trik pola maxwin olympus hari ini

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

link gampang maxwin

Koalisi masyarakat sipil dukung Kemlu sampaikan nasihat hukum di ICJ******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia mendukung upaya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan pernyataan lisan untuk nasihat hukum (advisory opinion)di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait pendudukan Israel di Palestina.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi antara koalisi masyarakat sipil dengan Kemlu, yang diwakili Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional L. Amrih Jinangkung dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Kadir Jailani, di Jakarta, Senin (12/2).

“Koalisi juga menyerahkan surat terbuka kepada Kementerian Luar Negeri, yang pada dasarnya mengapresiasi langkah-langkah Kemlu RI, terutama Menlu Retno Marsudi, yang terus mendukung hak asasi manusia dan menolak tindakan genosida yang diduga dilakukan Israel terhadap warga Palestina,” demikian menurut koalisi, sebagaimana pernyataan tertulis yang diterima pada Selasa.

Di antara organisasi masyarakat sipil yang ikut serta dalam koalisi tersebut adalah Kontras, YLBHI, Dompet Dhuafa, Amnesty International Indonesia, FORUM-ASIA, Asia Justice and Rights (AJAR), YAPPIKA, dan SINDIKASI.

Koalisi tersebut menyoroti serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 27 ribu warga sipil Palestina, mencederai 66 ribu orang, dan memaksa lebih dari 1,7 juta orang lainnya mengungsi dari tempat tinggalnya.

Di tengah gempuran Israel ke Jalur Gaza yang terus berlanjut, koalisi tersebut memandang solidaritas dan kerja sama untuk membela hak rakyat Palestina harus terus dijaga, salah satunya dengan cara mendukung Kemlu RI menyampaikan pernyataan lisan untukadvisory opinion di ICJ.
Baca juga: Dewan Keamanan PBB mengkaji putusan ICJ terhadap Israel

Koalisi masyarakat sipil juga mengajukan sejumlah rekomendasi untuk menguatkan pernyataan Indonesia, yaitu supaya ada penegasan atas adanya keberpihakan negara-negara adikuasa terhadap tindakan Israel dan penekanan terhadap pentingnya menerapkan tanggung jawab untuk melindungi (responsibility to protect).

Pentingnya langkah-langkah diplomasi untuk menekan Israel supaya tunduk pada hukum internasional dan membuka akses bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza harus ditekankan dalam pernyataan lisan Indonesia, menurut koalisi itu.

Selain itu, koalisi juga meminta Kemlu untuk terus bersuara di forum internasional terkait pentingnya jaminan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti wanita, anak-anak, dan disabilitas, di daerah konflik serta memperingatkan efek domino yang dapat muncul dari pengungsi internal.

“Kami berharap supaya rekomendasi yang telah kami sampaikan, termasuk dukungan terhadap gugatan Afrika Selatan (di ICJ) dan penekanan pada isu-isu kemanusiaan, dapat menjadi kontribusi positif dalam menyelesaikan konflik di Palestina,” demikian menurut koalisi tersebut.

Sebagaimana diketahui, Majelis Umum PBB pada 17 Januari 2023 telah memintaadvisory opiniondari ICJ mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Sebagai langkah partisipasi, Indonesia sudah menyampaikan masukan tertulis (written statement)kepada ICJ pada Juli 2023, dan Menlu Retno Marsuki akan menyampaikan pernyataan lisan (oral statement)pada akhir Februari di ICJ, Den Haag, Belanda.

Baca juga: Menlu Afrika Selatan dapat ancaman setelah gugat kasus genosida Israel

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Fantasi Menunggang Naga

judi slot online apk

BI: Utang luar negeri Indonesia meningkat jadi 407,1 miliar dolar AS******

Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2023 tercatat sebesar 407,1 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,02 persen (yoy),

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV-2023 meningkat menjadi 407,1 miliar dolar AS atau tumbuh 2,7 persen secara year on year (yoy). "Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2023 tercatat sebesar 407,1 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,02 persen (yoy)," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Kamis. Erwin menuturkan peningkatan tersebut terutama bersumber dari transaksi ULN sektor publik. Selain itu, peningkatan posisi ULN pada triwulan IV-2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah. Baca juga: BI: Utang luar negeri Indonesia tetap terkendali pada November 2023 ULN pemerintah tetap terkendali serta dikelola secara terukur dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan IV-2023 sebesar 196,6 miliar dolar AS atau tumbuh 5,4 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan 3,3 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek. Kenaikan ULN pemerintah juga dipengaruhi oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.

