gg88

Kemegahan Netheril

Delegasi Asian Financial Leaders Program Studi Banding ke PNM******

Sejumlah delegasi Asian Financial Leaders Program (AFLP) melakukan studi banding ke PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Rabu (14/6). 40 Asian Financial Leader ini mewakili pimpinan industri keuangan di ASEAN.

Kunjungan ini bukan hanya untuk menjalin hubungan baik sebagai sesama pelaku jasa keuangan, tetapi juga berbagi insight terkait model bisnis group lending bagi perempuan prasejahtera yang telah sukses dijalankan oleh PNM.

Setelah melihat lebih dekat, mereka terpukau bagaimana PNM memberdayakan nasabah. Sebab, PNM mampu memberikan pendampingan kepada nasabah Mekaar yang seluruhnya adalah perempuan.

Tidak hanya perihal memberdayakan nasabah, AFLP juga merasa tertarik dengan cara PNM bisa sukses menggandeng perempuan muda sebagai pendamping nasabah di lapangan.

Menurut Sunar, pendamping nasabah PNM Mekaar didominasi oleh perempuan lulusan sekolah tingkat SLTA. PNM tidak hanya merekrut mereka sebagai karyawan tetapi juga mendukung peningkatan kompetensi dan menciptakan jenjang karir yang jelas.

"97.8 persen pendamping nasabah PNM adalah perempuan dan kami juga memberikan beasiswa untuk melanjutkan kuliah bagi mereka yang berprestasi sehingga ini menjadi salah satu hal yang membuat mereka bersemangat," tambahnya.

Sunar meyakini bahwa berdasarkan riset para perempuan memiliki komitmen dan tanggung jawab lebih kuat dibanding laki-laki. Sehingga baik nasabah Mekaar dan para pendamping yang didominasi oleh perempuan merupakan motor penggerak stabilnya kualitas portofolio pembiayaan yang mendongkrak kinerja perusahaan.

Warisan kekaisaran

RI di Jalur Benar, Luhut Minta Presiden Baru Tak Usah Bicara Perubahan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia telah menemukan pola untuk masuk kelompok negara berpenghasilan tinggi (high income country).

Ia menyebut kebijakan seperti hilirisasi industri merupakan salah satu resep terwujudnya pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk bisa mencapai high income country.

"Sekarang kita sudah ketemu pattern(pola) untuk menjadi negara high income country, itu saya kira bisa kita lakukan, karena juga dari segi demografi bonus, kekayaan alam, downstream industry, digitalisasi, kemudian dana desa, itu ingredientsdaripada untuk membuat Indonesia hebat," kata Luhut di sela Jakarta Geopolitical Forum ke-7 di Jakarta, Rabu (14/6).

"Saya berharap siapapun presiden ke depan harus melakukan ini, tidak usah bicara perubahan lah, bagaimana menyempurnakan, mempercepat proses ini, supaya generasi kalian juga bisa nanti melihat itu, karena kalau tidak kita fokus pada pekerjaan ini, belok-belok, nanti tidak jalan," katanya.

Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan gross national income(GNI) per kapita dalam 4 kategori, yaitu low income(US$ 1.035), lower-middle income(US.036-US,045), upper middle income(US.046-US.535), dan high income(lebih dari US.535).

Saat ini, Indonesia berada pada posisiupper-middle income.

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi dimensi

Hasil Pertemuan Jusuf Hamka dan Mahfud Bahas Utang Rp800 M******

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD pada Selasa (13/6). Keduanya membahas nasib utang negara kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) senilai Rp800 miliar yang tak kunjung dibayar.

"Allahuakbar, terima kasih ya Allah. Pertemuannya sangat bagus, beliau bukan cuma amanah tapi ksatria," ujar Jusuf usai bertemu dengan Mahfud di kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD mengungkapkan pihaknya akan konfirmasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usai mendengarkan penjelasan Jusuf dan mempelajari dokumen terkait utang negara itu.

Bahkan, kewajiban pembayaran utang itu sudah diakui oleh Bambang Brodjonegoro saat menjabat sebagai menteri keuangan beberapa waktu lalu.

Mahfud mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, negara akan menagih utang kepada swasta yang memiliki kewajiban. Pada saat yang sama, negara akan membayar apabila memiliki kewajiban kepada swasta.

"Sejauh ini dokumennya memang negara punya utang maka sebabnya dulu Pak Jokowi adakan rapat yang begini-gini segera dibayarkan. Tapi mereka yang punya utang diburu," ujarnya.

Berdasarkan keterangan Jusuf sebelumnya, utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, Jusuf kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Sekitar 2014-2015, pihaknya memenangkan gugatan sampai Mahkamah Agung (MA). Pada 2016-2017, utang negara beserta denda dan negaranya mencapai Rp400 miliar. Namun, setelah membahas dengan Kemenkeu, pemerintah meminta diskon sehingga disepakati utang akan akan dibayar Rp170 miliar.

Kendati demikian, utang itu hingga kini belum dibayar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berdalih pemerintah ingin berhati-hati dan teliti mempelajari sebelum membayar utang yang kini membengkak jadi Rp800 miliar itu.

"Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailoutdari bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kemanusiaan Meningkat

Kereta Cepat, Antara Jadwal Molor dan Kepastian Keamanan Operasional******

Permasalahan proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) seolah tak ada hentinya. Yang terbaru, jadwal operasi kereta cepat dikabarkan bakal molor ke Januari 2024.

Proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu ditargetkan bisa beroperasi pada Agustus 2023 mendatang.

Sebenarnya, mundurnya jadwal operasi ini bukan yang pertama. Semula, proyek KCJB ditargetkan bisa rampung pada 2019.

Tapi dalam kajian BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau sekitar Rp21,74 triliun.

Masalah lain yang pernah menerpa proyek kerja sama Indonesia-China ini adalah ingkar janji penggunaan APBN, pembangunan serampangan, hingga mengabaikan aspek keselamatan.

Soal isu mundurnya jadwal operasi menguar dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update', tertanggal 14 Mei 2023, yang diperoleh Reuters, Kamis (8/6) lalu.

Lihat Juga : Urutan Pangkat PNS yang Kenaikan Jabatannya Diperbanyak Jadi Enam Kali

Dalam laporan itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memulai operasi komersial KCJB pada 18 Agustus 2023.

Kemenhub dan tiga konsultan proyek tersebut, yakni Mott Macdonald, PwC, dan Umbra menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

Meski demikian, saat dikonfirmasi Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan kereta cepat tetap beroperasi sesuai rencana, yakni Agustus 2023.

"Enggak, Agustus tetap, uji coba KA Cepat," katanya.

Ia menegaskan untuk operasi komersial menunggu informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah jadwal operasi kereta cepat terancam mundur ke tahun depan. Menurutnya, KCJB tetap akan beroperasi sesuai jadwal, yakni 18 Agustus mendatang.

Luhut memastikan uji coba akan tetap dilakukan pada 14-16 Juni 2023 ini, sedangkan operasional akan berlangsung pada 18 Agustus 2023. Hanya saja, pada saat operasional ini akan dilaksanakan secara gratis untuk masyarakat yang ada di sekitar stasiun. Sedangkan, operasional secara komersial belum ditetapkan.

"Jadi mereka akan kita sampaikan gratis sambil mencoba ini dan itu akan kita capai 350 km per jam," katanya.

Lanjut ke halaman sebelah...

Biaya bakal membengkak jika jadwal molor lagi

dunia cermin tertinggi

Setumpuk Jabatan Luhut di Era Pemerintahan Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebagai ketua satuan tugas percepatan perolehan tanah dan investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara.

Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo pada 13 Juni 2023 kemarin.

Berikut deretan jabatan lain Luhut di era Presiden Jokowi:

1. Kepala Kantor Staf Kepresidenan

Luhut dilantik pada 31 Desember 2014 lalu. KSP memiliki tugas dan fungsi memberi dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

Luhut dilantik pada 13 Agustus 2015. Ia menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno yang terkenareshuffleKabinet Kerja.

Lihat Juga : Pengusaha soal Rencana Kenaikan Harga Gula: Biaya Produksi Meningkat

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Pada 27 Juli 2016, Jokowi melantik Luhut sebagai menko kemaritiman. Luhut menggantikan Rizal Ramli.

Jabatan ini terus berlanjut di periode kedua Jokowi dengan tambahan nomenklatur menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim

Jokowi juga pernah menunjuk Luhut Ketika menjadi Menko Kemaritiman sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim (menteri sementara waktu) pada 15 Agustus 2016.

5. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (2020)

Jokowi kembali menunjuk Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Ad Interim pada 26 November 2020. Ia menggantikan Edhy Prabowo yang masuk ke dalam kasus pusaran korupsi ekspor benih lobster

6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri

Penunjukan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga memantau tingkat komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.

7. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Amanah ini diemban Luhut sejak Juli 2020. Komite itu dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

8. Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Juni 2021.
Luhut, sesuai arahan Jokowi, mengawal penerapan PPKM Darurat.

9. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Tugasnya, memberikan arahan dalam pencapaian, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi penyelamatan danau prioritas nasional.

10. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gernas BBI berdasarkan Perpres Nomor 15 tahun 2021. Jabatan ini diembannya sejak 8 September 2021.

11. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Oktober 2021. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Mengutip CNBC Indonesia, ia bertugas menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan atau perubahan biaya (cost overrun) proyek tersebut.

12. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Luhut ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar kecil antarbintang

Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta CepatIndonesia China(KCIC) mengklaim Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah berhasil melaju dengan kecepatan 300 km per jam. 

Klaim didasarkan pada hasil uji coba yang dilakukan dengan menggunakan CIT atau kereta inspeksi yang dilakukan akhir pekan ini. 

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan uji coba diikuti oleh Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenkomarves Septian Hario Seto, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo beserta jajaran terkait lainnya.

"Pengujian hari ini berjalan sangat lancar meskipun cuaca sedang hujan deras di sepanjang jalur KCJB. Pada pengetesan hari ini, Kereta Inspeksi KCJB mampu menembus kecepatan hingga 300 km per jam dengan sangat stabil. Secara bertahap puncak kecepatan tersebut akan terus kami tambah," ujar Emir dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pada Jumat (16/6).

Ia mengatakan keberhasilan pengujian mencapai 300 km per jam dengan aman dan lancar ini merupakan suatu progres yang baik dalam tahapan persiapan pengoperasian KCJB.

Pengujian katanya, akan terus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan bertahap sehingga bisa dicapai puncak kecepatan operasionalnya di 350 km per jam.

[Gambas:Video CNN]