miyabi88

Lotere film dan televisi paling kuat

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

10 Maskapai Terburuk di Dunia, 2 Peringkat Teratas Milik Lion Air******

Maskapai Lion Air Group, Lion Air dan Wings Air, memuncaki dua urutan teratas dalam daftar 10 maskapai terburukdi dunia pada 2022. Hal ini menjadi citra buruk dunia penerbangan mengingat Lion Air Group berasal dari Indonesia.

Daftar tersebut merupakan hasil survei dari layanan travel Bounce. Hasilnya dirilis dalam nama The 2022 Airline Index. Perhitungan dilakukan kepada 50 maskapai penerbangan terbesar di dunia dan 12 maskapai penerbangan yang berbasis di AS.

Berdasarkan beberapa aspek yang disurvei, Lion Air menjadi maskapai penerbangan terburuk di dunia dengan nilai hanya 0,72 dari 10.

Tak hanya itu, Lion Air hanya mendapat skor 1 dari 5 untuk makanan dan hiburan yang disediakan. Selanjutnya, 2 dari 5 untuk kenyamanan kursi dan pelayanan yang diberikan oleh staf.

Posisi kedua maskapai terburuk di dunia ditempati oleh Wings Air yang juga termasuk ke dalam Lion Air Group. Wings Air tidak jauh lebih baik dengan catatan 49,78 persen tingkat kedatangan tepat waktu. Sementara, tingkat pembatalan menyentuh 20,63 persen.

Tak jauh beda, Wings Air juga mendapat rating 1/5 untuk makanan dan hiburan yang disediakan dalam pesawat. Lalu, rating 2/5 untuk kenyamanan kursi dan pelayanan yang diberikan staf.

Merespons hal tersebut, Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro menyampaikan bahwa mereka senantiasa melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan penerbangan.

"Lion Air dan Wings Air terus melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala sejalan menjalankan perbaikan secara bertahap agar tetap mempermudah aksesibilitas bagi masyarakat, pebisnis dan wisatawan, memperlancar konektivitas antardaerah serta berkontribusi terhadap percepatan perekonomian," jelas Danang kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Lebih lanjut, dalam rilis resmi Lion Air Group dijelaskan bahwa Lion Air (kode penerbangan JT) dan Wings Air (kode penerbangan IW) termasuk kategori maskapai berbiaya rendah atau hemat (low cost carrier), dengan begitu tidak menyediakan atau memberikan makan dan minuman di pesawat (inflight meals) secara gratis.

Soal ketepatan waktu dan tingginya tingkat pembatalan penerbangan, Danang juga berdalih dengan menyajikan data terbaru Lion Air dan Wings Air pada 2022.

"Lion Air dan Wings Air terus berusaha memperbaiki, mempertahankan tingkat ketepatan waktu (on time performance/OTP) serta mempersiapkan ke level ketepatan waktu operasional terbaik," sambung Lion Air Group.

Dalam data OTP Lion Air pada 2022, ketepatan waktu maskapai tersebut diklaim mencapai 76,10 persen. Sementara, Wings Air lebih baik dengan membukukan 77,19 persen.

Penghitungan tersebut dilakukan berdasarkan pergerakan pesawat saat keberangkatan (departure) dan kedatangan (arrival) pada waktu kurang 15 menit dari jadwal yang ditentukan di bandar udara skala besar dan menengah.

"Dalam langkah yang ditentukan untuk memperbaiki tingkat ketepatan waktu, Lion Air dan Wings Air melaksanakan koordinasi dan komunikasi intensif yang mengikuti standar operasional prosedur (SOP) bersama pihak terkait," jelas Lion Air Group.

"Faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan penerbangan, pembatalan, pengalihan dan pemulihan (recovery) seperti cuaca, teknis serta lainnya selalu dilakukan analisis dan evaluasi (pengkajian operasional)," lanjutnya.

Berikut daftar 10 maskapai dengan layanan terburuk di dunia 2022:

1. Lion Air (0,72)
2. Wings Air (1,11)
3. Flydubai (1,18)
4. AirAsia India (1,34)
5. Shenzhen Airlines (1,54)
6. VivaAerobus (1,56)
7. Wizz Air (1,79)
8. Ryanair (2,06)
9. AirAsia (2,06)
10. Volaris (2,15)

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali Naruto

Melihat Cara 'Kampungan' Jokowi yang Kata Luhut Efektif Redam Inflasi******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut Jokowi sukses dalam meredam gejolak inflasiselama masa pemerintahannya. 

Kesuksesan itu katanya, tak terlepas dari strategi kampungan yang diterapkan Jokowi. Strategi itu adalah menerapkan subsidi transportasi bagi pengangkutan barang dari daerah produksi ke tempat penjualan.

Dengan subsidi, harga barang ditingkat konsumen bisa lebih murah.

Luhut mengatakan harusnya rakyat bangga dengan pencapaian itu. Pasalnya dengan strategi itu, inflasi benar-benar terkendali.

"Ya benar, turun sekarang inflasi kita," katanya

Ia bahkan bergurau dengan menyindir Direktur PT Toba Sejahtera Pandu Sjahrir yang harus sekolah ke Stanford University hanya untuk belajar tentang tata cara mengendalikan inflasi. Dan dari sekolah itu katanya, Pandu hanya tahu inflasi bisa dikendalikan dengan menaikkan bunga acuan dari sisi perbankan.

[Gambas:Video CNN]

"Sebenarnya ada hal-hal kampungan yang kita kerjakan, tapi it works. Jadi orang-orang yang sekolah kayak Pandu dia tahunya Bank Indonesia saja. Jadi ada yang non-Stanford juga bisa membuat pengaruh," ujarnya disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan sebesar 5,71 persen pada Oktober 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Tingkat inflasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni 5,95 persen.

