belajar main slot online

Makanan Tiandao

cara prediksi togel

Kemenkes Gaza: Korban tewas meningkat jadi 30.320 orang******

Ankara (ANTARA) - Setidaknya 92 warga Palestina tewas dan 156 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir, saat Israel melanjutkan serangannya di Jalur Gaza, kata Kementerian Kesehatan wilayah tersebut pada Sabtu.

“Pendudukan Israel melakukan 10 pembantaian terhadap sejumlah keluarga di Jalur Gaza, menyebabkan 92 orang mati syahid dan 156 orang terluka selama 24 jam terakhir,” kata kementerian itu dalam pernyataannya.

“Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan, karena tim penyelamat tidak dapat menjangkau mereka,” demikian dalam pernyataan itu.

Israel mengabaikan keputusan sementara Mahkamah Internasional, dengan melanjutkan serangan gencarnya di Jalur Gaza, di mana sedikitnya 30.320 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan 71.533 orang terluka sejak 7 Oktober, menurut otoritas kesehatan Palestina.
Baca juga: Lebih dari 100 warga Gaza tewas diserang Israel saat tunggu bantuan

Perang Israel di Gaza telah menyebabkan 85 persen penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituntut karena melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sela pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Namun, permusuhan terus berlanjut dan pengiriman bantuan masih belum cukup untuk mengatasi bencana kemanusiaan tersebut.

Baca juga: OKI serukan gencatan senjata di Jalur Gaza demi cegah korban jiwa

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Sun Wukong yang paling kerasukan

rtp joker81

Pemprov Kepri datangkan lima ton cabai dari Sulawesi Utara******

Sudah datang satu ton, Jumat (1/3). Sisanya tiba dalam beberapa hari ke depan, atau sebelum Ramadhan.

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mendatangkan lima ton cabai merah keriting dari Sulawesi Utara untuk menjaga kestabilan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kepri Aries Fhariandi mengatakan cabai tersebut didatangkan secara bertahap sebelum Ramadhan.

"Sudah datang satu ton, Jumat (1/3). Sisanya tiba dalam beberapa hari ke depan, atau sebelum Ramadhan," kata Aries di Tanjungpinang, Sabtu.

Baca juga: Pemprov Lampung tanam cabai 100 hektare stabilkan harga cabai

Aries menyebut cabai itu diangkut dari Sulawesi Utara menggunakan transportasi udara, yang disubsidi oleh badan pangan nasional (Bapanas).

Berdasarkan agenda rapat secara nasional, Sulawesi dan Aceh saat ini menjadi dua daerah surplus produksi cabai sehingga, Kepri mendatangkan cabai dari provinsi tersebut, khususnya Sulawesi Utara.

Pemprov Kepri juga melibatkan BUMD PT Pembangunan Kepri selaku offtakeryang mengelola hasil pertanian cabai tersebut untuk dijual kembali di pasaran.

"Cabai itu dijual dengan harga lebih murah dibanding harga pasaran, yakni Rp70 ribu per kilogram. Sementara di pasaran saat ini, sekitar Rp80 ribu sampai Rp90 ribu per kilogram," ungkapnya.

Aries menyampaikan upaya mendatangkan cabai dari luar daerah dikarenakan berkurangnya pasokan cabai di Kepri seiring minimnya hasil panen petani cabai lokal, terutama di Tanjungpinang dan Bintan.

Baca juga: Pemprov Kepri alokasikan 270 hektare lahan budidaya tanaman cabai

Selain itu, lanjutnya, upaya ini juga bagian dari strategi Pemprov Kepri menjaga pasokan cabai tercukupi sekaligus mengendalikan harga komoditas pokok tetap stabil dalam rangka menyambut momen Ramadhan dan Idul Fitri.

"Kami pun rutin keliling pasar guna mengawasi jangan sampai harga cabai naik terlalu tinggi," ujar Aries.

Ia menambahkan bahwa isu kelangkaan dan kenaikan harga cabai saat ini terjadi secara nasional sebagai dampak dari fenomena El Nino, sehingga memicu produksi cabai di sentra penghasil semakin berkurang.

