daftar gacor slot

Era Abadi

Profil Bambang Suswantono, dari Perwira Jadi Komisaris Baru Pertamina******

Letnan Jenderal TNI (Mar) (Purn)Bambang Suswantono resmi menjadi Komisaris PT Pertamina (Persero) usai diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat (22/9).

Purnawirawan TNI tersebut menggantikan posisi Rida Mulyana yang pensiun Juni 2023 silam. Bambang kini bergabung dengan jajaran dewan komisaris Pertamina lainnya yang dipimpin Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Tak hanya menjadi komisaris Pertamina, Bambang saat ini juga memegang jabatan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM sejak 31 Juli 2023.

Sebelum menjadi TNI, perwira tinggi marinir berbintang tiga tersebut pernah ditugaskan dalam Satgas Pemburu Timor Timur pada 1995-1996, Satgas PPRM Ambon 1999-2000, Satgas Natuna 1991, Satgas Yonif 7 Marinir di Aceh 2004-2005.

DI tahun 2007, Bambang menjabat sebagai Perwira Pembantu Operasi Asisten Operasi Komandan. Setelah itu ia menjabat sebagai Komandan Resimen Kavaleri-2 Marinir pada 2007-2008, Komandan Brigade Infanteri-3 Marinir pada 2011-2013, Komandan Korsis Seskoal di 2013 Staf Ahli Pangarmabar, dan Komandan Resimen pada 2013-2014.

Jabatannya di TNI pun mentereng. Bambang pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI ke-20 pada 2020-2023, Komandan Jenderal Akademi TNI di 2020, Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Kasal pada 2018-2020, Korps Marinir pada 2017-2018, dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada 2016-2017.

Saat menjadi Paspampres, Bambang bertugas sebagai Danden Matan dan Danden Pamsus Grup A Paspampres. Ia juga pernah bertugas sebagai Wakil Komandan Paspampres pada 2014-2016. Tak lama setelah itu, per 20 Mei 2016, ia akhirnya diangkat menjadi Komandan Paspampres.

Pada saat bertugas sebagai Komandan Upacara Penurunan Sang Merah Putih dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tahun 2008, sebuah insiden terjadi yang berimbas Bambang dicopot dari jabatan Komandan Resimen Kavaleri-2 Marinir.

Saat upacara, Bambang maju melangkah untuk memberi laporan kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Inspektur Upacara. Malangnya, tangan yang memegang pedang pora serasa ditepas, sehingga pedang pun jatuh.

Kejadian tersebut hanya berlangsung beberapa detik. Bambang pun refleks secara cepat mengambil pedangnya dan melanjutkan laporannya.

Kesalahan ini oleh pimpinan dianggap fatal. Seminggu kemudian Bambang dicopot dari jabatan Komandan Resimen Kavaleri-2 Marinir dan dipindahkan sebagai dosen di Seskoal. Mobil dinas beserta sopir dan pengawal pun ditarik.

Namun ia tak patah semangat. Prestasinya moncer sebagai Dosen Seskoal yang berdedikasi tinggi berhasil membawa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut sebagai juara dalam kompetisi PKB Juang tahun 2008 dan 2009.

Dalam status terkena sanksi ini, Bambang juga berhasil meraih gelar S1 di bidang Hukum dan S2 bidang Pertahanan.

[Gambas:Video CNN]

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Kurangi Anggota Polri di BUMN******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD merekomendasikan kepada Presiden Jokowiuntuk membatasi penempatan anggota Polri di kementerian dan BUMN.

Menurut tim tersebut, saat ini banyak dilakukan penempatan anggota Polri pada berbagai jabatan sipil di kementerian/lembaga yang tidak terkait dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Polri.

Adapun jabatan itu misalnya menjadi sekretariat jenderal, inspektur jenderal, direktorat jenderal/deputi di kementerian/lembaga, pelaksana kepala daerah, serta komisaris di BUMN.

"Yang salah satu intinya adalah mengembalikan TNI dan Polri kepada fungsinya, termasuk untuk memastikan berkembangnya demokrasi dan tidak sejalan dengan berbagai aturan terkait," tulis dokumen yang dirilis September tersebut seperti dikutip pada Senin (25/9).

