pondok777

tujuh belas lagi

Nestle Respons BPOM Tarik Kopi Saset Starbucks Impor dari Turki******

PT Nestle Indonesia mengatakan produk kopisaset Starbucks impor dari Turki yang ditarik Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) tidak diimpor perusahaan maupun PT Sari Coffee Indonesia.

"Kami juga ingin menekankan bahwa semua produk yang dipasarkan di Indonesia oleh PT Nestle Indonesia & PT Sari Coffee Indonesia telah disetujui oleh BPOM," kata Direktur Corporate AffairsPT Nestle Indonesia Sufintri Rahayu kepada CNNIndonesia, Selasa (27/12).

Ia mengatakan Nestle dan Sari Coffee Indonesia berkomitmen untuk memastikan kualitas, keamanan serta integritas produk-produknya.

Kemarin, BPOM menarik sejumlah produk kopi bubuk saset dengan merek Starbucks dari Turki.
Ada enam varian yang ditarik yakni Capuccino, Cafe Latte, Toffee Nut Latte, White Mocha, Caramel Latte, dan Vanila Latte.

"Jadi tanpa izin edar. Seharusnya dengan izinnya BPOM, kalau ada apa-apa seperti yang baru terjadi di negeri kita, dikaitkan dengan cemaran. Kita membutuhkan pengawasan BPOM dari awal, harus registrasi produk apapun yang masuk ke Indonesia," kata Kepala BPOM Penny K Lukito, Senin (26/12).

Lihat Juga : Alasan BPOM Tarik Kopi Saset Starbucks Impor dari Turki

Penny menyebut izin edar penting karena jika ditemukan zat yang berbahaya pada produk yang telah beredar, BPOM dapat segera menelusuri dan menarik produk-produk tersebut dari masyarakat.

"Setelah ini, kelihatannya kita harus menginformasikan kepada perusahaan importir-nya Starbucks. Nanti dia mungkin mengontak mitranya yang ada di Turki dalam hal ini," imbuh Penny.

[Gambas:Video CNN]

gadis perunggu di sebelah

Warung Kecil Takut Omzet Turun Jika Jokowi Larang Jual Rokok Batangan******

Sejumlah pedagang warung kecil was-was pendapatan mereka turun jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang penjualan rokok batangan.

Kartina (47), pemilik warung kecil di bilangan Manggarai, Jakarta Selatan, salah satunya. Ia mengatakan penjualan rokok dengan cara diecer per batang lebih menguntungkan dibanding penjualan rokok per bungkus. Karena itu, jika penjualan ketengan dilarang, ia takut pendapatannya menurun.

"Ya kalau bungkusan nggak ada untungnya, cuma Rp1.500-an. Kalau ketengan kan dijualnya satu barang Rp2.000, masih lebih untung," ujarnya kepada CNNINdonesia.com, Senin (26/12).

"Orang harga rokok juga sudah naik terus tiap hari," kata Kartina dengan nada jengkel.

Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang pedagang rokok di daerah Menteng, Jakarta Pusat, bernama Iwan (44). Ia mengungkapkan omzetnya terancam turun jika penjualan rokok ketengan dilarang. Pasalnya, kata dia, menjual rokok per batang itu lebih menguntungkan ketimbang per bungkus.

"Kalau saya mah mendingan ketengan. Orang (pembeli) juga kan belum tentu beli bungkusan terus. Harus punya duit," ucap Iwan.

Lihat Juga : Pengusaha Tolak Rencana Jokowi Larang Jual Rokok Batangan

Kejengkelan Kartina soal naiknya harga rokok ternyata dirasakan juga oleh Iwan. Ia mengatakan setelah harga rokok naik, penjualannya menurun sekitar 20 persen.

Oleh karena itu, jika kelak penjualan rokok ketengan diberlakukan, pendapatannya bisa makin tergerus.

Namun, Iwan mengaku tidak bisa berbuat apa-apa terkait larangan Jokowi tersebut. Ia hanya bisa pasrah dan menggantungkan nasib pada pembeli yang hanya mau membeli rokok per bungkus.

"Nggak bisa ngomong apa-apa kita mah. Kalau sudah aturan dari sana (pemerintah) ya ngikutin," ujarnya.

Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023. Rencana itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Larangan penjualan rokok batangan merupakan satu dari tujuh materi pokok yang akan disusun dalam rancangan peraturan pemerintah itu.