Sementara, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 1,81 persen pada kuartal III 2022. Dengan realisasi itu, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,72 persen secara tahunan (year on year).

Luhut juga sempat menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2022 yang menyentuh 5,72 persen. Menurutnya, banyak orang yang menganggap remeh ekonomi Indonesia yang solid.

"Orang kadang-kadang anggap enteng, banyak itu ekonom-ekonom dan pengamat asal bunyi (asbun) saja. Makanya kalau saya tantang, hei kau datang kemari, biarpun saya tentara bukan ekonom, saya ngerti-ngerti juga barang ini (pertumbuhan ekonomi)," ujar Luhut.

Paranormal Azeroth

PMO Kartu Prakerja Gandeng Penegak Hukum Cegah Penyalahgunaan KTP******

Manajemen pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja menggandeng aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan dan meminimalkan potensi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan data kependudukan.

Pengawasan dengan melibatkan aparat hukum tersebut dilakukan di berbagai wilayah, salah satunya pada Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Sebagai provinsi dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar, Sumut menjadi provinsi dengan penerima Kartu Prakerja terbanyak se-Pulau Sumatera yakni 806,97 ribu penerima dengan total insentif yang telah disalurkan mencapai Rp1,63 triliun.

Hal ini juga mencerminkan dukungan Kepolisian RI terhadap program strategis Pemerintah yang kian modern dan responsif. Hal tersebut disampaikan Rudy dalam Sosialisasi Perpres Nomor 113 Tahun 2022 bagi Aparatur Penegak Hukum lingkup Provinsi Sumatera Utara di Medan, Selasa (8/11).

"Komite Cipta Kerja menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut dan Kapolres Belawan beserta seluruh penyidik, atas upaya penanganan perkara yang telah dilakukan dengan baik," ujar Rudy dalam keterangan resmi.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari juga mengapresiasi kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara terkait penyalahgunaan data kependudukan untuk mengambil keuntungan dari Program Kartu Prakerja, serta memberikan efekdeterrentagar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

Dalam kesempatan tersebut juga turut dibahas mengenai pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengawal tata kelola Program Kartu Prakerja untuk memberikan pelayanan dan keadilan bagi masyarakat, sekaligus mengamankan penggunaan keuangan negara.

Untuk itu, ke depannya berbagai institusi pemerintah diharapkan dapat terlibat baik dalam proses pengendalian internal dan manajemen risiko, maupun pengawasan eksternal pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Sejak diluncurkan April 2020 lalu, Program Kartu Prakerja hingga kini telah diikuti oleh 16,4 juta peserta.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

Produsen Prekursor China Teken MoU Bawa US M Investasi ke RI******

Kementerian Investasimenandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan CNGR Advanced Material Co Ltd., produsen ternary precursor asal China, untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrikdi Indonesia.

Penandatanganan kerja sama dengan nilai investasi US miliar tersebut dilakukan oleh Sekretaris Kementerian Investasi Ikmal Lukman dan Chairman CNGR Advanced Material Co Ltd Deng Weiming dan disaksikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di B20 Investment Forum, Nusa Dua, Bali, Jumat (11/11).

Dalam nota kesepahaman itu, seperti mengutip Antara, Sabtu (12/11), Kementerian Investasi akan bertanggung jawab untuk membantu CNGR Advanced Material memperoleh semua penerbitan izin proyek, termasuk insentif investasi dari pemerintah.

"Indonesia konsisten pada transformasi ekosistem melalui hilirisasi. Ini terjadi karena reformasi melalui UU Cipta Kera," ujarnya dalam keterangan resmi.

"Saat ini, seluruh perizinan tersentral di OSS berbasis risiko. Lewat OSS, semua clear. Jadi, tidak ada lagi cara-cara lama di bangsa ini. Tax holiday dan tax allowance dulu di Kementerian Keuangan, sekarang cukup di Kementerian Investasi. Bisa cepat, yang penting satu, bisnis benar," terang Bahlil.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Investasi berkomitmen memberi kemudahan bagi para investor dalam melakukan investasi di Indonesia.

Caranya, dengan memfasilitasi kemudahan dalam penerbitan izin usaha sekaligus memberikan fasilitas berupa insentif bagi para investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini, sambung Bahlil, dilakukan untuk terus menarik minat dan meningkatkan kepercayaan investor asing berinvestasi di Indonesia.

Selain itu, Kementerian Investasi juga mendorong kolaborasi yang harus terjalin antara investor asing dengan pengusaha lokal atau UMKM dalam melaksanakan proyek realisasi investasinya.

"Salah satu syarat yang tertuang dalam nota kesepahaman adalah investor asing harus berkolaborasi dengan pengusaha lokal atau UMKM dalam menjalankan proyeknya. Kami ingin pelaku usaha lokal atau UMKM juga memperoleh kesempatan yang baik dari terjalinnya kerja sama ini," ungkap Bahlil.

Ia berharap ada dampak berlipat dari investasi yang masuk, termasuk mendukung hilirisasi, memberdayakan UMKM, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

"Ini yang disebut investasi menjadi penggerak perekonomian bangsa," jelasnya.

China konsisten masuk dalam posisi lima besar negara dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia pada periode Januari-September 2022, dengan realisasi investasi mencapai US,2 miliar.

Angka tersebut diperkirakan bertambah pada kuartal keempat nanti dengan makin banyaknya proyek investasi yang terealisasi dari China.

[Gambas:Video CNN]

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]