slot paling gacor dan mudah menang

Pacar Pria Lin

Harga Mayoritas Pangan Kompak Meroket Awal Pekan Ini******

Mayoritas harga pangankompak melonjak pada awal pekan ini kecuali beberapa komoditas seperti daging sapi dan ayam ras segar.

Mengutip hargapangan.id, Senin (6/3), harga cabai-cabaian kompak melonjak. Cabai merah keriting naik dari Rp46.360 per kg menjadi Rp46.800 per kg.

Kemudian cabai rawit merah naik dari Rp63.250 per kg menjadi Rp67.700 per kg. Cabai merah besar naik menjadi Rp45.750 per kg.

Selain dua komoditas itu, harga bawang merah juga turun tipis dari Rp38.750 per kg. menjadi Rp38.550 per kg. Harga telur ayam ras segar turun dari Rp28.600 per kg menjadi Rp28.450 per kg.

Berikutnya, cabai rawit hijau naik dari Rp48 ribu per kg menjadi Rp48.050 per kg. Bawang putih ukuran sedang naik Rp31.800 per kg menjadi Rp32.500 per kg.

Di sisi lain, harga daging ayam ras segar turun dari Rp33.800 per kg menjadi Rp33.600 per kg.

Untuk daging sapi kualitas 1 juga turun dari Rp137.800 per kg menjadi Rp137.700 per kg.

Lebih lanjut, harga daging sapi kualitas 2 masih stabil di angka Rp128.750 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Forum hiburan super

Negara Tanggung Ongkos Pindah PNS Sekeluarga ke IKN, ART Juga Ikut******

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfamengungkapkan negara akan menanggung biaya pindah ASN, TNI, dan Polri beserta keluarga ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," ujar Suharso dalam unggahan IG resmi @suharsomonoarfa usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja ke Kawasan IKN, Rabu (22/2) lalu.

Menurut Suharso, komponen yang dibiayai tersebut meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan.

Pemerintah sendiri menargetkan 16.990 orang ASN, TNI dan Polri akan pindah ke KIPP IKN Nusantara secara bertahap mulai 2024.

"Personil ini akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit," ujar Suharso.

Pekan lalu, Suharso mendampingi Jokowi untuk meninjau sejumlah perkembangan pembangunan IKN yang mengusung konsep kota hutan dan kota cerdas.

Proyek jangka panjang ini rencananya rampung secara keseluruhan pada 2045 mendatang dengan perkiraan total anggaran mencapai Rp466 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Sistem bantuan yang sangat baik

Deretan Saham yang Diramal Sumber Cuan pada Pekan Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) melemah 43,77 poin atau 0,64 persen menjadi level 6.813 pada akhir pekan lalu. Investor bertransaksi senilai Rp8,6 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,9 miliar saham.

Dalam sepekan terakhir, indeks saham sudah melemah sebanyak tiga kali dan menguat dua kali. Sementara itu, performa indeks melemah sebesar 0,63 persen.

Pelaksana Harian Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Yulianto Aji Sadono mengatakan dalam sepekan, kapitalisasi pasar bursa juga melemah sebesar 0,53 persen dari Rp9,501 triliun menjadi Rp9,451 triliun.

Volume transaksi harian bursa juga menguat sebesar 3,91 persen dari 16,096 miliar saham menjadi 16,726 miliar saham.

"Investor asing pada hari ini mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp606,21 miliar dan sepanjang 2023 investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp2,85 triliun," terang Yulianto seperti dikutip dari situs IDX, Jumat (3/3).

Pengamat Pasar Modal Riska Afriani memprediksi bahwa selama satu minggu ke depan, IHSG akan bergerak di rentang support 6.757 dan resistance 6.881.

Menurutnya, pergerakan indeks saham masih dibayangi oleh tingkat inflasi RI Februari yang naik menjadi 5,47 persen yoy dibandingkan pada Januari, yakni 5,3 persen yoy.

