cara dapat duit tanpa bekerja

Tuan Perang Ling Tian

zora4d situs slot

Transmart Jual Sepeda Lipat Cuma Rp1 Jutaan selama Full Day Sale******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart Full Day Sale kini lebih istimewa karena hadir lagi selama dua hari, pada Sabtu (3/2) dan Minggu (4/2) di seluruh gerai se-Indonesia.

Banyak produk unggulan yang didiskon gede-gedean selama periode ini, salah satunya sepeda lipat yang dijual cuma sejutaan!

Lihat Juga : Belanja Hemat di Transmart, Pakai Allo Bank Tambah Diskon 20%

Selain sepeda lipat, diskon lain juga berlaku untuk sepeda listrik.

Sepeda listrik Exotic E-Bike Veloce 1.5 dari harga normal Rp4.950.000, diskon jadi Rp3.040.000 per unit, berlaku untuk pembelian di seluruh gerai Transmart di Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp1.910.000.

Sementara sepeda listrik Exotic E-Bike Veloce 1.5 khusus luar Pulau Jawa dari harga normal Rp5.250.000, diskon jadi Rp3.280.000 per unit. Pembeli hemat Rp1.970.000.

Kemudian, sepeda listrik Pacific E-Bike Crosser VX dari harga normal Rp11.000.000, diskon jadi Rp8.120.000 per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp2.880.000.

Sementara sepeda listrik Pacific E-Bike Crosser VX di gerai luar Pulau Jawa dari harga normal Rp11.750.000, diskon jadi Rp8.600.000 per unit. Pembeli hemat Rp3.150.000.

Semua diskon sepeda listrik dan sepeda lipat tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Yuk, gas belanja di Transmart Full Day Sale hari ini dan bawa pulang sepeda lipat incaranmu.

(fef/fef)

[Gambas:Video CNN]

Keberuntungan membakar langit

cara bisa dapat uang banyak

Ikano Unpad: Revisi UU ITE langkah progresif untuk kenotariatan siber******

Bandung (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Universitas Padjadjaran mengungkapkan bahwa revisi kembali Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan langkah progresif untuk percepatan kenotariatan siber (cyber notary).

Karenanya, kata Ketua Umum Ikano Unpad Ranti Fauza Mayana, di Bandung, Jumat, pihaknya menyambut baik dan mendukung revisi kembali UU ITE yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kita dapat melihat adanya langkah progresif dan proaktif yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya dalam hal memperbaiki aturan yang ada agar disesuaikan kembali dengan tujuan keberadaan hukum dalam masyarakat, namun juga dalam menjadikan hukum agar selalu terbarukan secara substansial melalui keberadaan pasal-pasal baru yang mengatur mengenai hal-hal yang lebih luas," ujarnya.

Ranti mencontohkan UU ITE 1/2024 merevisi ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam UU ITE 11/2008, di mana dalam aturan itu mengecualikan akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Sementara dalam hasil revisi kedua UU ITE terhadap ayat ini tidak seperti UU ITE 11/2008 yang tentu membuka gerbang bagi dapat dijadikannya akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

"Kita dapat melihat hal ini sebagai kemajuan hukum dalam mengadopsi nilai-nilai kebutuhan yang bersumber pada perkembangan aktivitas masyarakat. Melalui revisi kedua UU ini, sebagai contoh khususnya dalam revisi ketentuan Pasal 5 ayat (4), dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan dalam dunia kenotariatan yang sudah kita nantikan sejak lama," ujarnya.

Baca juga: Ikano Unpad gelar seminar diskusikan kenotariatan siber

Baca juga: Wamenkominfo: SE Etika Kecerdasaan Artifisial bisa melengkapi UU ITE

Sementara itu, Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Ham Kemenkumham, Santun Maspari Siregar, mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting dalam pengaplikasian UU ITE, khususnya dalam kenotariatan siber (cyber notary) yakni menjaga keamanan data pribadi yang nantinya akan digunakan dalam legalitas hukum.

"Ada yang lebih penting yang harus dipersiapkan dari saat ini, yakni antisipasi kebocoran data terutama data pribadi, jangan kita terlalu semangat untuk cyber notary, namun mengabaikan keamanan data pribadi. Karena itu merupakan keamanan data dan menjaga data, tidak boleh sembarangan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut dia saat ini semua pihak harus mulai mempersiapkan sistem informasi dengan sangat baik dan tidak mudah dijebol dan diretas.

"Karena kalau secara pelayanan kami di pemerintahan khususnya di kantor kami memang sudah berbasis elektronik. Jadi memang keamanan data input harus disimpan dalam data base yang aman, apalagi dengan adanya transaksi elektronik dalam kenotariatan, seperti tandatangan elektronik ini harus dijamin kepastian hukum dan keakuratannya. Ini tentu tidak sederhana," katanya.

