rekomendasi slot tergacor

Sebuah peternakan di dunia lain

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Dianhuang

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Jueji

Elektronik di Transmart Full Day Sale Banting Harga, Cek Produknya******

Transmart kembali menggelar Full Day Sale dengan diskon beragam untuk berbagai kategori produk elektronik. Mulai dari tv, kulkas, hingga AC semuanya banting harga.

Periode Transmart Full Day Sale ini bakal digelar dua hari, sejak Sabtu (17/2) hingga Minggu (18/2) dan diskonnya berlaku sejak toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Auto Diskon 20% Belanja Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart

Harga diskon untuk produk elektronik ini bisa diklaim menggunakan pembayaran lewat Allo Prime, kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Bagi yang belum punya Allo Prime bisa segera download Allo Bank melalui hp di App Store atau Google Play Store, kemudian upgrade akun terdaftarnya ke Allo Prime.

Sementara untuk kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan secara instan di setiap gerai, sehingga pelanggan bisa langsung menggunakan limit kartunya untuk belanja.

Jadi tunggu apalagi, yuk segera ke gerai Transmart terdekat di kota Anda sekarang sebelum diskonnya berakhir.

Tuan Perang Xuanwu

Prabowo Unggul Quick Count, Bagaimana Saham Keluarga Cendana?******

Emiten yang terafiliasi dengan Keluarga Cendana bergerak bervariasi usai paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalamquick count.

Berdasarkan 99 persen sampel masuk. Hasilnya, Prabowo-Gibran unggul dari dua pasangan lainnya.

Prabowo sendiri merupakan mantan Keluarga Cendana. Ia pernah menjadi menantu Soeharto dengan menikahi Titiek Soeharto.

Melansir data RTI Infokom, pada penutupan Jumat (16/2) sore, saham HUMI menguat 15 poin atau 21,13 persen ke posisi 86. Adapun kapitalisasi pasar dari perusahaan ini mencapai Rp1,55 triliun.

HUMI adalah anak usaha dari HITS. Perusahaan ini bergerak di jasa kepelabuhan dan maritim.

Sementara itu, HITS ditutup melemah 6 poin atau minus 1,39 persen ke posisi 426. Sedangkan, kapitalisasi pasar perusahaan tersebut mencapai Rp3,03 triliun.

HITS merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi laut/pelayaran dan distribusi energi.

Berdasarkan hasil survei berbagai lembaga yang melakukan quick count, Prabowo-Gibran menang telak. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua. Sementara Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih suara terendah.

Quick count berasal dari data hasil penghitungan suara di level TPS oleh lembaga-lembaga survei. Ada ribuan TPS yang dijadikan sampel, lalu diolah menjadi data hitung cepat atau quick count.

Berikut hasil akhir quick count versi Charta Politika. Angka berasal dari 99 persen data masuk per pukul 14.24 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 25,62 persen
Prabowo-Gibran 57,78 persen
Ganjar-Mahfud 16,59 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Litbang Kompas. Angka berasal dari 99,70 persen data masuk per pukul 13.08 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 25,23 persen
Prabowo-Gibran 58,45 persen
Ganjar-Mahfud 16,32 persen

Berikut hasil akhir quick count versi LSI. Angka berasal dari 97,20 persen data masuk per pukul 13.08 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 25,30 persen
Prabowo-Gibran 57,46 persen
Ganjar-Mahfud 17,23 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Poltracking Indonesia. Angka berasal dari 99 persen data masuk per pukul 11.12 WIB hari Kamis (15/2).

Anies-Imin 25,03 persen
Prabowo-Gibran 58,71 persen
Ganjar-Mahfud 16,26 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Politika Research and Consulting (PRC). Angka berasal dari 99,42 persen data masuk per pukul 08.57 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 24,01 persen
Prabowo-Gibran 59,32 persen
Ganjar-Mahfud 16,67 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Indikator Politik Indonesia. Angka berasal dari 99,20 persen data masuk per pukul 18.11 WIB hari Kamis (15/2).

Anies-Imin 25,36 persen
Prabowo-Gibran 58,03 persen
Ganjar-Mahfud 16,61 persen

Berikut hasil akhir quick count versi LSI Denny JA. Angka berasal dari 99,90 persen data masuk per pukul 13.15 WIB hari Kamis (15/2).

