pinjol aman ojk 585Jutaan kata 293425Orang-orang telah membaca serialisasi
《batik77》
Profil Komisaris Pelni Dede Budhyarto yang Plesetkan Khilafah******Jakarta, CNN Indonesia--
Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto mendadak jadi sorotan. Bukan karena kinerjanya, melainkan cuitannya di Twitter.
Cuitan Dede tersebut mengenai plesetan diksi khilafah menjadi khilaf*ck yang diunggah pada Minggu (23/10) di akun Twitter pribadinya @kangdede78.
Dede menulis, "Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih Capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilaf*ck anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas".
Lalu siapakah Dede Budhyarto?
Saat ini pria yang akrab disapa Kang Dede ini menjabat sebagai komisaris independen di PT Pelni sejak diangkat pada 2020 lalu.
Pemilik nama asli Kristia Budiyarto merupakan lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan.
Lihat Juga :Erick Thohir Buka Alasan Tak Bakal Terpilih Jadi Presiden: Tren Jawa |
Berdasarkan website pelni.co.id, Dede ditunjuk sebagai komisaris PT Pelni berdasarkan surat keputusan Kementerian BUMN Nomor: SK-354/MBU/11/2020.
Dede lahir di Cirebon dan merupakan lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan.
Sejak awal karirnya, Dede berkecimpung dalam dunia siaran radio yang dimulai dari lembaga penyiaran negara, radio RRI untuk area Kendari, Sulawesi Selatan dan berpindah ke sejumlah radio swasta.
Lihat Juga :PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel |
Perjalanan panjang membawa Kristia perlahan menuju posisi sebagai Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio untuk area Makassar (2005-2008), Bandung (2008-2009) dan Jakarta (2009-2011) sebelum berpindah karir menjadi General Manager di e-Commerce PT Planet Tecno.
Selain itu, Dede juga diketahui aktif di bidang politik sejak terlibat sebagai relawan Jokowi (Presiden Joko Widodo) pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama.
Tak hanya itu, Dede juga lanjut menjadi relawan Jokowi di dua periodenya yakni, saat pemilihan presiden (pilpres) 2014 dan 2019. Saat itu, Dede berperan sebagai koordinator tim media sosial, sehingga aktif di Twitter.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun: Tak Menyalahi UU******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.
"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.
Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.
"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.
Lihat Juga :PHK Hantui Pabrik Tekstil dan Sepatu, Banyak Orderan Batal dari Buyer |
Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.
PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.
"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.
Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.
Lihat Juga :Pengusaha Tekstil Rumahkan 45 Ribu Karyawan, PHK di Depan Mata |
Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.
Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.
Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.
Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.
[Gambas:Video CNN]
Label:kapten slot、sg 88 slot、energi slot88
Terkait:link slot yang ada rtp nya、rtp ovo777、dapatqq、selothoki、samudrabet、panen138 rtp、agen slot gacor gampang menang、slot gacor wild west gold、wajik777、slot259
bab terbaru:tabrakan 2d togel(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
《batik77》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,erek erek dukuHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《batik77》bab terbaru。