Oleh karenanya, dikatakan Santun, pihaknya menunggu kajian akademis yang lebih mendalam untuk pelaksanaan revisi UU ITE ini.

"Kami saat ini sudah menerima kajian dari Universitas Indonesia dan diharapkan ada masukan serta pendapat lainnya kepada kami sehingga nanti dalam implementasinya UU ITE ini bisa sesuai dengan yang diharapkan," tuturnya.

Baca juga: Kemenkominfo luruskan perbedaan IKD dan identitas digital di UU ITE

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Istana Kesepuluh

mistermpo

Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya mempunyai semangat yang sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah memutuskan perlu adanya perubahan ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya Komisi II DPR pada tahun 2019 pun telah mengajukan inisiatif terhadap Undang-Undang tersebut demi penyempurnaan sistem pemilu. Salah satu penyempurnaannya, kata dia, yakni terkait ambang batas parlemen atau parliamentary treshold(PT). "Buat saya, apa yang diputuskan oleh MK tersebut sama dengan semangat yang ada di Komisi II DPR RI," kata Ahmad Doli saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan bahwa perubahan itu nantinya harus melalui kajian sehingga penetapan besaran PT memiliki dasar. Selain itu, dia menilai perubahan ambang batas itu dapat mengurangi suara terbuang dalam pemilu. Selain itu, menurutnya MK pun menegaskan bahwa perubahan itu perlu dilakukan dengan pembuatan undang-undang sebelum Pemilu 2029 dilaksanakan. Pembuatan undang-undang itu, kata dia, juga perlu memasukkan pertimbangan penyederhanaan partai politik. "Artinya DPR dan pemerintah harus melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017," kata dia. Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Warisan serba profesional dari dunia lain

link slot online terbaru

Kemenkominfo jelaskan skema penanganan sengketa di Publisher Rights******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan skema penanganan sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital saat Peraturan Presiden Publisher Rights mulai berlaku.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights, sengketa antara platform digital dan perusahaan pers diusahakan bisa diselesaikan lewat penanganan komite pengawas independen yang dibentuk oleh Dewan Pers. 

"Jadi, karena Perpres ini tidak ada sanksinya maka semangat Perpres ini ialah mencari jalan keluar lewat kesepakatan," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"

Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan komite pengawas yang memiliki payung hukum Perpres Publisher Rights, Usman mengatakan perusahaan platform digital maupun perusahaan pers bisa memproses sengketa itu menggunakan aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Dia mencontohkan beberapa regulasi yang bisa digunakan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bisa diajukan ke Pengadilan Niaga. Ada juga UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang bisa diajukan untuk penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

"Jadi, misalnya tidak ada kesepakatan, ya bisa di bawa ke BANI atau lewat aturan yang lebih tinggi. Tapi, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Ini kami hanya siapkan exit strategy (langkah strategis)-nya," kata Usman.

Meski begitu, Usman menyakini kehadiran komite independen sebagai pengawas aturan Publisher Rights yang dibesut oleh Dewan Pers sebenarnya sudah cukup. Apalagi dalam pembentukannya kolaborasi dan diskusi dengan berbagai kepentingan telah dilakukan dengan intens sehingga diharapkan aturan ini dapat dijalankan tanpa kendala berarti.

Komite pengawas independen untuk Publisher Rights itu ditargetkan sudah selesai terbentuk sebelum Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 agar pengawasan kerja sama platform digital dan perusahaan pers bisa optimal.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu

​​​​​​​Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Pelancong Tanpa Batas

slot gacor jam 12 siang

Pastika usulkan pusat rehabilitasi narkoba di resort berpadu herbal******

Saya saat di BNN sempat ke China melihat pusat rehabilitasi pecandu dengan memadukan herbal, akupunktur, dan akupresur tersebut

Denpasar (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika mengusulkan pusat rehabilitasi bagi para pecandu narkoba di Provinsi Bali dapat menggunakan tempat akomodasi wisata berupa resort dan dipadukan dengan terapi pengobatan herbal.

"Bali adalah tempat ideal untuk itu (rehabilitasi pecandu narkoba-red). Saya yakin ilmu pengobatan Ayurveda dan usadha Bali dengan pengobatan herbalnya luar biasa, tetapi tentu nanti juga digabung dengan metode lainnya," kata Pastika di Denpasar, Jumat.

Pastika menyampaikan hal tersebut saat mengadakan reses ke Herbal Usadha Taru Pramana di Jalan Tukad Badung XXIII No 27 Renon Denpasar yang diterima oleh penekun herbal Usadha Taru Pramana dan penyembuh tradisional Bali Dr I Nyoman Sridana SKes, MSi.

