erek49

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

Kementerian BUMN Klaim Belanja Produk Lokal Hingga Rp550 T pada 2022******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengklaim telah menggelontorkan Rp550 triliun untuk belanjaproduk lokal.

Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari mengatakan belanja itu terdiri dari berbagai kebutuhan kementerian, mulai dari alat tulis kantor hingga jasaevent organizer (EO).

"Jadi target kami di 2022 adalah Rp296 triliun, tapi realisasinya Rp550 triliun," ujarnya dalam acara 'Kunjungan Bersama PaDi UMKM HYBRID EXPO 2023' di Sarinah, Jumat (16/6).

PaDi UMKM merupakan sebuah platform hasil besutan Telkom Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Platform ini dibentuk untuk mempertemukan BUMN dan UMKM guna mengoptimalkan, mempercepat, serta mendorong efisiensi transaksi belanja.

"Ini membuktikan bahwa BUMN kita aktif membeli produk UMKM," kata Rabin.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Loto Srinaita Ginting menuturkan PaDi UMKM HYBRID EXPO 2023 merupakan gelaran yang keempat.

Pameran produk UMKM ini berlangsung sejak 14-28 Juni 2023 dan diikuti oleh 597 UMKM. Adapun yang mengikuti secara offlinemencapai 201 UMKM.

"Jadi harapannya UMKM bisa lebih baik lagi pemasarannya. Baik pemasaran online, offline,dan hybrid," ucap Loto.

Lebih lanjut ia mengklaim pada gelaran PaDi UMKM HYBRID EXPO yang pertama peserta UMKM yang ikut hanya mencapai 244 dan mencapai omzet Rp1,6 miliar.

Lalu, pada gelaran kedua jumlah peserta naik menjadi 295 UMKM. Pada gelaran ini omzet pun naik menjadi Rp12,5 miliar.

Selanjutnya, pada gelaran ketiga jumlah peserta mencapai 413 UMKM dan mencapai omzet Rp15,8 miliar.

Oleh karena itu, Loto optimis gelaran PaDi UMKM HYBRID EXPO tahun ini akan menghasilkan omzet lebih dari tahun lalu, yakni Rp15,8 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Ujung pedang

SYL Panen Bawang Merah di Tengah KPK Selidiki Isu Korupsi Kementan******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meninjau sekaligus memanen bawang merah di kawasan sentra pengembangan bawang merah nasional, Kabupaten Solok, Sumatra Barat. 

"Saya gembira dan menyambut baik tanam dan panen raya bawang merah di Kabupaten Solok ini sebagai perwujudan keberhasilan petani," kata Syahrul dalam keterangan resmi, Rabu (14/6), dikutip dari detikfinance. 

Syahrul mengatakan panen tersebut memberikan harapan besar bagi ketersediaan dan kecukupan bawang merah Indonesia yang langka terutama di hari-hari besar.

Menurutnya, pengembangan bawang merah yang baik perlu didukung dengan ketersediaan benih dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat, dan mutu yang baik.

"Dan upaya perlindungan tanaman melalui gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan secara ramah lingkungan menjadi peran penting dari awal penanaman untuk meningkatkan produktivitas dan upaya usaha tani yang aman konsumsi dan berkelanjutan," ujarnya.

Kegiatan panen bawang merah yang dilakukan Syahrul tersebut berlangsung di tengah penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Lihat Juga : Pemerintah Akan Impor 504 Ribu Ton Bawang Putih Pada Mei-Desember

"Saat ini masih proses lidik (penyelidikan)," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Rabu (14/6).

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri turut mengakui soal adanya kasus korupsi di Kementan.

"Sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementan RI," katanya.

Menurut Ali, proses itu sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK untuk ditindaklanjuti pada proses penegakan hukum.

"Karena masih pada proses penyelidikan, tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Tianzhimen

Hasil Pertemuan Jusuf Hamka dan Mahfud Bahas Utang Rp800 M******

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD pada Selasa (13/6). Keduanya membahas nasib utang negara kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) senilai Rp800 miliar yang tak kunjung dibayar.

"Allahuakbar, terima kasih ya Allah. Pertemuannya sangat bagus, beliau bukan cuma amanah tapi ksatria," ujar Jusuf usai bertemu dengan Mahfud di kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD mengungkapkan pihaknya akan konfirmasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usai mendengarkan penjelasan Jusuf dan mempelajari dokumen terkait utang negara itu.

Bahkan, kewajiban pembayaran utang itu sudah diakui oleh Bambang Brodjonegoro saat menjabat sebagai menteri keuangan beberapa waktu lalu.

Mahfud mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, negara akan menagih utang kepada swasta yang memiliki kewajiban. Pada saat yang sama, negara akan membayar apabila memiliki kewajiban kepada swasta.

"Sejauh ini dokumennya memang negara punya utang maka sebabnya dulu Pak Jokowi adakan rapat yang begini-gini segera dibayarkan. Tapi mereka yang punya utang diburu," ujarnya.