Pewarta: Ogen
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Pembunuhan tanpa batas

indobet

Dagang Karbon Wajib Urus SRN, tapi Tidak Ribet Kok******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya mengatasi perubahan iklim. Di antaranya dengan mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Prosedur pengurusannya pun cukup mudah.
 Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim) adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan Sumber Daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK di Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres 98/2021. Hal ini bertujuan, pertama agar pemerintah memiliki satu data Emisi GRK dan Ketahanan Iklim. Data nasional, sektor, dan subsektor inilah yang kemudian menjadi rujukan nasional dan internasional. 
Kedua, mencatatkan pelaksanaan NEK (Nilai Ekonomi Karbon). Yaitu, pengurangan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan persetujuan teknis serta transaksi atas persetujuan teknis maupun kinerja atas persetujuan teknis perdagangan emisi. 
’’Jadi fungsi SRN itu pertama sebagai dasar pengakuan pemerintah atas kontribusi penerapan NEK dalam pencapaian target NDC. Kedua, data dan informasi aksi dan sumber daya mitigasi penerapan NEK,’’ kata Hari Wibowo menjawab pertanyaan wartawan terkait perdagangan karbon di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.
Lebih jauh Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI ini juga bertujuan menghindari penghitungan ganda aksi mitigasi atau double claim, bahan penelusuran pengalihan, dan bahan pertimbangan kebijakan operasional lebih lanjut sesuai sesuai kebutuhan. ’’Jadi penting sekali SRN PPI ini,’’ Hari Wibowo kembali menegaskan.
Sebenarnya, lanjut Hari Wibowo, bukan hanya pelaku usaha yang berkewajiban mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat juga dapat mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan NEK pada SRN PPI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 21/2021. 
Hari Wibowo kemudian menjelaskan beberapa prinsip terkait penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon dan Perdagangan Karbon sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021. Tidak cukup mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) ke dalam SRN (Sistem Registri Nasional). Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK juga harus sesuai prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable). Penghitungan reduksi emisi GRK harus sesuai standar nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI), merujuk kepada metodologi IPCC, dan sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK.  
’’Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon,’’ terang Hari Wibowo.
Apabila, lanjut Hari Wibowo, penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter. 
Selain itu, harus ada otorisasi untuk perdagangan karbon luar negeri. Sebab, berapa karbon yang keluar dan ke mana tujuan serta harga yang terjadi perlu diketahui pemerintah. Pencatatan ke luar negeri dilakukan untuk menghindari terjadinya penjualan berlebih (over selling) yang bisa menyebabkan target NDC Indonesia tidak tercapai dan terjadinya sengketa kepemilikan karbon, misalnya adanya kontrak karbon hutan dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun yang tidak diketahui pemerintah padahal eksploitasi karbon telah terjadi tiap tahun (pindah ke luar negeri).
Hari Wibowo kemudian menjelaskan tahapan mencatatkan SRN (Sistem Registri Nasional) sampai akhirnya terbit SPE-GRK (Sertifikat Penurunan Emisi-as Rumah Kaca). Pertama, harus mendaftar dan mengisi data umum. Kedua, menyusun dokumen DRAM (Daftar Rincian Aksi Mitigasi) dan LCAM (Laporan Capaian Aksi Mitigasi). Ketiga, tinjauan akhir Tim. Kalau syarat terpenuhi maka terbitlah SPE-GRK di Registri Karbon SRN. 
’’Validasi DRAM paling lama satu bulan sejak DRAM diterima Validator. Setelah ada laporan Validasri DRAM dari Validator, kemudian baru menyusun LCAM. Verifikasi ini paling lama enam bulan sejak laporan diterima. Tahapan ini bisa dilihat di srn.kemenlhk.go.id,’’ papar Hari Wibowo.
Isu lain terkait penyelenggaraan perdagangan karbon yang perlu diluruskan adalah biaya penerbitan SPE (Sertifikat Penurunan Emisi). Dalam Permen 21 tahun 2022 tentang Tata laksana Nilai Ekonomi Karbon telah diatur adanya pungutan penerbitan SPE. Ini tertuang di Pasal 66 ayat (5). Bunyinya, Penerbitan SPE-GRK dikenakan pungutan berupa tarif jasa pelayanan penerbitan SPE-GRK. ’’Pungutan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak. Masuk ke kas negara. Bukan ke kantong pribadi,’’ tegas Hari Wibowo. Lalu berapa biayanya?
Berdasarkan usulan KLHK ke Kementerian Keuangan, tarif Jasa layanan penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (SPE-GRK) per dokumen sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah). Hal ini dapat disimpulkan bahwa biaya mengurus Sertifikat Pengurangan Emisi GRK tidak akan terlalu tinggi. Sebab, biaya yang dibutuhkan hanya untuk Menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM), Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM), dan melakukan validasi/verifikasi oleh pihak ketiga.  
Biaya persiapan aksi mitigasi sehingga layak mendapat SPE GRK bisa relatif tinggi apabila memperhitungkan biaya investasi seperti teknologi dan sumber daya manusia serta alat pemantauan. Biaya tersebut akan spesifik, tergantung jenis aksi mitigasinya. Mengingat pentingnya SRN ini, maka sosialisasi dengan banyak pihak menjadi solusi yang wajib dijalankan pemerintah. Saat ini sudah membangun Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK). RKKIK ini menyediakan beberapa bidang pelayanan kepada pemangku kepentingan, di antaranya tema NDC Mitigasi, Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Sistem Registri Nasional (SRN) serta Adaptasi. Selain itu, memfasilitasi beberapa kegiatan di antaranya penyebaran informasi, edukasi peningkatan kapasitas, advokasi, layanan teknis dan kerjasama pemangku kepentingan. 
Ir Hari Wibowo menceritakan, sejak 2021, terdapat 383 pelaku usaha yang mengajukan proses sertifikasi SRN. Di antara jumlah pelaku tersebut sebanyak 98 perusahaan sudah mencapai level penyusunan DRAM, 4 pelaku telah menyelesaikan Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) dan 3 perusahaan sudah mampu menerbitkan SPE termasuk Pertamina, PLN dan Sidrap Bayu Energi. Sisa pelaku lainnya masih diwajibkan untuk terus menyempurnakan data umum pelaku. Melihat proses saat ini, kecepatan penerbitan SPE tentu sangat terkait kapasitas penyelesaian DRAM, LCAM serta proses validasi dan verifikasinya demi memberikan penjaminan mutu dan integritas unit karbon SPE-GRK yang diterbitkan. Namun demikian ditemukan adanya pelaku usaha yang proses pendaftaran dalam SRN PPI dihentikan, yaitu Rimba Raya Conservation dan Infinite Earth Limited. Sebab, kedua proponent ini mendaftarkan aksi mitigasi pada lokasi yang sama sehingga terjadi double claim. 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Yiwu Chunqiu