Tim Percepatan Reformasi Hukum juga menyebut praktik penempatan Polri pun menerbitkan disinsentif bagi aparatur sipil negara (ASN) lain untuk berkompetisi secara sehat di jabatan-jabatan tersebut.

Selain usulan itu, Tim Percepatan Reformasi Hukum juga memberikan beberapa rekomendasi lain kepada Jokowi. Jika ditotal ada lebih dari 150 rekomendasi jangka pendek dan menengah yang diusulkan Tim Percepatan.

Dari total rekomendasi itu, tim juga mengusulkan kepada Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

[Gambas:Video CNN]

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Penjara Naga Segala Alam

Menanti Efektivitas Larangan TikTok Shop dalam Lindungi UMKM******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan, usai dianggap merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri. 

Keputusan itu diambil usai banyak barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Alasan lainnya, jika social commerce dan e-commerce disatukan, maka hal itu akan sangat menguntungkan pihak platform. Sebab, platform mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Larangan itu nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Rencananya, revisi beleid itu akan disahkan hari ini, Selasa (26/9).

"Disepakati besok, revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 akan kami tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten (menteri koperasi dan UKM)," kaya Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/9).

Zulhas menyebut dalam revisi aturan itu, social commerce hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa saja. Artinya platform tersebut dilarang berjualan secara langsung.

Selain itu, pemerintah akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Pemerintah juga akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup," tandas Zulkifli.

Lantas, efektifkah aturan ini?

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan meski larangan tersebut bertujuan untuk melindungi UMKM, namun akan berpotensi tidak efektif karena melawan arus perkembangan teknologi.

Menurutnya, perkembangan teknologi tidak bisa dilawan sehingga yang harus dilakukan adalah meregulasinya.

Regulasi yang diterapkan untuk social commerce maupun e-commerce bisa berupa memastikan kepatuhan pajak, pembatasan produk impor, kewajiban sertifikasi halal, dan lain-lain.

"Dengan regulasi, kita akan membuat persaingan yang sehat, menjaga level of playing field yang setara antara social commerce dengan platform social media dan platform e-commerce," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret

Ia menambahkan social commerce memiliki keunggulan dengan algoritmanya yang akan menuntun konsumen terdorong untuk membeli produk tertentu. Social commerce juga memberikan pengalaman berbelanja yang berpotensi membuat konsumen melakukan impulsive buying.

Kondisi tersebut, akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengedukasi konsumen sekaligus menjadi dorongan bagi e-commerce untuk terus berinovasi.

"Ini menjadi dorongan bagi e-commerce tradisional agar mereka memperbaiki model bisnisnya agar bisa bersaing dengan social commerce," kata Yusuf.

Konsultan Bisnis DK Consulting Djoko Kurniawan menambahkan pemerintah sebenarnya bisa saja membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.412 per dolar AS).

Skema pengawasan dipertanyakan

Ular yang melahap dunia

Jangan Sampai Kehabisan, Batik Pria di Transmart Mulai Rp249 Ribuan******

Para pria lagi cari batik-batik bagus untuk kerja, kondangan, sampai hangout? Wah pas banget, nih!

Soalnya, Transmart akan menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale: September Ceria pada Selasa (26/9).

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Ada Lagi 26 September, Diskon hingga 50% + 20%

Harganya masih bisa lebih murah lagi kalau bayar transaksi belanja pakai metode pembayaran Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Soalnya, ada tambahan diskon sebesar 20 persen kalau pakai ketiga pilihan metode pembayaran tersebut.

Wah, jadi semakin murah deh pastinya belanja batik di Transmart Full Day Sale: September Ceria.

Selain diskon untuk pembelian batik pria, ada juga diskon untuk produk pakaian dan sepatu lainnya.

Lihat Juga : Ayam Broiler Mulai Rp20 Ribuan Per Ekor di Transmart Full Day Sale

Begitu juga dengan aneka kebutuhan rumah tangga seperti pangan segar, produk instan, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik. Semuanya dijamin serba diskon.

Makanya jangan sampai kelewat alias lupa ya untuk mampir ke gerai Transmart terdekat dan buru diskon di Full Day Sale: September Ceria.

