ptogel

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

Pegawai IKN Dapat THR Meski Perpres Gaji Belum Kelar******

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe mengungkapkan pegawai lembaganya akan tetap mendapatkan tunjangan hari raya (THR) meski peraturan presiden (Perpres) yang mengatur besaran gaji eselon I ke bawah belum terbit.

"THR?Insyaallahada THR nanti," ujar Dhoni di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/4).

Menurut Dhony, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung percepatan terbitnya beleid hak keuangan pegawai otorita IKN itu.

Kabar pegawai Otorita IKN Nusantara belum dapat gaji berbulan-bulan terungkap pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR, Senin (3/4). Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus mengungkap hal itu dan mendesak pembayaran gaji para pegawai.

"Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran enggak ada gajian, zalim kami Pak, kita zalim, Pak. Jadi, tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan," ungkap Ihsan dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4) lalu.

Menanggapi itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku Perpres yang menjadi dasar penggajian para pegawai Otorita IKN Nusantara sudah diputuskan, dan tinggal diproses.

"Sudah, sudah diputuskan. Sudah selesai, tinggal proses," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Presiden Jokowi sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara.

Dalam beleid tersebut Jokowi mengatur kepala Otorita IKN mendapat penghasilan Rp172,71 juta per bulan dan wakilnya Rp155,18 juta per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Saya seorang pemain besar

Strategi Kampanye Gabungan Antar PNM Raih OMNI Brands of the Year 2023******

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) keluar sebagai salah satu pemenang pada Marketeers OMNI Brands of the Year 2023 dalam kategori 360° Brand Communication.

PNM dinilai berhasil memadukan kampanye online dan offline di sepanjang 2022. Strategi tersebut tak hanya sukses memperkuat posisi PNM sebagai BUMN yang berfokus terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), tetapi juga meningkatkan performa bisnis.

Peran PNM pun semakin terlihat usai pandemi melanda. Berdasarkan jumlah kredit yang terserap oleh UKM, tercatat terjadi pertumbuhan kredit hingga Agustus 2021, yakni sebesar 2,43 persen year-on-year (yoy).

Produk yang lahir dari MEA itu lantas disempurnakan dengan program brand activation melalui expo UKM. Dengan kata lainm PNM pun turut andil dalam menciptakan pasar bagi usaha kerakyatan.

Arief menyatakan, dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia, diperlukan kerja sama yang konkret. Hal itu antara lain diwujudkan melalui program integrasi data P3KE dengan data nasabah PNM yang berguna dalam pelaksanaan beragam program PNM ke depannya.

"Hal ini juga sekaligus memberikan tambahan semangat bagi PNM, karena program yang dilakukan PNM sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia," ucapnya.

Langkah kedua PNM dalam mendukung pemulihan UKM pasca pandemi adalah dengan komunikasi kreatif melalui platform YouTube. Berbagai konten diunggah PNM, termasuk podcast tentang kisah-kisah sukses UKM binaan PNM, serial kisah inspiratif, dan Program Bakool.

Sementara di Instagram, sejumlah unggahan PNM yang mendapatkan perhatian antara lain PNM Learning Festival, PNM Berinovasi, PNM Bagi Tabungan Kemerdekaan, dan Program Bakool. Arief menyebut, seluruh konten ditujukan bagi pelaku UKM yang ingin naik kelas.

Pada saat bersamaan, PNM juga menerapkan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi untuk bisnis.

"Melalui aplikasi PNM Digi Nasabah, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kredit yang tersambung dengan tabungan emas di Pegadaian," kata Arief.

Lebih jauh, PNM juga menyelenggarakan Desa Binaan Madani di Jawa Barat, yakni program pemberdayaan dan pengembangan desa yang bertujuan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan. Melalui program Desa Binaan Madani, masyarakat dapat mengembangkan potensi daerah secara mandiri.

Program lain adalah Pemberdayaan Kampung Madani, yang merupakan program pemberdayaan berbasis lokasi atau wilayah dengan melihat populasi nasabah dan non nasabah. Tujuannya, meningkatkan citra PNM, serta meningkatkan kesadaran terhadap produk dan menambah jumlah nasabah.

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

Satgas BLBI Panggil Tommy Soeharto Tagih Utang Rp2,37 T******

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kembali memanggil Tommy Soehartoselaku pengurus PT Timor Putra Nasional (TPN) terkait penyelesaian utang ke negara senilai Rp2,37 triliun.

