gaskan88

Sistem transformasi dimensi

rajaolb388

BPBD: 17 Pos Khusus diaktifkan, siaga bencana erupsi Gunung Lewotolok******

Jadi 17 Pos Khusus itu sudah diaktifkan, mereka sudah tahu harus melakukan apa

Kupang (ANTARA) - Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah mengaktifkan keberadaan 17 Pos Khusus dalam masa siaga bencana erupsi Gunung Ile Lewotolok.

"Jadi 17 Pos Khusus itu sudah diaktifkan, mereka sudah tahu harus melakukan apa," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lembata, Andris Koban ketika dihubungi dari Kupang, Jumat.

Sebanyak 17 Pos Khusus berada pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lembata, diantaranya berada di Dinas Kesehatan (Dinkes) yang fokus menangani masalah kesehatan.

Lalu ada pula Dinas Lingkungan Hidup yang mengurus ketersediaan air bersih, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mengambil peran dalam pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.

Baca juga: BPBD Lembata aktifkan posko siaga darurat bencana gunung api

Andris mengatakan 17 Pos Khusus itu telah melakukan berbagai persiapan untuk menjalankan tugas sesuai yang tertuang dalam rencana kontigensi bencana Gunung Ile Lewotolok yang telah dibuat.

"Semua bekerja sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan, kita tetap siaga," ujarnya. 

Andris menjelaskan Gunung Ile Lewotolok masih mengalami erupsi baik terlihat dari lontaran abu maupun aliran lava sebagaimana informasi yang diperoleh dari Pos Pengamatan Gunung Api Ile Lewotolok.

Ia meminta masyarakat tetap mengikuti arahan dan komando dari kepala desa, khususnya bagi Desa Jontona dan Desa Todanara.

Pihaknya pun terus memantau perkembangan terkini dan siap mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk penanganan bencana erupsi ini.

Baca juga: Peran pengamat gunung api Lembata NTT di tengah ancaman erupsi

"Masih dalam pantauan, terkendali. Rantai komando juga aktif sehingga semua sudah mulai bekerja sesuai tugas masing-masing dalam situasi siaga ini," ucap Andris.

Berdasarkan laporan Pos Pengamatan Gunung Api Ile Lewotolok, erupsi terakhir terjadi pada pukul 13.13 WITA dengan ketinggian kolom abu teramati lebih kurang 900 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur.

Erupsi itu terekam dengan amplitudo maksimum 33,7 mm dan durasi lebih kurang satu menit.

"Untuk menghindari gangguan pernapasan karena abu vulkanik, maka masyarakat di sekitar gunung dapat menggunakan masker dan pelindung mata serta kulit," kata Pengamat Gunung Api Ile Lewotolok Stanis Ara Kian dalam laporannya yang diterima di Kupang.

Baca juga: PVMBG sebut erupsi kembali terjadi di puncak Gunung Ile Lewotolok
 

Pewarta: Fransiska Mariana Nuka
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Lukisan Raja Roh

slot gacor top up dana

Tarif Tol Sumatra Bakal Naik Usai Layani 1,5 Juta Mobil saat Nataru******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Hutama Karya selaku pengelola Tol Trans Sumatraatau Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) akan menaikkan tarif jalan bebas hambatan itu.

Mereka menyebut penyesuaian tarif akan diberlakukan di empat ruas; Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, Tol Palembang-Indralaya, Tol Pekanbaru-Dumai, dan Tol Sigli-Banda Aceh.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo menyebut kenaikan tarif tak terhindarkan demi mengoptimalkan layanan dan pemeliharaan infrastruktur jalan tol.

Tjahjo menekankan penyesuaian tarif adalah strategi untuk menjaga keseimbangan perusahaan. HK perlu memikirkan pembiayaan operasional, pemeliharaan kualitas jalan tol, dan keberlanjutan investasi di sektor transportasi.

Di lain sisi, ia menegaskan komitmen Hutama Karya untuk meningkatkan pelayanan dan memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di ruas tol yang dikelola, termasuk JTTS.