Anies-Imin 25,21 persen
Prabowo-Gibran 58,06 persen
Ganjar-Mahfud 16,73 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Populi Center. Angka berasal dari 100 persen data masuk per pukul 05.44 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 25,06 persen
Prabowo-Gibran 59,08 persen
Ganjar-Mahfud 15,86 persen

Hasil hitung cepat (quick count) bukan perhitungan resmi Pilpres 2024 karena data diperoleh dari sampel TPS. Tidak diambil dari seluruh TPS.

Hasil resmi akan dihitung oleh KPU melalui rekapitulasi berjenjang dari level TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat pusat. KPU memiliki waktu maksimal 35 hari sejak pemungutan suara dilakukan.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Pesawat Monster

Survei BI: Penjualan Eceran Tetap Kuat pada Januari 2024******

Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2024 tumbuh 3,7 persen (yoy) mencapai 216,0. Dengan begitu, kinerja penjualan eceranJanuari diperkirakan meningkat.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menuturkan peningkatan pertumbuhan penjualan terjadi pada mayoritas kelompok, terutama kelompok barang lainnya.

Ini khususnya pada subkelompok sandang, kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

"Sejalan dengan normalisasi permintaan masyarakat setelah periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan libur tahun baru serta faktor cuaca," sambung Erwin melalui keterangan resmi, Jumat (16/2).

Menurutnya, penurunan terutama terjadi pada kelompok bahan bakar kendaraan bermotor. Penurunan juga diikuti subkelompok sandang, kelompok barang budaya dan rekreasi, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

BI mencatat IPR tumbuh 0,2 persen yoy mencapai 218,1 pada Desember 2023 lalu. Kinerja penjualan eceran tersebut ditopang oleh pertumbuhan penjualan pada kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Secara bulanan, penjualan eceran tercatat tumbuh 4,9 persen (mtm), sejalan dengan peningkatan permintaan pada periode HBKN dan libur tahun baru, serta strategi potongan harga dari pedagang eceran.

"Peningkatan terjadi pada mayoritas kelompok, terutama subkelompok sandang, kelompok barang budaya dan rekreasi, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau," imbuh Erwin.

Dari sisi harga, Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Maret 2024 tercatat sebesar 137,2. Angka ini meningkat dari 129,3 pada Februari 2024.

Peningkatan didorong oleh ekspektasi kenaikan harga pada bulan Ramadan. Sementara itu, IEH Juni 2024 tercatat sebesar 125,8.

Angka itu lebih rendah dari indeks pada Mei 2024 yang sebesar 132,4 karena kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan yang dipandang mendukung pembentukan harga lebih rendah.

[Gambas:Video CNN]

Hal-hal tentang aku dan Ban Hua

Cisco Bakal PHK Ribuan Karyawan******

Perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS) Cisco berencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 5 persen atau sekitar 4 ribuan karyawan secara global.

Berdasarkan CNN yang dikutip pada Kamis (15/2), Cisco mengumumkan rencana PHK secara global pada Rabu (14/2). Di mana, dalam laporan tahunan terbaru perusahaan, jumlah karyawan yang tercatat saat ini sekitar 85 ribu orang.

Artinya, jika dilakukan PHK sebesar 5 persen, maka lebih dari 4 ribu karyawan yang akan terdampak akibat keputusan tersebut.

"Kami terus menyelaraskan investasi kami dengan peluang pertumbuhan di masa depan," kata CEO Cisco Chuck Robbins dalam rilis pendapatan kuartal kedua perusahaan.

"Inovasi kami berada di pusat ekosistem yang semakin terhubung dan akan memainkan peran penting ketika pelanggan kami mengadopsi AI dan mengamankan organisasi mereka," imbuhnya.

Cisco mengindikasikan bahwa PHK akan dimulai tahun ini dan berlanjut hingga tahun depan. Namun, perusahaan memastikan akan memberikan pesangon dan tunjangan kepada seluruh karyawan terdampak, di mana anggaran yang disiapkan hampir US0 juta atau Rp12,48 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS).

Selain keputusan PHK, dalam pemaparan keuangan ini, Cisco mencatat pendapatan turun 6 persen sepanjang 2023 dan laba per saham juga turun 3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Cisco menjadi perusahaan teknologi yang kesekian mengumumkan pengurangan tenaga kerja dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, Google, Amazon, PayPal dan Duolingo juga telah mengumumkan rencana PHK.

[Gambas:Video CNN]