arena88slot

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

kakek zeus merah

Polisi alihkan arus lalu lintas Malioboro saat malam tahun baru******

Yogyakarta (ANTARA) - Aparat kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polresta Yogyakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus kendaraan di kawasan Tugu, Malioboro, hingga Keraton Yogyakarta (Gumaton) pada malam tahun baru.

"Rekayasa lalu lintas yang kami lakukan adalah semata-mata untuk membuat nyaman pengendara kendaraan bermotor untuk sampai di tujuan dan tidak terjadi kepadatan lalu lintas di titik tertentu," kata Kepala Satlantas Polresta Yogyakarta AKP Maryanto di Balai Kota Yogyakarta, Jumat.

Menurut Maryanto, saat malam pergantian tahun kepadatan arus kendaraan biasanya terjadi di kawasan "Gumaton", khususnya di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Margo Utomo, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Malioboro, serta Jalan Pasar Kembang.

Karena itu, rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus kendaraan dilaksanakan mulai pukul 18.00 WIB sampai 01.00 WIB dengan menyesuaikan kondisi lapangan.

Maryanto menjelaskan rekayasa lalu lintas di kawasan Tugu Yogyakarta dilakukan dengan sistem buka tutup di simpang empat Terban, simpang empat Jetis, serta simpang empat Pingit mulai pukul 21.00 WIB atau 22.00 WIB.

"Jika masyarakat sudah memenuhi sekitar Tugu Pal Putih maka di titik-titik tersebut akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan jalan," kata dia.

Untuk di kawasan Malioboro, pengalihan arus dilaksanakan di Teteg Malioboro menuju arah Titik Nol Km mulai pukul 18.00 WIB bersamaan pelaksanaan "Car Free Night".

Baca juga: Bandara Ngurah Rai lakukan rekayasa jalur akibat kemacetan parah

Baca juga: 1.000 personel Dishub DKI atur lalu lintas pada malam Tahun Baru 2024

Baca juga: Ditlantas rekayasa lalu lintas di Pelabuhan Ulee Lheue urai kemacetan

Agar tidak terlalu padat, arus kendaraan dari Jalan Keleringan menuju Jalan Malioboro juga diputar terlebih dahulu melintasi Stadion Kridosono dan saat sampai di Jalan Abu Bakar Ali kendaraan langsung diarahkan ke Jalan Pasar Kembang.

"Untuk jalan-jalan sirip di Malioboro kita rencanakan pengalihan arus pada pukul 21.00 WIB sehingga becak, andong tidak bisa masuk kawasan ini," kata dia.

Di sepanjang Jalan Malioboro mulai Teteg hingga Titik Nol Km bakal dipasang barikade untuk akses petugas kesehatan guna mengantisipasi apabila ada masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, untuk mencegah kepadatan orang dan kendaraan di Titik Nol Km Yogyakarta saat malam pergantian tahun, pengalihan arus dilakukan di simpang Gondomanan dari arah timur, serta simpang Ngabean dan PKU Kota Yogyakarta dari arah barat.

Selain mengalihkan arus kendaraan, menurut Maryanto, Pemkot Yogyakarta telah menyediakan kantong-kantong parkir dengan kapasitas yang memadai.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho meminta wisatawan maupun warga Kota Yogyakarta memanfaatkan Taman Parkir Abu Bakar Ali yang mampu menampung 2.500 sepeda motor, Taman Parkir Ngabean lantai dua sebanyak 500 sepeda motor, dan Taman Parkir Ketandan sebanyak 1.000 slot parkir kendaraan bermotor.

"Kami harapkan masyarakat mengoptimalkan layanan kantong parkir. Tidak ada alasan mengatakan tidak ada parkir," kata Agus.

Baca juga: Polri siapkan rekayasa lalu lintas jalan tol saat arus balik Natal

Baca juga: Rekayasa lalu lintas Jalur Puncak berlaku hingga libur Tahun Baru 2024

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2023

Saya ingin merasuki iblis

ibet44

Astra Daihatsu Motor diminta klarifikasi dugaan skandal uji keselamatan******

Sembari menunggu hasil uji pencuplikan (sampling) yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan, konsumen diharapkan tetap tenang dan menggunakan kendaraannya seperti biasa. Kementerian Perdagangan dan pemangku kepentingan lainnya akan terus berupaya m

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) meminta PT Astra Daihatsu Motor (ADM) untuk mengklarifikasi terkait maraknya pemberitaan dugaan skandal uji keselamatan kendaraan merek Daihatsu.

