akun demo slot bonanza 703Jutaan kata 366549Orang-orang telah membaca serialisasi
《trik slot menang terus》
Pedagang Online Wajib Lapor Data Transaksi ke BPS******
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau pedagang onlinediwajibkan melaporkan data dan informasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS).
Data dan informasi yang dilaporkan termasuk jenis, waktu penyampaian, dan tata cara penyampaian data dan/atau informasi PMSE.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Pelaporan data oleh PPMSE nantinya dapat dilakukan melalui platform Indonesia Data Hub atau Indah. Platform ini menawarkan empat pilihan moda; electronic form, unggah berkas, kunjungan, dan machine to machine.
"BPS menjamin kerahasiaan data yang diterima dari penyelenggara PMSE dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan juga mengacu pada prinsip-prinsip fundamental statistik resmi negara sesuai panduan PBB atau UN Fundamental Principles of Official Statistics," lanjut Amalia.
Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 dikeluarkan dengan mempertimbangkan potensi besar transaksi digital sebagai akselerator perekonomian Indonesia.
BPS mencatat penetrasi akses internet Indonesia pada 2022 telah mencakup sekitar 183 juta penduduk. Dari jumlah itu, 16,51 persen di antaranya mengakses internet untuk pembelian barang dan jasa.
Menimbang hal tersebut, ia mengatakan pemerintah perlu memiliki data transaksi elektronik yang akurat dan komprehensif agar dapat dirumuskan berbagai kebijakan berbasis data (data-driven policy).
Dengan begitu, ia berharap seluruh aktor dalam ekonomi digital dapat memperoleh manfaat, terutama konsumen dan UMKM dalam negeri yang mencakup lebih dari 99 persen usaha di Tanah Air.
[Gambas:Video CNN]
Pengembang Belum Puas Jokowi Gratiskan PPN Rumah Rp2 M******
Real Estate Indonesia (REI) menilai langkah Presiden Joko Widodo menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPn) rumahdi bawah Rp2 miliar belum sesuai proposal 'Propertynomic' gagasan mereka.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto mengapresiasi kemurahan hati Jokowi. Namun, ia skeptis langkah tersebut bisa efektif menurunkan angka backlogalias jumlah rumah yang terbangun dibandingkan kebutuhan masyarakat.
"Oleh karena itu, kami sampaikan proposal 'Propertynomic'. Jadi, properti ini dilihat bukan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (29/10).
Ia menyebut sektor properti adalah tulang punggung dan punya multiplier effectuntuk 185 subsektor industri lain. Joko lantas merinci sumbangsih properti sebesar 14 persen hingga 16 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), 9 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan 30 persen-45 persen kepada pendapatan asli daerah (PAD).
Akan tetapi, ia kecewa backlog perumahan selama satu dekade terakhir masih sulit ditekan. Joko mencatat backlog pada 2010 menyentuh 13,5 juta unit rumah dan hanya turun sedikit ke level 12,7 juta unit pada 2020.
Oleh karena itu, REI skeptis angka tersebut bisa turun drastis jika pendekatan, penganggaran, hingga kelembagaan yang dilakukan pemerintah tak berubah.
"Kami ini punya 6.400 kadang bisa sampai 6.700 pengembang. Misal, satu developerinvestasi Rp10 miliar, maka sudah (potensi investasi) Rp64 triliun. Imaginekalau ada 6.400 pengembang, taruh 90 persen investasinya rata-rata Rp30 miliar, berarti Rp192 triliun. Kalau Rp20 miliar berarti Rp128 triliun," rinci Joko soal peluang investasi jika properti dijadikan PSN.
"Ini angka besar yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hanya saja ini tidak pernah diproyeksikan, dikelola, dan diakomodasi. Padahal, itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam negeri. Dengan properti menjadi PSN, ini bisa digunakan untuk optimalisasi infrastruktur yang ada," tambahnya.
Kendati, Joko mengakui bahwa proposal 'Propertynomic' yang ada di benak REI memang belum disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Ia menyebut saat ini masih dilakukan sosialiasi, penguatan, hingga rencana diskusi publik.
Ia hanya meyakini jika pengembangan properti atau kawasan perumahan sudah dikategorikan PSN pasti mengundang investasi lebih jumbo. Oleh karena itu, Joko berjanji segera membuka kajian ini di ruang publik pada November 2023 atau akhir tahun nanti.
"Belum (insentif properti Jokowi), belum sampai ke 'Propertynomic'. Kami melihatnya pemerintah ingin menggerakkan dan mendorong stabilitas penjualan sehingga properti ini bisa bergerak di tengah tekanan properti dan daya beli. Kemarin juga ada kenaikan suku bunga acuan tinggi sehingga bisa relatif terkelola, tapi kita menerima dan terima kasih atas itu (insentif Jokowi)," tutupnya.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi menggratiskan PPn atas pembelian rumah di bawah Rp2 miliar pada Senin (24/10). Penggratisan 100 persen pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPn DTP) ini berlaku hingga Juni 2024.
