mansion77 login

Kaisar Suci yang Bangga

Twitter Tutup Kantor di Brussels Buntut Aturan Baru Uni Eropa******

Twitter menutup kantor cabangnya di Brussels, Belgia, buntut aturan baru Uni Eropa terkait konten online ilegal. Penutupan kantor ini berimbas pada PHKmassal.

Kepala Kehakiman Uni Eropa Didier Reynders mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan perwakilan Twitter di Dublin, untuk meminta klarifikasi dari perusahaan itu.

"Perwakilan Twitter menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap aturan UE. Komisaris Reynders mencatatnya dan meminta Twitter untuk mewujudkan komitmen ini menjadi tindakan nyata," ujar seorang pejabat yang enggan menyebut namanya dilansir dari CNA, Jumat (25/11).

Sebelumnya, pada awal November, Twitter telah memecat jajaran eksekutif dan mem-PHK ribuan karyawannya imbas pengambilalihan perusahaan oleh miliarder Elon Musk bulan lalu.

Sekitar 3.700 karyawan telah di-PHK, sementara lebih dari 1.000 telah mengundurkan diri. Jumlah ini merupakan lebih dari setengah keseluruhan karyawan Twitter.

Reynders pun memperingatkan Twitter dan perusahaan teknologi lainnya untuk lebih ketat mengawasi ujaran kebencian yang beredar. Pasalnya, data terbaru menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan menghapus lebih sedikit konten ilegal pada tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

kerajaan Atlantis

145 Orang Kena PHK Usai Produsen Minuman Alto Tutup Pabrik di Sukabumi******

PT Tri Banyan Tirta Tbk yang merupakan produsen air minum kemasan dengan merek Altomelakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 145 orang karyawan.

Keputusan PHK itu seiring dengan penghentian kegiatan operasional salah satu pabriknya di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat pada 21 November 2022.

"Karyawan yang terkena PHK berjumlah 145 orang," ungkap Corporate Secretary ALTO Januar Pitono seperti dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (23/11).

Sementara itu, Januar mengatakan untuk memperbaiki kinerja keuangan dan operasional perseroan, pihaknya akan memindahkan seluruh produksi pabrik yang di hentikan kegiatan operasionalnya ke pabrik milik group usaha persero yang juga berlokasi di Sukabumi, yakni PT Tirtamas Lestari.

Adapun ALTO memiliki satu pabrik lain yang berlokasi di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Pabrik ini masih beroperasi dengan baik.

Januar mengatakan penghentian kegiatan operasional pabrik di Sukabumi tidak berdampak material terhadap operasional perseroan.

Pasalnya, seluruh produksi yang ada di pabrik tersebut dipindahkan ke pabrik PT Tirtamas Lestari.

Ia menambahkan dalam penutupan pabrik di Sukabumi, perusahaan tidak menghadapi gugatan PKPU/pailit dan gugatan lainnya.

"Pemegang saham mayoritas/pengendali tetap komit dalam memajukan kinerja perseroan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Memikirkan Tibet

DPR Beri Waktu Kementan Pasok 600 Ribu Ton Beras ke Bulog dalam 6 Hari******

DPR memberikan waktu kepada Kementerian Pertanian memenuhi cadangan berasnasional sebanyak 600 ribu ton dalam waktu 6 hari kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Kementan, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan ID Food.

Jika pasokan itu tidak terpenuhi dalam waktu enam hari, maka DPR akan menganggap data cadangan stok beras milik Kementerian Pertanian tidak valid.

"Komisi IV DPR RI meminta pemerintah c.q Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Selanjutnya Kementan menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang akan dibeli Bulog dengan harga komersial dalam waktu 6 hari kerja sejak RDP hari ini," dikutip dari kesimpulan RDP di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Dalam rapat itu, Kepala Badan Pangan Nasional/NFA (National Food Agency) Arief Prasetyo Adi menyebutkan jika Kementan tidak bisa memenuhi cadangan beras yang disepakati, dampak buruk bisa terjadi. Pasalnya, masalah itu bisa menyebabkan Bulog tidak memiliki cadangan beras nasional yang cukup atau sebesar 1-1,2 juta ton.

Ketika itu terjadi, pemerintah akan kesulitan mengintervensi harga beras di pasar jika sampai melonjak.

"Menurut kami sebagai BPN sangat bahaya karena Bulog tidak bisa mengintervensi pada saat kondisi-kondisi tertentu pada saat harga tinggi," papar Arief.

Selain itu, ia memaparkan pentingnya stok beras nasional ini jika terjadi kejadian luar biasa (KLB) atau bencana alam.

"Kalau ada KLB atau kejadian luar biasa seperti terjadi di Cianjur dan di beberapa tempat lain, Bulog itu harus tetap punya stok. Jadi kita bicara ketersediaan dan mengamankan stok Bulog," tegasnya.