situs slot filipina

Stefan Arand: Gelombang air dan cuaca panas Danau Toba jadi tantangan******

Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Pembalap F1 Powerboat Stefan Arand mengatakan bahwa gelombang air dan cuaca panas di Danau Toba menjadi tantangan untuk memenangi seri pembuka yang diselenggarakan di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Pembalap dari Binh Dinh - Viet Nam Team tersebut menjelaskan, dirinya merupakan pembalap debutan yang baru pertama kali tampil dalam seri di danau vulkanik terbesar itu, sehingga proses adaptasi masih terus dilakukan untuk memenangi lomba. "Meski pun secara teknis sulit, tetapi saya suka dengan lintasannya," kata Stefan dalam konferensi pers di Media Center F1 Powerboat Danau Toba 2024, Sabtu, usai pelaksanaan balapan dalam kategori Sprint Race. Lebih lanjut, Stefan menjelaskan, masalah teknis itu menjadi tantangan lebih bagi dirinya yang berasal dari Estonia, dengan cuaca yang relatif dingin. Bartek Marszalek dari Tim Stromoy Racing dalam kesempatan yang sama menyampaikan, balapan di Danau Toba cukup menantang karena memiliki banyak tikungan dengan panjang lintasan 2,218 kilometer.

Baca juga: Jonas dan Erik raih poin sempurna dalam Sprint Race F1 Powerboat Selain itu, timnya sedikit kesulitan untuk mengutak-atik mesin karena gelombang air yang tidak stabil. "Kami kesulitan untuk menset-up (mengutak-atik, red) mesin, namun hal itulah yang membuat balapan disini menantang," ujar pemenang balapan seri Danau Toba tahun lalu itu. Selain itu, tambah Bartek, jadwal perlombaan yang berganti menjadi pagi hari dari yang sebelumnya pada siang hari, membuat dirinya sedikit kesulitan untuk menyesuaikan waktu. Meski begitu, dia menghargai keputusan penyelenggara yang mengganti jadwal karena alasan cuaca yaitu kecepatan angin dan tinggi gelombang air yang bisa mengancam keamanan pembalap. "Meski pun saya harus bangun jam 7 pagi hanya untuk membalap, tetapi itu sangat bagus dan saya sangat menghargai keputusan tersebut," ujar dia. Sementara itu, pembalap Team Binh Dinh - Vietnam, Jonas Andersson tampil tercepat dengan catatan waktu 1 menit 02,662 detik, dalam kualifikasi F1 Powerboat Danau Toba 2024, pada Jumat (1/3).

