king999

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

Solar Langka di Bali, Bus Pariwisata 'Menjerit'******

BBM jenis solardisebut langka di Bali. Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bali pun menjerit karena operasional angkutan barang hingga bus pariwisatajadi terganggu.

Ketua DPD Organda Bali I Ketut Edi Dharma Putra mengatakan akibat kelangkaan solar, kunjungan ke tempat-tempat wisata yang biasanya disambangi oleh bus pariwisata pun menurun.

"Dampaknya, layanan terganggu, karena Bali merupakan daerah pariwisata yang semestinya rute ke obyek wisata bisa lima kali. Tetapi, karena antrean panjang kelangkaan solar, frekuensi ke obyek wisata menurun," ujarnya saat dihubungi, Rabu (7/12).

Menurut dia, kelangkaan solar sudah terjadi sejak tiga hari lalu. Akibatnya, pendapatan para sopir pun tertekan. "Ini dari anggota, kelangkaan solar sehingga operasional terganggu," jelasnya.

Ia berharap pihak-pihak terkait tidak membatasi pembelian solar atau mengurangi kuota solar di Bali, mengingat kebutuhannya untuk angkutan darat, termasuk bus pariwisata.

"Bali kan sudah stabil. G20 kemarin sudah berjalan baik. Tidak ada satu keluhan apapun, sekarang kami dengar kuota (solar) dikurangi. Kami harap agar dikembalikan kuotanya, sehingga tidak terjadi antrean panjang pembelian solar," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem boneka pamungkas

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.

Ancaman Tiket Mahal

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

Sayurbox PHK 5 Persen dari Total Karyawan******

Sayurbox, startup e-grocery, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 5 persen dari total karyawan per 6 Desember 2022.

Co-Founder and Chief Executive Officer Sayurbox Amanda Susanti menuturkan PHK merupakan bagian dari langkah perusahaan untuk mandiri secara finansial, dan tumbuh secara sustainable(berkelanjutan) dalam jangka panjang di tengah tantangan makro ekonomi global.

Sayurbox meminta maaf kepada seluruh pekerja yang terkena PHK. "Keputusan sulit ini tidak dapat dihindari supaya perusahaan lebih agile dan mampu menjaga tingkat pertumbuhan, sehingga terus memberikan dampak positif bagi para konsumen," ungkap Amanda melalui keterangan resmi, Rabu (7/12).

Ia memastikan karyawan yang terkena PHK akan memperoleh paket kompensasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sayurbox juga memberikan sejumlah program pendampingan yang dapat membantu karyawan yang terdampak untuk mendapatkan kesempatan dalam mencari pekerjaan baru.

Adapun pendampingan yang dimaksud, yaitu dengan menyediakan akses ke platform pencarian pekerjaan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki lowongan pekerjaan.

Sayurbox juga menyediakan akses 'Sayur Alumni Support', di mana karyawan yang terdampak dapat mengunggah CV mereka.

Nantinya, CV itu akan diberikan kepada potential employers, seperti investor, partner, recruitment agency, dan perusahaan lain yang memiliki lowongan pekerjaan.

Selain itu, karyawan yang terkena dampak efisiensi juga masih dapat menggunakan asuransi dan hak karyawan lainnya sampai dengan akhir bulan masa mereka bekerja.

Tak hanya itu, karyawan yang terkena PHK pun dapat mengakses berbagai workshop khusus yang dirancang oleh tim Human Capital Sayurbox guna menjadi bekal selama pasca efisiensi ini.

Perusahaan memastikan seluruh layanan tidak akan terganggu dan terus beroperasi seperti biasa. "Keputusan efisiensi karyawan ini tidak ada hubungan sama sekali dengan kinerja dari masing-masing individu atau tim manapun," terang Amanda.

"Tetapi memang dikarenakan oleh rasionalisasi dan restrukturisasi dari bisnis e-grocery Sayurbox agar tetap dapat berkelanjutan (sustainable) dalam jangka panjang," jelasnya.

Sayurbox berterima kasih atas kerja sama dari komunitas pekerja, alumni, dan mitra untuk menghadapi masa penuh tantangan karena telah membantu dari awal dan terus suportif sampai sekarang.

[Gambas:Video CNN]

Pengubah kehidupan perkotaan

Jokowi Pangkas Modal Inalum Rp48 T Demi Bentuk Usaha Tambang Baru******

Presiden Jokowimengurangi nilai penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atawa Inalumsebesar Rp48,74 triliun.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.

Mengutip beleid tersebut pada Jumat (9/12), pengurangan PMN itu adalah untuk mengembangkan ekosistem bisnis dan industri pertambangan yang lebih optimal dan efisien. Selain itu, juga untuk melanjutkan kebijakan pemerintah dalam holding pertambangan.

"Bahwa dalam rangka pembentukan strategic holdingsebagai mana dimaksud dalam huruf b, perlu terlebih dahulu dilakukan pengurangan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium yang selanjutnya digunakan sebagai penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan," demikian bunyi beleid tersebut.

Lebih rinci, pengurangan PMN itu terdiri dari 15,61 miliar saham Seri B pada PT Aneka Tambang Tbk, 4,84 miliar saham Seri B pada PT Timah Tbk, 7,49 miliar saham Seri B pada PT Bukit Asam Tbk, dan 21.300 saham PT Freeport Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Adapun beleid tersebut telah ditetapkan dan diundangkan pada 8 Desember 2022.

