dewachas

Orang yang paling berkuasa sepanjang masa

for win77 slot

Desa di Klaten Bagi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah membagikan tunjangan hari raya (THR) kepada warganya. Setiap kepala keluarga (KK) menerima uang sebesar Rp400 ribu.

Rupanya, ini bukan kali pertama desa tersebut bagi-bagi THR kepada para warga. Pasalnya, program pembagian THR sudah berlangsung selama dua tahun terakhir.

Tahun ini, jumlah total uang yang disalurkan mencapai Rp297,6 juta untuk 744 KK. Kepala Desa Wunut Iwan Sulistya Setiawan menjelaskan sumber dana tersebut murni dari pendapatan asli desa (PAD), yakni dari pengelolaan objek wisata Umbul Pelem Water Park.

Iwan menjelaskan THR yang diberikan ke warga pada 2023 sebesar Rp300 ribu, sementara tahun ini naik menjadi Rp400 ribu per KK. Hal ini lantaran penerimaan asli daerah (PAD) juga naik pada tahun ini.

"PAD tahun ini Rp3,1 miliar dan tahun lalu Rp2,5 miliar. Semoga terus naik, kita punya harapan jadi tahun depan bisa kita berikan THR Rp1 juta," imbuh Iwan.

Iwan menyampaikan ide awal pemberian THR untuk setiap keluarga ini dimulai pada 2022. Terdapat 13 RT dan enam RW di desanya, yang selama ini menerima bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat.

"Kalau BLT sudah ada brandeddari negara, bansos juga dari negara. Kita buat terobosan dengan THR, spontanitas bantuan langsung untuk semua yang warga sini," ungkapnya.

Lihat Juga : Perusahaan di Jabar Banyak Diadukan ke Disnaker Karena Cicil THR

Ke depan, Iwan mengungkap pemerintah desa (Pemdes) berencana untuk menaikkan THR di angka Rp1 juta. Namun, THR yang diberikan tak semuanya berbentuk uang tunai. Setengah dari angka tersebut diberikan berupa tabungan investasi.

"(Pada) 2025 kita harapkan Rp1 juta. Separuhnya uang tunai, separuhnya investasi, jadi warga investasi tanpa keluar uang sehingga unit usaha yang ada milik bersama," jelasnya.

Pengelolaan objek wisata Umbul Pelem Water Park sendiri telah menjadi sumber PAD terbesar desa itu sejak 2016. Sebelumnya, desa tersebut berpendapatan kecil yang hanya memiliki dana desa.

Bermodal nekat, pemdes mencoba mengubah objek wisata tersebut menjadi tempat wisata air dengan konsep air alami namun modern. Meski awalnya banyak yang ragu karena kala itu sudah banyak objek wisata air yang besar.

"Awalnya pada ragu, perangkat desa bahkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sempat ragu. Apalagi dana yang saya alokasikan ke Umbul Pelem itu awalnya sampai 75 persen dari total dana desa saat itu Rp 900 juta," tutur Iwan.

Keraguan tersebut akhirnya terjawab setelah PAD meningkat secara perlahan. Iwan merinci PAD pada 2018 sebesar Rp30 juta, kemudian 2019 Rp210 juta, pada 2020 Rp575 juta, namun sempat turun pada 2021 menjadi Rp253 juta.

"(Pada) 2022 menjadi Rp915 juta, tahun 2023 Rp2,5 miliar dan sampai Rp2024 ini sudah Rp3,1 miliar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Setan Besar dari Sekte Abadi

singapore paito

Cerita Sekjen Kemendagri Soal PNS Muda dan Jabatan Struktural******

Jakarta, CNN Indonesia--

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.

Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.

Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.

"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.

"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.

Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul pada artikel ini pada Rabu (6/3) jam 20.10 WIB terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.

(skt/sfr)

Panggil Gadis Manka

kredivo review

Pemerintah Bicara Peluang BBM Singkong yang Disebut Prabowo Potensial******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengomentari potensi bahan bakar minyak (BBM) singkong yang diklaim Prabowo Subianto yang mengklaim itu bisa membuat negara lain iri.

Deputi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan sumber untuk menggarap bioetanol bervariasi, termasuk dari singkong dan tebu. Ia menegaskan Kemenko Perekonomian akan melihat mana yang benar-benar bisa masuk ke dalam skala industri.

"Singkong dan tebu untuk bioetanol, semua itu kan kita kaji. Tentu kan kajian itu ada yang dari skala tertentu dia belum ekonomis, tapi kalau sudah masuk (ekonomis), baru bisa diimplementasikan," kata Dida di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Dida menyinggung soal pasokan tebu yang rencananya disuplai dari food estate Merauke. Menurutnya, lumbung pangan itu bisa menjadi salah satu opsi memenuhi stok dalam negeri.

Anak buah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu juga menyebut ada peluang menghasilkan bahan bakar dari kelapa. Ia mengatakan kelapa reject alias yang tidak terpakai bakal diolah menjadi bioavtur.

