cara meminjam uang di bank tanpa jaminan

hoki126 207Jutaan kata 52158Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara meminjam uang di bank tanpa jaminan》

PSIS Semarang siap berikan yang terbaik ketika jumpa Persik Kediri******

Jakarta (ANTARA) - Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik ketika jumpa Persik Kediri pada pekan ke-27 Liga 1 Indonesia di Stadion Moch. Soebroto, Magelang, Minggu malam. Dikutip dari laman resmi Liga Indonesia, Minggu, Aguis mengakui timnya menghadapi kendala berupa padatnya jadwal antarpertandingan.
Pelatih asal Malta itu membeberkan energi pemainnya terkuras lantaran belakangan banyak melakukan perjalanan dengan jarak tempuh yang terbilang tidak dekat. "Jadwal pertandingan yang berdekatan dan memakan waktu perjalanan yang lumayan mulai dari Magelang ke Semarang, Semarang ke Bandung, Bandung ke Semarang, lalu dari Semarang ke Magelang lagi. Namun kami percaya tetap bisa menang di laga nanti," tegas Aguis. Baca juga: Rans Nusantara FC bidik tiga poin ketika jamu Persib Bandung

Mengenai kekuatan Persik Kediri, Aguis mengakui sang lawan saat ini punya tren yang bagus dan juga diperkuat para pemain yang bagus. Skuad asuhan Marcelo Rospide menurutnya punya lini tengah yang bagus dan dirinya memberi instruksi untuk mewaspadai Renan Alves dan Ze Valente. "Laga lawan Persik menjadi laga yang sangat penting bagi PSIS, jadi saya berharap laga nanti adalah pertandingan yang seru dan PSIS bisa meraih poin penuh," tegas Agius. "Kami menyiapkan pertandingan seperti biasanya, tapi kadang memang ada pemain yang harus absen. Ada yang sakit jadi persiapannya sedikit kurang optimal," pungkasnya. Saat ini PSIS Semarang berada di peringkat keempat klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan 43 poin dari 26 pertandingan, hanya berjarak dua poin dari Persik Kediri yang menempati posisi keenam.

Baca juga: Persija akhiri rentetan hasil buruk seusai hajar Dewa United 4-1
Baca juga: PSS Sleman tetap waspada meski pemain utama Persebaya absen

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR******

Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 "Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Anto, panggilan akrabnya, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Baca juga: Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Anto mengatakan, apabila putusan MK tersebut menghasilkan besaran ambang batas parlemen yang baru, angka itu diharapkan dapat merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya. Ia menilai, besaran batasan angka yang tepat adalah di bawah empat persen agar ada semakin banyak fraksi partai politik (parpol) di parlemen. "Karena kalau melihat komposisi sekarang itu hanya terbatas di 8-9 fraksi. Dengan melihat performa dari parlemen kita, seharusnya fraksi-fraksi-nya bisa ditambah lagi, bukan diperkecil, agar lebih beragam pandangannya dan pola pengawasannya juga lebih kuat," ujar dia. Maksud dari pola pengawasan, lanjutnya, adalah partai pendukung pemerintah tidak boleh sekadar “memberikan cap stempel” untuk kebijakan yang dihasilkan atau diusung oleh pemerintah. "Partai koalisi dengan legislatif seharusnya menjalankan perannya. Ada fungsi check and balanceyang itu sangat penting. Makanya, dengan adanya keputusan MK ini, menurut saya seharusnya angka ambang batasnya itu lebih rendah dibanding hari ini," tegasnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

KPU Sulsel rampungkan 14 daerah penghitungan suara Pemilu 2024  ******

Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan telah merampungkan sinkronisasi data 14 daerah untuk rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2024 tingkat provinsi dari total 24 kabupaten kota se-Sulsel.

"Sudah ada 14 daerah yang telah menyampaikan rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan Kota," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulsel Ahmad Adiwijaya di lokasi rekapitulasi tingkat provinsi, di Makassar, Ahad malam.

Untuk 14 daerah tersebut, sebut dia, pertama Kabupaten Sidrap, disusul Kota Parepare, berturut-turut Kabupaten Bantaeng, Takalar, Kepulauan Selayar, Enrekang, Barru, Soppeng, Tana Toraja, Pinrang, Pangkep, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Wajo.

Daerah tersebut sesuai urutan KPU yang sudah menyetorkan formulir D1 hasil ke tingkat KPU Sulsel untuk dilanjutkan rekapitulasi tingkat provinsi.

Baca juga: KPU Jatim gelar pleno penghitungan suara selama lima hari

Baca juga: Mengawal suara rakyat demi Pemilu berkualitas

Baca juga: KPU akan gelar rekapitulasi penghitungan suara nasional dua panel

Mengenai dengan kendala daerah yang saat ini belum menyetorkan D1 hasil ke KPU Sulsel, kata Ahmad, itu dikarenakan dinamika yang terjadi di lapangan berbeda-beda pada setiap wilayah.

"Mungkin saja proses rekapitulasi di tingkat kabupaten kota membutuhkan koreksi dari saksi terhadap rekap tingkat kecamatan. Sebab itu bagian dari mekanisme akuntabilitas kita menjaga kemurnian suara rakyat yang sudah disalurkan melalui TPS tanggal 14 Februari lalu," tuturnya menjelaskan.

Kendati KPU Sulsel baru membuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara hari ini, namun masih ada waktu KPU kabupaten kota menyelesaikan rekapitulasi-nya sampai batas akhir 5 Februari 2024 hingga pukul 00.00 WITA.

Sedangkan untuk masa rekap tingkat provinsi di mulai 3 Februari sampai 10 Februari 2024 hingga pukul 00.00 WITA. Pihaknya memastikan untuk proses rekap di tingkat provinsi diselesaikan tepat waktu.

"Insya-Allah, bisa diselesaikan sampai di tanggal lima. Sebab, berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengamanahkan khususnya pada pasal 413 bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi berlangsung selama 25 hari, berarti berakhir di tanggal sepuluh," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Sulsel Hasbullah mengemukakan bahwa urutan sinkronisasi D1 Hasil dari setiap KPU daerah berdasarkan urutan daerah yang telah menyerahkan D1 ke KPU Sulsel.

Meski KPU Kota Parepare telah menyerahkan D1 Hasil dan berada di urutan ke dua, tetapi sinkronisasi-nya ditunda sementara karena ada permintaan dari Bawaslu Sulsel.

"Ada permintaan Bawaslu, teman-teman ikut sidang administrasi kayak Parepare diminta nanti hari Senin. Sebenarnya teman-teman KPU Pare-Pare sudah siap menyampaikan. Tapi karena ada permintaan Bawaslu untuk fokus menyelesaikan sidang administrasi, jadi digeser ke hari Senin," tuturnya.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：erek sepak bola、2d、kredivo bayar 30 hari

Terkait：vip slot 777 login、gampang gacor、daftar slot baru、pinjol ilegal jika tidak dibayar、buku mimpi 2d 25、tafsir mimpi 48、siap4d super、slot gacor menang terus、sport388、pola maxwin princess 1000

---

---

bab terbaru：klik klik dapat uang（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07