rekomendasi bo slot

Sistem memasak Shaolin

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Yutian

Profil Bambang Suswantono, dari Perwira Jadi Komisaris Baru Pertamina******

Letnan Jenderal TNI (Mar) (Purn)Bambang Suswantono resmi menjadi Komisaris PT Pertamina (Persero) usai diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat (22/9).

Purnawirawan TNI tersebut menggantikan posisi Rida Mulyana yang pensiun Juni 2023 silam. Bambang kini bergabung dengan jajaran dewan komisaris Pertamina lainnya yang dipimpin Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Tak hanya menjadi komisaris Pertamina, Bambang saat ini juga memegang jabatan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM sejak 31 Juli 2023.

Sebelum menjadi TNI, perwira tinggi marinir berbintang tiga tersebut pernah ditugaskan dalam Satgas Pemburu Timor Timur pada 1995-1996, Satgas PPRM Ambon 1999-2000, Satgas Natuna 1991, Satgas Yonif 7 Marinir di Aceh 2004-2005.

DI tahun 2007, Bambang menjabat sebagai Perwira Pembantu Operasi Asisten Operasi Komandan. Setelah itu ia menjabat sebagai Komandan Resimen Kavaleri-2 Marinir pada 2007-2008, Komandan Brigade Infanteri-3 Marinir pada 2011-2013, Komandan Korsis Seskoal di 2013 Staf Ahli Pangarmabar, dan Komandan Resimen pada 2013-2014.

Jabatannya di TNI pun mentereng. Bambang pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI ke-20 pada 2020-2023, Komandan Jenderal Akademi TNI di 2020, Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Kasal pada 2018-2020, Korps Marinir pada 2017-2018, dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada 2016-2017.

Saat menjadi Paspampres, Bambang bertugas sebagai Danden Matan dan Danden Pamsus Grup A Paspampres. Ia juga pernah bertugas sebagai Wakil Komandan Paspampres pada 2014-2016. Tak lama setelah itu, per 20 Mei 2016, ia akhirnya diangkat menjadi Komandan Paspampres.

Pada saat bertugas sebagai Komandan Upacara Penurunan Sang Merah Putih dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tahun 2008, sebuah insiden terjadi yang berimbas Bambang dicopot dari jabatan Komandan Resimen Kavaleri-2 Marinir.

Saat upacara, Bambang maju melangkah untuk memberi laporan kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Inspektur Upacara. Malangnya, tangan yang memegang pedang pora serasa ditepas, sehingga pedang pun jatuh.

Kejadian tersebut hanya berlangsung beberapa detik. Bambang pun refleks secara cepat mengambil pedangnya dan melanjutkan laporannya.

Kesalahan ini oleh pimpinan dianggap fatal. Seminggu kemudian Bambang dicopot dari jabatan Komandan Resimen Kavaleri-2 Marinir dan dipindahkan sebagai dosen di Seskoal. Mobil dinas beserta sopir dan pengawal pun ditarik.

Namun ia tak patah semangat. Prestasinya moncer sebagai Dosen Seskoal yang berdedikasi tinggi berhasil membawa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut sebagai juara dalam kompetisi PKB Juang tahun 2008 dan 2009.

Dalam status terkena sanksi ini, Bambang juga berhasil meraih gelar S1 di bidang Hukum dan S2 bidang Pertahanan.

[Gambas:Video CNN]

Komunikasi offline berenergi tinggi

Menhub Tanggapi Kritik DPR Soal LRT Jabodebek yang Tak Sampai Bogor******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi  buka suara soal kritik proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek yang tak sampai ke Bogor.

Menurutnya, proyek LRT akan tetap direncanakan sampai ke Bogor, Jawa Barat. 

Namun, perpanjangan rute LRT Jabodebek sampai ke Bogor itu akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Hal ini karena butuh proses untuk merealisasikan LRT sampai ke kota hujan itu.

Ia mengaku bukan tak ingin melanjutkan sampai ke Bogor, tetapi dia menyesuaikan kemampuan keuangan yang ada agar proyek tersebut selesai dan tak terbengkalai.

Sebab, kata Budi, kebutuhan untuk melanjutkan proyek LRT ke Bogor tak masuk dalam prioritas anggaran Kemenhub pada 2024.

"Belum (masuk prioritas 2024)," tuturnya.

Lihat Juga : Pertamina Ungkap Rencana Hapus Pertalite Mulai 2024

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mempertanyakan penamaan LRT Jabodebek yang menurutnya tidak sampai wilayah Bogor.