"Pecandu narkoba jika dimasukkan ke lapas itu bukannya sembuh, malah bisa menjadi-jadi. Dosis narkoba yang dibutuhkan bisa semakin banyak karena mereka menjadi bergaul dengan pelaku bisnis narkoba. Selain itu, lama kelamaan bahkan malah dapat beralih menjadi pengedar," ujar Gubernur Bali periode 2008-2018 itu.

Baca juga: Mangku Pastika berharap regulasi daerah sesuai kebutuhan petani Bali

Bahkan, lanjut dia, mereka sangat rentan tertular HIV dan AIDS karena mereka beralih ke penggunaan narkoba suntik dan menggunakan jarum suntik secara bergantian.

Pastika yang juga mantan Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional (BNN) itu menyampaikan pemanfaatan herbal untuk para pecandu narkoba sudah lebih dulu diterapkan di China, yang juga dipadukan dengan akupuntur dan akupresur.

Bahkan pusat rehabilitasi didesain layaknya hotel sehingga para pecandu dapat merasakan seakan sedang berlibur dan sekali waktu dapat dikunjungi oleh pihak keluarga.

"Saya saat di BNN sempat ke China melihat pusat rehabilitasi pecandu dengan memadukan herbal, akupunktur, dan akupresur tersebut. Selain itu mereka juga mendapatkan layanan psikologi. Hasilnya luar biasa," ujarnya.

Pastika tidak memungkiri pusat rehabilitasi narkoba dengan menggunakan resort serta pengobatan tradisional dan herbal itu membutuhkan biaya yang tidak murah. Untuk di Bali, bisa pula dipadukan dengan kegiatan yoga.

"Tetapi bagi orang-orang kaya yang anaknya menjadi pecandu, tentu akan mati-matian berusaha untuk anaknya sembuh. Dengan cara rehabilitasi layaknya mereka berlibur, tentu juga akan mempercepat pemulihan," ucapnya lagi.

Sedangkan bagi para pecandu narkoba dari keluarga menengah ke bawah, tentunya tetap dapat memanfaatkan pusat rehabilitasi narkoba yang sudah disiapkan pemerintah.

Baca juga: Pastika: Penggunaan eco enzyme jadi cara untuk merawat lingkungan Bali

Pastika dalam kesempatan itu juga memuji I Nyoman Sridana yang telah menekuni pengobatan herbal dan usadha Bali untuk membantu kesehatan masyarakat Bali.

"Herbal jika dikembangkan dengan profesional bisa memberikan kontribusi pada kemanusiaan dan sekaligus memberikan pendapatan. Apalagi sekarang di tengah tren back to nature atau kembali ke alam," katanya.

Sementara itu I Nyoman Sridana mengatakan usahanya menekuni pengobatan herbal sejak tahun 2013 itu terus berkembang.

Peminatnya cukup banyak karena produknya terbukti mampu membantu menyembuhkan berbagai gangguan seperti asam urat, migrain, sakit kepala, gangguan persendian, dan sebagainya juga bermanfaat untuk meningkatkan imun dan kesehatan.

"Intinya taru pramana dapat menstimulasi saraf, menggunakan bahan organik dan tanpa pengawet. Selain digunakan orang dewasa juga bisa untuk anak-anak," ujarnya Sridana.

Sridana mengatakan ada puluhan produk yang diproduksinya dengan menggunakan bahan baku seluruhnya merupakan tanaman lokal. Ada 13 produk yang sudah mengantongi izin Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dan 28 produk dengan izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

"Kami juga menyediakan bahan obat gratis dan masyarakat yang datang bisa merebus sendiri di rumah. Selain itu, bersama teman-teman di komunitas Gotra Pengusada Bali yang merupakan asosiasi penyehat tradisional juga rutin melakukan kegiatan bakti sosial membantu masyarakat," katanya.

Selain itu, Sridana juga kerap menerima kunjungan mahasiswa yang ingin belajar herbal dan usadha Bali.
 

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

situs slot resmi dan terpercaya

Melihat Urgensi Impor KRL Baru yang Mendadak dari China******

Jakarta, CNN Indonesia--

China kembali menikung Jepang di proyek pengadaan kereta di Indonesia. Usai proyek kereta cepat, kini Beijing kembali sukses menggolkanimpor KRL baru senilai Rp783 miliar.

KAI Commuter resmi membeli tiga rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1).

"Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna Commuter Line Jabodetabek 2024-2025, yang sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per harinya," ungkap Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto melalui keterangan resmi.

Adapun seluruh pembiayaan pengadaan tersebut berasal dari pinjaman KAI Commuter,shareholder loandari PT KAI, dan bantuan dari Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Ia mengungkapkan pengadaan KRL ini dilakukan untuk penambahan kapasitas angkut pengguna dan replacementkereta yang akan diretrofit oleh PT INKA.

