angka main fajar toto

biksu perang terakhir

Lembaga sensor akan ubah batas usia penonton film dewasa, bukan 17 tahun lagi******

Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2023

Kaisar Abadi

IHSG Diprediksi Menguat Terbatas Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi menguat terbatas pada Kamis (7/3).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan IHSG masih bersifat teknikal rebound. Sehingga, selama level resisten terdekatnya belum mampu ditembus, maka masih ada risiko koreksi wajar.

"Namun jelang rilis data perekonomian pada hari ini yaitu cadangan devisa disinyalir masih akan berada dalam kondisi stabil diharapkan dapat memberikan sentimen positif terhadap pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," ujarnya William seperti dikutip dari riset hariannya.

"Berdasarkan indikator MACD dalam kondisi netral," kata Ivan.

Hari ini, Ivan memproyeksi IHSG bakal berada di level support 7.234, 7.200, 7.099 dan 7.021. Sedangkan level resistennya di 7.338, 7.403, 7.503 dan 7.606.

IHSG ditutup di level 7.329 pada Rabu (6/3). Indeks saham menguat 82,34 poin atau plus 1,14 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,46 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,77 miliar saham.

Pada penutupan itu, 270 saham menguat, 239 terkoreksi, dan 258 lainnya stagnan. Terpantau delapan dari sebelas indeks sektoral perkasa, dipimpin sektor teknologi yang naik 4,78 persen.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju pagi berbintang

Penjual Disebut Sambut Baik Tokopedia Kawin dengan TikTok Shop******

Tokopediamengatakan para penjual menyambut baik usai platform tersebut merger dengan TikTok Shop.

Head of Communications Tokopedia Aditia Grasio Nelwan mengatakan bergabungnya kedua platform itu membantu penjual memperluas pasarnya.

"Mereka (penjual) terbantu karena kan mungkin ada perbedaan pasar TikTok dengan Tokopedia. Jadi dari sisi UMKM mereka bisa mengekspansi pasar lebih luas dengan pasar yang berbeda," katanya di Yogyakarta, Rabu (5/3).

"Kalau sekarang memang masih sama kayak dulu. Yang sudah punya akun Tokopedia, silahkan buka di TikTok. Begitu juga sebaliknya," katanya.

"Mungkin bedanya kayak misalnya sekarang Ramadan Extra yang sudah kami luncurkan, pedagang-pedagang di dua platform mendapatkan manfaat yang sama dan promosi yang sama," imbuhnya.

Namun pada April mendatang, sambungnya, transaksi TikTok Sho bakal dipindahkan ke Tokopedia. Pasalnya pemerintah melarang satu social commerce digabung dengan e-commerce.

"Perkembangan (merger) sudah sangat positif. Kami berfokus untuk terus sampai full transaksinya selesai dan terus mengikuti petunjuk pemerintah. Iya (April selesai)," katanya.

TikTok Shop resmi kembali buka pada Desember lalu setelah resmi bermitra dengan Tokopedia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan waktu selama empat bulan bagi TikTok dan Tokopedia untuk uji coba kerjasama. Setelah itu, Kementerian Perdagangan akan melakukan audit.

"Ini kan teknologinya tinggi, perlu tiga sampai empat bulan mereka semacam percobaan, trial and error. Dan diminta juga utamakan produk-produk lokal. Nanti hasil kerja sama itu seperti apa, kita nilai," kata Zulhas dalam konferensi pers di Tokopedia Tower, Jakarta, Selasa (12/12).

"Nanti kita audit, kita lihat nanti seperti apa," imbuhnya.

Zulhas mengatakan dengan kerja sama ini, TikTok tidak akan serta merta menjadi e-commerce. Namun, TikTok berkongsi dengan Tokopedia yang merupakan e-commerce.

"E-commerce-nya itu Tokopedia, kerja sama dengan TikTok. Jadi TikTok tidak e-commerce. Yang jualannya itu Tokopedia," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

80 Persen Pembeli Mobil Listrik Bayar Kontan, Pertanda Apa Ini?******

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengeluh soal penyaluran kredituntukkendaraan listrik.