Direktur Jenderal PKTN Moga Simatupang juga meminta PT ADM lebih memperhatikan kendaraan bermotor yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia agar aman digunakan oleh konsumen Indonesia.

"Kementerian Perdagangan meminta klarifikasi PT ADM terkait maraknya pemberitaan dugaan skandal uji keselamatan kendaraan Daihatsu," ujar Moga melalui keterangan tertulis yang diterima di Denpasar, Bali, Sabtu.

Moga menyampaikan permintaan ini merupakan upaya ketegasan pemerintah dalam perlindungan konsumen. Kementerian Perdagangan akan terus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha akan pentingnya keamanan dan keselamatan produk yang diperdagangkan.

Ditjen PKTN berwenang memastikan terpenuhinya kewajiban pelaku usaha terhadap keselamatan konsumen atas barang yang diperdagangkan di Indonesia. Dalam hal ini, kendaraan bermotor yang dipasarkan PT ADM berkaitan erat dengan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

"Sembari menunggu hasil uji pencuplikan (sampling) yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan, konsumen diharapkan tetap tenang dan menggunakan kendaraannya seperti biasa. Kementerian Perdagangan dan pemangku kepentingan lainnya akan terus berupaya menegakkan perlindungan konsumen," kata Moga.

Sementara itu, Executive Officer, Corporate Function Directorate PT ADM Johan memastikan, semua kendaraan Daihatsu yang diproduksi, didistribusi, dan dipasarkan di Indonesia tidak memiliki masalah kualitas dan keselamatan serta memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, pengiriman domestik sudah dilakukan mulai 22 Desember 2023. Kemudian, PT ADM juga telah kembali melakukan pengiriman secara normal mulai 26 Desember 2023 ke lebih dari 60 negara tujuan ekspor yang telah memberikan konfirmasi karena telah disetujui otoritas negara tujuan ekspor.

"Produk-produk Daihatsu di Indonesia telah memenuhi syarat teknis keselamatan dan keamanan sesuai dengan standar ketentuan di Indonesia. Selain itu, produk yang diisukan tersebut dapat dipastikan tidak diperdagangkan di Indonesia," ucap Johan.

Lebih lanjut, Johan menyampaikan, produk Daihatsu di Indonesia tidak terkait dengan yang terjadi di Jepang. Produk Daihatsu di Indonesia sudah dilakukan pengujian oleh pihak terkait untuk memastikan kendaraan benar-benar dalam keadaan aman.

Baca juga: Ditjen PKTN panggil promotor konser Coldplay terkait aduan konsumen

Baca juga: Ditjen PKTN Kemendag minta AHM prioritaskan hak konsumen

Baca juga: Ditjen PKTN Kemendag segel 500 ton Minyakita di lahan KBN Marunda

 

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023

Orde Langit

omtogel login

Pemprov Papua sesalkan insiden kericuhan di Sentani******

Kita sebagai orang adat, orang Papua menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya Papua

Sentani (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyesalkan atas terjadinya insiden kericuhan yang terjadi setelah jenazah almarhum Lukas Enembe tiba di STAKIN Sentani.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Yohanes Walilo di Sentani, Kamis, mengatakan seharusnya insiden ini tidak perlu terjadi karena di tengah situasi belasungkawa atas meninggalnya mantan Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Harus menjaga nama baik beliau (almarhum Lukas Enembe) karena semasa hidupnya telah banyak berprestasi dan berkarya di tanah Papua ini, tetapi insiden kecil terjadi di luar dari tanggung jawab kami,” katanya.

Baca juga: Jenazah Lukas Enembe tiba di Bandara Sentani Jayapura pukul 09.20 WIT

Menurut Walilo, setelah dari STAKIN Sentani, jenazah akan diantar ke Koya Tengah, Kota Jayapura. Walilo berpesan jangan lagi ada insiden kericuhan yang terjadi.