"Pelarangan penjualan rokok batangan," dikutip dari Keppres Nomor 25 Tahun 2022 yang diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara.

Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik, serta pembesaran ukuran gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau.

Aturan lain yang akan dicantumkan Jokowi adalah penegakan dan penindakan serta pengaturan kawasan tanpa rokok. Ada pula ketentuan pelarangan serta pengawasan iklan produk tembakau.

"Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorshipproduk tembakau di media teknologi informasi," dikutip dari keppres itu.

Aturan-aturan baru tentang rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Aturan itu merupakan turunan dari pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

[Gambas:Video CNN]

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

Nelayan Pertanyakan Rencana Menteri KKP Batasi Kuota Penangkapan Ikan******

Nelayan mengaku tak diajak bicara soal rencana pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota yang bakal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2023.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menegaskan pemerintah perlu payung hukum yang jelas jika ingin memberlakukan pembatasan kuota penangkapan ikan.

"Terlalu terburu-buru dan saya kira kalau ditanya ke nelayan yang biasa menangkap (ikan), mereka gak tahu juga bagaimana sistem kuota segala macam," tegas Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).

Permasalahan soal definisi kuota penangkapan ikan hingga bagaimana para nelayan memenuhi kuota tersebut dianggap belum jelas. Ketidakjelasan ini bahkan menimbulkan spekulasi nelayan dilarang menangkap ikan.

Simpang siur yang muncul menimbulkan kekhawatiran dalam kelompok nelayan di seluruh Indonesia, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian.

"Selama ini SNI tidak pernah diajak komunikasi yang seperti itu. Teman-teman juga khawatir. Jadi di daerah itu bertanya bagaimana kuota tadi. Lalu kalau kami nganggur, kami mau makan apa nanti? Itu kan pertanyaan sederhana yang sebenarnya harus dijawab sebelum (aturan) itu dilaksanakan," jelas Budi.

Ada empat poin utama yang dipertanyakan SNI. Pertama, belum ada kejelasan dan keterangan rinci seperti apa pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota. Kedua, aturan main di mana kalaupun benar ada pembatasan maka harus diikuti dengan penegakkan hukum terhadap pelanggar.

Ketiga, kuota tersebut secara rinci diberikan kepada siapa dan berapa besarannya. Budi mempertanyakan apakah nelayan, kelompok nelayan, dan pengusaha bakal mendapatkan kuota yang sama. Jika benar, ini mencerminkan ketidakadilan di mana pengusaha besar diberikan kuota yang sama dengan nelayan kecil.

Keempat, siapa yang bakal mengeluarkan aturan pembatasan kuota tersebut. Apakah KKP, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, atau ada badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selama ini kementerian punya data, badan itu (Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan) punya data, lalu yang mau kami rujuk yang mana? Jadi itu tadi yang mengeluarkan data kalau bisa datanya harus tunggal yang menjadi rujukan sehingga jelas kalau mau terukur segala macam," ujarnya Budi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Khawatir Keluar Uang Tambahan

Permainan emas kripton di dunia lain masih belum bisa dihentikan

KADIN Imbau Larangan Ekspor Bauksit Diimbangi Peta Jalan Hilirisasi******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksitharus diimbangi dengan peta jalan hilirisasi yang jelas. Artinya, bukan sekadar membangun smelter sebanyak-banyaknya tanpa punya arah dan tujuan.

Ia menuturkan saat ini smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian bijih bauksit terdapat di Sulawesi Tengah-Tenggara, Halmahera Timur-Selatan, Galang Batang Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat.

Arsjad membeberkan potensi sumber daya alam (SDA) dalam program hilirisasi industri yang digaungkan pemerintah. Ia melihat upaya pemerintah dalam hilirisasi industri ini juga mendorong peningkatan dalam pengolahan SDA lain dalam negeri.

Oleh karena itu, Arsjad berharap hilirisasi bauksit akan berjalan seperti nikel yang terintegrasi dari hulu ke hilir hingga benar-benar menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan bukan sekadar barang setengah jadi.

Menurutnya, hilirisasi ini akan dapat mengakselerasi pengolahan bauksit itu sampai menjadi produk aluminium ingot pada 2025. Sehingga memberikan dampak bagi ekonomi nasional melalui hilirisasi bauksit, industri ringan, dan logistik modern yang ramah lingkungan.

