mouse 77 slot

Hiburan Korea adalah penyakit

Nelangsa Driver Ojol, Merasa Dieksploitasi Tapi Tak Diberi THR******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengatakan pengemudi ojekonlinealias driverojol tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran seperti pekerja lainnya. Hal ini lantaran driver ojol bekerja di bawah skema kemitraan.

Berdasarkan Peraturan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pekerja yang berhak menerima THR adalah pekerja yang mempunyai hubungan kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Drivel ojol tak termasuk.

Kendati demikian, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang jika ingin memberikan THR kepada mitranya.

Lantas bagaimana pendapat driverojol mengenai hal tersebut?

Adi, salah satu driver ojol di Jakarta, mengatakan THR sangat dibutuhkan para pengemudi, terutama yang menjadikan kerja 'ngojek' sebagai penghasilan utama. Meskipun bekerja dengan sistem kemitraan, driverojol berkontribusi besar terhadap bisnis perusahaan.

"Jadi harusnya sih dapat (THR) juga. Ibaratnya bonus buat kita," kata Adi kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Lihat Juga : 147 Ribu PNS Sudah Terima THR

Menurut Adi, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang juga mengatur THR bagi pekerja dengan sistem kemitraan. THR tidak semestinya menjadi hak pekerja yang mempunyai hubungan kerja PKWT dan PKWTT.

"Untuk pemerintah, tolong beri kebijakan yang bijak untuk kami yang menggantungkan hidup di jalan," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan driverojol memang tidak pernah menerima THR dari pihak perusahaan. Alasan perusahaan, driver hanya bekerja sebagai mitra. Padahal, driver ojol merupakan ujung tombak yang memberikan keuntungan besar bagi pemilik platform.

"Dampak yang kami rasakan adalah ojol ini sebagai mitra yang dieksploitasi oleh perusahaan aplikasi, sedangkan tidak pernah diperhatikan tunjangannya menjelang hari raya," kata Igun.

Menurutnya, pihak perusahaan tidak pernah berinisiatif memberikan tunjangan kepada driverojol. Padahal, driver sudah mengeluh selama bertahun-tahun karena tidak dapat mendapat THR.

"Sudah berkali-kali, setiap tahun dikeluhkan juga tidak pernah ada tanggapan (perusahaan). Tanggapannya hanya dibilang, ya ojek onlinehanya sebagai mitra bukan pekerja mereka," ungkapnya.

Igun menambahkan perusahaan biasanya hanya memberikan bingkisan kepada beberapa drivertertentu yang dianggap berkinerja bagus. Namun, kebanyakan driveryang tidak mendapatkan apapun.

Maka dari itu, Igun meminta pemerintah mengeluarkan aturan jelas yang mengatur driverojol sehingga mereka bisa mendapatkan hak-hak seperti pekerja lainnya.

"Selagi ojol masih berstatus ilegal, pemerintah dan negara tidak memberikan status hukum kepada ojol maka ojol tetap akan menjadi subjek atau objek eksploitasi dari perusahaan aplikasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

tuan perak

UBS Bakal PHK 11 Ribu Karyawan Usai Caplok Credit Suisse******

UBS Group AG akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20-30 persen tenaga kerjanya di Swiss. Harian Swiss Tages-Anzeiger melaporkan jumlah PHK bank tersebut tersebut diperkirakan mencakup 11 ribu karyawan.

Minggu (2/4) lalu, Reutersmelaporkan langkah PHK dilakukan setelah UBS setuju untuk membeli Credit Suisse seharga 3 miliar franc Swiss atau US,3 miliar, dalam kesepakatan yang dirancang oleh pemerintah Swiss, bank sentral dan regulator pasar untuk menghindari krisis dalam sistem keuangan negara.

Namun kesepakatan akuisisi tersebut telah menimbulkan kekhawatiran atas ukuran bank baru dengan aset US,6 triliun, serta mempekerjakan lebih dari 120 ribu staf di seluruh dunia.

Presiden Alain Berset mengatakan akuisisi itu adalah solusi terbaik untuk memulihkan kepercayaan yang telah hilang di pasar keuangan baru-baru ini.

Ia mengatakan seandainya Credit Suisse jatuh bebas, maka konsekuensinya tak terhitung bagi negara itu.

"Dan (mengancam) stabilitas keuangan internasional," ujar Berset.

[Gambas:Video CNN]

Orang Suci Tertinggi

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa naga di dunia ini

Menhub soal Atur Arus Mudik Lebaran: Tol Cipali Paling Sulit******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memetakan lokasi yang berpotensi mengalami penumpukan pemudik. Ia menyebut arus mudik di Tol Cikopo-Palimanan (Tol Cipali) menjadi yang paling sulit diatur.