Selanjutnya pada Juli 2024-Desember 2024, pajak ditanggung pemerintah tinggal 50 persen.
Jokowi berharap insentif ini bisa membantu menggairahkan sektor properti. Terlebih, data pemerintah menunjukkan sektor ini membuka lapangan kerja bagi 13,8 juta orang dan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sampai 9,3 persen.
"Dan juga untuk perumahan yang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang ekonominya di bawah ini, juga akan diberikan bantuan administrasi. Yang Rp4 juta (biaya administrasi pembelian rumah MBR) itu ditanggung pemerintah sehingga akan men-trigger ekonomi kita," kata Jokowi awal pekan ini.
(skt/agt)Luhut Jelaskan Alasan Dirawat di Singapura, Bukan di Indonesia******
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bagaimana dirinya bisa dirawat di Singapura alih-alih di Indonesia.
"Saya menyadari banyak pertanyaan yang muncul terkait mengapa saya tidak berobat di Indonesia, malah pergi ke Singapura," kata Luhut dalam unggahan di Instagram, Sabtu (4/11).
Lihat Juga :![]() |
Luhut kemudian menjalani pemulihan hampir sebulan di Singapura pasca dirinya dilaporkan sakit pada awal Oktober. Menurut Luhut, ketika awal-awal menjalani pemulihan di Singapura, ia hanya ditemani oleh tim dokter, seorang ajudan, serta istri juga anak.
Ia juga mengaku tidak diperkenankan menerima tamu, bahkan menjawab ponsel sekalipun. Seluruh panggilan telepon kepada dirinya hanya boleh melalui ajudan menurut hasil keputusan keluarga.
Lihat Juga :![]() |
"'Papa, fokus untuk pulih dahulu, sisanya bisa menunggu', begitu ucapan istri dan anak saya." kata Luhut.
"Rupanya menjalani pemulihan jauh dari rumah adalah pilihan yang bijak, sebagaimana terlihat dari progress kondisi saya yang berangsur-angsur membaik sampai saat ini." lanjutnya.
Kini, Luhut mengaku sudah boleh memegang ponsel sejenak untuk "menengok urusan kerja" meski belum sepenuhnya. Ia pun sudah dijenguk oleh Presiden Joko Widodo.
Luhut menampilkan momen dirinya memberikan hormat saat Jokowi datang menjenguk. Kata Luhut, ia juga dijenguk oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, dan sejumlah menteri dan teman-temannya.
"Rasanya seperti mendapat tambahan energi dan semangat untuk pulih kembali." kata Luhut.
[Gambas:Instagram]
Kabar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan jatuh sakit beredar pada awal Oktober 2023. Kala itu sejumlah foto diklaim sebagai kondisi Luhut dengan alat bantu pernapasan.
Jubir Kemenko Marves Jodi Mahardi membantah foto tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks. Meski begitu, hingga saat ini tidak ada penyakit spesifik yang diumumkan sebagai penyebab Luhut jatuh sakit selain daripada kelelahan.
(Tim/end)Label:pinjol ilegal tenor panjang、raja138、bisnis menghasilkan uang cepat
Terkait:semibola、rtp ahha4d、pinjol legal resmi ojk、situs slot elang、asian4d slot、cara belanja akulaku、mpo39a、pinjaman online tanpa jaminan、4d toto macau paito、rakyat4d
bab terbaru:ratugacor88(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter bersama KAIDaerah Operasi (Daop) 1 Jakarta memberlakukan penyesuaian Grafik Perjalanan Kereta Api(Gapeka) 2023 mulai 1 November.
Penyesuaian itu berdampak pada penyesuaian kecepatan maksimal perjalanan, percepatan waktu tempuh, dan penyesuaian jadwal perjalanan Commuter Line Bogor.
Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan penyesuaian tersebut juga sejalan dengan pengembangan prasarana yang lebih handal pada lintas Bogor-Manggarai.
Oleh karena itu, KAI Commuter juga mengimbau kepada pengguna untuk memperhatikan kembali jadwal perjalanan.
"Pasalnya, percepatan waktu tempuh tersebut juga berimbas pada perubahan jam keberangkatan perjalanan Commuter Line Bogor di seluruh stasiun lintas Bogor-Jakarta Kota," kata Anne.
Ia melaporkan bahwa jadwal pemberangkatan perjalanan Commuter Line Bogor di seluruh stasiun pemberhentian juga mengalami perubahan jadwal mulai 1-5 menit. Keberangkatan awal Commuter Line di Stasiun Bogor pada pagi hari juga akan ditambah dua perjalanan, yaitu pemberangkatan pukul 05.25 WIB dan 05.50 WIB.
