

"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10).

Hanya saja Anwar belum mau mengungkap berapa besaran kenaikan UMP 2024 karena sampai saat ini masih terus dihitung. Keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023.

Namun ia menambahkan kemungkinan kenaikan tak akan sampai 15 persen seperti tuntutan buruh.

"Ya kalau buruh permintaannya tinggi terus. Kita kan juga menghitungnya tentunya dari berbagai pertimbangan, terutama terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi," jelasnya.