Maklum, hingga kini tingkat penyaluran masih sangat minim. Ia mengatakan sekitar 80 persen transaksi pembelian mobil listrik dilakukan secara kontan alias tidak mengutang.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Oktober 2023, pembiayaan dari perusahaan leasing untuk kendaraan listrik masih di kisaran 0,01 persen dari total pembiayaan.

Suwandi mengungkap minimnya penyaluran pembiayaan itu terjadi karena mayoritas pembeli kendaraan listrik adalah masyarakat berada. Mereka sejatinya memiliki dana dan hanya membeli kendaraan listrik untuk sekadar mencari pengalaman baru atau mencoba saja.

"Pembeli EV hari ini tuh kebanyakan memang orang-orang, yang paling tidak dia cukup dananya. Dan kedua, dia mau first experience," ujarnya.

Faktor lain, harga kendaraan listrik masih relatif mahal. Hal itu tentu berbanding terbalik dengan segmentasi pasar perusahaan pembiayaan merupakan masyarakat menengah ke bawah.

"Dan kendaraan yang kita biayai itu rata-rata sekitar Rp200 juta-an atau yang kita kenal dengan LCC (Low-Cost Green Car)," jelas Suwandi.

Lalu adakah pertanda penting dari fenomena ini?

Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan besarnya persentase pembeli kendaraan listrik dengan skema kontan menunjukkan bahwa mobil listrik bukan kebutuhan utama untuk sebuah kendaraan.

"Jadi mobil listrik belum menjadi kebutuhan utama," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, pembelian secara kontan biasanya dilakukan oleh orang kaya. Hal ini terbukti dari pemilik mobil listrik memang orang yang sudah memiliki kendaraan berbahan bakar BBM.

"Kalau cash dominanartinya pembeli mobil listrik adalah golongan orang kaya. Di garasi sudah punya mobil BBM tapi mobil listrik dijadikan kendaraan kedua," jelasnya.

Selain itu, pemilik kendaraan listrik biasanya memang menjadikan mobil tersebut menjadi tunggangan saat bepergian saja. Ini semakin menekankan bukan keperluan kendaraan yang prioritas.

"Pembeli mobil listrik biasanya menjadikan kendaraan BBM buat harian, sementara mobil listrik buat dipakai pada saat jalan-jalan akhir pekan," kata Bhima.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan wholesalesmobil listrik di Indonesia sepanjang 2023 tercatat 15.716 unit. Jauh di bawah target pemerintah terjual 200 ribu unit per tahun.

Sementara, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan peminat mobil listrik masih golongan tertentu karena harganya yang mahal. Artinya, program kendaraan listrik yang dicanangkan pemerintah untuk memperbaiki mutu lingkungan belum bersahabat dengan semua golongan masyarakat Indonesia.

"Bahkan setelah banyak insentif pun harga masih terbilang mahal. Jadi memang saat ini, kendaraan listrik baru di konsumsi kalangan tertentu, terutama kalangan berada, sebagai kendaraan kedua dan oleh perusahaan-perusahaan untuk bisnis," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ronny menilai tidak mudah menggenjot penjualan mobil listrik terutama untuk masyarakat kelas menengah. Sebab, selain harga mahal, ekosistemnya pun belum terbentuk, terutama dari sisi infrastrukturnya.

Menurutnya, untuk menggenjot penggunaan mobil listrik, insentif dari pemerintah saja tidak cukup. Tapi harus dibarengi dengan infrastruktur yang baik.

Misalnya, terlebih dahulu membangun stasiun pengisi daya (charging station) di banyak tempat. Langkah ini dilakukan oleh China dan terbukti sangat ampuh.

"Nah, karena di China saat ini telah berhasil membangun charging stationlebih dari dua juta, yang dibangun oleh pemerintah dan perusahaan produsen mobil, maka penjualan kendaraan listrik langsung meledak," jelasnya.

Ronny mengatakan awalnya penjualan mobil listrik di China juga seret. Kemudian pemerintah menetapkan kebijakan dengan cara mewajibkan beberapa provinsi untuk menggunakan bus listrik untuk transportasi publiknya.