Baca juga: InJourney sebut tiket kelas festival untuk F1 Powerboat "sold out" Catatan waktu Jonas selisih tipis dengan posisi kedua, yaitu Erik Stark dari Victory Team yang meraih waktu 1 menit 02,685 detik. Sedangkan Stefan Arand berada di posisi keempat dengan catatan waktu terbaik 1 menit 03,637 detik. Bartek Marszalek menguntit di posisi kelima dengan waktu 1 menit 03,742 detik. Balapan final yang bertajuk Pertamina Grand Prix of Indonesia - F1 Powerboat Danau Toba 2024 digelar Minggu (3/3), pada pukul 11.15-12.00 WIB. F1 Powerboat Danau Toba tahun ini akan diikuti 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara. Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.

Baca juga: Penyelenggara apresiasi Polri terkait pengamanan F1 Power Boat

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Moli

gacor669

Penyelenggara apresiasi Polri terkait pengamanan F1 Power Boat******

Jakarta (ANTARA) - Director Logistic F1h2O (Powerboat), Alec Cavallero, mengapresiasi upaya pengamanan yang diberikan Polri dalam hal ini Polda Sumatera Utara (Sumut) atas kegiatan F1 Power Boat yang digelar di Danau Toba, Balige, Sumatera Utara.

"Situasi sangat aman dan nyaman. Tentunya kami dapat menggelar pertandingan ketiga kalinya Powerboat dan Aquabike di Balige untuk mempromosikan daerah wisata Danau Toba," kata dia Alec dalam keterangan pers yang diterima ANTARA, Senin.

Alec mengatakan berkat gelaran F1 yang berjalan dengan baik, pihaknya jadi mempunyai kesempatan untuk mengenal kebudayaan dan masyarakat di Toba.

​​​​​​Dengan demikian, pihaknya dapat menjadikan gelaran F1 Powerboat dan Aquabike tahun ini sebagai pelajaran untuk gelaran tahun berikutnya.

"Karena itu juga tujuan kami bukanlah hanya datang ke Toba buka satu kali pertandingan tetapi datang kembali untuk meningkatkan kemampuan menjadi lebih baik," terang Alec.

Untuk diketahui, Polda Sumut telah mengerahkan 1.170 personel untuk mengamankan kegiatan internasional F1 Powerboat Danau Toba di Kota Balige, Kabupaten mulai 1-3 Maret 2024.

Selama berlangsungnya F1 Powetboat, pengamanan dilaksanakan dengan standar internasional dibagi beberapa wilayah. Titik wilayah itu bertempat di lokasi acara dengan standar yang diatur oleh penyelenggara.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan Biasa Kematian

slot yg paling gacor

PLN operasikan PLTS tahap I kapasitas 10 MW di IKN******

Kami all-out mendukung infrastruktur kelistrikan hijau di IKN....

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) melalui subholdingPLN Nusantara Power telah menyambung pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Ibu Kota Nusantara (IKN) ke jaringan transmisi atau sinkronisasi tahap I sebesar 10 megawatt (MW) dari total 50 MW.

Dengan beroperasinya PLTS itu, kawasan IKN dialiri listrik dari energi ramah lingkungan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan PLN berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam membangun IKN dengan konsepforest cityyang pintar, indah, dan ramah lingkungan.

Baca juga: PLN nyalakan listrik desa perbatasan RI-Malaysia di Kapuas Hulu Maret

Selain memanfaatkan tenaga surya, PLN akan memanfaatkan potensi hidro seperti sungai dan danau yang ada di sekitar IKN.

"Kamiall-outmendukung infrastruktur kelistrikan hijau di IKN. Ini akan menjadi ibu kota terbaik di mana semuanya akan berbasis state of the art of technology, sumber energi bersih untuk IKN didukung teknologi pintar berbasisartificial intelligence(AI)," ujar Darmawan.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah mengatakan PLN Nusantara Power yakin PLTS IKN bisa beroperasi tepat waktu dan bisa digunakan melistriki IKN saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia.

"Sinkronisasi tahap pertama dengan kapasitas 10 MW telah berhasil dilakukan sesuai jadwal. Kami akan lanjutkan dengan sinkronisasi untuk 40 MW sisanya dan lakukan uji coba hingga nanti PLTS ini bisa beroperasi komersial melistriki IKN," ucap Ruly.

Baca juga: Pembangunan PDN dan IKN wujud nyata teknologi dukung keberlanjutan

PLTS IKN 50 MW menjadi pionir pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di kawasan IKN. Peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada November 2023. PLTS tersebut dibangun di lahan dengan luas 80 hektare dengan 21.600 panel surya dan mampu menyerap tenaga kerja lokal hingga 337 pekerja.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024