bocoran pola gacor hari ini 147Jutaan kata 45372Orang-orang telah membaca serialisasi
《mega338 demo》
BPPTKG: Gunung Merapi alami letusan dengan tinggi kolom tidak teramati******
Agus Budi dalam keterangan resmi BPPTKG di Yogyakarta, menyebutkan, satu kali letusan Gunung Merapi itu teramati pada periode pengamatan Minggu (21/1) pukul 12.00-18.00 WIB.
"Teramati satu kali letusan, tinggi kolom dan luncuran tidak teramati," kata dia.
Selama periode pengamatan itu, kata Agus, angin di Gunung Merapi bertiup lemah hingga sedang ke arah timur.
Agus menjelaskan erupsi di gunung api bisa berupa erupsi efusif berwujud guguran lava atau awan panas guguran maupun erupsi eksplosif atau letusan.
"Untuk event tadi yang pukul 14.12 WIB ada indikasi ke arah eksplosif. Namun karena di kategori kegempaan di laporan MAGMA tidak ada kategori erupsi, sehingga kami klasifikasikan menjadi letusan," ujar dia.
Selain teramati satu kali letusan, pada periode itu BPPTKG juga mencatat dua kali awan panas guguran meluncur dari Gunung Merapi ke arah Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter.
Baca juga: Sejumlah wilayah di Klaten dilanda hujan abu akibat erupsi Merapi
Baca juga: Hujan abu tipis dampak Gunung Merapi terjadi di Boyolali
Gunung Merapi juga disebutkan mengalami satu kali gempa letusan dengan amplitudo 70 mm selama 239,64 detik, dua kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 42-70 mm selama 150,1-214,4 detik, 58 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-34 mm selama 25,28-147,16 detik, dan 11 kali gempa fase banyak dengan amplitudo 3-11 mm selama 5,92-9,12 detik.
Agus menyatakan hingga saat ini BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.
Untuk mengantisipasi potensi bahaya erupsi Gunung Merapi, BPPTKG mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya.
"Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya," kata dia.
Guguran lava dan awan panas dari Gunung Merapi bisa berdampak ke area dalam sektor selatan-barat daya yang meliputi Sungai Boyong (sejauh maksimal lima kilometer) serta Sungai Bedog, Krasak, dan Bebeng (sejauh maksimal tujuh kilometer).
Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal tiga kilometer dan Sungai Gendol lima kilometer. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius tiga kilometer dari puncak.
Baca juga: Sepekan, Gunung Merapi luncurkan empat kali awan panas
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
KIP ingatkan informasi cuti harus terbuka jika presiden ikut kampanye******
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Arya Sandhiyudha menjelaskan hak kampanye yang dilindungi oleh aturan perundang-undangan menuntut adanya keterbukaan terutama terkait informasi jika presiden memutuskan ambil cuti.
“Yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, beliau dan/atau pejabat publik boleh berkampanye, itu ada prasyaratnya sehingga tidak mengabaikan aturan. Dalam kapasitas kami di Komisi Informasi Pusat RI hanya mengingatkan dalam aspek keterbukaan informasi publik, kampanye dan pemihakan itu diperkenankan hanya setelah cuti yang disampaikan secara tertulis. Tidak bisa lisan. Dalam hal ini, cuti harus diinformasikan terbuka ke khalayak/publik,” kata Arya Sandhiyudha di Jakarta, Rabu.
Arya menjelaskan presiden atau menteri wajib membuka informasi mengenai cuti, karena itu merupakan bagian dari informasi publik.
"Cuti tersebut mesti tertulis disampaikan dan ditembuskan kepada badan publik terkait seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), serta disampaikan terbuka kepada khalayak umum sebagai informasi publik terbuka,” kata Wakil Ketua KIP RI.
Arya juga menilai penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga perlu membantu sosialisasi dan ikut mengawasi bilamana ada pejabat publik yang terlibat kampanye. Tujuannya, keterbukaan itu demi menjaga kepercayaan publik.
"Ada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yang kami serahkan bagaimana sosialisasi dan pengertian mendetailnya kepada kolega KPU dan Bawaslu agar presiden dan/atau pejabat publik tersosialisasi dengan baik mengenai peraturan ini sehingga tidak terjebak menggunakan fasilitas jabatan, dan seluruh fungsi penyelenggaraan negara dan pemerintahan,” kata Arya.
Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, menyampaikan presiden sebagai warga negara juga punya hak politik salah satunya hak berkampanye.
Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.
“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silakan, kalau aturan boleh silakan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.
Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak selama tahapan Pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.
Baca juga: Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara
Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Label:grahaspin、bandar qq、judi slot online terbaru
Terkait:voucher zalora 75 ribu、game slot gampang menang、dana sayang pinjol legal atau ilegal、pinjol rupiah cepat、situs bola online terpercaya、qq1221slot、rtp ladangtoto2、situs judi slot tergacor、kartutoto、slot gacor sekarang
bab terbaru:aplikasi credit(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
Sebaiknya (anak-anak) jangan diajak dalam kegiatan politik dan kampanyeJakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, untuk tidak mengajak anak-anak dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum 2024.
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat,Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengatur secara ketat pendistribusian elpiji bersubsidi agar diterima sesuai penerima manfaat yakni rumah tangga miskin, usaha mikro dan kecil (UKM), nelayan, dan petani sasaran.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
《mega338 demo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,foto kakek zeusHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mega338 demo》bab terbaru。