petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
Maka pada tahap berikutnya barulah kita memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa, seperti tadi, 1 Desa 1 Faskes 1 Nakes
Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan dirinya bersama calon wakil presiden Mahfud Md siap menerapkan kembali alokasi wajib anggaran untuk kesehatan sebesar 5 sampai 10 persen dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Ganjar alokasi wajib anggaran kesehatan tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan angka harapan hidup Indonesia, yang berada di urutan ke-10 dari 11 negara Asia Tenggara berdasarkan World Population Prospects 2022.
"Hanya memang ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada persentase dari anggaran untuk kesehatan mesti diberikan terpotong kemarin, rasanya ini mesti dikembalikan. Angka lima sampai sepuluh persen menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita, layanan itu untuk bisa lebih baik," kata Ganjar dalam debat terakhir Pilpres 2024 yang dilaksanakan di Balai Sidang Jakarta, Minggu malam.
Ganjar juga mengatakan bahwa pemerintahannya kelak siap mendampingi sektor kesehatan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.
"Di samping itu tentu saja pemerintah mendampingi dalam setiap kebijakan yang ada, sehingga dalam politik anggaran ada persentase yang harus disiapkan agar anggaran kita mesti cukup untuk bisa memenuhi," ujarnya.
Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa langkah promotif dan preventif harus diwujudkan oleh tiap warga negara yang diwujudkan dengan berolahraga, konsumsi makanan sehat, dan gaya hidup sehat. Menurut dia, langkah promotif dan preventif penting untuk dilakukan.
Baca juga: Prabowo: Seluruh penyelenggara negara harus diperbaiki gajinya
Baca juga: Anies janji pembangunan manusia hadirkan kesetaraan dan keadilan
Baca juga: Ganjar: Pembangunan RI beradab dimulai dari tiga aspek
Selanjutnya, kata dia, pemerintahan Ganjar-Mahfud pada tahap berikutnya akan menyediakan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa.
"Maka pada tahap berikutnya barulah kita memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa, seperti tadi, 1 Desa 1 Faskes 1 Nakes," tuturnya.
Ganjar mengatakan angka usia harapan hidup tidak semata-mata dipengaruhi layanan kesehatan yang baik, tetapi juga hiburan yang baik melalui para budayawan untuk meningkatkan kebahagiaan.
"Kalau kita membicarakan angka harapan hidup maka terhadap mereka harus mendapatkan layanan kesehatan yang baik, mesti mendapatkan hiburan yang baik, budayawan juga bisa membantu mereka untuk bisa membahagiakan mereka, maka pada saat itu ada juga keinginan dari masyarakat kami ingin juga mendapatkan layanan yang baik, maka kalau kami mendapatkan layanan yang baik, maka kami merasa nyaman, kami senang dan hidup kami akan lebih panjang," tuturnya.
Namun demikian, Ganjar mengatakan langkah-langkah tersebut akan dilakukan secara bertahap karena program tersebut merupakan langkah komprehensif untuk memperpanjang angka usia harapan hidup.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Sepuluh saksi pada kasus kematian anak Tamara diperiksa polisi******
dari pihak kolam renang sampai penjaga
Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya hingga saat ini memeriksa 10 orang saksi terkait kasus kematian anak artis Tamara Tyasmara.
"Saksi dari pihak kolam renang sampai penjaga," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Jakarta, Selasa.
Wira mengatakan, 10 orang saksi dari pihak kolam renang ini sedang dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan, untuk melengkapi penyelidikan kasus tersebut.
Menurut dia, para saksi ini dimintai keterangan untuk mengetahui bagaimana kronologi meninggalnya anak artis Tamara Tyasmara saat berenang.
"Untuk pemeriksaan kepada saksi-saksi sejauh ini, kami sedang memeriksa 10 orang saksi. Tentunya pemeriksaan saksi akan kami kembangkan terus," katanya.
Baca juga: Ini alasan polisi eskshumasi anak Tamara di TPU Jeruk Purut Jaksel
Wira menambahkan selain memeriksa para saksi, pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan tim Puslabfor Mabes Polri terkait isi rekaman kamera pengintai (CCTV).
"Untuk CCTV sementara masih kami lakukan pemeriksaan atau analisis secara digital forensik oleh Puslabfor. Untuk hasilnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut karena ini masih proses pemeriksaan," katanya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyebut pihaknya mengambil alih kasus kematian anak artis Tamara Tyasmara, Raden Andante Khalif Pramudityo (6) dari Polsek Duren Sawit.
"Sejak Kamis 1 Februari 2024, proses penyelidikannya ditangani oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, " kata Ade.
Dante dilaporkan meninggal diduga karena tenggelam di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu (27/1).