"Sebelum jalan tol diizinkan untuk dilakukan penyesuaian tarif, dilakukan penilaian dan pengujian terlebih dahulu. Selain itu, pada saat pelaksanaannya juga masih harus melihat kondisi dan situasi terkini. Jika ada special case, seperti sebelumnya ada pandemi, penyesuaian tarif juga harus ditunda terlebih dahulu," tandasnya.

Meski ada empat ruas yang akan mengalami kenaikan tarif, ada juga beberapa ruas lain yang masih beroperasi tanpa tarif. Mulai dari Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 5 dan 6 (Blang Bintang-Baitussalam), Tol Binjai-Langsa Seksi 2 (Stabat-Kuala Bingai), Tol Indralaya-Prabumulih, dan Tol Indrapura-Lima Puluh.

Terpisah, HK mencatat lebih dari 1,5 juta kendaraan melintasi Tol Trans Sumatra selama periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pencatatan dimulai dari 18 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024.

Capaian ini meningkat 38 persen jika dibandingkan volume lalu lintas (VLL) normal. Bahkan, naik 52 persen dari periode Nataru tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Strategi Madam Shofu dalam melawan monster

aplikasi paylater mudah

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Dalam pokok permohonannya disebutkan bahwa Termohon I (Kapolda Metro Jaya) dan Termohon II (Kapolri) telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“MAKI telah mendaftarkan gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya padahal penetapan tersangkanya sudah berlangsung cukup lama, lebih dari tiga bulan,” kata Boyamin.

Selain Kapolda dan Kapolri, turut serta tergugat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, sebagai Termohon III.

Menurut Boyamin, para termohon (I dan II) seharusnya melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada jaksa penuntut umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P-21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik.

Berlarutnya kasus Firli Bahuri, kata Boyamin, terkendala karena Kapolda belum memadai melakukan supervisi dikarenakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi saat ini dipimpin oleh perwira tinggi bintang satu (brigadir jenderal) sehingga semestinya untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi maka diperlukan peningkatan kelembagaan, yaitu Korps Pemberantasan Korupsi Mabes Polri yang dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang dua (inspektur jenderal) di bawah komando langsung dari Kapolri.

Diketahui bahwa Firli Bahuri merupakan purnawirawan Polri berpangkat jenderal bintang tiga (komisaris jenderal).

Untuk itu, salah satu gugatan yang dimohonkannya adalah meminta hakim tunggal PN Jaksel untuk memerintahkan Kapolri segera membentuk Koprs Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor).

Terpisah Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan permohonan MAKI tersebut telah diterima oleh pihaknya dan sudah menunjuk hakim tunggal yang akan memimpin dan menangani perkara.

“Hakim tunggal yang ditunjuk Sri Rejeki Marshinta,” katanya.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Armor Naga Pembunuh Langit

gmwin slot

Pelni Buka Suara soal KPK Usut Dugaan Korupsi di Perusahaan******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelnibuka suara soal penyidikan KPK atas kasus dugaan korupsi di lingkungan perusahaan.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan pihaknya siap mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"Kami sepenuhnya mendukung dan siap bekerja sama dengan KPK untuk menegakkan hukum sebagaimana yang berlaku di negara ini," terang Evan katanya dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

"Untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), PELNI telah memiliki pedoman pencegahan korupsi, antara lain pedoman pelaporan pelanggaran (whistle blowing system), pedoman pengendalian gratifikasi dan unit pengendalian gratifikasi," katanya.

KPK melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik Tahun Anggaran 2015-2020.

Sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut. Namun, KPK belum mengumumkannya.

"Kami mengonfirmasi betul KPK saat ini telah memulai proses penyidikan perkara dugaan korupsi terkait dengan pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT PELNI (Persero) Tahun Anggaran 2015-2020," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/1).

Ali mengatakan diduga terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. KPK, terang dia, menerapkan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam kasus ini.