"Untuk jadwal terbaru, pengguna bisa melihat melalui aplikasi C-Access. Pengguna juga bisa melihat update jadwal terbaru melalui website commuterline.id atau sosial media resmi KAI Commuter @commuterline," katanya.
Dengan penambahan kecepatan maksimal perjalanan Commuter Line, KAI Commuter juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melintas di perlintasan sebidang pada lintas Bogor-Manggarai untuk menjaga keselamatan saat melintas.
"Pengemudi kendaraan yang akan melintas di perlintasan sebidang wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup dan atau ada isyarat lain untuk mendahulukan perjalanan kereta api," ujar Anne.
[Gambas:Video CNN]
PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) meminta maaf lantaran dua rangkaian Kereta CepatJakarta-Bandung (Whoosh) sempat tertahan sekitar 15 menit pada Selasa (31/10).
Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjelaskan kedua rangkaian tertahan lantaran masalah pasokan listrik dari PLN yang pada sekitar pukul 10.30 WIB di gardu listrik Kiaracondong - Gedebage.
"KCIC memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan penumpang Kereta Cepat Whoosh atas kejadian ini. Menindaklanjuti hal tersebut KCIC juga telah melakukan kordinasi bersama PLN untuk melakukan evaluasi agar kejadian tidak terulang kembali," kata Eva dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).
Setelah berkoordinasi dengan PLN dan suplai listrik kembali normal, perjalanan Kereta Cepat Whoosh kembali normal pada pukul 10.45 WIB.
Lebih lanjut, Eva memastikan seluruh sarana dan prasarana Whoosh dalam kondisi andal.
"Seluruh sarana kereta cepat Whoosh yang beroperasi dalam kondisi andal serta laik operasi dan tercatat tidak pernah mengalami kerusakan sejak dilakukan uji coba hingga kini telah dioperasikan secara resmi," ujarnya.
Adapun total penumpang Kereta Cepat Whoosh yang telah dilayani hingga 27 Oktober mencapai 87 ribu penumpang dengan tingkat okupansi mencapai 90 persen. Sementara, jumlah penumpang mencapai 13 ribu penumpang dalam satu hari.
Perusahaan menambah jadwal perjalanan reguler Kereta Cepat Whoosh dari sebelumnya 14 perjalanan menjadi 28 perjalanan per hari mulai November ini.
[Gambas:Video CNN]
Real Estate Indonesia (REI) menilai langkah Presiden Joko Widodo menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPn) rumahdi bawah Rp2 miliar belum sesuai proposal 'Propertynomic' gagasan mereka.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto mengapresiasi kemurahan hati Jokowi. Namun, ia skeptis langkah tersebut bisa efektif menurunkan angka backlogalias jumlah rumah yang terbangun dibandingkan kebutuhan masyarakat.
"Oleh karena itu, kami sampaikan proposal 'Propertynomic'. Jadi, properti ini dilihat bukan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (29/10).
Ia menyebut sektor properti adalah tulang punggung dan punya multiplier effectuntuk 185 subsektor industri lain. Joko lantas merinci sumbangsih properti sebesar 14 persen hingga 16 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), 9 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan 30 persen-45 persen kepada pendapatan asli daerah (PAD).
Akan tetapi, ia kecewa backlog perumahan selama satu dekade terakhir masih sulit ditekan. Joko mencatat backlog pada 2010 menyentuh 13,5 juta unit rumah dan hanya turun sedikit ke level 12,7 juta unit pada 2020.
Oleh karena itu, REI skeptis angka tersebut bisa turun drastis jika pendekatan, penganggaran, hingga kelembagaan yang dilakukan pemerintah tak berubah.
"Kami ini punya 6.400 kadang bisa sampai 6.700 pengembang. Misal, satu developerinvestasi Rp10 miliar, maka sudah (potensi investasi) Rp64 triliun. Imaginekalau ada 6.400 pengembang, taruh 90 persen investasinya rata-rata Rp30 miliar, berarti Rp192 triliun. Kalau Rp20 miliar berarti Rp128 triliun," rinci Joko soal peluang investasi jika properti dijadikan PSN.
"Ini angka besar yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hanya saja ini tidak pernah diproyeksikan, dikelola, dan diakomodasi. Padahal, itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam negeri. Dengan properti menjadi PSN, ini bisa digunakan untuk optimalisasi infrastruktur yang ada," tambahnya.
Kendati, Joko mengakui bahwa proposal 'Propertynomic' yang ada di benak REI memang belum disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Ia menyebut saat ini masih dilakukan sosialiasi, penguatan, hingga rencana diskusi publik.