“Kita sebagai orang adat, orang Papua menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya Papua dengan menghargai satu sama lain apalagi di tengah-tengah kedukaan seperti ini,” ujarnya.

Dia menjelaskan jangan lagi ada stigma atau prasangka negatif terhadap orang Papua, namun perilaku orang Papua harus diubah menjadi satu gambaran toleransi di Indonesia.

“Menghormati dan menjaga nama baik bapak Lukas Enembe untuk tetap menjaga kedamaian karena kita akan mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhir di Koya Tengah,” katanya.

Dia menambahkan apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, tetapi setelah dari STAKIN Sentani ke Kota Jayapura harus tetap menjaga kedamaian bersama.

“Kita harus menjaga nama baik dan karya-karya yang sudah bapak Lukas Enembe lakukan sehingga harus menjaganya dan menghormatinya untuk tidak melakukan aksi yang dapat mencoreng nama baiknya dan keluarganya,” ujarnya.

Sementara berita ini disiarkan, pembawa jenazah dan rombongan sudah bergerak dari STAKIN Sentani menuju Koya Tengah, Muara Tami, Kota Jayapura, Papua pada Kamis (28/12) 2023.

Baca juga: DPR Papua: Pemakaman Lukas Enembe sore hari

Baca juga: Tokoh Adat: Warga siapkan bunga sambut iringan jenazah Lukas Enembe

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2023

Penjara Naga Segala Alam

cara transaksi kredivo di tokopedia

Rafael Alun minta dibebaskan dari semua dakwaan******

Jakarta (ANTARA) - Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan nota pembelaan pribadinya memohon majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan.

"Saya harap hakim dapat mempertimbangkan untuk dibebaskan dari dakwaan karena telah jujur melaporkan seluruh harta saya dalam SPT dan LHKPN serta mengikuti pengampunan pajak dari program pengungkapan sukarela," kata Rafael Alun saat membacakan nota pembelaan pribadinya di PN Jakarta Pusat, Rabu.

Dalam pembacaan pleidoi atau nota pembelaannya, Rafael Alun membantah dakwaan gratifikasi yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK kepada dirinya.

Ia pun mengaku telah menjelaskan perincian asal usul seluruh harta kekayaannya secara tertib melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta mengikuti program pengampunan pajak.

"Demi keadilan kepastian hukum perpajakan serta demi kepercayaan para pembayar pajak yang telah tertib melaporkan harta kekayaannya dan kepercayaan kami orang-orang yang wajib melaporkan harta kami kepada LHKPN saya harap dapat dipertimbangkan," kata dia.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Junaedi, menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dakwaan yang dituduhkan JPU khususnya terkait penerimaan gratifikasi 90.000 dolar AS sama sekali tidak dibahas dan diklaim tidak terbukti.

"Dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Alun bahwa awalnya ini kaitannya dengan gratifikasi 90.000 dolar AS dan selama persidangan sama sekali tidak pernah dibahas dan sama sekali tidak pernah terbukti mengenai penerimaan uang itu," kata Junaedi.

Penasihat hukum juga menyoroti beberapa tuduhan yang dinilainya telah kedaluwarsa karena telah terjadi puluhan tahun silam.

"Adapun berkembang ke beberapa harta yang semua tuduhannya penerimaan dari ARME sudah lewat 18 tahun lalu juga beberapa dalam tuntutan juga disebutkan sebagai penerimaan sudah tahun 23 tahun sudah kadaluwarsa. Jadi, Pak Alun ingin menyampaikan bagaimana sistem hukum kita yang menganut kedaluwarsa penuntutan dan itu harus dipahami sebagai bagian warisan hukum kita," ujarnya.

Baca juga: Sampaikan pleidoi, Rafael Alun pakai seragam Kemenkeu motif truntum
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, pada hari Senin (11/12), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK.

Jaksa menilai mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf b junctoPasal 18 UU Nomor 31 Tahaun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Selain kurungan penjara, Rafael Alun juga dituntut pidana denda sebesar Rp18.994.806.147,00. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berhak menyita harta benda terdakwa untuk kemudian dilelang.

Dalam kasus tersebut, jaksa KPK mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Dalam surat dakwaannya disebutkan bahwa perolehan harta yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pencucian uang tersebut dilakukan Rafael Alun dengan gratifikasi Rp5.101.503.466,00 dan penerimaan lain Rp31.727.322.416,00. Sementara itu, uang sebesar Rp31,7 miliar masih belum dijelaskan asal usulnya.

