situs paling gacor 2022

pinjol tanpa slip gaji 455Jutaan kata 71950Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs paling gacor 2022》

IHSG menguat seiring inflasi dalam negeri terjaga******

IHSG hari ini (01/03) diprediksi bergerak mixed dalam range 7.280 sampai 7.350

Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat bergerak menguat seiring inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia periode Februari 2024 tetap terjaga sesuai target.

IHSG dibuka menguat 3,85 poin atau 0,05 persen ke posisi 7.319,96. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 0,55 poin atau 0,06 persen ke posisi 990,48.

"IHSG hari ini (01/03) diprediksi bergerak mixeddalam range7.280 sampai 7.350 " ujar Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih di Jakarta, Jumat.

Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami inflasi 0,37 persen pada Februari 2024, apabila dibanding bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).

Sementara itu, inflasi tahunan mencapai 2,75 persen year-on-year (yoy) dan inflasi tahun kalender 0,41 persen year-to-date (ytd).

Baca juga: IHSG Jumat dibuka menguat 3,85 poin

Baca juga: IHSG ditutup melemah jelang rilis data inflasi PCE AS

Indeks PMI manufaktur nasional periode Februari 2024 tercatat di level 52,7, setelah bulan sebelumnya sebesar 52,9, dimana secara keseluruhan, industri manufaktur domestik tercatat ekspansif dalam 30 bulan beruntun.

Dari mancanegara, bank dan lembaga pembangunan di Inggris pada Januari 2024 menyetujui 55,2 ribu kredit rumah, atau meningkat dari Desember 2023 yang sebanyak 51,5 ribu.

Bank Sentral Inggris (BOE) mencatat kredit konsumen naik ke level 1,88 miliar poundsterling dari bulan sebelumnya 1,26 miliar poundsterling.

Akselerasi penyaluran kredit ini utamanya didorong oleh penggunaan kartu kredit, yang menunjukkan optimisme sektor rumah tangga meningkat akibat pertumbuhan upah yang melebihi tingkat inflasi.

Di sisi lain, indeks belanja konsumen (PCE) Amerika Serikat (AS) pada Januari 2024 secara tahunan tumbuh 2,4 persen (yoy) atau lebih lambat dari bulan sebelumnya 2,6 persen (yoy), sekaligus merupakan pertumbuhan terendah sejak Februari 2021.

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Nikkei menguat 692,50 poin atau 1,77 persen ke 39.858,69, indeks Hang Seng melemah 40,92 poin atau 0,25 persen ke 16.470,52, indeks Shanghai melemah 0,98 poin atau 0,03 persen ke 2.014,19 dan indeks Straits Times melemah 13,57 poin atau 0,43 persen ke 3.319,96.

Baca juga: IHSG diprediksi menguat terbatas jelang rilis inflasi domestik

Baca juga: IHSG Kamis dibuka menguat 3,57 poin

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Vietnam sambut 3 juta wisatawan di 2024 berkat kebijakan visa baru******

Hanoi (ANTARA) - Vietnam menyambut lebih dari 3 juta wisatawan internasional pada periode Januari-Februari 2024 berkat kebijakan visa baru yang lebih menguntungkan warga negara asing.

Kantor Statistik Umum (GSO) mencatat jumlah kedatangan wisatawan internasional ke Vietnam pada dua bulan pertama tahun ini mencapai tiga juta orang lebih, meningkat 68,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau setara dengan 98,5 persen dibandingkan sebelum COVID-19.

Dari total jumlah pengunjung internasional ke Vietnam, wisatawan yang datang melalui transportasi udara menyumbang 84,2 persen, 1,6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023.

Kemudian, wisatawan yang menggunakan jalur darat menyumbang 12,8 persen, serta wisatawan yang menggunakan transportasi laut menyumbang tiga persen.

Pendapatan dari akomodasi dan layanan makan turut meningkat sebesar 14 persen. Pendapatan pariwisata inbounddiperkirakan mencapai VN9 triliun (sekitar Rp5.731 triliun), naik 35,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan pada dua bulan pertama tahun 2024 di beberapa daerah juga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara khusus, Hà Nam berada di urutan teratas dengan peningkatan sebesar 88 persen, diikuti oleh Da Nang dengan 86,3 persen, Ha Noi 49,8 persen, HCM City 23 persen, dan Qung Ninh 21,5 persen.

Lonjakan kunjungan dan peningkatan dari sektor pariwisata tersebut merupakan hasil dari kebijakan visa yang menguntungkan, program stimulus pariwisata, serta upaya pemerintah, perusahaan pariwisata dan masyarakat dalam mempromosikan dan meningkatkan pariwisata.

Administrasi Pariwisata Nasional Vietnam di bawah Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata telah resmi menerbitkan kebijakan visa baru berupa e-visa untuk warga negara semua negara sejak 15 Agustus 2023.

Melalui kebijakan terbaru visa tersebut, Vietnam memperpanjang masa tinggal sementara dari 30 hari menjadi 90 hari dan memperpanjang masa tinggal sementara dari 15 hari menjadi 45 hari bagi warga negara bebas visa yang memasuki Vietnam.

Peningkatan jumlah kedatangan internasional ke Vietnam pada bulan-bulan terakhir 2023 berkontribusi terhadap pencapaian penerimaan 12,6 juta pengunjung internasional sepanjang tahun, hampir 3,5 kali lebih tinggi dibanding 2022.

Sumber : VNA

Baca juga: Menengok festival kaligrafi China di Hanoi
Baca juga: Rayakan Hari Perempuan, Vietnam akan gelar pekan pakaian tradisional
Baca juga: Presiden Vietnam : seniman berperan penting dalam pembangunan nasional
 

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cuan888、eropa4d、facebook slot gacor

Terkait：angka jitu hk besok malam、daftar youtube dapat uang、pinjaman online bri langsung cair ktp、slot gacor bonus new member 100 di awal、pola 777 slot login、jago89、relaxtoto、yang lagi gacor slot hari ini、prediksi fb jp paus、situs jp789

---

---

bab terbaru：trik bermain gaple profesional（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29