Baca juga: Polisi selidiki kematian anak artis Tamara Tyasmara di kolam renang
Prabowo sebut aktivis berperan penting bagi pekerja migran Indonesia******Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan, bahwa aktivis berperan penting dalam membela hak-hak pekerja migran Indonesia di luar negeri.
“Peran aktivis-aktivis sangat penting di bidang pembelaan hak-hak pekerja kita di luar negeri. Mereka adalah pahlawan,” ujar Prabowo pada segmen ketiga debat pamungkas antarcalon presiden di Balai Sidang Jakarta di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu.
Baca juga: Prabowo: Pemerintah perlu turun tangan lestarikan warisan budaya
Ia mencontohkan bahwa ia pernah mendapat informasi dari aktivis perempuan untuk membantu pekerja migran perempuan Indonesia di Malaysia yang terlibat permasalahan.
“Saya pernah diberi tahu oleh seorang aktivis, seorang perempuan, tentang seorang pekerja perempuan di Malaysia yang dua minggu lagi mau digantung. Kalau tidak ada berita dari aktivis seperti ini, kita tidak bisa bantu dan intervensi,” kata dia.
Baca juga: Prabowo: Negara harus berpihak kepada penyandang disabilitas
Menurut dia, peran aktivis bisa membantu kantor kedutaan Indonesia di luar negeri dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran.
“Ada berapa kedutaan kita di beberapa negara kewalahan, masalahnya terlalu banyak,” ujar dia.
Pernyataan itu merupakan respons dia terhadap jawaban calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo atas pertanyaan “Bagaimana strategi pasangan calon menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia?”.
Baca juga: KPU ingatkan 10 hari lagi pemungutan suara Pilpres 2024
KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Puan sebut 196 anggota DPR izin tak hadir paripurna jelang pemilu******
kuorum telah tercapai ... pimpinan dewan membuka rapat paripurna
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut sebanyak 196 anggota DPR RI menyatakan izin untuk tidak menghadiri Rapat Paripurna ke-12 DPR RI dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, Selasa, atau beberapa hari menjelang Pemilu 2024.
Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, menurut Puan, ada sebanyak 95 orang anggota yang hadir secara fisik. Dengan demikian, lanjutnya, ada 291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.
"Dengan demikian, kuorum telah tercapai. Perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Masa Persidangan III dalam Tahun Sidang 2023-2024 berlangsung relatif singkat. DPR tetap mengelola tugas dan fungsi konstitusional di tengah tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Puan mengatakan pada masa sidang kali ini DPR memberikan perhatian lebih pada pelaksanaan Pemilu 2024 supaya sesuai dengan amanat konstitusi. Menurut dia, inti dari pemilu adalah rakyat menggunakan hak pilih mereka dengan penuh kebebasan dan sesuai hati nurani.
Baca juga: Ketua DPR: Pembahasan lanjutan revisi UU Desa selesai pemilu
"Negara tidak boleh mengurangi hak rakyatnya. (Rakyat) Harus diberi ruang kebebasannya untuk memilih sesuai hati nuraninya," kata Puan.
Sejak masa kampanye Pemilu 2024 hingga kini, lanjutnya, semua pihak menyaksikan kemeriahan kampanye, di antaranya pemasangan spanduk dan baliho demi menarik simpati masyarakat. Seluruh anggota DPR pun larut dalam kemeriahan tersebut, kata Puan.
Bagi rakyat, menurut dia, yang terpenting dalam pemilu adalah jalan untuk menentukan hidup mereka lebih sejahtera dan lebih nyaman.
Dia pun mengumumkan bahwa hingga 4 Maret 2024, para anggota DPR memasuki masa reses bertepatan dengan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024, yang berlangsung pada 15 Februari hingga 20 Maret.
"Marilah kita kerja bersama untuk menegakkan Pemilu 2024 sesuai amanat konstitusi. Kita jaga persatuan bangsa dan negara Indonesia," ujar Puan.
Baca juga: Ketua DPR RI minta produsen makanan di Klaten perhatikan kemasan
Bapanas: Bantuan pangan dihentikan sementara untuk hormati Pemilu******
Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Arief yang dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan penghentian bantuan pangan jelang masa tenang dan pencoblosan suara Pemilu 2024 ini juga sekaligus menegaskan bahwa tidak ada politisasi bantuan pangan.
“Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data,” kata Arief.
Dalam surat Bapanas yang ditujukan kepada Perum Bulog, tertulis Bapanas menyampaikan kepada Perum Bulog agar menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras pada 8-14 Februari 2024 di seluruh wilayah.
“Tanggal 8-9 Februari 2024 hari libur, tanggal 10 Februari 2024 terakhir kampanye, 11-13 Februari 2024 merupakan hari tenang dan 14 Februari 2024 hari pencoblosan,” kata Arief menjelaskan.