"Justru kelapa ini dari kelapa yang reject. Di setiap pohon kelapa itu ada sekitar 20-30 persen gak layak dikonsumsi, itu yang justru bisa digunakan. Banyak sekali potensi yang semua ada di kebun kita, tapi belum kita optimalkan. Nah, ini ruang untuk inovasi yang terus kita dorong," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bisa swasembada energi. Ketua umum Partai Gerindra itu menegaskan sumbernya didapat dari tebu hingga singkong.

Ia menilai energi yang bersumber dari tanaman sangat baik karena tidak membuat polusi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

"Kita nanti green energy dan kita akan swasembada energi bensin, dari mana? Dari etanol, etanol dari mana? Dari tebu dan singkong," kata Prabowo dalam orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, dikutip Antara, Kamis (29/2).

Akan tetapi, data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi singkong pada 2019 hanya 16,35 juta ton. Jumlah tersebut turun dari produksi di 2018 sebesar 19,34 juta ton dan 19,05 juta ton pada 2017.

Produksi singkong cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 20,38 juta ton pada 2016, 21,80 juta ton pada 2015, 23,43 juta ton pada 2014, 23,93 juta ton pada 2013, dan 24,17 juta ton pada 2012.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Tianni Shenwu

semangat88

Syarat Pegawai BUMN Bisa Dapat Libur 3 Hari Sepekan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMNErick Thohir membuka wacana memberikan libur tiga hari dalam sepekan kepada pegawai perusahaan pelat merah. Artinya, kalau wacana ini terwujud, pegawai BUMN hanya masuk empat hari kerja saja.

Namun, Erick menekankan tentu ada syaratnya. Salah satunya waktu kerja yang sudah memenuhi syarat yang kemungkinan akan ditetapkan nanti.

"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam kalian punya alternatif di Kementerian BUMN, saya nggak tahu di perusahaan BUMN, mestinya bisa, kalau sudah lebih dari 40 jam mereka punya alternatif mengambil libur pada hari Jumat," ucap Erick dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 di Jakarta, Kamis (7/2), seperti dikutip dari detik finance.

Oleh karena itu, ia mendorong implementasi program bernama compress working scheduledi BUMN.

Terutama, karena pegawai BUMN saat ini didominasi oleh anak muda. Sehingga isu tersebut sangat dekat dengan perusahaan pelat merah.

Kendati, ia menegaskan bahwa bukan berarti BUMN mendorong para pegawainya untuk malas bekerja. Bukan berarti juga setiap Jumat pegawai BUMN bisa libur.

"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam dalam minggu itu, kalian bisa register, dalam sebulan dua kali setiap Jumatnya bisa jadi alternatif untuk libur, tuh. Kita lakukan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(nma/ldy)

Catatan Berburu Hantu Maoshan

buku shio mimpi

Nasabah Mekaar capai 15,1 juta orang, PNM salurkan pembiayaan Rp71,2 triliun******

Jakarta (ANTARA) – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mencatatkan jumlah nasabah PNM Mekaar mencapai 15,1 juta nasabah sejak diluncurkan pada 2015 lalu, dengan total penyaluran pembiayaan mencapai Rp71,2 triliun per 31 Desember 2023.
Bergabungnya PNM dalam Sinergi Holding Ultra Mikro (UMi) bersama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (Persero) dan PT Pegadaian juga telah mendorong hingga 1,2 juta nasabah naik kelas. Selain itu nasabah PNM Mekaar sebanyak 15,4 Juta juga sudah memiliki rekening Simpedes Bank BRI. Angka tersebut merupakan akumulasi dari nasabah yang masih aktif dan sudah naik kelas selama 2021 sampai dengan Februari 2024.
Melalui keterangan tertulis Arief Mulyadi Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), sepanjang Januari hingga Februari 2024, PNM mencatat telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp12,5 triliun. PNM juga melakukan sejumlah penyesuaian dan perubahan, baik dari proses bisnis, pemberdayaan, hingga pendampingan untuk mencapai target penyaluran dana sebesar Rp75 triliun pada 2024.
“PNM sedang menjajaki merangkul nasabah anak muda dengan memanfaatkan eksistensi generasi muda. Dengan geografi dan demografi yang berbeda, terdapat ekosistem anak muda yang dapat mendampingi para nasabah Mekaar.
Dirinya melanjutkan, PNM merupakan lembaga pembiayaan dan pendamping perempuan prasejahtera di Indonesia melalui sektor usaha ultra mikro. Nasabah unggulan PNM Mekaar juga terus diberikan fasilitas seperti program tambahan dari PNM melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) untuk mampu meningkatkan skill usahanya. Selama Desember 2023, PNM telah memberikan 16.839 pelatihan dan melibatkan 947.317 nasabah sebagai peserta, disamping pertemuan rutin 830.810 kelompok nasabah baik mingguan maupun 2 mingguan.
“Inilah yang menjadi komitmen PNM dalam membantu perempuan semakin berdaya dan keluar dari stigma hanya mampu melakukan urusan domestik saja,” tandasnya.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

kegelapan ekstrem

s128 slot

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)