Berdasarkan keterangan Jusuf sebelumnya, utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, Jusuf kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Sekitar 2014-2015, pihaknya memenangkan gugatan sampai Mahkamah Agung (MA). Pada 2016-2017, utang negara beserta denda dan negaranya mencapai Rp400 miliar. Namun, setelah membahas dengan Kemenkeu, pemerintah meminta diskon sehingga disepakati utang akan akan dibayar Rp170 miliar.

Kendati demikian, utang itu hingga kini belum dibayar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berdalih pemerintah ingin berhati-hati dan teliti mempelajari sebelum membayar utang yang kini membengkak jadi Rp800 miliar itu.

"Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailoutdari bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

bintang parkour

Aturan Baru Kemenhub: Penumpang Kapal Laut Kini Boleh Lepas Masker******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan aturan baru tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan untuk dalam negeri dan luar negeri, salah satunya Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Transportasi Laut.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha mengatakan penumpang kini tidak diwajibkan mengenakan masker namun dianjurkan untuk melakukan vaksinasi hingga booster kedua. 

Dalam aturan tersebut, kebijakan tersebut berlaku bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan pelaku perjalanan dari luar negeri yang akan melakukan perjalanan dari dan/atau ke pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia dengan transportasi laut.

Berikut aturan lengkapnya; 

1. Masyarakat diberikan kelonggaran untuk tidak menggunakan masker jika dalam keadaan sehat dan tidak berisiko terhadap covid-19.

2. Masyarakat tetap diimbau untuk menggunakan masker yang tertutup dengan baik saat berada dalam keadaan tidak sehat atau berisiko covid-19, baik sebelum maupun selama melakukan perjalanan dan berada di fasilitas publik.

3. Masyarakat atau pelaku perjalanan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan moda transportasi laut termasuk nakhoda dan awak kapal dianjurkan tetap melakukan vaksinasi covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan covid-19.

4. Masyarakat dianjurkan untuk tetap menggunakan aplikasi SatuSehat untuk memonitor kesehatan pribadi serta selalu membawa hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun secara berkala.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila vs. Yun Fei

Erick Thohir Bersuara soal Tumpukan Utang Rp4,6 T InJourney******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui arus keuangan perusahaan InJourney negatif.

"Memang kalau kita lihat penjelasannya waktu itu bahwa memang cash flowdaripada InJourney sebagai catatan ada yang memang dalam posisi negatif," ucapnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (15/6).

Erick menyebut buruknya kondisi keuangan BUMN holding pariwisata dan aviasi itu terjadi saat pandemi covid-19 tengah menghajar dunia beberapa tahun belakangan. Saat itu, pendapatan dari airportdalam posisi negatif.

Di saat bersamaan, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mendapat penugasan untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Oleh karena itu, anggota holding InJourney di sektor aviasi belum bisa membantu membiayai proyek infrastruktur di Mandalika.

Seiring dengan alasan tersebut, InJourney melalui ITDC meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun. Dana ini akan dikucurkan untuk pembangunan di Mandalika termasuk membayar utang.

"Dan Itulah kenapa pendanaan ini dibutuhkan," imbuh Erick.

Proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan dari total Rp1,19 triliun PMN yang diajukan tadi, sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang pengembangan kawasan pariwisata terpadu itu.

[Gambas:Video CNN]

"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term (jangka pendek) ini, diantaranya untuk bayar pembangunan Grand Stand, VIP Vilage, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event," ujarnya saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) kemarin.

Menurut Dony, PMN adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek proyek yang juga mencakup sirkuit balap motor itu. Sedangkan untuk utang jangka panjang, pihaknya akan mencari cara lain untuk melunasinya.

Strategi Nanchen

Pemerintah Kerek Harga Gula Petani Jadi Rp12.500 per Kg******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah akan menaikkan harga guladi tingkat petani dari Rp11.500 per kg menjadi maksimal Rp12.500 per kg.

Selain itu, harga gula di tingkat hilir atau konsumen akan naik di kisaran Rp14.500 hingga Rp15.500 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp13.500 per kg.

Rencana kenaikan harga gula akan diatur dalam rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan). 

"Begitu rakortas ajukan ke pak presiden. Terus diundangkan," lanjutnya.

Lihat Juga : Harga Gula di Jakarta Naik, Sentuh Rp16 Ribu per Kg

Sebelumnya, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan HPP dan HAP gula diatur kembali karena memang terjadi kenaikan harga gula di internasional. Maka dari itu harga di tingkat nasional juga ikut naik.

"Oleh karena itu, kita memang sudah menghitung dan melibatkan semua pihak, ini yang pasnya memang mesti (harus) naik harganya, mungkin normal-normalnya bisa Rp15 ribu atau Rp14.500 yang ada di wilayah Jawa. Mungkin di daerah Papua, Maluku, daerah timur, dan perbatasan itu tidak mungkin sama, dan tidak pernah sama harganya. Di wilayah timur berbeda Rp1.000 lebih tinggi dari wilayah barat," jelas Ketut, dikutip dari CNBC.

[Gambas:Video CNN]