"Aluminium ingot sangat diperlukan industri dalam negeri, seperti pelat, billet, scrap, dan bentuk profil yang diperlukan dalam proses di industri seperti pesawat terbang, kapal, otomotif, dan konstruksi," ujarnya.

Dalam beberapa tahun ke depan, imbuhnya, diharapkan seluruhnya bisa diisi dari industri aluminium dalam negeri. Dengan cadangan bauksit yang ada, Indonesia punya potensi memenuhi kebutuhan aluminium sampai beberapa puluh tahun ke depan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan smelter terpasang untuk bijih bauksit di RI saat ini sudah sebanyak empat unit dengan kapasitas olahan alumina mencapai 4,3 juta ton setiap tahunnya.

"Selain itu pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan itu kapasitas inputnya adalah 27,41 juta ton dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Percetakan Tiandao

Kementan Jamin Stok Bahan Pangan Pokok Aman Jelang Tahun Baru******

Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi ketersediaan 12 bahan pangan pokok, khususnya komoditas peternakan dalam kondisi aman dan mencukupi jelang pergantian tahun.

"Alhamdulillah 12 bahan pangan pokok, khususnya untuk komoditas peternakan itu cukup dari sisi produksi dan itu bisa kami yakinkan, sehingga rakyat tidak perlu khawatir karena komoditas peternakan surplus pada 2022," ucapnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (29/12).

Selain itu, Kementan juga bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyediakan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau melalui kegiatan 'Serbu Pangan Murah'.

Selain komoditas peternakan, kegiatan itu juga menyediakan komoditas pangan lainnya, seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, gula pasir, dan minyak goreng.

"Kami mengapresiasi Komandan Rindam Jayakarta beserta seluruh jajaran untuk berkolaborasi untuk pelaksanaan kegiatan ini" ungkap Nasrullah.

Ia menyebut pihaknya berupaya menggencarkan peningkatan konsumsi protein hewani dengan penyediaan bahan pangan dengan akses yang mudah dan terjangkau, salah satunya melalui kegiatan Serbu Pangan Murah tersebut.

Menurutnya, kegiatan itu juga merupakan tindak-lanjut arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk mendekatkan produsen dengan konsumen agar bisa menyediakan pangan dengan harga terjangkau dalam masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan tahun baru 2023.

"Alhamdulillah dari segi produksi 12 bahan pangan pokok dalam kondisi tercukupi sehingga harapan saya masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan Serbu Murah ini dengan baik, beli secukupnya, tidak perlu khawatir karena pemerintah akan selalu mengawal ketersediaan dan pasokan bahan pangan agar semua masyarakat dapat menikmatinya," imbuh Nasrullah.

Ia menambahkan kegiatan serupa juga telah dilaksanakan bersama stakeholderterkait di beberapa titik sejak 18 Desember 2022 hingga nanti tanggal 31 Desember 2022.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Rindam Jaya Letkol INF Audy Komontoy mengungkapkan kerjasama TNI dan Kementan terus dilakukan dan saling bersinergi dalam menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia.

"Kerja sama TNI dengan Kementan sudah lama dilakukan, mulai dari hulu hingga hilir dalam menjaga ketahanan pangan, saat ini pada kegiatan Serbu pangan Murah, kami memfasilitasi tempat untuk masyarakat dalam mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan," ucap Audy.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

Anker Protes Tarif KRL Si Kaya Bakal Naik: Mending Saya Ngisi Bensin******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mencabut subsidi tarif KRL untuk orang kaya. Sistem subsidi baru akan diberlakukan untuk memastikan yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah penerima yang tepat.

Menurutnya, saat ini tarif KRL hanya sekitar Rp4 ribuan untuk jarak minimal karena subsidi jenis Public Service Obligation(PSO) yang diberikan pemerintah. Padahal, tarif asli harusnya sekitar Rp10 ribu-Rp15 ribu. 

Dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi masyarakat mampu akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi.

Ia berhitung, dengan asumsi tarif dasar Rp15 ribu, maka dari rumah Awan ke tempat kerjanya di Kemayoran, Jakarta Pusat, bisa mencapai tarif Rp20 ribu sekali jalan. Jika pulang pergi, maka Awan harus menghabiskan Rp40 ribu dalam sehari.

