petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pohon dana ojk

depo999 674Jutaan kata 598426Orang-orang telah membaca serialisasi

《pohon dana ojk》

Presiden Jokowi resmikan 27 ruas jalan di Sulawesi Selatan******

Presiden Jokowi resmikan 27 ruas jalan di Sulawesi Selatan
Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah ruas jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, dalam acara yang dipusatkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) pada Kamis (22/2/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI/pri.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 27 ruas jalan yang merupakan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sulawesi Selatan.

Peresmian tersebut dipusatkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) pada Kamis.

"Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahimpada siang hari ini saya resmikan 27 ruas pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden RI.

Presiden menjelaskan bahwa pada tahun 2023, pemerintah pusat telah memberikan anggaran sebesar Rp669 miliar bagi Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun dan memperbaiki 201 kilometer jalan di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

"Ada 27 ruas jalan yang dibangun dan diperbaiki, hari ini telah selesai," ujarnya.

Menyebut bahwa alokasi anggaran akan terus ditingkatkan, Presiden berharap pembangunan ruas-ruas jalan akan memberi banyak manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

"Kita berharap jalan-jalan di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan semuanya bisa halus, mulus, akan memperbaiki konektivitas antardaerah dan antarprovinsi," katanya.

Salah satu warga setempat, Indriyani, mengaku sangat bersyukur dengan pembangunan ruas jalan tersebut. Menurut dia, jalan yang tadinya rusak dan banyak menimbulkan korban jiwa kini sudah lebih baik.

"Alhamdulillahsudah baik, sudah bersih tidak ada berlubang lagi. (Sebelumnya) parah, rusak-rusak sampai ada korban jiwa meninggal kecelakaan," ujar Indriyani.

Seorang warga lain, Syahrir, turut merasakan manfaat dari keberadaan jalan tersebut. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

"Saya mewakili warga setempat sangat berterima kasih atas Instruksi Presiden programnya jalanan inpres kami masyarakat disini terkhusus Pangkep itu sangat berterima kasih atas program Pak Jokowi ini. Kami sangat menikmati dan terima kasih atas 10 tahunnya Pak Jokowi," katanya.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, serta Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau.


Baca juga: Pemerintah siapkan Rp15 triliun untuk perbaikan jalan daerah pada 2024
Baca juga: PUPR-Satgas IKN lakukan perbaikan jalan longsor akses Kota Nusantara
Baca juga: Jokowi lihat perbaikan ruas Jalan Surakarta-Gemolong-Purwodadi Jateng

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat******

Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kanan) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (21/2/2024). Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM terkait hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/pri.
itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cepat slot

Perbarui waktu:2024-06-28

Daftar bab terbaru
pinjol ilegal beda rekening
bocoran slot jarwo hari ini
sbobet365
bayar tagihan kredivo lewat shopee
gacor 33
angka main ini malam
situs judi server thailand
joker188
rupiah ajaib pinjol
Daftar isi semua bab
Bab 1 event slot gacor
Bab 2 vipslot88
Bab 3 squid 33 slot
Bab 4 mimpi hamil prediksi togel
Bab 5 juraganalot
Bab 6 demoslots88
Bab 7 trik pola zeus
Bab 8 erek erek komplit
Bab 9 apk slot gacor
Bab 10 bo tergacor terpercaya
Bab 11 slot yang lagi gacor
Bab 12 raja88
Bab 13 paito venice lottery
Bab 14 slot doa 77
Bab 15 besar 88 link alternatif
Bab 16 tafsir mimpi ikan lele
Bab 17 japangqq
Bab 18 hokibet138
Bab 19 play 4d slot
Bab 20 pinjam uang bank bri
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1172bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Pelukis Buku One Piece

rtp angsa4d
Pemerintah diskusikan anggaran program makan siang gratis pekan depan
Arsip foto - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan terkait Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2023 di Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.
Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin kita lihat. Ada skalanya
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mulai mendiskusikan anggaran program makan siang gratis pada pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada rapat kabinet Senin (26/2) depan.

“Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin kita lihat. Ada skalanya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat.

Airlangga mengatakan belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hingga sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.

“Kita baru bahas judulnya, PPKF,” ujar Airlangga. “(Pembahasan program makan siang gratis) sudah pasti masuk,” lanjut dia.

Program makan siang gratis merupakan salah satu program yang diusung oleh pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran. Berdasarkan hasil perhitungan cepat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tercantum dalam laman https://pemilu2024.kpu.go.id, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,89 persen per 22 Februari 2024 pukul 23.00.15 WIB.

Baca juga: Bapanas: Program makan dan susu gratis geliatkan ekonomi perdesaan

Baca juga: Menko: Aksesi OECD bantu Indonesia keluar dari 'middle-income trap'

Dalam dokumen visi-misinya, paslon tersebut menjelaskan program makan siang gratis bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.

Untuk diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar perancangan APBN kali ini makin dipertajam, sehingga APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental. Selain itu juga menjawab harapan-harapan dari masyarakat Indonesia.

“APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia,” ujar Sri Mulyani, Selasa (13/2).

