kerang 2d togel

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

Bahlil Blak******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan.

Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4).

Mulanya, Bahlil menuturkan dirinya mendapat wewenang untuk mencabut izin tambang melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Pemerintah pun berupaya untuk mencabut IUP tak produktif yang mencapai 2.078 izin. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tak asal mencabut IUP. Pengusaha terkait diberi waktu untuk untuk mengajukan surat keberatan.

"Setelah melakukan pencabutan, kami berikan ruang pada teman-teman yang merasa keberatan," kata Bahlil.

Ia menjelaskan IUP yang dicabut adalah adalah mereka yang izin usahanya tidak diurus lebih lanjut. Kemudian, IUP yang digadai di bank hingga tak mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan satgas bisa memulihkan IUP jika pengusaha melampirkan dokumen pendukung dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih produktif.

Setelah itu, satgas merekomendasikan IUP dan izin konsesi hutan dapat dipulihkan atau tidak, sesuai dengan kriteria.

Sementara, keputusan pemulihan IUP dan izin konsesi hutan dilakukan melalui mekanisme pleno antara menteri investasi, menteri ESDM, dan menteri LHK. Kemudian, penerbitan SK pemulihan dilakukan sesuai sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil lantas mengatakan dalam sebuah media, dirinya disebut meminta sesuatu kepada para pengusaha agar IUP nya bisa dipulihkan. Bahlil pun membantah.

"Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers menerbitkan keputusan memerintahkan minta maaf pada kami," tutur Bahlil.

Ia pun mengatakan bakal mencari dan melaporkan pengusaha yang menjadi narasumber media yang dimaksud. Sebab, informasi mengenai Bahlil menarik upeti adalah berdasarkan keterangan pengusaha.

"Jadi konon ada cerita 33 IUP nikel yang diaktifkan ini memberikan upeti, katanya. Tapi saya gak yakin, (upeti diberikan) kepada orang-orang saya, dalam urusan ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kami panggil 33 orang biar kita uji," ucapnya.

Belakangan, Bahlil tengah menjadi sorotan karena diduga mematok tarif hingga Rp25 miliar untuk memulihkan IUP yang dicabut pemerintah. Ia pun membantah isu tersebut.

Bahlil mempersilahkan semua pihak untuk bertanya kepada salah satu pengusaha yang IUP-nya dipulihkan terkait kasus tersebut.

"Silakan teman-teman tanya ke pengusaha yang IUP-nya dipulihkan, apakah benar," kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip dari detik finance, Senin (18/3).

Isu mengenai bahlil mematok tarif untuk memulihkan IUP ini terungkap dari salah satu laporan media nasional. Bahlil pun telah melaporkan media itu ke Dewan pers.

Tak hanya itu, Bahlil juga akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan terbuka.

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah berbicara dengan perwakilan hukum. Ia menyebut kasus dugaan itu tidak hanya mencatut namanya, melainkan juga menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

"Maka kami akan melaporkan ini kepada penegak hukum lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Perang Tianjiao

Menteri ESDM: Lifting minyak kuartal I capai 563 ribu barel per hari******

Sebagai catatan, capaian lifting migas Kuartal I 2024 sebesar 563 ribu barel atau 88,5 persen dari target APBN yang ditetapkan untuk tahun ini, ...

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

Menakar Dampak Ekonomi dari Perputaran Uang Lebaran Rp157 T******

Momen Lebaran akan segera tiba. Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan perputaran uang selama libur lebaran 2024 mencapai Rp157,3 triliun. Nilai ini dengan perhitungan jumlah pemudik yang akan mencapai 193 juta.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan berdasarkan data Kementerian Perhubungan jumlah pemudik tahun ini naik menjadi 193,6 juta orang, dengan perkiraan per keluarga menghabiskan Rp3,2 juta.

"Dengan jumlah pemudik mencapai 193,6 juta orang, jika jumlah per keluarga dirata-ratakan 4 orang, maka jumlah pemudik setara dengan 48,4 juta keluarga. Dengan asumsi setiap keluarga membawa uang rata rata Rp3,25 juta, maka perputaran uang selama Ramadan dan Idulfitri 1445 H, tahun ini diperkirakan mencapai Rp157,3 triliun," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/4).

Lantas berapa besar pengaruh perputaran uang saat Lebaran terhadap perekonomian?

Ekonom LPEM UI Teuku Riefky menilai biasanya pada kuartal yang terjadi momentum Ramadan dan Lebaran akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari kuartal lain. Namun, karena Ramadan dan Lebaran kali ini terbagi antara kuartal I dan II, maka ia menilai dampaknya sebagian akan terealisasi di pertumbuhan ekonomi kuartal I.

"Untuk kuartal II kita estimasi di kisaran 5,1 persen sampai 5,2 persen," katanya kepada, Kamis (4/2).

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi akan didongkrak konsumsi rumah tangga yang meningkat saat Ramadan dan Lebaran. Apalagi pekerja mendapat tunjangan hari raya (THR).

Senada, Ekonom Indef Rizal Taufikurahman menilai peredaran uang yang meningkat saat Lebaran akan memicu menguatnya konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat yang naik akan mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia menilai peredaran uang yang tumbuh saat Lebaran tidak bisa dihindari akan menyebabkan naiknya harga barang dan jasa.

"Artinya akan menyebabkan naiknya harga barang dan jasa. Karena dalam jangka pendek volatilitas of money realitasnya konstan, hanya terdorong oleh konsumsi sektor transportasi," katanya.