Baca juga: BI: Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Januari 2024 meningkat Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas. Dukungan pembiayaan tersebut mencakup antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,7 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,9 persen), jasa pendidikan (16,6 persen), konstruksi (14,1 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,7 persen). "Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah," ujar Erwin. Selanjutnya, ULN swasta tetap terkendali serta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir triwulan IV-2023 tercatat sebesar 197,0 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan III-2023 sebesar 3,5 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,4 persen (yoy) dan 1,8 persen (yoy).

Baca juga: Pemerintah serap dana Rp24 triliun dari lelang tujuh seri SUN Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,7 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9 persen terhadap total ULN swasta. Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,7 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,6 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Perang bertanda Naga

128 slot

Suriah minta negara maju bantu negara berkembang atasi perubahan iklim******

New York (ANTARA) - Wakil Tetap Suriah untuk PBB, Duta Besar Qussai Dahhak, menekankan perlunya negara-negara maju untuk bertanggung jawab dalam memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang guna memenuhi kewajiban memitigasi bencana dampak perubahan iklim.

Dalam debat terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan, Dahhak menuturkan bahwa Suriah, seperti negara-negara lain, terkena dampak perubahan iklim yang menyebabkan penurunan curah hujan, peningkatan kekeringan, penggurunan, dan badai debu yang berdampak negatif pada kehidupan warga Suriah dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dahhak menunjukkan bahwa pendudukan Israel yang terus berlanjut di wilayah Arab, termasuk Golan di Suriah, mempunyai dampak serius terhadap lingkungan.

Menurutnya, penjajahan Israel berakibat pada penghancuran lahan pertanian, penebangan pohon buah-buahan, mengubur limbah berbahaya, dan menggunakan senjata yang dilarang secara internasional.

Lebih lanjut ia turut menggarisbawahi perlunya untuk sepenuhnya mencabut tindakan koersif yang menghambat penyediaan dukungan teknis dan teknologi modern serta hibah dan bantuan yang dialokasikan untuk negara-negara berkembang dalam mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Dahhak lantaran Suriah sudah melakukan upaya terbaik untuk menangani bencana gempa bumi dahsyat yang melanda Suriah pada 6 Februari 2023 lalu.

Pemerintah Suriah telah berupaya melakukan penyelamatan dan memberikan perawatan dan dukungan kepada para korban.

Namun, tindakan koersif sepihak yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap rakyat Suriah, merampas pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terkena dampak.

Ia menyebut Amerika Serikat dan Uni Eropa menghambat bantuan dan pekerjaan kemanusiaan, menghalangi penyediaan alat berat, peralatan perlindungan sipil, peralatan medis dasar, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelamatkan para korban dari dampak gempa bumi.

Sumber : SANA-OANA

Baca juga: COP28: Sekjen PBB ajak pemimpin dunia akhiri siklus pemanasan global
Baca juga: Sri Mulyani: RI bertekad menginspirasi dunia dalam penanganan iklim
Baca juga: Dunia puji aksi iklim Indonesia
 

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Sahabat di sebelah

pemain168

Presiden Jokowi: Ada bukti kecurangan segera bawa ke Bawaslu dan MK******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bila ada temuan bukti kecurangan dalam proses pemungutan suara Pemilu 2024, masyarakat harus segera melapor dan membawa buktinya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada bukti, bawa langsung ke Bawaslu, ada bukti bawa langsung ke MK," kata Presiden Jokowi setelah membuka Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JiExpo, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia mengatakan mitigasi kecurangan selama proses pemungutan suara yang berlangsung Rabu (14/2) di Indonesia telah diterapkan melalui penempatan saksi dari partai politik, calon legislatif, hingga calon presiden dan wakil presiden di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada, di sana terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan," katanya.

Tapi kalau memang betul terjadi kecurangan, kata Jokowi, ada mekanisme yang telah diatur melalui konstitusi, yakni melalui Bawaslu maupun mekanisme persidangan di MK.

