menara4d login

kontrak terbatas

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

Dunia Dewa Bela Diri

IHSG Terseret ke 6.699 usai 279 Saham Merosot******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 6.699 pada Rabu (14/6) sore. Indeks saham melemah 19,29 poin atau 0,29 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,33 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,91 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 253 saham menguat, 279 saham terkoreksi, dan 206 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 1,47 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,46 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan melemah 0,72 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,19 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,45 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,72 persen.

Senada dengan Eropa, bursa Amerika pun kompak berada di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,69 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,77 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,83 persen.

[Gambas:Video CNN]

Buku Dunia Lain

Tak Hanya WSBK, MotoGP Sumbang Rugi Rp50 M ke Sirkuit Mandalika******

HoldingBUMN pariwisataInJourney mengatakan ada banyak penyebab kerugian yang dialami oleh perusahaan. Salah satunya, penyelenggaraan event MotoGP.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan kerugian Sirkuit Mandalika dari penyelenggaraan event MotoGP mencapai Rp50 miliar. Hal tersebut disebabkan pengeluaran acara lebih besar dibandingkan pemasukan.

Namun, karena cukup menarik sponsor, gelaran balap motor ini tetap dilaksanakan.

Sementara, penyebab kerugian terbesar Sirkuit Mandalika adalah berasal dari penyelenggaraan event World Superbike (WSBK). Dari perhitungan, kerugiannya mencapai Rp100 miliar.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah, kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Menurut Dony, jika nantinya penyelenggaraan WSBK dihilangkan, maka bisa membantu menurunkan beban perusahaan. Sehingga, kerugian yang ditimbulkan tidak makin besar tiap tahunnya dibandingkan bila event tersebut dipertahankan.

Apalagi, event WSBK memang kurang menarik bagi investor untuk beriklan. Sehingga, menghapus acara tersebut dinilai menjadi langkah paling tepat.

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya eventnya tidak menarik secara sponsorship," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang terkuat

Utang Proyek Mandalika Tembus Rp4,6 T, InJourney Kesulitan Bayar******

Proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun. Utangtersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun.

Akibat kondisi ini, holding BUMN pariwisata InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah lantaran kesulitan membayar utang tersebut.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan dari total Rp1,19 triliun PMN yang diajukan, sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang pengembangan kawasan pariwisata terpadu itu.

Menurut Dony, PMN adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek proyek yang juga mencakup sirkuit balap motor itu. Sedangkan untuk utang jangka panjang, pihaknya akan mencari cara lain untuk melunasinya.

Selain membayar sebagian utang, suntikan PMN rencananya digunakan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur sebesar Rp143 miliar. Salah satunya untuk pembangunan convention center.

"Total PMN yang kami ajukan sebesar Rp143 miliar dari total pengembangan yang dilakukan sendiri oleh korporasi sebesar Rp1,7 triliun. Ditambah dengan investasi yang kami raih dari KEK Sanur ini Rp1 miliar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar yang lucu

Erick Thohir Pertahankan MotoGp di Sirkuit Mandalia Meski Rugi Rp50 M******

Menteri BUMN Erick Thohir akan tetap mempertahankan gelaran MotoGp di Sirkuit Mandalika.

Padahal, Dirut InJourney Dony Oskaria menyebut MotoGP telah menimbulkan kerugian sampai dengan Rp50 miliar. Erick berdalih MotoGp penting untuk mengangkat citra atau brand Indonesia di mata dunia internasional.

Terutama kata Erick, citra untuk sektor pariwisata Indonesia. 

Sejumlah kegiatan yang diselenggarakan di Sirkuit Mandalika merugikan. Dony Oskaria mengatakan kegiatan itu antara lain World Superbike (WSBK) dan MotoGp.

Untuk WSBK, ia mengatakan kerugian yang ditimbulkan sekitar Rp100 miliar. Sementara MotoGP, kerugian mencapai Rp50 miliar.

 Kerugian timbul akibat pemasukan dari sponsor yang minim.

"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

tukang sampah pesawat

Sri Mulyani Respons soal Usul PMN Rp1,19 T Buat Bayar Utang Mandalika******

Menteri Keuangan (Menkeu)Sri Mulyani buka suara soal usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp1,19 triliun untuk holding BUMN pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney.

Ia mengatakan penetapan mengenai PMN seluruhnya dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024. Adapun RUU APBN baru akan diresmikan pada Agustus mendatang.

Oleh karena itu, pihaknya akan membahas lebih lanjut permintaan PMN itu dengan Kementerian BUMN.

InJourney meminta PMN sebesar Rp1,19 triliun. Suntikan modal negara itu diklaim untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan KEK Sanur di Denpasar, Bali.

Rinciannya, sebanyak Rp1,05 triliun dari suntikan dana itu akan digunakan untuk membayar utang pengembangan KEK Mandalika.

Proyek pengembangan KEK Mandalika tercatat masih memiliki utang sebesar Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun.

Belakangan, Komisi VI DPR telah menyetujui pengajuan PMN InJourney itu pada rapat yang digelar Kamis (15/6) bersama Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick sendiri mengakui arus keuangan perusahaan InJourney negatif. ia menyebut buruknya kondisi keuangan BUMN holding pariwisata dan aviasi itu terjadi saat pandemi covid-19 tengah menghajar dunia beberapa tahun belakangan.

Saat itu, pendapatan dari airport dalam posisi negatif.

Erick menjelaskan hanya dua bandara yang sudah mulai bangkit dari pandemi, yaitu di Bali dan Jakarta. Sementara, bisnis dari 70 persen bandara sisanya belum kembali normal.

Di saat bersamaan, Injourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mendapat penugasan untuk mengembangkan KEK Mandalika.

"Dan itulah kenapa pendanaan ini (PMN) dibutuhkan," imbuh Erick.

[Gambas:Video CNN]