Selain soal pemenuhan cadangan beras pemerintah, DPR juga meminta Kementan untuk menganggarkan perbaikan infrastruktur dan penyediaan benih bagi Kabupaten Cianjur.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai informasi, gempa berkekuatan magnitudo 5,6 terjadi di Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (21/11). Menurut catatan BNPB, 151 orang hilang dan korban jiwa mencapai 268 orang. Sebanyak 122 telah teridentifikasi. Data tersebut terkumpul hingga Selasa (22/11) pukul 17.00 WIB.

"Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk mencadangkan anggaran 2023 untuk perbaikan infrastruktur dan penyediaan benih pertanian pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat," dikutip dari kesimpulan.

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

Pebisnis soal Imbauan Kemnaker PHK Jalan Terakhir: Tolong Pahami Juga******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menuntut pemerintah mempersiapkan bantuan sosialbagi masyarakat. Hal ini merupakan respons atas imbauan pemerintah yang meminta pengusaha agar menjadikan PHKsebagai langkah terakhir.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit meminta pemerintah agar tidak membebankan seluruhnya kepada pengusaha. Ia menyebut tanpa imbauan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pun, pengusaha sudah memiliki ikatan emosional dengan para pekerjanya.

"Tanpa diimbau kita tahu, itu hubungan emosional kita dengan pekerja sudah seperti keluarga. Tanpa diimbau pun kita paham, tapi tolong pemerintah pahami juga, supaya bantuan-bantuan sosial dipikirkan juga," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/11).

Menurutnya, bantuan serupa bisa dilakukan di Indonesia untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Kita tahu lah kesusahan buruh, tapi nggak bisa semua dibebankan ke pengusaha. Kalau semua dibebankan (ke pengusaha), sudah tidak ada pekerjaan di dalam pabrik, terus ditambah kenaikan (UMP) yang cukup memberatkan, ya gimana kita kan nggak bisa tahan terus," tuturnya.

Lebih jauh, Anton mengaku pengusaha yang melakukan PHK berarti gagal dalam menjalankan bisnis. Meski demikian, ia menuntut pemerintah untuk ambil peran lewat pemberian insentif.

"Artinya kalo sampe PHK artinya kita gagal dalam arti menjalankan bisnis. Tetapi kalau ordernya menurun sampai dengan 50 persen, dan kita harus membayar keseluruhan pekerja yang puluhan ribu, atau ribuan, itu pun kita tidak sanggup," tegasnya.

Diketahui, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit, supaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri belakangan ini bisa dihindari.

Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya.

Padahal menurutnya, ada berbagai langkah yang bisa diambil perusahaan untuk menghindari efisiensi pekerja atau PHK.

"Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya" ujar Putri.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang yang Tak Terkalahkan

Bentuk Satgas Daerah, Pemerintah Targetkan Berantas PMK Hingga Tuntas******

Dalam rangka pengendalian dan pemberantasan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak berkuku belah, pemerintah telah merumuskan rangkaian kebijakan dan strategi untuk diimplementasikan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud, menyampaikan bahwa kecepatan dan ketepatan respon kebijakan dan implementasi di lapangan menjadi faktor kunci dalam mengendalikan dan memberantas wabah PMK.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan PMK di Indonesia Tahun 2022, Rabu (23/11). Oleh karena itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

"Dengan adanya Satgas PMK di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan penanganan dan pengendalian PMK dapat menjadi lebih efektif secara koordinasi dan lebih efisien dalam pemanfaatan anggaran," ungkap Musdhalifah dalam keterangannya, Jumat (24/11).

Di sisi lain, saat ini masih ada tantangan belum seluruh Kabupaten/Kota telah membentuk Satgas Penanganan PMK. Dari total 514 Kabupaten/Kota, baru 32,49 persen yang telah memiliki Satgas Penanganan PMK.

Maka dari itu, Musdhalifah menegaskan, sangat penting untuk mendorong Pemerintah Daerah agar dapat segera merealisasikan pembentukan Satgas Penanganan PMK di wilayahnya untuk dapat mendukung pelaksanaan Satgas di tingkat pusat.

Pembentukan Satgas Penanganan PMK selanjutnya ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan dan strategi. Antara lain, penanganan PMK yang tanggap dalam hal biosecurity, lalu lintas ternak dan pencegahan penularan antar wilayah, koordinasi penanganan lintas sektor dan wilayah, koordinasi program pengendalian dan penyediaan anggaran, serta penerbitan kebijakan serta regulasi yang diperlukan dalam pengendalian PMK.

Terlebih, saat ini penyakit Lumpy Skin Disease(LSD), yang menyerang bagian kulit sapi dan kerbau yang disebabkan oleh virus, juga mulai menyerang. Sehingga diharapkan Satgas di daerah ini mampu mengidentifikasi lebih awal dan menekan penyebarannya.

Untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan wabah PMK, Pemerintah juga sedang menyusun Peta Jalan Pembebasan PMK di Indonesia untuk periode 2023-2035.

Sejak terbentuknya Satgas Penanganan PMK pada 24 Juni 2022, penurunan kasus aktif PMK khususnya antara Bulan September ke Oktober 2022 telah terlihat, dengan penurunan mencapai dua kali lipat.

"Mudah-mudahan perlahan-lahan seluruh provinsi kita bisazero case. Tapi kita tetap harus terus waspada. Sehingga apabila ada wabah yang baru masuk, bisa kita kendalikan sedini mungkin," ujar Musdhalifah.

Dalam rangka membantu peternak yang terdampak PMK, pemerintah juga telah memberikan kompensasi dan bantuan berupa penggantian ternak yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518 Tahun 2022.

Adapun besaran bantuan kepada peternak terdampak PMK adalah sapi dan kerbau sebesar Rp10 juta rupiah per ekor, kambing dan domba sebesar 1,5 juta per ekor, dan babi sebesar Rp2 juta per ekor.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa pakan untuk sapi perah terdampak PMK dalam rangka peningkatan produktivitas pasca PMK. Hingga 17 November 2022, total aktual bantuan pemerintah telah mencapai Rp79,8 miliar, atau setara dengan 8.025 ekor.

Musdhalifah melanjutkan, ke depan perlu dilakukan percepatan proses realisasi sehingga para peternak terdampak PMK dapat segera terbantu. Dukungan semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, khususnya para peternak, juga sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pengendalian PMK di Indonesia.

Mengakhiri sambutannya, dia pun berharap seluruh pihak dapat bersama-sama terus berkomitmen mendukung penanganan dan pengendalian PMK serta penyakit hewan menular strategis lainnya. Selain itu, dia juga menyampaikan agar memperkuat sistem kesehatan hewan nasional, agar subsektor peternakan lebih maju, sehingga dapat menjaga ketahanan pangan nasional dan perekonomian Indonesia.

Catatan Gadis Emas

Buruh Sindir Pengusaha Tekstil: Fasilitas Bintang Lima, Upah Kaki Lima******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyindir pengusaha tekstildan sepatu dengan menyebut mereka cengeng.

Sindiran ia sampaikan terkait keluhan sejumlah pengusaha terkait beberapa beban usaha, salah satunya upah. Sindiran juga ia sampaikan terkait gembar-gembor yang mereka sampaikan kalau beban upah tak dikurangi, badai PHK di industri padat karya bakal menimpa pekerja di Indonesia.

Pasalnya, beban terjadi di tengah penurunan permintaan akibat tekanan ekonomi global.

Sejumlah pengusaha, khususnya dari industri tekstil belakangan ini mengeluh. Keluhan mereka sampaikan terkait tekanan ekonomi global belakangan ini.

Mereka menyebut masalah itu telah menurunkan permintaan sampai dengan 30 persen. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan karena penurunan permintaan tersebut, pihaknya akhirnya harus mem-PHK sekitar 45 ribu pekerja. 

Supaya ancaman PHK itu tidak meluas, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Relokasi

Said mengatakan mengurangi beban produksi sebenarnya bisa dilakukan pengusaha dengan merelokasi usaha mereka dari daerah dengan biaya tinggi ke rendah. Sebenarnya kata Said, relokasi ini sudah ia usulkan sudah dilakukan sejak sepuluh tahun yang lalu.

"Saya sudah usulkan 10 tahun lalu, untuk labour intensive, padat karya itu memang harus dibangun ke daerah-daerah kawasan industri yang standard living costatau biaya hidup masih rendah," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ia menyebut sejumlah daerah seperti Subang, Pantura, Indramayu di Jawa Barat. Selain itu juga beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah masih berbiaya hidup rendah.

Sementara jika perusahaan tekstil atau garmen masih bersikukuh menetap di Jakarta, akan sulit mengimbangi upah yang diberikan.

"Nggak papa karena memang labour intensive padat karya memang biayanya itu 30 persen, labour costnya. Naik 10 persen udah kerasa," katanya.

Said menyinggung bahwa relokasi ini tidak menyebabkan PHK massal sebab pada akhirnya jumlah tenaga kerja yang direkrut akan sama hanya berbeda lokasi. Selain itu, perusahaan pun akan menawarkan pindah kepada karyawannya.

Ia pun menekankan bahwa relokasi pabrik padat karya ini akan menimbulkan upah dan produktivitas yang merata. Sebab, kesenjangan upah di tiap daerah akan dikejar oleh pemerintah.

"Kesenjangan disparitas upah akan dikejar pemerintah untuk tidak terlalu melebar. Cuma hati-hati relokasi tidak semua SDM siap. (Ada) 10-20 perusahaan di Jawa Barat hengkang, terus kembali lagi, karena SDM tempat mereka menuju belum siap," tegasnya.