Arief menekankan penyaluran bantuan pangan pemerintah yang sangat diperlukan masyarakat bakal kembali dimulai pada 15 Februari 2024. Penyaluran bantuan pangan, ditegaskan Arief, terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu.
“Program ini sudah terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu,” katanya.
Bapanas juga meminta Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan sebelum masa tenang dan setelah pencoblosan suara agar target penyaluran bantuan dapat tepat waktu.
Penyaluran bantuan pangan beras oleh Bapanas sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres 66 Tahun 2021 di mana Badan Pangan Nasional memiliki salah satu tugas untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.
Bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah yang masuk ke dalam keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Perpres 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
Bantuan pangan beras ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dilanjutkan pada tahun ini.
Bantuan berupa 10 kg beras ini diperuntukkan bagi 22 juta KPM di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Baca juga: Bapanas pertimbangkan setop sementara bantuan pangan saat hari tenang Baca juga: Kementan beri bantuan pertanian Rp170,98 miliar untuk Aceh Baca juga: Menko PMK pantau penyaluran bantuan pangan beras di Madiun
KPU tindaklanjuti laporan 198 data ganda pemilih di New York******Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti laporan organisasi advokasi buruh migran Migrant Care soal temuan 198 data ganda warga negara Indonesia (WNI) di New York yang akan memberikan suara dalam Pemilu 2024.
Menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ari, data ganda pemilih banyak disebabkan oleh perbedaan penulisan nama, misalnya Ratna Sari dengan Ratnasari atau Dewi dengan Dewy, meskipun kartu identitas mereka sama.
“Ini yang menyebabkan 198 nama itu kita temukan (ganda). Jadi, (kalau ada) identitas yang sama, kita coret salah satu,” kata Hasyim dalam Konferensi Pers Bersama untuk Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin.
Dia juga mengatakan bahwa kasus data ganda pemilih terjadi karena sejumlah WNI mengganti nama belakangnya dengan nama belakang suaminya.
Dia menjelaskan bahwa sebenarnya dalam proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih, KPU telah menggunakan tiga model analisis untuk mendeteksi data ganda.
Ketiga model analisis itu dilakukan dengan mengecek identitas ganda di lokus terkait, mengecek identitas pemilih di New York dengan WNI di seluruh dunia, dan mengecek identitas pemilih di luar negeri dan di dalam negeri.
“Jadi, (kita) sudah (menggunakan) tiga model analisis ganda, tetapi yang namanya analisis 'kanbisa juga merosot,” katanya.
Terkait alokasi 198 surat suara ganda, dia mengatakan bahwa Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) New York memutuskan untuk tidak mengirimkan surat-surat suara tersebut kepada para WNI.
“Surat suara tadi bisa digunakan untuk melayani pemilih pindahan, entah dari negara lain ke New York atau negara bagian lain, atau pemilih yang dikelola PPLN lain masuk ke wilayah New York, atau pemilih dari dalam negeri masuk ke New York,” ujar Hasyim.
Selain itu, surat suara tersebut juga dapat dipakai oleh pemilih yang sudah memenuhi syarat memilih tetapi namanya belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), melainkan Daftar Pemilih Khusus (DPK), katanya.
Berdasarkan data PPLN New York, jumlah WNI yang masuk dalam DPT Luar Negeri Pemilu 2024 mencapai 11.141 orang.
WNI di luar negeri mencoblos dua surat suara untuk memilih pasangan presiden-wakil presiden dan anggota DPR.
KPU menetapkan tiga pasangan capres-cawapres dalam pemilihan presiden 2024: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Baca juga: PPLN Stockholm tindak lanjuti laporan WNI belum terima surat suara Baca juga: PPLN antisipasi kepadatan pemilih saat pencoblosan di KJRI Hong Kong
Soal putusan DKPP, Bawaslu sebut pencalonan Gibran tidak bermasalah******Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tidak mengalami permasalahan, terutama usai adanya putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Putusan etik kan berkaitan dengan profesionalisme pribadinya, begitu. Apakah cawapres? Tidak ada masalah itu. Iya, bukan termasuk itu," kata Bagja di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, Senin (5/2), DKPP memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya terbukti melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dalam pemilu 2024.
Bagja juga mengatakan bahwa pencalonan Gibran secara hukum tidak mengalami kecacatan.
Baca juga: Juri Ardiantoro: Pencalonan Gibran sudah sesuai konstitusi
Sementara itu, Bagja mengatakan bahwa dirinya telah memberitahukan KPU RI mengenai pembuatan produk hukum sebelum menerima pencalonan Gibran sebagai cawapres.