Ia protes lantaran penamaan itu tak sesuai dengan kenyataan yang tidak memasukkan Bogor dalam proyek LRT tersebut.

"Karena ada Bogornya, Pak. Padahal sebenarnya Jadebek harusnya LRT itu. Warga Bogornya protes ke saya karena LRT-nya belum sampai Bogor, tapi namanya Jabodebek," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

ahli olahraga super

Bahlil Harap Jokowi Hadiri 'Groundbreaking' Proyek Aguan Cs di IKN******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa ikut dalam peletakan batu pertama (groundbreaking) investasi Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan cs di Ibu Kota Negara (IKN) pada pertengahan September 2023 ini.

"Kami berencana di September (2023) ini akan melakukan kunjungan ke IKN dalam beberapa hari. Mudah-mudahan Bapak Presiden (Jokowi) ikut melakukan groundbreaking pada pekerjaan hotel, RS, dan fasilitas umum sehingga target kita di 2024 itu bisa melakukan upacara 17 Agustus," katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (8/9).

Bahlil sebelumnya menyebut groudbreaking itu dilakukan pada proyek investasi dari Agung Sedayu Group milik Aguan. Ada juga beberapa proyek garapan Sinarmas Group.

"Kedua negara membahas IKN, baik Korea maupun China. Mereka akan menurunkan tim lebih detil lagi. Jadi, baik Korea maupun China mereka sangat berminat sekali (investasi di IKN)," jelas Bahlil.

Kendati, ia tak merinci sektor-sektor potensial apa yang sedang didalami Korea dan China. Bahlil hanya menekankan antusiasme kedua negara tersebut.

Bahkan, Bahlil mengklaim Korea dan China yang menyatakan minatnya langsung kepada Presiden Jokowi. Ia menegaskan ide-ide investasi itu muncul dari kedua perwakilan negara tersebut.

"Justru dalam diskusi Bapak Presiden (Jokowi) dengan mereka, itu idenya bukan dari Bapak Presiden, justru dari PM China (Li Qiang) maupun Presiden Korea (Yoon Suk Yeol). Lalu, Presiden Jokowi menanggapi. Jadi, respons global dalam beberapa negara terkait investasi di IKN positif dan saya optimis banget," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Novel Qin Feng dan Lin Xue

Rusun Untuk PNS di IKN Bisa Diisi Sampai dengan 6 Orang******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan akan membangun 47 tower rumah susun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk para ASN dan PNS.

Jumlah itu terdiri dari 31 rusun untuk ASN, 7 rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan secara keseluruhan dari 47 tower rusun ASN dan pegawai Pertahanan Keamanan (Hankam) itu memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi. Iwan mengatakan masing-masing towernya dibangun setinggi 12 lantai.

"Setiap unit bisa untuk diisi 1 keluarga yang isinya 4-6 orang," kata Iwan kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/8).

Namun katanya, masalah pengaturan hunian rumah susun dan pemanfaatannya di IKN sepenuhnya nanti diatur Otorita IKN.

Lebih lanjut, Iwan menyebut pembangunan 47 tower ASN-Hankam dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024.

Rusun ASN-Hankam berlokasi tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare.

"Pembangunan 47 tower rusun yang telah dimulai dengan menggunakan dana APBN senilai Rp9,4 triliun. Sisanya akan menyusul dibangun rusun dengan pendanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," kata Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Ia juga menyampaikan Kementerian PUPR bertugas untuk menjamin kepastian ketersediaan prasarana dan sarana yang ada di IKN. Sedangkan Otorita IKN nantinya yang akan mengatur detail tentang pengisian atau penghunian tower tersebut.

Iwan menambahkan Otorita IKN memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasionalisasi pengelolaan rusun yang telah dibangun Kementerian PUPR. Hal tersebut perlu dilakukan agar tercipta ekosistem-ekosistem kecil lingkungan permukiman yang layak huni dengan segala sarana prasarana penunjang aktivitas penghuni di IKN.

Dalam proses pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN Nusantara, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

Murid legalis

Mungkinkah China Bantu RI Amankan Pasokan Beras?******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan pemerintah akan mengimpor 1 juta ton berasdariChina pada tahun depan.

Rencana impor beras itu untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal tahun depan. Buwas mengaku memilih China karena dianggap paling siap menjual berasnya ke Indonesia.