Selain Tommy, Satgas BLBI juga memanggil Ronny Hendrarto Ronowicaksono yang juga pengurus TPN.

Pemanggilan tersebut termuat dalam surat bernomor PENG-89/KSB/2023 yang dikeluarkan pada 30 Maret 2023 dan ditandatangani Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban.

Surat pemanggilan itu dialamatkan ke kediaman Tommy Soeharto di Jl. Cendana, Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat dan Ronny di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Keduanya diminta menghadap Satgas BLBI pada 17 April 2023 di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

"Mengingat pentingnya pertemuan ini, agar Saudara hadir secara langsung. Dalam hal Saudara tidak memenuhi kewajiban penyelenggaraan hak tagih Negara, maka akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," tulis pengumuman tersebut, Rabu (12/4).

Pemanggilan Tommy Soeharto dan rekannya sudah merupakan yang kesekian kalinya. Pemanggilan dilakukan berkaitan nominal utang perusahaan anak presiden Soeharto itu yang mencapai Rp 2,61 triliun.

Satgas BLBI sebetulnya sudah menyita aset jaminan berupa lahan pabrik PT TPN yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Sayangnya aset itu tak kunjung laku meski sudah berulang kali dilelang.

Tak hanya Tommy dan Ronny, Satgas BLBI juga memanggil penanggung utang dari PT Oerip Mangkudijaya senilai Rp31,04 miliar dan US0.768.

Dia adalah Ahli Waris Sumyaryo Mangkudijaya Sumiskum (Direktur Utama), Puspahadi Boenjamin (Direktur), Prasetiono Sumiskum (Direktur), Ahli Waris Roy Joeli Soeharjanto (Direktur), dan Lubna Sumyaryo (Komisaris).

Kemudian penanggung utang dari PT Eraska Nofa juga dipanggil untuk menyelesaikan utang ke negara senilai Rp16,66 miliar dan US.843. Tercatat nama pengurusnya adalah H. Y. Tugiyono Makmoer selaku Direktur Utama dan Chandra Sariningasih selaku Direktur.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Penukaran Poin Super

Paritrana Awards BPJS Ketenagakerjaan Masuk Tahap Akhir Penjurian******

Penghargaan bergengsi Paritrana Awards Tahun 2023 periode penilaian Tahun 2022 memasuki fase akhir yaitu Tahapan Wawancara Kandidat.

Sekretaris Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Andie Megantara selaku Ketua Panitia Tingkat Pusat Paritrana Award dan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin selaku Wakil Ketua Panitia Tingkat Pusat Paritrana Award mengawal langsung kegiatan wawancara kandidat sejak 31 Maret hingga 5 April 2023.

Zainudin menjelaskan Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Daerah dan Perusahaan.

"Jadi setelah melalui proses di tingkat provinsi, saat ini total hanya 35 calon juara pada masing masing kategori yang berhak mengikuti tahap akhir wawancara kandidat," tambah Zainudin.

Terdapat beberapa inovasi dari ajang Paritrana Award tahun ini, antara lain diterapkannya sistem zonasi bagi Pemda. Terdapat 5 zona yaitu zona Sumatera, zona Jawa Bali, zona Kalimantan, zona Sulawesi. dan zona Nusra Maluku Papua.

Selain itu pada kategori perusahaan skala besar dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor keuangan perdagangan dan jasa, sektor manufaktur pertambangan migas dan konstruksi, serta sektor perkebunan pertanian peternakan dan perikanan.

"Panitia Tingkat Pusat juga menambah kategori baru yaitu kategori usaha sektor layanan publik," ujar Zainudin.

Menurut Zainudin, setelah proses penjurian maka tahapan selanjutnya akan diumumkan para pemenang dan diserahkan Piala Paritrana Tahun 2023 oleh Presiden Republik Indonesia.

"Semoga para kandidat tahun ini bisa meraih hasil yang diharapkan sebagai upaya dalam mendukung dan mengimplementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dan perusahaan masing-masing," ucap Zainudin.

Adapun kandidat yang lolos hingga saat ini dari kategori Pemerintah Provinsi adalah Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat.

Untuk Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota terdiri dari Kepulauan Anambas, Kabupaten Bengkalis, Kota Tarakan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Manado, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Jayapura, Kabupaten Raja. Ampat dan Kota Ambon.