Untuk kuartal II, Rizal memperkirakan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari kuartal I. Pemicunya terbesarnya adalah konsumsi masyarakat yang meningkat saat Lebaran. Mempertimbangkan hal tersebut, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II menyentuh 5,3 persen.

Namun, ia menilai tidak semua rumah tangga loyal dalam membelanjakan THR. Menurutnya, rumah tangga yang mendapatkan THR adalah mereka yang bekerja formal dan berpendapatan menengah ke atas.

"Artinya loyalitas masyarakat dalam membelanjakan THR ini tentu saja sangat cepat. Hanya saja tantangannya adalah rumah tangga berpendapatan menengah saja yang bisa menikmati THR," katanya.

Sementara itu, Direktur Celios Bhima Yudhistira memperkirakan perputaran uang selama Lebaran bisa menjaga konsumsi rumah tangga di kisaran 4,9 persen. Meski sifatnya temporer, momen Lebaran punya andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun.

Pasalnya uang dari pekerja di perkotaan, katanya, akan mengalir ke desa-desa dan menghidupi banyak lapangan pekerjaan terutama UMKM. Dengan begitu, konsumsi rumah tangga akan meningkat.

"Apalagi saat ini ekspor maupun investasi belum bisa terlalu diandalkan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi mitra dagang, bayang-bayang resesi hingga suku bunga yang masih tinggi. Satu-satunya tumpuan PDB sisi pengeluaran yang harus dijaga adalah konsumsi rumah tangga," katanya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Demografi FEB UI I Dewa Gede Karma Wisana mengatakan jika dibandingkan dengan 2023 di mana tingkat konsumsi rumah tangga yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran tumbuh sebesar 5,23 persen pada kuartal II, maka pada kuartal II/2024 yang bersamaan dengan Lebaran diperkirakan akan tumbuh dengan level yang sama.

Ia memperkirakan ekonomi tumbuh di kisaran 5 persen pada kuartal II/2024. Kondisi itu didukung terutama oleh konsumsi dan belanja domestik.

"Jadi apabila mengikuti informasi bahwa Bank Indonesia telah menyiapkan uang beredar sebesar Rp197 triliun yang berarti meningkat sekitar 4,5 persen dari tahun sebelumnya maka ini akan memberikan sinyal perputaran uang yang meningkat cukup besar untuk memenuhi permintaan masyarakat serta tingginya mobilitas penduduk," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Bareskrim gerebek pabrik ekstasi jaringan Fredy Pratama di Sunter******

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

cahaya tanpa debu

KOI berharap Rizki Juniansyah jaga performa puncak jelang Olimpiade******

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

Beda Klaim Capres dan Mentan Soal Pupuk Langka untuk Petani******

Persoalan pupuk langkamenjadi perdebatan belakangan ini, terlebih ada beda klaim antara menteri pertanian, para petani, hingga calon presiden di Pilpres 2024.

Mulanya, isu pupuk langka menjadi perdebatan sengit antara capres nomor urut 3 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Ganjar Pranowo dalam debat pertama di KPU, Selasa (12/12). Prabowo mengklaim banyak petani di Jawa Tengah yang mengeluh kepadanya soal kelangkaan pupuk.

"Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk dan mereka mengeluh dengan Kartu Tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk," ucap Prabowo kepada Ganjar.

"Pak, data petani kita tidak pernah beres, maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran," balas Ganjar.

Lihat Juga : Negara Habiskan Rp1.060 T untuk Bansos, Pupuk Petani, dan Subsidi BBM

Respons petani dan mentan 

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Muhammad Qomarun Najmi menyebut permasalahan pupuk ini terletak pada validitas data. Ia mengungkapkan ada petani yang punya lahan, tetapi tak mendapat Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.

"Ada yang tidak punya lahan atau bukan petani, dapat Kartu Tani," katanya kepada CNNIndonesia.com (13/12).

Carut marut data penerima Kartu Tani membuat sejumlah petani memilih menggunakan KTP untuk membeli pupuk subsidi. Sehingga Qomarun beranggapan langkah Presiden Joko Widodo mempermudah petani mendapatkan pupuk dengan bermodalkan KTP bukanlah hal baru.

Di lain sisi, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menilai pupuk sejatinya tidak langka. Ia menyebut stok pupuk di kios hingga distributor tetap tersedia.

Akan tetapi, APPI mengeluhkan alokasi pupuk subsidi yang dibatasi. Jumantoro mempermasalahkan alokasi tersebut jauh lebih sedikit ketimbang kebutuhan para petani di lapangan.

"Alokasinya memang sudah habis. Karena petani menggunakan pupuk, misal jagung kebutuhan 6 ton-7 ton per hektare, padi 5 ton-7 ton per hektare, lah alokasi pemerintah untuk padi dan jagung kurang lebih hanya 3 kuintal," kata Jumantoro kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/12).

Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman membantah adanya kelangkaan pupuk. Namun, ia mengaku memang mendengar banyak keluhan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk jelang masa tanam.

Lihat Juga : Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?

Ia mengklaim langsung merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 untuk mengatasi masalah ini. Amran menyebut akses petani terhadap pupuk bersubsidi kini jadi lebih mudah, yaitu cukup dengan menunjukkan KTP, tak perlu Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.

"KTP ada tertulis petani di KTP-nya bisa ambil pupuk. Tidak ada (syarat lain). Jangan dipersulit kalau dia minta pupuk berarti dia mau tanam. Kalau dia mau berproduksi, Indonesia bisa swasembada, berdaulat bahkan ekspor," ucap Amran, dikutip dari Antara.