"Apalagi bisa berapa kali transit. Misal saya dari Bogor ke Tanah Abang, itu transit dan sekali jalan jangan-jangan jadi Rp20 ribu sampai Rp30 ribu. Mending saya ngisibensin daripada naik KRL," kata Awan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Awan menilai kebijakan ini justru membuka peluang untuk pengguna KRL beralih kembali ke kendaraan pribadi. Padahal, menurutnya, setiap warga berhak mendapatkan akses pelayanan transportasi umum, terlepas dari pengelompokan kaya atau miskin.

"Ketika dia bisa naik motor atau mobil, (alih-alih naik KRL) mungkin mereka jadi naik kendaraan pribadi, eh malah jadi macet. Harusnya yang dimahalinpajak mobil tuh, bukan malah cabut subsidi," ujarnya.

Awan pun mempertanyakan kategori kaya yang dimaksud oleh Menhub Budi Karya Sumadi. Ia menilai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun bisa jadi memprotes kebijakan ini sebab tak ada kategori 'orang kaya' yang jelas dari pemerintah.

"Ini kebijakannya diskriminatif ya untuk warga yang seharusnya dapat subsidi buat pelayanan publik transportasi. Karena orang-orang menengah ke atas pun ya berhak dapat akses ke transportasi publik," tegasnya.

Anker asli Bekasi Akah (29) juga mempertanyakan mekanisme penetapan kategori kaya-miskin yang dirujuk pemerintah. Menurutnya, KRL adalah moda transportasi andalan warga Jakarta dan kota penyangganya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

"Kalau ada pembedaan harga tiket, artinya pemerintah melakukan diskriminasi dong. Padahal transportasi massal sudah selayaknya dipandang sebagai hak dan kebutuhan dasar warga megapolitan Jabodetabek," kata Akah.

Lihat Juga : Tahun Depan, Mancing Ikan di Laut Dikuota

Akah berpandangan orang kaya dengan kemampuan membeli kendaraan pribadi seperti mobil semestinya didorong untuk menggunakan transportasi publik, salah satunya lewat harga KRL yang terjangkau.

Ia juga menilai implementasi kebijakan ini akan berantakan sebab sulitnya menentukan kategori kaya dan miskin. Tak cuma itu, Akah meragukan data yang dimiliki pemerintah akan valid.

"Selain itu, pasti akan banyak orang yang main kucing-kucingan juga. Jadi sudahi saja lah rencana subsidi tepat sasaran itu," tuturnya.

Alih-alih menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, Akah meminta agar pemerintah membenahi sistem KRL yang menurutnya masih banyak kekurangan di sana-sini. Ia mengaku masih sering harus menunggu lama dan mendapatkan jadwal kereta yang tak tepat waktu.

"Sekarang kalau memang pemerintah mau kurangi subsidi ke orang kaya, jaminan kenyamanan KRL seperti apa sih yang ditawarkan? KRL masih banyak cacatnya kok," tegasnya.

Anker lainnya, Izah (22) berpendapat jika pemerintah ngototuntuk memangkas subsidi KRL, maka pemerintah perlu menerapkan golongan untuk penetapan tarif. Menurutnya, selisih antara tarif dasar saat ini yaitu Rp3 ribu ke rencana tarif Rp10 ribu memiliki selisih terlalu jauh.

"Kayaknyaperlu diperhatikan parameternya dan gapRp3 ribu ke Rp10 ribu itu kan jauh banget. Jadi ya kalau mau dibikin sistem golongan aja biar manfaat," katanya.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mewacanakan kenaikan tarif ini dengan membawa semangat subsidi silang. Namun ia berharap pemerintah melakukan pemetaan yang tepat sasaran dan penerapannya tidak memberatkan kelompok rentan.

Terlebih, menurutnya, urusan pencabutan subsidi selama ini kerap menjadi persoalan. Tak hanya subsidi tarif transportasi publik, ini berlaku juga bantuan sosial lainnya. Padahal, Izah melihat masih banyak orang yang memiliki kondisi ekonomi serupa dengan dirinya, yang miskin tidak, kaya apalagi.

"Dengan gajiku yang sekarang, aku pikir aku nggak bisa buat bayar Rp10 ribu tiap naik KRL. Bayar Rp10 ribu tuh buat orang-orang gaji dua digitlah minimal. Itu kan gede bangetbuat orang-orang yang nggak miskin-miskin amat, tapi ya rentan juga kayakaku," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]