Adapun dari kategori Perusahaan Skala Besar adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, PT Fonusa Agung Mulia, PT Wijaya Karya (Persero), PT Pratama Nusantara Sakti dan PT Ciomas Adisatwa.

Kemudian dari Perusahaan Skala Menengah diwakili oleh PT BPR Syariah Bangka, PT Sera Food Indonesia, PT Tawon Jaya Makassar, BPR Tanaoba Lais Manekat dan PT Bintang Muara Kieraha (Muara Group). Terakhir dari Usaha Sektor Layanan Publik adalah Universitas Gadjah Mada dan Rumah Sakit Syafira.

Sebagai informasi Paritrana Award ini merupakan inisiasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenko-PMK RI bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha yang dinilai telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja dengan baik.

"Paritrana Award ini agar dijadikan pemicu semangat yang memotivasi semua pihak, termasuk kepada pekerja, karena mereka sudah terlindungi, para pekerja dapat bekerja keras tanpa perlu cemas, dikarenakan seluruh risiko telah dialihkan kepada negara melalui BPJS Ketenagakerjaan," pungkas Zainudin.

Jueji

Erick Thohir Lapor ke Jokowi: 81 Juta Kaum Milenial Belum Punya Rumah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmelaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal 81 juta kaum milenial belum punya rumah.

"Tadi yang sudah disampaikan 81 juta generasi milenial dengan status yang berbeda, ini data dari Kementerian PUPR, belum mendapatkan fasilitas rumah," kata Erick di Apartemen Samesta Mahata Margonda, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4).

Oleh karena itu, Erick mengatakan Kementerian BUMN bersama Kementerian PUPR mempersiapkan hunian milenial berupa apartemen, seperti Apartemen Samesta Mahata Margonda yang baru diresmikan Jokowi hari ini.

Erick juga mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan Rp5 triliun untuk hunian sejenis di 7 lokasi dengan total 8.348 unit. Berdasarkan data Erick, 41 persen pembeli adalah generasi milenial dengan tingkat kelakuan di atas 85 persen.

Presiden Jokowi mengapresiasi langkah para pembantunya tersebut yang menyediakan hunian terjangkau untuk milenial. Bahkan, Jokowi mengatakan kamar dan fasilitas pendukung apartemen tersebut terbilang bagus.

"Harganya saya kira juga terjangkau. Ada subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)-nya dijual Rp200 juta. Yang tidak subsidi ada yang Rp300 juta, ada yang Rp500 juta. Cicilannya juga murah, sehingga sangat pas sekali untuk hunian anak muda kita," tutur Jokowi saat peresmian.

Selain itu, Jokowi menegaskan pentingnya hunian yang dekat dengan transportasi umum. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu macet-macetan di jalan dengan mobil pribadi.

"Yang paling penting, ini disiapkan untuk hunian milenial. Kalau mereka beli, bonusnya dapat kereta api. Bangun tidur, mandi, langsung lompat sudah masuk ke KRL, kereta api. Ke mana-mana pun bisa," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Otorita Akui Ada Lahan IKN Diserobot Secara Ilegal******

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe mengatakan ada lahan ibu kota baruyang digunakan tanpa izin alias ilegal. Maka dari itu, pihaknya akan melakukan penegakan aturan.

"Mengenai masalah lahan, kita perlu melakukan penegakan aturan kepada kegiatan-kegiatan yang ilegal yang dibangun atau menggunakan lahan tanpa izin," kata Dhonny, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/4).

Dhonny mengatakan Otorita IKN akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk melaksanakan penegakan aturan terkait pemanfaatan lahan IKN tanpa izin.

"Ketika Bapak Presiden hadir di sana masih di angka 15 persen," lanjutnya.

Sebelumnya, Suharso menyebut IKN akan dibangun di atas lahan seluas 256 hektare. Sekitar 80 persen di antaranya akan dibiarkan sebagai hutan.

"Luas wilayah yang akan dibangun sekitar 199 ribu hektare sebagai wilayah pengembangan. Kemudian 56 ribuan hektare sebagai kawasan ibu kota negaranya sendiri dan 6.700-an hektare kawasan inti. Total semua adalah 256 ribu hektare," ujar Suharso di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/2) lalu.

"Dengan luas yang luar biasa itu, 20 persen yang akan menjadi build uparea dan 80 persen akan dibiarkan menjadi hutan sehingga wilayah IKN adalah wilayah yang menjadi forest cityatau kota hutan," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]