Pengurangan PMN ini menjadikan kepemilikan saham Inalum pada PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia beralih menjadi saham milik negara pada PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

Selanjutnya, pengalihan saham itu pun mengakibatkan kepemilikan saham negara pada PT Aneka Tambang Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp1,56 triliun. Jumlah itu terdiri dari 1 saham Seri A dwi warna dengan nilai sebesar Rp100 dan 15,61 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1,56 triliun.

Sementara itu untuk kepemilikan PT Timah Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp242,05 miliar yang terdiri atas 1 saham Seri A dwi warna dengan nilai nominal sebesar Rp50 dan 4,84 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp50 atau sebesar Rp242,05 miliar.

Untuk kepemilikan PT Bukit Asam Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp749 miliar yang terdiri atas 5 saham Seri A dwi warna dengan nilai nominal Rp100 atau sebesar Rp500 dan 7,49 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100 atau sebesar Rp749 miliar.

Sedangkan, kepemilikan PT Freeport Indonesia menjadi sebesar 5,62 persen atau sebesar US,13 juta yang terdiri atas 21.300 saham dengan nilai nominal sebesar US0 .

Kepemilikan saham negara itu mengakibatkan status PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara, Inalum tidak lagi memiliki saham PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

Cinta dan kebencian penyihir tergila-gila pada cinta

Startup Glints PHK 18 Persen Karyawan******

Glints, startup pencarian kerja yang berbasis di Singapura, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 18 persen karyawannya pada Rabu (7/12).

"Dengan kesedihan yang mendalam saya harus memastikan untuk menyesuaikan bisnis, kami akan mengurangi ukuran tim kami dan mengucapkan selamat tinggal kepada banyak Glintstar kami yang berbakat," kata Co-Founder & CEO Glints Oswald Yeo di situs resmi perusahaan, Rabu (7/12).

Mengutip Tech in Asia, hampir 18 persen dari 1.100 karyawan terkena PHK. Ini berarti pengurangan karyawan berdampak kepada sekitar 198 karyawan.

Dengan ketidakpastian pasar, konsumen diklaim menghabiskan lebih sedikit uang dan Glints sebagai bisnis yang melayani konsumen ikut terdampak.

"Menanggapi realitas pasar, kami telah menerapkan langkah-langkah penghematan biaya di seluruh sektor. Kami membekukan perekrutan, mengurangi tunjangan dan pengeluaran, serta melakukan pemotongan gaji sukarela untuk tim manajemen, termasuk para pendiri," paparnya.

Namun, Oswald mengaku hal itu tidak cukup. Ia mengatakan PHK selalu menjadi opsi terakhir. Tetapi untuk beradaptasi dengan pasar dan memperkuat ketahanan bisnis, ia mengaku harus merestrukturisasi perusahaan dan beroperasi seefisien dan seramping mungkin.

Untuk memastikan hak semua karyawan yang terdampak, Oswald menekankan Glints telah menyusun paket dukungan komprehensif sesuai aturan hukum. Beberapa detail dari paket dukungan ini meliputi:

1. Pesangon
2. Pencairan Cuti Berbayar
3. Ekuitas
4. Manfaat Kesehatan

Selain itu, ada juga beberapa dukungan karier untuk karyawan Glints yang terkena PHK. Langkah ini diharapkan bisa membantu para karyawan terdampak mendapatkan pekerjaan baru.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Qiao Qiling

Gurita Bisnis Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Nomor Wahid Indonesia******

Hartono bersaudara kembali menduduki posisi pertama orang terkayadi Indonesia versi Forbes pada 2022 dengan total kekayaan US,7 miliar setara Rp745,7 triliun (kurs Rp15.625 per dolar AS).

Kekayaan Robert dan Michael Hartono tak lepas dari gurita bisnis yang mereka miliki, mulai dari industri rokok, perbankan, hingga ritel online dan media.

Hartono bersaudara menduduki posisi pertama orang terkaya di Indonesia versi Forbes dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021 lalu, kekayaannya sebanyak US,6 miliar.

Mengutip berbagai sumber, berikut beberapa gurita bisnis Hartono bersaudara yang membawa mereka ke takhta orang terkaya nomor satu di Indonesia:

1. Rokok

Semua berawal pada 1951 silam, ketika ayah mereka, Oei Wie Gwan membeli perusahaan rokok sekarat bernama NV Murup.

Olehnya, perusahaan rokok pemilik merek Djarum Gramofon itu 'diobati'. Merek produk yang awalnya bernama Djarum Gramofon dipangkas menjadi Djarum.

Upaya itu membuahkan hasil. Produk yang dihasilkan pabrik rokok terus berkembang. Meski menghadapi berbagai kendala, pada 1973 mereka sanggup melebarkan pangsa pasar Djarum hingga ke mancanegara, Amerika Serikat, Arab Saudi, Jepang, dan lain sebagainya.

2. Perbankan

Hartono bersaudara memutuskan untuk mengambil BCA dari keluarga Salim yang sudah kehilangan kontrol atas bank itu akibat krisis ekonomi pada 1998-1999 silam.

Lewat proses panjang, Hartono bersaudara melalui konsorsium Farindo Investments (Mauritius) Ltd dan Farallon Capital Management LLC berhasil menjadi pemegang suara mayoritas perusahaan dengan mengempit 51,15 persen saham emiten berkode BBCA tersebut.

Elektronik hingga Media Online