Baca juga: Maksimalkan mesin ekonomi, pemerintah dorong efisiensi biaya logistik

Baca juga: Airlangga: Resesi Jepang berpotensi mendongkrak investasi ke RI

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Manual Pengembangan Tuhan

tunai plus ilegal
Inggris tolak rencana Israel pascaperang di Gaza
Menteri Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris David Cameron​ (ANTARA/Anadolu)
Washington (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron, Jumat (23/2), mengatakan bahwa rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk Gaza pascaperang "tidak akan berhasil."

"Jika Anda memikirkannya dari kedua sisi, Israel perlu melihat bahwa keamanannya terjamin. Rakyat Palestina perlu melihat adanya prospek sebuah negara Palestina sehingga mereka dapat hidup bermartabat," kata Cameron kepada wartawan di Markas PBB di New York, tempat dia berpidato tentang Ukraina dalam pertemuan Majelis Umum.

"Kedua hal itu adalah kuncinya, dan jika hal tersebut tidak ada dalam rencana maka saya tidak yakin rencana itu akan berhasil," kata Cameron.

Pernyataannya muncul setelah Netanyahu mengusulkan pada Kabinet sebuah rencana untuk kendali penuh keamanan Israel tidak terbatas di Gaza, dan penutupan badan UNRWA sebagai bagian dari rencananya ketika perang di Gaza selesai.

Cameron menambahkan cakrawala politik baru diperlukan bagi rakyat Palestina sehingga mereka dapat melihat jalan menuju solusi dua negara.

"Tapi kami akan membutuhkan mereka yang bertanggung jawab atas tanggal 7 Oktober, yaitu kepemimpinan Hamas, untuk meninggalkan Gaza dan kami perlu melihat infrastruktur teror itu dibongkat," tambahnya.

Ketika ditanya oleh Anadolu apakah Inggris berencana untuk menangguhkan ekspor senjata ke Israel, dan apakah Cameron khawatir Inggris mungkin "terlibat dalam kejahatan perang Israel terhadap Gaza karena bantuannya kepada Israel, Cameron mengatakan bahwa Inggris memiliki "salah satu sistem yang paling ketat" untuk ekspor senjata ke mana pun di dunia.

"Dan semuanya harus terjadi mengingat posisi hukum humaniter internasional, yang kami kaji secara rutin dan akan terus kami lakukan," tambahnya.

Sumber: Anadolu

Baca juga: PBB desak negara-negara hentikan pengiriman senjata ke Israel
Baca juga: Israel akhirnya izinkan pengiriman tepung ke Jalur Gaza
Baca juga: Anggota Kongres Yahudi desak Biden upayakan gencatan senjata di Gaza
 

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Q menghancurkan langit

aplikasi sejenis kredivo
S.Coups dan Jeonghan SEVENTEEN siap kembali beraktivitas usai hiatus
Arsip foto - Grup idola SEVENTEEN saat tampil dalam acara GDA ke-38 di Jakarta International Stadium, Sabtu (6/1/2024). ANTARA/Vinny Shoffa Salma/pri.
Jakarta (ANTARA) - Dua anggota dari grup idola SEVENTEEN, S.Coups dan Jeonghan siap menjalani aktivitas grup kembali setelah hiatus sejenak karena kondisi kesehatan mereka.

“Halo. Ini adalah PLEDIS Entertainment. Kami ingin memberikan pembaruan tentang anggota SEVENTEEN S.Coups dan Jeonghan dan dimulainya kembali kegiatan mereka,” tulis PLEDIS Entertainment melalui akun Weverse resminya, Jumat.

PLEDIS mengungkap bahwa S.Coups dan Jeonghan telah menerima perawatan rutin setelah menjalani operasi untuk cedera lutut dan pergelangan kaki masing-masing pada bulan Agustus dan Desember tahun lalu.

Sebagai hasil dari perawatan yang konstan dan mengambil istirahat yang cukup, keduanya berhasil pulih dengan baik. Mereka juga telah diizinkan oleh para tenaga medis untuk melanjutkan aktivitas di dunia hiburan kembali setelah hiatus kemarin.

Baca juga: Rekomendasi serial vlog "Going SEVENTEEN" untuk para fans pemula

Baca juga: SEVENTEEN jadi grup K-Pop ketiga siap gelar konser di Nissan Stadium

“Dengan demikian, S.Coups dan Jeonghan akan berpartisipasi dalam kegiatan SEVENTEEN mulai Maret, termasuk SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO INCHEON, sambil menerima pemeriksaan kesehatan rutin,” ungkap PLEDIS.

Mereka menambahkan, “Namun, sejauh mana mereka berpartisipasi dalam tahap atau peristiwa tertentu mungkin dibatasi untuk mencegah ketegangan daerah yang terluka. Kami meminta pengertian penggemar yang murah hati,” tutupnya.

Kini, baik S.Coups maupun Jeonghan telah bersiap untuk bergabung kembali dengan 11 anggota SEVENTEEN lainnya untuk aktivitas grup mereka. Terbaru, SEVENTEEN akan melanjutkan tur konser Korea dan Jepang “FOLLOW” pada bulan Maret mendatang.