Namun, kebijakan itu juga tidak berhasil meningkatkan penjualan mobil listrik secara signifikan. Lalu, China melakukan riset dan menemukan adanya persoalan range anxiety atau kecemasan pengemudi mobil listrik kalau kendaraannya mati sebelum sampai tujuan.

"Hasil riset di China menunjukkan bahwa salah satu motivasi orang membeli kendaraan listrik adalah adanya jaminan keberadaan charging stationdi banyak lokasi. Jadi range anxietyadalah ketakutan kalau baterai habis di tengah jalan. Makanya dibangun banyak charging station," jelasnya.

Oleh sebab itu, Ronny menekankan selain insentif pemerintah untuk pembelian kendaraan listriknya, sangat perlu juga untuk membangun banyak infrastruktur utamanya.

"Insentif dari pemerintah hanya sebagian kecil dari faktor yang akan mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik," kata Ronny.

Selain itu, ia juga menyarankan agar produsen pembuat mobil listrik di Indonesia memberikan harga yang lebih terjangkau. Serta, perbankan menawarkan skema pembiayaan mobil listrik lebih masih dan menarik.

"Selain insentif untuk membuat harganya bisa menjadi lebih affordable, juga diperlukan penyiapan infrastruktur untuk kendaraan listrik, terutama ketersediaan charging station secara luas dan skema pembiayaan pembelian kendaraan listrik yang menarik dan terjangkau dari perbankan," pungkasnya.

Strategi Suster Mayat

Satgas UUCK Sosialisasikan Kemudahan Perizinan bagi UMKM Bandung******

Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.

Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).

Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.

"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.

"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.

Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.

Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.

"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.

Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.

Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.

Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.

Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.

Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.

"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.

Sistem penyelamatan diri ilahi

Bagaimana Nasib IKN Kalau Benar Prabowo Jadi Presiden, Cerahkah?******

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjanji untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dimulai pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika berhasil memenangkan Pilpres 2024.

Prabowo-Gibran berkomitmen untuk meneruskan proyek ini sebagai bagian dari program prioritas nasionalnya kelak. Dan sekarang, hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan real count KPU menempatkan Prabowo-Gibran di urutan pertama pasangan yang mendapat perolehan suara terbanyak.

Bahkan dari hasil survei dan real count itu, mereka berpotensi memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Nah, kembali lagi ke IKN, pembangunan proyek ini merupakan salah satu upaya Jokowi mendorong pemerataan pembangunan nasional, mengurangi ketidakseimbangan secara geografis dan ekonomi yang selama ini cenderung terfokus di Pulau Jawa.

Gibran beberapa kali menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Dalam berbagai kesempatan, Gibran menyampaikan bahwa proyek ini juga akan melibatkan investasi swasta, dan investor diharapkan akan lebih banyak berdatangan setelah Pemilu 2024 berakhir, atau ketika ada kepastian politik bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut.

Sebagai bagian dari visi-misi Prabowo-Gibran, pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi stimulus untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi terkait seperti perumahan, infrastruktur, energi, transportasi, dan lainnya.

Pembangunan IKN melibatkan skema pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta partisipasi swasta.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Ahmad Muzani sempat mengatakan Prabowo bakal menambah anggaran untuk pembangunan IKN jika terpilih menjadi presiden Indonesia berikutnya.

"Pak Prabowo bertekad akan tambah biaya pembangunan IKN. Kita ini mau pindah dari Jakarta ke Kaltim. Ini adalah sebuah tekad bersama, tekad politik yang sudah disetujui oleh semua partai dan elit politik nasional," kata Muzani mengutip siaran pers, Jumat (24/11).

Lantas bisakah janji itu direalisasikan?

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai proyek IKN masih berpotensi dilanjutkan kalau Prabowo jadi presiden. Namun, ada beberapa risiko besar yang mengintai. 

Salah satunya berkaitan dengan minat investor. Narasi Prabowo yang selama ini terkesan anti asing akan berdampak ke minat investor dari luar negeri ke IKN.