Soalnya, pesta diskon seharian ini cuma berlaku satu hari. Jadi jangan sampai kehabisan ya!

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

Jokowi Minta Tiap Bulan Ada Groundbreaking di IKN******

Presiden Joko Widodo meminta kepada Kepala Otorita Ibukota Nusantara (IKN) agar ada groundbreaking (peletakan batu pertama) setiap bulan di wilayah Nusantara.

Jokowi berharap kebijakan ini akan mendorong percepatan pembangunan IKN Nusantara.

Jokowi pun memastikan dirinya telah dijadwalkan untuk hadir setiap bulan di IKN Nusantara demi melaksanakan peletakan batu pertama secara rutin.

"Setiap bulan saya akan ke sini dan jadwalnya sudah disusun kepala otorita," ujar Jokowi.

Jokowi turut menyampaikan apresiasi kepada para investor yang telah berinvestasi di Ibukota pengganti Jakarta tersebut. Ia mengklaim investasi tersebut pasti tak akan sia-sia.

"Kita harapkan ini akan menjadi motor percepatan pembangunan ibu kota Nusantara dengan makin banyaknya dibangun hotel, rumah sakit, universitas, mal, tadi malam kita juga bicara untuk taman safari," jelas Jokowi.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada investor yang telah menanamkan modalnya. Saya kira mereka menanamkan modalnya bukan tanpa kalkulasi, karena ini adalah investasi yang tidak sia-sia, pasti mau untung," katanya. 

Jokowi tengah berada di IKN sejak 21 September untuk melakukan serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah peletakan bilah pertama Istana Garuda, peresmian pembangunan pusat pelatihan tim nasional, peresmian pembangunan Pusat Persemaian Mentawir hingga peletakan batu pertama RS Abdi Waluyo. 

Percepatan pembangunan ini juga bersamaan dengan pengucuran dana Rp20 Triliun dari pengusaha-pengusaha Indonesia. 

Kesepuluh taipan itu adalah konsorsium nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Salah satu buah investasi mereka yang sudah diresmikan Jokowi adalah Hotel Nusantara IKN.

Selain Aguan ada Salim Group, Sinarmas Group, Barito Pacific, Mulia Group, Pulau Intan, Adaro, Kawan Lama Group dan Alfamart Group. 

Lei Wu

Erick Pastikan Kantor BUMN Sudah Dapat Lokasi di IKN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kantor BUMN sudah mendapatkan lokasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Meski demikian, Erick tak merinci luas dan lokasi pasti kantor tersebut. Ia hanya menyebut kantor tersebut akan berlokasi di titik yang spesial.

"Insya Allah nanti kantor BUMN ada di sini. Kita nanti sudah dikasih lokasi yang luar biasa," ucap Erick dalam acara Malam Apresiasi Nusantara yang disiarkan secara virtual, Jumat (22/9).

Dengan begitu, kata Erick, IKN Nusantara kana menjadi kota yang bersahabat dengan lingkungan.

"Bapak presiden pesankan bagaimana kota ini menjadi kota yang bersahabat untuk masyarakat yang tinggal, tetapi juga bagaimana memastikan kota yang bersahabat dengan alam yang ditinggali," ucap Erick.

Kementerian BUMN sendiri tidak masuk ke dalam daftar kantor pemerintah yang akan pindah ke IKN Nusantara pada 2024.

Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan hanya terdapat lima klaster yang akan pindah ke IKN.

"Klaster pertama pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada 2024," ujar Hayu beberapa waktu lalu.

Hayu mengatakan klaster pertama tersebut mencakup Presiden dan Wakil Presiden, lembaga tinggi negara yakni MPR, DPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Kemudian Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu, Kementerian 'Triumvirat' yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan karena dapat menjadi Plt. Kepresidenan dalam kondisi mendesak apabila presiden dan wakil presiden berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan.

Klaster pertama pemerintahan juga mencakup kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja presiden dan wapres secara langsung yakni Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Lalu, kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya, kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN yakni Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN. Kemudian alat pertahanan dan keamanan serta kementerian/lembaga negara yang mendukung penegakan hukum seperti Kemenkumham, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya.

Lembaga negara independen dan badan publik juga masuk dalam klaster pertama pemerintahan yang akan pindah ke IKN, diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]