Baca juga: Woozi SEVENTEEN rilis lagu "What Kind of Future" untuk kenang Moonbin

Baca juga: Daftar pemenang GDA Jakarta, mulai dari SEVENTEEN hingga NewJeans


 

Penerjemah: Vinny Shoffa Salma
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

pulau beluga

gajor77
Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024
Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi (kanan), Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian (tengah), serta Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah (kiri) di jakarta, Jumat (12/5/2023). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan aparatur sipil negara yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah.

"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.

"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal  24 Januari 2024," kata dia.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa temuan juga telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Baca juga: Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut dia, penggantian itu karena berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi bahwa beberapa pj. kepala daerah tersebut terbukti melanggar prinsip netralitas.

"Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian," kata Tito Karnavian diskusi bertajuk Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta? di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Selasa (19/12).

Ia mengatakan bahwa indikasi adanya pj. kepala daerah yang tidak netral tersebut dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik maupun dari peserta pemilu.

Dari laporan dan keluhan itu, Kemendagri lantas mengevaluasi dan mengambil langkah tegas dengan mencopot pj. kepala daerah tersebut.

Disebutkan pula oleh Tito bahwa salah satu pj. kepala daerah yang dievaluasi, kemudian diganti oleh Bupati Kampar Muhammad Firdaus.

"Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya itu tidak netral," kata Tito.

Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi penilaian evaluasi oleh Kemendagri di Jakarta, Selasa.

Rapor merah tersebut diberikan kepada para penjabat kepala daerah yang belum penuhi indikator dalam upayanya jaga netralitas ASN dengan skor 0—59 atau masuk dalam kategori kurang.

Dalam rekapitulasi penilaian itu, kata dia, juga tercatat lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60—79. Sementara itu, 48 pj. kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan meraup skor 80—100 atau berkategori baik.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tiran paling hebat dalam sejarah

link alternatif slot besar
Hadi Tjahjanto benarkan dirinya dilantik jadi menko polhukam
Tangkapan layar - Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk menjalani pelantikan sebagai Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membenarkan dirinya akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) oleh Presiden Joko Widodo, Rabu.

"Iya, iya (dilantik sebagai menko polhukam)," kata Hadi singkat saat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Hadi memasuki kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 10.05 WIB. Begitu tiba, Hadi langsung masuk menuju Istana Negara.

Ia menyampaikan belum ingin memberikan keterangan secara detail kepada wartawan karena belum dilantik.

Baca juga: Tito belum tahu kabar pelantikan Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam

Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik menko polhukam serta menteri agraria dan tata ruang (ATR) baru, Rabu pagi.

Berdasarkan kabar yang bergulir, menko polhukam akan diisi oleh Hadi Tjahjanto, seangkan posisi menteri ATR/kepala BPN akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sekretaris Pribadi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan menyampaikan bahwa AHY sudah meminta restu sang ayah SBY untuk dilantik sebagai menteri ATR/kepala BPN.

Baca juga: Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Dewi yang sombong, serangan balik!

cara hack situs slot
1.728 personel dikerahkan untuk amankan demo di depan KPU dan Bawaslu
Arsip Foto - Unjuk rasa yang diikuti oleh massa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Risky Syukur/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian mengerahkan sebanyak 1.728 personel untuk mengamankan demonstrasi oleh sejumlah elemen masyarakat di depan Kantor KPU RI maupun Bawaslu RI.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Candro mengatakan, lalu lintas di depan Kantor KPU RI dilakukan penutupan dengan pagar beton terkait adanya aksi tersebut.

"Polda Metro Jaya menurunkan 1.728 personel baik yang ada di kawasan KPU maupun Bawaslu. Untuk saat ini arus lalu lintas sudah kami lakukan penutupan dalam rangka penyiapan melayani elemen-elemen yang akan datang ke Kantor KPU ini," kata Susatyo di Jakarta, Rabu.

Susatyo menjelaskan, usai pemungutan suara pada Pemilu 2024, massa dari berbagai elemen masyarakat kerap menggelar aksi di kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol maupun Bawaslu RI di Jalan Mohammad Hoesni (MH) Thamrin, Jakarta Pusat.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang

Terkait hal tersebut, dia mengatakan bahwa tugas aparat Kepolisian adalah mengamankan agar aksi aman, damai dan tertib serta tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Susatyo melanjutkan, pengamanan aksi di sekitaran Bawaslu masih bersifat situasional. Apabila massa banyak yang berdatangan dan menutup hampir depan ruas jalan Bawaslu, maka pihaknya akan menutup lalu lintas dari Bundaran HI.

Untuk estimasi jumlah massa yang unjuk rasa, Susatyo mengaku belum mengetahui hal tersebut. Hanya saja, Susatyo mengatakan massa tersebut berasal dari elemen buruh dan mahasiswa.

"Kami masih menunggu, masih berkoordinasi dengan korlap. Semoga aksi ini berjalan aman, damai dan tertib,” ujar Susatyo.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024