situs slot zeus terpercaya

Sistem penyelamatan diri ilahi

Tim Investigasi Selidiki Insiden Ponsel Terbakar di Pesawat Lion Air******

Tim investigasi dari otoritas penerbangan sipil Indonesia dan Lion Air sedang melakukan penyelidikan intensif guna memastikan pesawat dan operasional memenuhi regulasi penerbangan usai insiden ponsel terbakar di dalam kabin pesawat dan pembukaan jendela darurat bagian kiri oleh salah satu penumpang tanpa arahan kru kabin pada Minggu (26/2) pagi.

"Hasil investigasi insiden terbakarnya ponsel salah satu penumpang di kabin pesawat dan pembukaan jendela darurat oleh salah satu penumpang tanpa ada perintah kru yang bertugas akan digunakan untuk mendapatkan rekomendasi terbaik sebagai bagian penting meningkatkan keselamatan dan keamanan seluruh penerbangan ke depannya," ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan resmi.

Danang menegaskan keselamatan dan kenyamanan penumpang merupakan prioritas utama bagi maskapai.Perusahaan juga berkomitmen mengimplementasikan segala ketentuan standar operasional prosedur untuk mengedepankan pesawat yang digunakan pada operasional penerbangan aman dan terjamin.

LionAir jugamengingatkan kepada seluruh penumpang selalu mematuhi peraturan keselamatan penerbangan dan tidak membawa barang-barang berpotensi membahayakan dalam kabin pesawat.

Akibatnya, karpet lantai di kabin pesawat terbakar. Ratusan penumpang yang ikut dalam penerbangan tersebut menjadi panik karena asap di sekitar kursi nomor sembilan pesawat sudah tebal dan seluruh penumpang sudah berdiri.

"Panik, semua panik, (memang) tidak semua terbakar cuma cabin nomor sembilan tempat duduk nomor sembilan," kata Imelda.

"Seorang pun penumpang sempat membuka jendela darurat yang berada di bagian tengah sebelah kiri. "Iya sempat dibuka (jendela darurat) satu di bagian tengah," jelasnya.

Dia mengatakan saat itu, pramugari sempat meminta agar penumpang tidak panik. Namun kegaduhan telah terjadi karena penumpang panik.

Sehingga pintu pesawat lalu dibuka dan pramugari kemudian mengarahkan penumpang untuk turun kembali ke ruang tunggu dan an seluruh penumpang berlarian keluar dari pesawat setelah asap dalam cabin berkurang.

Lion Air sendiri sudah memberangkatkan kembali penumpang dengan pesawat berbeda pada hari yang sama.

[Gambas:Video CNN]

Manual Kelangsungan Hidup Dunia Reinkarnasi

Kripto Terbakar Jelang Akhir Pekan, Bitcoin Longsor ke US Ribu******

Mayoritas asetkripto berkapitalisasi pasar terbesar kompak melemah pada perdaganganJumat (24/2).Bitcoin yang kemarin masih di harga US ribu, kini merosot ke US ribu.

Mengutipcoinmarketcap.com, Bitcoin terjun ke harga US23.967 per keping setelah merosot 2,2 persen. Namun, Si Raja Koin ini masih menguat 0,4 persen dalam sepekan.

Ethereum juga tergelincir 1,1 persen ke US.650 per koin. Dalam sepekan, koin penguasa pasar nomor dua ini turun tipis 0,9 persen.

Dogecoin amblas 1,9 persen ke harga USRI Gugat Uni Eropa Terkait Kebijakan Antidumping dan Sawit******

Indonesia menggugat Uni Eropa(UE) ke World Trade Organization (WTO) terkait antidumping. Sementara itu, dua gugatan soal kelapa sawitbakal menyusul.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto untuk untuk antidumpung, gugatan dilakukan karena produk Cold Rolled Stainless Steel (CRS)Indonesia dikenakan antidumping oleh Eropa.

Sementara itu soal sawit, gugatan dilayangkan sebagai bentuk perlawanan RI terhadap tindakan semena-mena UE.

"Di sawit juga kami akan masukkan dua gugatan baru ke UE. Trade defencekita harus ditingkatkan, tidaak bisa diam-diam saja dikenakan antidumping dan segala macam, tidak. Banyak negara berkembang sikapnya seperti itu, jangan, ini semena-mena. Harus kami challenge, bawa ke WTO," imbuhnya.

Seto menegaskan sejatinya antidumping terhadap CRS  tersebut adalah hal alami karena UE juga memproteksi industri dalam negerinya. Namun, gugatan ke WTO adalah bentuk pertahanan perdagangan RI.

RI ingin mempertanyakan ketepatan pengenaan antidumping tersebut. Ia menegaskan kebijakan itu memang yang dirugikan adalah perusahaan. Tapi karena perusahaan tak bisa menggugat langsung ke WTO, maka akhirnya pemerintah yang menggugatnya.

Oleh karena itu, perusahaan harus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan tersebut.

"Bulan depan kami akan tanya ke UE kenapa Anda memperlakukan antidumping. Sawit mungkin dua bulan lagi kami submit," jelas Seto.

[Gambas:Video CNN]

Tether, USD Coin dan Binance USD masih setia sebagai koin berharga US. Trio koin stabil ini berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

RI Gugat Uni Eropa Terkait Kebijakan Antidumping dan Sawit******

Indonesia menggugat Uni Eropa(UE) ke World Trade Organization (WTO) terkait antidumping. Sementara itu, dua gugatan soal kelapa sawitbakal menyusul.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto untuk untuk antidumpung, gugatan dilakukan karena produk Cold Rolled Stainless Steel (CRS)Indonesia dikenakan antidumping oleh Eropa.

Sementara itu soal sawit, gugatan dilayangkan sebagai bentuk perlawanan RI terhadap tindakan semena-mena UE.

"Di sawit juga kami akan masukkan dua gugatan baru ke UE. Trade defencekita harus ditingkatkan, tidaak bisa diam-diam saja dikenakan antidumping dan segala macam, tidak. Banyak negara berkembang sikapnya seperti itu, jangan, ini semena-mena. Harus kami challenge, bawa ke WTO," imbuhnya.

Seto menegaskan sejatinya antidumping terhadap CRS  tersebut adalah hal alami karena UE juga memproteksi industri dalam negerinya. Namun, gugatan ke WTO adalah bentuk pertahanan perdagangan RI.

RI ingin mempertanyakan ketepatan pengenaan antidumping tersebut. Ia menegaskan kebijakan itu memang yang dirugikan adalah perusahaan. Tapi karena perusahaan tak bisa menggugat langsung ke WTO, maka akhirnya pemerintah yang menggugatnya.

Oleh karena itu, perusahaan harus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan tersebut.

"Bulan depan kami akan tanya ke UE kenapa Anda memperlakukan antidumping. Sawit mungkin dua bulan lagi kami submit," jelas Seto.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan super

<句子>

Jungler hutan super di kota

<句子>