Kalau prediksi itu benar, pastinya pembangunan IKN hanya akan bertumpu ke investor dalam negeri dan BUMN.

Hal ini tentu akan berdampak besar. Berkaitan dengan BUMN saja misalnya, tentu peran besar di IKN akan berdampak juga ke APBN.

Pasalnya, seperti yang sudah-sudah BUMN selalu butuh tambalan modal dari negara untuk melaksanakan proyek pemerintah. Tambalan tentu tidak sedikit.

Nah, dengan berbagai 'janji mercusuar' Prabowo-Gibran, hal itu tentu akan membuat APBN jebol. Apalagi, Prabowo-Gibran juga punya janji melaksanakan program makan siang gratis kepada 82,9 juta orang.

Program memerlukan anggaran sampai dengan Rp400 triliun. 

"Saya rasa beban APBN semakin berat karena IKN juga akan semakin banyak menggunakan APBN," ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/3).

Tak hanya APBN katanya, dengan tiadanya investor yang masuk, IKN juga hanya jadi kota yang ramai ketika jam kerja saja. Selebihnya, IKN bisa menjadi kota mati, sehingga pengembangannya menjadi gagal.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal merasa Prabowo bakal menepati janjinya dalam meneruskan kebijakan Jokowi, terutama untuk IKN.

Ia menilai Prabowo memiliki minat dan komitmen yang sama dengan Jokowi dalam hal ini. Kendati demikian, lanjut Faisal, jika Prabowo jadi presiden nanti, ia perlu membuktikan kepada investor dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar hingga relokasi penduduk ke IKN dengan baik.

"Karena investor itu wait and see, karena ingin melihat kepastian dari sisi kebijakannya ke depan, dan juga kepastian dalam hal bagaimana kesempatan progres pembangunan IKN yang sekarang," katanya.

"Jadi dalam hal pembangunan infrastruktur dasar nya, kemudian juga nanti dalam hal, bukan hanya infrastrukturnya, tapi relokasi penduduknya, terutama ASN," sambung Faisal.

Faisal menerangkan investor yakin bahwa investasinya akan mendapatkan keuntungan melihat dari progres tersebut. Inilah yang membuat para investor wait and see. Sepanjang progresnya bagus dan cepat, keyakinan investor akan menjadi lebih tinggi.

Menurut dia, investor masih belum banyak yang menanamkan modal di IKN karena pembangunannya belum sepenuhnya selesai dan belum ada penduduk. Padahal, beberapa investasi bergantung pada jumlah populasi yang ada.

"Misalkan untuk retail, untuk bangun supermarket, minimarket yang ada di situ, misalkan itu bergantung pada jumlah populasi yang ada di sana," tambah dia.

Faisal mengatakan persepsi anti-asing terhadap Prabowo bisa saja luntur nantinya jika pembangunan IKN benar-benar dilanjutkan dengan efektif. Maka itu, Prabowo perlu membuktikan dengan keberlanjutan pembangunan untuk meningkatkan keyakinan investor asing.

"Karena kan, ini kan semuanya belum dibuktikan, jadi artinya kalau ingin memang memberikan peluang bagi investor asing, atau meningkatkan keyakinan investor asing ya Prabowo memang harus membuktikan dari sisi eksekusi kebijakannya nanti." jelas dia.

Sementara itu Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengatakan sejatinya jagonya sudah menyiapkan berbagai kebijakan agar IKN bisa berjalan dengan baik dan mengundang banyak investor dengan memastikan bahwa tingkat populasi dan trafik di proyek itu lebih dari memadai.

Kebijakan itu diharapkan bisa membuat perputaran uang di proyek IKN besar. 

"Dengan demikian investor yakin IKN merupakan pasar besar bagi semua bentuk investasi dalam ekonomi kota," katanya.

Langkah lain, memangkas birokrasi dan berbagai hambatan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi supaya investor mau masuk."

"Dan juga mempercepat pembangunan di wilayah pusat pemerintahan IKN, dan berbagai langkah lainnya," katanya.