"Ini modusnya adalah dugaan melawan hukum, Pasal 2 atau Pasal 3 yang diduga merugikan keuangan negara. Sejauh ini sebagai bukti permulaan terkait dengan kerugian keuangan negara, terus nanti kami kembangkan lebih jauh pada proses penyidikan yang sedang kami lakukan," ucap Ali.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

belas kasihan Tuhan

game slot resmi

Tim Capres Respons Temuan Kemenkop UKM Soal Atribut Kampanye Impor******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden buka suara soal temuan Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) terkait partai politik(parpol) lebih memilih membeli alat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.

Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Bobby Gafur Umar membantah temuan itu. Ia mengatakan pihaknya lebih mengutamakan produk lokal.

Pihaknya juga sudah memesan dari supplier lokal sejak jauh-jauh hari.

Lihat Juga : Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies

Hal senada juga disampaikan Deputi Operasi TPN Ganjar - Mahfud, Denon Prawiraatmadja. Ia mengatakan pihaknya menggunakan alat peraga kampanye (APK) dari relawan.

"Kita justru memberdayakan seluruh relawan dan TPD (tim pemenangan daerah) untuk secara swadaya dalam menyiapkan APK. Kita banyak di-support relawan mendistribusi APK," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies - Cak Imin, Wijayanto Samirin menyebut pihaknya belum memesan terlalu banyak atribut kampanye. Karenanya, ke depan tim Anies-Cak Imin, katanya, akan mengutamakan poduk UMKM lokal.

"Belum pernah pesan banyak APK. Itu saya rasa bukan pertanyaan tapi ide bagus," katanya.

Kemenkop UKM mengendus parpol lebih memilih membeli alat peraga kampanye dari luar negeri ketimbang belanja produk lokal. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini.

Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.

"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).

Meski demikian, ia belum mendapat data rinci terkait parpol yang membeli alat peraga kampanye dari luar negeri.

Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.

"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.

Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Dianhuang

asiantoto

Bamsoet minta BPOM dan Polri tarik kosmetik ilegal dari pasaran******

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menarik kosmetik ilegal dari pasaran.

Dia menyampaikan hal tersebut guna merespons adanya ratusan bungkus kosmetik ilegal yang dijaring atau disita oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, Riau, senilai Rp128 juta. "Meminta BPOM bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk segera menarik kosmetik ilegal tersebut dari pasaran, dan menelusuri oknum penjual kosmetik ilegal tersebut sampai kepada jaringan distributor atau pemasoknya," kata Bamsoet dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pemerataan pendidikan harus jadi perhatian serius Menurutnya oknum yang terlibat dalam kasus kosmetik ilegal itu harus bertanggung jawab dan dikenakan sanksi sesuai hukum positif yang berlaku. Dia mengatakan BPOM perlu secara berkala melakukan pengawasan yang intensif terhadap penjualan kosmetik, obat atau suplemen yang beredar di pasaran, guna memastikan adanya izin edar dan produk yang dijual belum melewati tanggal kedaluwarsa. Di samping itu, dia mengajak masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, sebelum membeli dan menggunakan obat, obat tradisional kosmetik, suplemen kesehatan, hingga pangan olahan. Masyarakat, kata dia, harus memastikan kemasan produk yang dibeli dalam kondisi yang baik, serta membaca informasi produk yang tertera pada labelnya. Sebab penggunaan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar menurutnya sangat berisiko bagi kesehatan. "Mendorong peran aktif masyarakat untuk melaporkan atau menyampaikan pengaduan kepada BBPOM jika menemukan kosmetik ilegal, dan obat atau makanan yang sudah kadaluwarsa di pasaran," katanya. Pada Kamis (29/2), BBPOM di Pekanbaru, Riau, menjaring sebanyak 407 potong/bungkus/kotak kosmetik ilegal dari 246 item dengan nilai ekonomi Rp128.028.500 untuk menyelamatkan kesehatan perempuan. Penjaringan kosmetik ilegal tersebut berasal dari fasilitas klinik kecantikan dan agen kosmetik di Riau dalam kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik pada 19-23 Februari 2024. Pada periode yang sama juga ditemukan 11 produk obat tanpa izin edar dengan nilai ekonomi mencapai Rp21.800.000.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Baca juga: Ketua MPR ajak Perpedin tingkatkan perekonomian nasional

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024