"Kenaikan inflasi berdampak terhadap daya beli masyarakat. Terlebih lagi, adanya pengumuman kenaikan BBM non-subsidi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, dari luar negeri, ekonomi China yang diperkirakan membaik pasca pelonggaran pengetatan aktivitas akibat pandemi covid-19 bisa menjadi sentimen positif.

Sentimen positif lainnya adalah optimisme kebangkitan ekonomi global. Riska menilai bahwa perekonomian negara maju maupun berkembang tetap berjalan dengan baik di tengah kenaikan suku bunga bank sentral AS (The Fed).

Riska juga menuturkan bahwa menjelang Ramadhan, ekonomi di dalam negeri ikut mendapat berkah. Pasalnya, secara historis, menjelang Ramadan, konsumsi masyarakat cenderung meningkat.

Dalam kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, Riska menyarankan investor untuk memulai investasi pada saham-saham yang berkapitalisasi besar dan memiliki fundamental yang baik sebagai pilihan untuk memitigasi fluktuasi harga saham.

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa pencabutan status pandemi Covid-19 membuat tenggat waktu penyampaian laporan keuangan tahunan 2022 dari emiten menjadi lebih awal, yaitu akhir Maret 2023. Hal ini memungkinkan investor untuk melihat kinerja emiten lebih awal dan dapat memberikan keputusan investasi.

Riska merekomendasikan sejumlah saham untuk dikoleksi, seperti PT Bank Central Asia Tbk atau BBCA yang melemah 1,74 persen ke posisi 8.475 pada minggu lalu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau BMRI yang melemah 1,71 persen ke posisi 10.050 pada pekan lalu.

Kemudian, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau TLKM yang menguat 0,52 persen ke posisi 3.900 pada pekan lalu, PT Adaro Energy Indonesia Tbk atau ADRO yang menguat 1 persen ke posisi 3.020 pada pekan lalu, PT Astra International Tbk atau ASII yang melemah 1,63 persen ke posisi 6.050 pada minggu lalu, dan PT Mayora Indah Tbk atau MYOR yang melemah 2,55 persen pada pekan lalu ke posisi 2.670.

Sektor perbankan hingga energi jadi andalan pekan ini

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Sampai 2035, Kecuali PNS dan Pejabat******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi pegawai yang kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta. Sedangkan untuk PNS, hingga pejabat negara ataupun pegawai yang gajinya dari APBN dikecualikan.

Adapun pegawai tertentu sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang:
a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
b. bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 21, maka pekerja wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN," tulis pasal 51 ayat 22 PP tersebut.

Jokowi menekankan bahwa fasilitas ini bisa didapatkan atau berlaku bagi pekerja di IKN sampai 2035 mendatang.

Sedangkan yang dikecualikan dari fasilitas PPh pasal 21 DTP ini adalah:
a. penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. penghasilan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Ahli Nujum yang Menakjubkan

MAKMUR PKT Jadi Kunci Jaga Ketahanan Pangan Nasional******

Sektor pertanian diharapkan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keseimbangan stok pangan global yang sempat terganggu tentu berdampak langsung pada kenaikan harga pangan global.

Harga-harga komoditas, terlebih energi dan pangan cenderung mengalami kenaikan dan menjadi tidak stabil sehingga menyebabkan tekanan inflasi di berbagai negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertanian menjadi sektor ketiga yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) kuartal III 2022, yakni mencapai 12,91 persen.

"Diinisiasi sejak 2020 lalu oleh PKT, program MAKMUR sendiri merupakan salah satu fokus PKT bersama Pupuk Indonesia melalui sinergi BUMN, mendorong pengembangan sektor pertanian dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional," kata Direktur Keuangan dan Umum PKT Qomaruzzaman dikutip Kamis, (2/3).

"Dalam program ini, petani binaan kami berhasil meningkatkan produktivitas hasil panen padi dan jagung mereka rata-rata hingga 35 persen, sehingga kesejahteraan petani juga turut meningkat lewat keuntungan hasil panen padi dan jagung yang meningkat rata-rata 52 persen," kata Qomaruzzaman.