Sebelumnya, Indonesia telah mendapat pasokan beras dari beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

Sejatinya, pemerintah sudah mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Namun, menurut Buwas, impor 1 juta ton tetap diperlukan untuk tahun depan demi mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga 2024 mendatang. Pasalnya, kekeringan berpotensi mengganggu produksi padi petani.

Buwas juga mengatakan kebijakan impor dilakukan karena pemerintah tak mau terlambat mengambil keputusan.

Di tengah kebijakan proteksionisme negara-negara dengan produksi beras terbesar, seperti India, apa benar China bersedia menjual berasnya ke Indonesia?

Pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mempertanyakan wacana pemerintah impor beras dari China.

Menurutnya, strategi negara-negara yang surplus adalah mengamankan cadangan pangan mereka terlebih dahulu.

"Jadi kalau saya pikir, walaupun misalnya kesepakatan itu ada, belum tentu dieksekusi secara penuh. Mungkin dia hanya pagu sekian, tapi nanti juga tergantung dengan kebutuhan dia," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (26/9).

Hermanto menjelaskan China memang merupakan salah satu negara dengan produksi beras terbesar di dunia. Hanya saja untuk ekspor, negara terbesar adalah India.

"Bedanya adalah India ini jumlah penduduknya itu pertumbuhannya tinggi dibandingkan dengan China. Jadi memang dia punya kekhawatiran agak-agak kesulitan untuk menjaga kepastian ketahanan pangannya," ujar Hermanto.

"Sedangkan China memang, dia penduduknyakan setelah kebijakan hanya satu anak, cenderung dia berkurang. Sementara produksi beras dia itu tinggi. Dia bisa 9 ton, 10 ton per hektare," imbuhnya.

Lihat Juga : Wishnutama Hadiri Rapat dengan Jokowi soal Larangan Tiktok Shop Cs

Meski demikian, Hermanto menilai bahwa China belum tentu akan bersedia menjual berasnya 1 juta ton ke Indonesia. Sebab, faktor iklim akan sangat berpengaruh pada banyaknya stok beras yang akan diekspor.

"Tergantung perkembangan. Kalau memang iklimnya sangat tidak bersahabat, ya mungkin sebagian aja, 300 atau 400 ribu (ton). Tapi kalau produksi di sana juga masih oke, hanya berkurang sedikit, saya rasa dia bisa jual. Kalau 1 juta ton sih bagi dia enggak banyak,"imbuhnya.

Menurut Hermanto, konsumsi beras per kapita di China terus menurun. Saat ini, konsumsi beras di China sekitar 60 kg per kapita per tahunnya.

"Jadi, ya kenapa dia bisa segitu? Karena diversifikasi konsumsinya kan bagus. Karena lebih sejahtera orang-orangnya, asupan proteinnya. Kalau di kita kan konsumsi daging dan sebagainya per kapita per tahunnya kan kecil. Kalau mereka udah berlipat-lipat dibanding kita. Jadi enggak perlu dia mengonsumsi beras dalam jumlah banyak per kapita per tahunnya," jelasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan produktivitas beras di China naik lebih 1,2 persen. Oleh karena itu, China siap ekspor beras ke beberapa negara.

Merujuk ke laman statistik China, pada Agustus lalu, produksi beras diprediksi meningkat karena ada kenaikan produktivitas padi meski lahan tanamnya berkurang.

"Dan sejak Agustus kemarin memang udah diprediksi naik. Makanya China, Agustus dia ekspor ke Ghana, Kongo, sama ke Pantai Gading yang biasanya diisi sama India kan," kata Eliza kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/9).

Eliza juga menilai China menerapkan beberapa strategi yang cepat tanggap demi meminimalisir dampak El Nino. Selain itu, konsumsi beras di China juga tak sebesar Indonesia karena kebijakan diversifikasi pangan.

"Kalau China masih mending 60-65 persen dia staple food-nya tuh beras. Jadi 40 persennya tuh sisanya sama dari mie, karena dia juga bisa menghasilkan gandum. Kalau India juga sama, dia 43 persen beras, 40 persen gandum. Sisanya pangan varietas lokal. Nah, kalau Indonesia kan bisa jadi 80-90 (persen) gitu kan. Jadi karena kita penduduknya sudah banyak, makanya wajar kalau misalnya kita bisa impor sampai 1 juta," ungkap dia lebih lanjut.

Bersambung ke halaman selanjutnya

China bukan negara eksportir beras