Ia hanya meyakini jika pengembangan properti atau kawasan perumahan sudah dikategorikan PSN pasti mengundang investasi lebih jumbo. Oleh karena itu, Joko berjanji segera membuka kajian ini di ruang publik pada November 2023 atau akhir tahun nanti.
"Belum (insentif properti Jokowi), belum sampai ke 'Propertynomic'. Kami melihatnya pemerintah ingin menggerakkan dan mendorong stabilitas penjualan sehingga properti ini bisa bergerak di tengah tekanan properti dan daya beli. Kemarin juga ada kenaikan suku bunga acuan tinggi sehingga bisa relatif terkelola, tapi kita menerima dan terima kasih atas itu (insentif Jokowi)," tutupnya.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi menggratiskan PPn atas pembelian rumah di bawah Rp2 miliar pada Senin (24/10). Penggratisan 100 persen pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPn DTP) ini berlaku hingga Juni 2024.
Selanjutnya pada Juli 2024-Desember 2024, pajak ditanggung pemerintah tinggal 50 persen.
Jokowi berharap insentif ini bisa membantu menggairahkan sektor properti. Terlebih, data pemerintah menunjukkan sektor ini membuka lapangan kerja bagi 13,8 juta orang dan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sampai 9,3 persen.
"Dan juga untuk perumahan yang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang ekonominya di bawah ini, juga akan diberikan bantuan administrasi. Yang Rp4 juta (biaya administrasi pembelian rumah MBR) itu ditanggung pemerintah sehingga akan men-trigger ekonomi kita," kata Jokowi awal pekan ini.
(skt/agt)Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) masih berpeluang terkoreksi pada perdagangan Selasa (31/10).
Namun, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memaparkan rilis data inflasi yang disinyalir masih berada dalam tingkat stabil dan menunjukkan kestabilan perekonomian dalam negeri akan menahan pelemahan indeks.
Alhasil, pelemahan yang terjadi tidak terlalu dalam.
Dengan sentimen itu, ia memperkirakan indeks bergerak dalam rentang support6.654 dan resistance6.778.
Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBNI, KLBF, BBCA, BBRI, ASII, AALI, TBIG, UNVR, dan ICBP.
Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memproyeksi IHSG cenderung akan melanjutkan tren turun dari waveb untuk menguji zona support6.633-6.666.
"Karena chart harian masih bergerak di bawah garis SMA-10," kata dia.
Ia pun memprediksi IHSG bergerak di level support6.542 dan resistance6.968.
IHSG ditutup di level 6.735 pada Senin (30/10) sore. Indeks saham melemah 22,90 poin atau 0,34 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,71 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,57 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 175 saham menguat, 376 terkoreksi, dan 201 lainnya stagnan.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjantotegas tetap menolak perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Pontjo Sutowo di Hotel Sultan.
"Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (Pontjo Sutowo di Hotel Sultan). Sudah selesai," tegas Hadi usai menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).
Sementara itu, ia menyerahkan sisa penyelesaian perkara kepada aparat penegak hukum (APH). Ini termasuk tuntutan ganti rugi Rp28 triliun dari PT Indobuildco milik Pontjo kepada pemerintah.
"Coba dilihat status hukumnya, negara dalam hal ini Kemensetneg sudah menang berkali-kali. Lalu, dari Indobuildco itu kan sudah berkali-kali mengajukan gugatan dan sudah dikatakan kalah di pengadilan," tutur Raja.
"Jadi, nampaknya perlu kerendahan hati dari pihak sana (Pontjo Sutowo) bahwa ini adalah negara hukum. Pengadilan sudah memutuskan bahwa tanah tersebut secara legal milik negara, dalam hal ini Kemensetneg," tambahnya.
Raja lantas menyindir pihak Pontjo Sutowo yang selama ini sudah 'kenyang' menikmati cuan dari pengelolaan Hotel Sultan.
"Toh dari pihak sana juga sudah 'menikmati' dari tanah yang ada ini kan sudah dinikmati sekian lama, ekonomi secara produktif, ada hotel dan apartemen. Saya sih imbau saja, taat pada hukum," tandasnya.
Pontjo bersikukuh ingin memperpanjang HGB nya di Hotel Sultan. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.
Termasuk soal Hak Guna Bangunan (HGB) atas hotel tersebut.
"HGB habis itu kan seperti ibaratnya BPKB mobil. Kalau BPKB habis memang mobilnya punya orang, kan tidak. Mobil tetap punya kita, lagi diurus kan. Dan sekarang belum ada penolakan, belum diputuskan juga, masih proses. Itu bukan berarti bahwa kemudian itu bukan milik saya," katanya Jumat (27/10).
[Gambas:Video CNN]
Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.
Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.
"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.
Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.
Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.
Lihat Juga :![]() |
"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.
Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.
Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.
Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.
Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.
Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.
"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.
Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.
Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
《trik slot menang terus》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,gmwin slot demoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《trik slot menang terus》bab terbaru。