"Yang jelas kami telah menyampaikan. Ketika ada, misalnya keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) maka seharusnya ditindak lanjuti dengan PKPU (Peraturan KPU) tentang perubahan PKPU. Saya sudah sampaikan secara lisan bahkan secara tulisan juga," tuturnya.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Baca juga: Pasca-Putusan DKPP, Komisi II: KPU harus buktikan integritasnya Baca juga: Pemerintah sebut putusan DKPP berbeda dengan putusan lembaga peradilan
Usai debat, pengamat: Para capres belum menjawab masalah kesejahteraan******Jakarta (ANTARA) - Pengamat sekaligus peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Research (TII) Dewi Rahmawati mengatakan sederet program kerja yang disampaikan ketiga calon presiden (capres) peserta Pemilu 2024 belum menjawab permasalahan dasar terkait aspek kesejahteraan rakyat.
"Melihat dari situasi lapangan saat ini dan dari hasil pemaparan visi misi capres malam ini, saya melihat program ketiga capres masih belum menjawab pertanyaan mendasar terkait kesejahteraan," kata Dewi menanggapi segmen pembuka Debat Kelima Capres Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu malam (4/2).
Menurut Dewi, salah satu permasalahan mendasar yang luput dari pemaparan program kerja maupun visi dan misi ketiga capres tersebut ialah pemenuhan hak kebutuhan dasar individu.
Baca juga: Gunakan bahasa isyarat, Anies awali sambutan di debat kelima capres
Kebutuhan dasar itu, lanjutnya, meliputi kestabilan harga pangan; kemampuan memiliki rumah yang layak dan murah; serta peningkatan daya beli masyarakat.
Sementara itu, soal kebutuhan dasar lainnya, Dewi menyebutkan masalah kebijakan perlindungan sosial, baik untuk aspek kesehatan maupun jaminan hari tua, masih harus dibenahi skemanya.
Dia juga mengingatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sejatinya perlu kerja kolaboratif yang tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga masyarakat sipil.
Mengaitkan secara khusus dengan aspek pendidikan, misalnya, dia mengatakan langkah penting yang harus dilakukan presiden terpilih nantinya adalah memetakan masalah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan langsung.
Baca juga: Peneliti BRIN: Ketiga capres saling respek dalam debat terakhir KPU
Langkah itu menjadi penting untuk menghindari pengambilan keputusan yang hanya terbatas pada satu masalah saja dan kembali melupakan masalah lain yang tidak kalah penting.
"Tidak adil rasanya jika kita membandingkan permasalahan kesejahteraan pendidik yang berada di perguruan tinggi dengan pendidik atau guru yang berada di tingkat pengajaran sekolah saja," ujar Dewi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.
Baca juga: Akademisi: Membentuk Kementerian Kebudayaan ide brilian para capres
Jalur KA tergenang banjir di Grobogan sudah bisa dilintasi kereta******
Petugas yang didukung dengan alat berat dan material sudah berhasil memperbaiki jalur yang terendam banjir.
Semarang (ANTARA) - PT KAI menyatakan bahwa jalur kereta api antara Stasiun Gubug hingga Karangjati di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang tergenang banjir, sudah bisa dilalui kereta dengan kecepatan terbatas, Selasa.
"Petugas yang didukung dengan alat berat dan material sudah berhasil memperbaiki jalur yang terendam banjir," kata Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo.
Menurut dia, kereta yang melintas dibatasi kecepatannya maksimal 5 km per jam.
Baca juga: Perjalanan sejumlah KA dibatalkan akibat banjir di Grobogan
Ia menyebut kereta pertama yang melintas yakni KA Sembrani relasi Surabaya-Jakarta.
Ia menuturkan perbaikan di jalur hulu terus dilakukan agar perjalanan KA dapat segera kembali normal.
Sebelumnya, Tanggul Sungai Jragung di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Grobogan, mengalami jebol akibat tidak kuat menahan debit air yang meningkat menyusul curah hujan tinggi.
Banjir menggenangi jalur antara Stasiun Gubug hingga Karangjati di Kabupaten Grobogan, sehingga mengganggu perjalanan sejumlah kereta api lintas Semarang-Surabaya.
Baca juga: Banjir di jalur Stasiun Gubug-Karangjati ganggu perjalanan sejumlah KA
Menurut Franoto titik yang tergenang banjir berada di KM 32+5/7 antara Gubug-Karangjati.
Setidaknya lima KA penumpang dibatalkan dan dialihkan rute perjalanannya akibat banjir tersebut.
PT KAI terus berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap rel yang terendam banjir sehingga perjalanan dapat segera kembali normal.
《musimqq》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,erek44Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《musimqq》bab terbaru。