kredit mudah ilegal atau legal

taraslot88 832Jutaan kata 415394Orang-orang telah membaca serialisasi

《kredit mudah ilegal atau legal》

Mentan Beber Biang Kerok Produksi Padi RI Turun******

Menteri Pertanian (mentan) Andi Amran Sulaiman membeberkan tiga penyebab produksi padi dalam negeri turun.

Pertama,fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan hingga Juni mendatang. Kedua,ketersediaan pupuk yang hanya 50 persen dari kebutuhan.

"Karena harga bahan baku pupuk tingkat dunia anik dua kali lpat sehingga kuantumnya turun 50 persen," katanya dalam Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idulfitri di Jakarta, Senin (1/4).

Untuk mengatasi penurunan produksi, Amran mengatakan solusi cepat yang pihaknya lakukan adalah dengan memompa air sungai ke sawah. Kementan pun menggelontorkan Rp5,8 triliun untuk membeli pompa.

Ia mengatakan pompanisasi merupakan solusi cepat dibanding cetak sawah yang baru bisa panen dua hingga tiga tahun kemudian.

"Kalau pompanisasi satu minggu kemudian bisa menghasilkan pangan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar mengatakan produksi beras nasional akan mencapai puncaknya pada April mendatang. Puncak produksi tahun ini mundur dari tahun-tahun sebelumnya yang biasa pada Maret.

"Sehingga estimasi beras surplus akan terjadi di Maret, April, dan Mei,"katanya.

[Gambas:Video CNN]

Viral Bensin Campur Air, Pertamina Tutup 4 SPBU Jual Pertamax Palsu******

PT Pertamina Patra Niaga menutup empat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) curang yang menjual pertamax palsu.

Penyetopan operasional keempat SPBU ini buntut viral bensin campur air di pom bensin Kota Bekasi, Jawa Barat. Tepatnya, terjadi di SPBU 34.17106 Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi pada Senin (25/3) pukul 21.00 WIB.

Lihat Juga : Haru Anita Tanjung, CT Korbankan Rencana Gedung 18 Lantai Demi Masjid

"Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pemeliharaan mutu BBM dan bahwa SPBU tidak dibenarkan mengubah, menambah, atau mengganti mutu, warna, dan nama BBM yang disalurkannya," ungkap Eko dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (30/3).

"Pertamina Patra Niaga mengambil tindakan tegas dengan memberikan surat peringatan dan penghentian operasional sementara kepada 4 SPBU tersebut, terhitung mulai 28 Maret 2024 sampai dengan proses investigasi serta proses hukum dengan pihak berwenang selesai," tegasnya.

Meski 4 SPBU tersebut ditutup, Eko menekankan Pertamina tetap menjamin kelancaran distribusi dan keamanan stok BBM. Ini dilakukan di sejumlah wilayah Jawa Barat, terutama untuk masyarakat di Kota Tangerang, Depok, dan Jakarta Barat.

Selama penghentian operasional sementara, Eko menyarankan warga beralih ke SPBU Pertamina lainnya.

Lihat Juga : Tim Prabowo: Kami Juga Minta Megawati Dipanggil, Mau Enggak?

Eko merinci sejumlah pom bensin alternatif di Tangerang, yakni SPBU 34-15106 Pinang, SPBU 34-15118 Sudimara Pinang, SPBU 34-15102 Ciledug, dan SPBU 34-15136 Karang Tengah. Sedangkan warga Depok bisa beralih ke SPBU 31-13701 COCO Gandaria, Jakarta Timur serta SPBU 34-11507 dan SPBU 34-11508 Kebun Jeruk untuk masyarakat di sekitar Jakarta Barat.

Terpisah, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menegaskan tak segan mencabut izin SPBU yang terbukti curang. Bos Pertamina itu sepakat dengan pernyataan sejumlah anggota Komisi VI DPR RI.

"Harus ada ketegasan terhadap SPBU yang melakukan kecurangan. Kita sepakat, cabut saja izinnya karena ini tidak bisa kita tolerir, khususnya untuk konsumen," tegas Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (28/3).

Ia mengatakan masukan dari masyarakat juga akan dipertimbangkan oleh Pertamina. Akan tetapi, Nicke memberi catatan di balik rencana mencabut izin pom bensin curang.

Lihat Juga : Tim AMIN Minta MK Panggil 4 Menteri, Tim 02 Balas Minta Megawati

Menurutnya, ketersediaan BBM di daerah yang izin SPBU-nya dicabut harus dipastikan aman. Nicke menegaskan jangan sampai pencabutan izin pom bensin nakal itu malah merugikan masyarakat setempat.

"Jadi, sebelum ada pengusaha baru yang menggantikan, tentu perlu ada temporary facility yang kita provide. Ketegasan perlu, kita harus menjaga dan menjamin dengan adanya penutupan-penutupan (SPBU curang) tersebut, tapi tidak mengganggu distribusi kepada masyarakat," tuturnya.

Selain bensin campur air, ada juga kasus SPBU yang mengakali meteran. Ini terjadi di SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek di Karawang, Jawa Barat.

Pada Sabtu (23/3), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menemukan ada alat tambahan dalam mesin pengisian BBM tersebut sehingga SPBU itu langsung disegel. Zulhas menyebut penggunaan alat itu untuk mengakali meteran pengisian bensin sehingga merugikan konsumen.

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Label：markas slot、tabrakan 2d togel、slot togel deposit 5000

Terkait：dewa89 slot demo、warganet88、trik putaran rolet、5unsur3、rtp pucuk4d、cektoto、macauslot88、adipatislot、mawartot、pola gacor sugar rush

bab terbaru：88dewa situs slot deposit pulsa tanpa potongan（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08