Kemudian, titik lain yang juga sulit diatur adalah Pelabuhan Merak dan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta)

"Kita sudah lakukan koordinasi ke beberapa tempat. Dari seluruh Indonesia, kalau kita bisa petakan di Cipali paling struggling. Kedua di Merak, ketiga di Soetta," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (4/4).

Sedangkan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di Tol Cipali, Kemenhub akan merekayasa lalu lintas, termasuk sistem one way. Selain itu, petugas lalu lintas dan rest areajuga akan ditambah. Budi juga mempertimbangkan untuk sistem ganjil-genap selama masa mudik.

"Ganjil-genap akan kita pikirkan. Saat akhir atau seminggu sebelumnya baru kita tetapkan, perlu ditetapkan atau tidak," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Indonesia Licensing Expo 2023 Digelar di Surabaya, Bali dan Jakarta******

Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) berkolaborasi dengan IMEI dan Krista Exhibitions bersiap menggelar the 3rd Indonesia Licensing Expo (ILE) yang akan diadakan di Surabaya, Bali, dan Jakarta dalam periode Juni-Oktober 2023.

Ketua ASENSI, Susanty Widjaya, mengungkapkan bahwa ILE 2023 direncanakan diadakan di Grand City Surabaya pada 15-18 Juni, Nusa Dua Convention Centre Bali pada 7-9 September, dan di JI Expo Kemayoran Jakarta pada 11-14 Oktober 2023.

ILE sendiri adalah pameran lisensi, waralaba, kemitraan, dan peluang usaha terbesar di Indonesia. Menargetkan 30 ribu pengunjung, pada pameran ini terdapat lebih dari 250 merek usaha lisensi, waralaba dan berbagai peluang usaha lain, baik nasional maupun internasional.

CEO IMEI dan Krista Exhibitions, Daud D. Salim menyampaikan optimisme atas penyelenggaraan ILE 2023. Terlebih, melihat antusiasme pada ILE 2022 yang tinggi. Daud menilai, akan terjadi lonjakan jumlah pelaku usaha waralaba.

Pada saat bersamaan, kata Daud, ILE 2023 yang juga diikuti beragam bidang usaha termasuk kecantikan, kesehatan hingga teknologi, sekaligus dapat menjadi sarana edukasi mengenai ruang lingkup usaha lisensi dan waralaba.

"Pameran ILE 2023 adalah industri kreatif, maka kami yakin akan berpotensi menciptakan peluang bisnis, terutama bagi kalangan generasi milenial dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan dan upaya pemerintah mendorong UMKM semakin berkembang," ujarnya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kasan, mengatakan bahwa saat ini, Kementerian Perdagangan mencatat ada lebih dari 44,09 persen usaha waralaba di dalam negeri, dengan dominasi jasa makanan dan minuman.

Kasan berharap, gelaran ILE dapat mendukung berbagai program pemerintah, antara lain Gerakan Merek Lokal Indonesia dan Bangga Buatan Indonesia (BBI).

"Selain itu diharapkan juga dapat meningkatkan semangat berwirausaha dan menjadi momentum kebangkitan bagi para pengusaha merek dan produk lokal Indonesia, termasuk para pelaku waralaba di dalam negeri, khususnya di masa transisi menuju endemik sekarang ini," katanya.

Lebih jauh, Kasan atas nama Kementerian Perdagangan pun menyampaikan apresiasi terhadap ASENSI yang dinilai konsisten berkontribusi dalam pembangunan nasional, khususnya pada sektor waralaba, lisensi, dan merek lokal.

"Ikatan kuat dan kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini antara Kementerian Perdagangan dengan ASENSI kiranya dapat dipertahankan, dan bahkan terus ditingkatkan," kata Kasan.

Darah kerajaan

3 Alasan BPKP Tak Mau Rekomendasikan Pemerintah Beli KRL Bekas Jepang******

Anggota Komisi VI DPRRI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan ada tiga alasan mengapa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan pemerintah untuk menolak impor KRL bekasdari Jepang.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diklaim BPKP mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Saat ini, armada telah KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Contoh lineBogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah, tapi akan membengkak karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

Namun, ia kembali menyerahkan keputusan kepada pemerintah dengan hasil audit BPKP tersebut. Apakah nanti tetap impor bekas atau menolak.

"Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," kata dia.

Kendati demikian, Andre belum merinci tanggal pasti pemanggilan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kritik DPR terhadap rencana impor KRL bekas beralasan kuat.

[Gambas:Video CNN]