"Sudah diatur semua. Jadi, janganlah teriak-teriak curang, laporkan," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Rencana Promosi Pakan Meriam

situs logo slot

Anies: Kasih waktu bagi KPU untuk bekerja******

Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring harus cepat sekarang

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden Anies Baswedan mengajak seluruh pihak untuk memberi waktu bagi Komisi Pemilihan Umum untuk bekerja dalam proses penghitungan atau rekapitulasi hasil suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. "Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring harus cepat sekarang," kata Anies di Markas Pemenangan Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Jakarta, Rabu. Dia pun mengaku bakal menghormati proses Pilpres 2024 yang sedang berlangsung setelah masa pemungutan suara ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan dirinya tetap berpikiran positif. Sehingga dia pun masih akan memantau perkembangan hasil penghitungan surat suara Pilpres. Dia pun tak ingin menyimpulkan terlalu awal, terkait hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang menempatkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam posisi unggul. "Ya biar nanti, nanti kita lihat saja," ucap Anies.

Baca juga: Tanggapi hitung cepat, TPN tunggu hasil resmi hitung manual KPU

Baca juga: Ganjar-Mahfud pantau hitung cepat di Posko Pemenangan Teuku Umar

Baca juga: Ratusan relawan menonton hitung cepat di markas pemenangan AMIN Adapun sejumlah lembaga survei sejauh ini menempatkan pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara lebih dari 50 persen dalam hitung cepat. Di antaranya yakni Charta Politika Indonesia mencatat pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul 57,11 persen dalam hitung cepat (quick count) dari 60,2 persen data yang masuk per 16.01 WIB. Kemudian dari hasil hitung cepat sementara lembaga survei Indikator Politik Indonesia hingga pukul 15.48 WIB, menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran, memimpin perolehan suara sebanyak 57,97 persen. Selain itu, Populi Center per pukul 15:30 WIB juga merilis hasil hitung cepat dengan menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran memperoleh suara sebesar 60,67 persen.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

10 di erek erek

Mentan janji tingkatkan produksi beras untuk atasi lonjakan harga******

produksi mutlak kita tingkatkan kalau ingin menurunkan harga beras. Ini bukan hanya harga beras Indonesia tetapi harga beras dunia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berjanji meningkatkan produksi beras di Indonesia untuk mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok itu.

“Kita tingkatkan produksi karena produksi mutlak kita tingkatkan kalau ingin menurunkan harga beras. Ini bukan hanya harga beras Indonesia saja, tetapi harga beras dunia,” ujar Amran usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa sejak Desember 2023 hingga Januari 2024, pemerintah telah menanam komoditas padi di lahan seluas 4 juta hektare yang diharapkan bisa memproduksi beras 5-8 ton per hektare.

Menurut dia, tanaman yang sudah ditanam (standing crop)sejak Desember tahun 2023 seluas 1,5 juta hektare ditambah 1,7 juta hektare pada Januari 2024 sehingga totalnya mencapai 3,2 juta hektare, dan masih ditambah produksi bulan ini di lahan seluas 1 juta hingga 1,5 juta hektare.

Baca juga: Mentan laporkan upaya peningkatan produksi padi-jagung kepada Presiden

Baca juga: Mentan minta petani lapor bila bantuan di Jateng tak tiba sepekan

“Sekarang ini kita mempercepat tanam di Pulau Jawa karena produksi di Pulau Jawa, Lampung 70 persen produksi ada di sana. Jadi kita melakukan percepatan tanam di Jateng, Jatim, Jabar, sementara di luar Jawa, di Lampung, Sumsel, Sumut, Sulsel dan NTB. Kita fokus pada lumbung pada Indonesia,” tuturnya.

Dengan demikian, Amran berharap bisa merealisasikan target produksi minimal 3 juta ton beras dari luas lahan yang ditanami, sesuai estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat kenaikan harga beras di Indonesia yaitu naik 0,43 persen menjadi Rp13.890 per kilogram untuk beras medium dan naik 0,32 persen menjadi Rp15.800 per kilogram untuk beras premium.

Baca juga: Mentan koordinasi ke KemenPUPR atasi lahan pertanian terdampak banjir

Baca juga: Mentan minta asuransi petani korban banjir Jateng cair dalam sepekan

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024