Menurutnya, sarana KRL yang sudah memasuki masa peremajaan secara bertahap akan terus dilakukan penggantiannya dengan proses retrofit. Hal ini untuk menjaga kebutuhan operasional layanan Commuter Line Jabodetabek dengan target 1,2 juta pengguna per hari pada 2025.

KAI Commuter juga memprediksi pertumbuhan volume pengguna Commuter Line Jabodetabek sebesar 4 persen per tahun atau bertambah sebanyak 16,98 juta pengguna setiap tahunnya.

Lihat Juga : China Kembali Tikung Jepang, Kali Ini di Proyek Impor KRL Baru Rp783 M

Pengadaan tiga rangkaian KRL baru ini sebenarnya sudah ramai dibicarakan sejak tahun lalu. Saat itu, KAI Commuter mengungkapkan impor bekas yang berasal dari Jepang dan baru bisa tiba di Tanah Air pada 2024.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan mulai Juli 2023 pihaknya melakukan asesmen administrasi, teknis, dan negosiasi dengan pabrikan Jepang. Meski demikian, ia belum membocorkan dari pabrikan mana KRL itu akan dibeli.

Kala itu, Anne menargetkan pada Agustus-September 2023, tanda tangan kontrak untuk impor KRL bisa dilakukan. Kemudian, dalam 14 bulan hingga 15 bulan setelahnya akan dilakukan proses produksi, pengiriman, hingga sertifikasi kereta untuk siap dipakai.

Namun rencana impor tersebut mental setelah ditolak Luhut. Menurutnya, impor KRL bekas itu tak dilakukan karena berpotensi melanggar tiga aturan yaitu peraturan presiden (Perpres), aturan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Untuk memenuhi kebutuhan armada, pemerintah akan mengimpor KRL baru.

Lihat Juga : Ekonom UGM Kritik Jokowi Getol Bagi-bagi Bansos: Lazimnya oleh Menteri

Seorang sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui soal rencana impor KRL mengatakan ada dugaan sikut-sikutan antara China dengan Jepang di balik kisruh rencana impor KRL bekas.

China mengancam akan menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) jika Indonesia ngotot mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Dilema kalau ambil dari Jepang, China (CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB," kata sumber tersebut.

Namun, pernyataan sumber tersebut dibantah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto.

Lihat Juga : Mengenal PT TSI, Produsen Rokok SIN yang Buat Ustaz Solmed Kaya Raya

Ia mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL bekas dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian pemerintah. Pemerintah tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.

"Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang," katanya.

China sebelumnya juga pernah menikung Jepang di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang kini bernama Whoosh. Awalnya, Jepang yang akan menggarap proyek ini namun batal di tengah jalan. Setelahnya, China masuk.

Pada 2020, Luhut mengaku ditugasi Presiden Jokowi untuk melobi China agar mau mendanai proyek kereta cepat tersebut.

Lihat Juga : BPKP Buka Suara soal KCI Pilih Impor KRL China Ketimbang Jepang

"Presiden perintahkan saya untuk pergi ketemu Tiongkok. Kita lihat kalau mereka setuju dan prinsipnya setuju bagaimana kita," kata Luhut.

Lantas apa urgensi pemerintah mendadak impor KRL baru dari China dan bukan dari Jepang?

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang berpendapat seharusnya pemerintah tetap mengimpor KRL dari Jepang ketimbang dari China.

Pasalnya, Indonesia sudah terbiasa dengan KRL buatan Jepang. Penggunaan produk baru dari negara lain tentu akan memakan waktu lama untuk perkenalan hingga perawatannya.

Lihat Juga : Sri Mulyani: Orang Lebih Silau dengan Pembangunan karena Gunting Pita

"Karena kita sudah terbiasa dengan KRL buatan Jepang. Masinisnya buatan Jepang, operator sarananya juga buatan Jepang, pemeliharaannya pun juga terbiasa dengan buatan Jepang. Ini ada produk baru, tentunya ada waktu untuk pengenalan produk lagi, perawatan lagi, jadi membutuhkan ekstra waktu," kata Deddy kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

Untuk masalah kredibilitas, Deddy menganjurkan pemerintah memilih kereta dari Jepang. Dari segi harga pun, menurut dia, kereta milik Jepang jauh lebih murah.

"Kereta Jepang harganya pun lebih murah daripada kereta China. Kalau kita breakdown, harga (China) sekitar Rp21 miliar. Kalau buatan Jepang mungkin jauh lebih murah. MRT dulu fase 1 sekitar Rp12 miliar. Makanya, jauh lebih murah sebetulnya," jelas dia.

Namun, Deddy tak memungkiri bahwa kereta produksi China juga tak kalah baik dari Jepang. Buktinya, lanjut dia, kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung yang juga diimpor dari China hingga kini berjalan lancar.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pertimbangan Harga

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2