Pada Desember 2022, lewat program MAKMUR ini, PKT tercatat telah berhasil merealisasikan 66.136 hektar lahan dengan jumlah petani yang tergabung 30.577 orang.

Target tahun lalu berhasil dicapai dengan kenaikan target petani yang telah bergabung sebesar 122,3 persen dari target awal sebesar 25.000, dan juga kenaikan lahan sebesar 110,2 persen dari target 60.000.

PKT Siapkan Stok Pupuk untuk Musim Tanam Maret 2023

Sementara itu, SVP Transformasi Bisnis PKT, Wisnu Ramadhani mengungkapkan, bahwa kualitas dan kuantitas pelaku sektor pertanian nasional harus selalu ditingkatkan karena menjadi salah satu faktor dalam menjaga ketahanan pangan nasional, selain jaminan pemenuhan kebutuhan dan stok pupuk bagi para petani.

"Menjelang musim tanam Maret 2023, PKT akan mendukung penuh ketercukupan pupuk di gudang-gudang distribusi dan memastikan bahwa pupuk-pupuk tersedia bagi para petani yang membutuhkan," kata Wisnu.

Adapun stok pupuk yang dipersiapkan PKT untuk musim tanam Maret 2023 ini adalah sebesar 172.433 ton, stok pupuk urea bersubsidi dan 7.320 ton NPK formula khusus, serta 342.553 ton pupuk urea non subsidi dan 36.056 NPK non subsidi (Per 28 Februari 2023).

"Seluruh stok ini terjamin tersedia di wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab PKT," ujar Wisnu.

Dengan harapan bisa terus mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang cakap mengelola pertanian Indonesia, maka tugas dan tanggung jawab serta komitmen yang utama tentu terletak di pelaku industri pupuk Tanah Air, termasuk PKT.

Karena dengan komitmen penuh dalam edukasi pengelolaan lahan pertanian yang efektif adalah salah satu kunci dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan sekaligus sebagai penyumbang besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Karena itu, bersama dengan holding Pupuk Indonesia, program MAKMUR pun digagas di banyak wilayah di Indonesia agar pemerataan proses edukasi ini bisa berjalan dengan baik.

Hingga saat ini program MAKMUR telah berkembang di berbagai wilayah Indonesia, dan pada tahun 2023 PKT diamanatkan untuk mengelola program MAKMUR di seluruh Sulawesi, seluruh Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, NTB, NTT dan Papua Barat.

Project Manager Program MAKMUR, PKT Adrian RD Putera mengatakan, program MAKMUR akan terus dikembangkan ke komoditas unggulan di tiap daerah. Salah satunya dengan menggali potensi komoditas unggulan alternatif, yang mampu memberikan nilai ekonomi lebih bagi para petani.

Kemudin, terus bekerja sama dan melakukan kolaborasi bersama petani, maka petani yang tergabung dalam program MAKMUR dapat terus bertambah, sehingga petani yang mendapatkan pendampingan terarah tentang pengelolaan dan pemaksimalan lahan pertanian juga semakin banyak.

"Kami berharap kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian melalui Program MAKMUR akan semakin bertumbuh secara pesat di tahun 2023 ini," ujar dia.

Wuzong

Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Sampai 2035, Kecuali PNS dan Pejabat******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi pegawai yang kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta. Sedangkan untuk PNS, hingga pejabat negara ataupun pegawai yang gajinya dari APBN dikecualikan.

Adapun pegawai tertentu sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang:
a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
b. bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 21, maka pekerja wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN," tulis pasal 51 ayat 22 PP tersebut.

Jokowi menekankan bahwa fasilitas ini bisa didapatkan atau berlaku bagi pekerja di IKN sampai 2035 mendatang.

Sedangkan yang dikecualikan dari fasilitas PPh pasal 21 DTP ini adalah:
a. penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. penghasilan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[Gambas:Video CNN]