Jaksa menjelaskan bahwa uang Rp5,1 miliar itu merupakan bagian dari gratifikasi Rp16,6 miliar yang merupakan dakwaan pertama terdakwa soal penerimaan gratifikasi.

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

game slot penghasil saldo dana 2023 tanpa deposit

Rafael Alun minta dibebaskan dari semua dakwaan******

Jakarta (ANTARA) - Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan nota pembelaan pribadinya memohon majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan.

"Saya harap hakim dapat mempertimbangkan untuk dibebaskan dari dakwaan karena telah jujur melaporkan seluruh harta saya dalam SPT dan LHKPN serta mengikuti pengampunan pajak dari program pengungkapan sukarela," kata Rafael Alun saat membacakan nota pembelaan pribadinya di PN Jakarta Pusat, Rabu.

Dalam pembacaan pleidoi atau nota pembelaannya, Rafael Alun membantah dakwaan gratifikasi yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK kepada dirinya.

Ia pun mengaku telah menjelaskan perincian asal usul seluruh harta kekayaannya secara tertib melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta mengikuti program pengampunan pajak.

"Demi keadilan kepastian hukum perpajakan serta demi kepercayaan para pembayar pajak yang telah tertib melaporkan harta kekayaannya dan kepercayaan kami orang-orang yang wajib melaporkan harta kami kepada LHKPN saya harap dapat dipertimbangkan," kata dia.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Junaedi, menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dakwaan yang dituduhkan JPU khususnya terkait penerimaan gratifikasi 90.000 dolar AS sama sekali tidak dibahas dan diklaim tidak terbukti.

"Dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Alun bahwa awalnya ini kaitannya dengan gratifikasi 90.000 dolar AS dan selama persidangan sama sekali tidak pernah dibahas dan sama sekali tidak pernah terbukti mengenai penerimaan uang itu," kata Junaedi.

Penasihat hukum juga menyoroti beberapa tuduhan yang dinilainya telah kedaluwarsa karena telah terjadi puluhan tahun silam.

"Adapun berkembang ke beberapa harta yang semua tuduhannya penerimaan dari ARME sudah lewat 18 tahun lalu juga beberapa dalam tuntutan juga disebutkan sebagai penerimaan sudah tahun 23 tahun sudah kadaluwarsa. Jadi, Pak Alun ingin menyampaikan bagaimana sistem hukum kita yang menganut kedaluwarsa penuntutan dan itu harus dipahami sebagai bagian warisan hukum kita," ujarnya.

Baca juga: Sampaikan pleidoi, Rafael Alun pakai seragam Kemenkeu motif truntum
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, pada hari Senin (11/12), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK.

Jaksa menilai mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf b junctoPasal 18 UU Nomor 31 Tahaun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Selain kurungan penjara, Rafael Alun juga dituntut pidana denda sebesar Rp18.994.806.147,00. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berhak menyita harta benda terdakwa untuk kemudian dilelang.

Dalam kasus tersebut, jaksa KPK mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Dalam surat dakwaannya disebutkan bahwa perolehan harta yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pencucian uang tersebut dilakukan Rafael Alun dengan gratifikasi Rp5.101.503.466,00 dan penerimaan lain Rp31.727.322.416,00. Sementara itu, uang sebesar Rp31,7 miliar masih belum dijelaskan asal usulnya.

Jaksa menjelaskan bahwa uang Rp5,1 miliar itu merupakan bagian dari gratifikasi Rp16,6 miliar yang merupakan dakwaan pertama terdakwa soal penerimaan gratifikasi.

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023

Aku bukan Zhong Kui

cash 88 slot

Jenazah Lukas Enembe sementara disemayamkan di Rumah Duka Sentosa******

Jakarta (ANTARA) - Jenazah Lukas Enembe untuk sementara disemayamkan di Rumah Duka dan Krematorium Sentosa, Jakarta Pusat pada Selasa untuk penghormatan terakhir sebelum dimakamkan di Papua.
 Pantauan di lokasi, peti beserta jenazah Lukas Enembe tiba di rumah duka pada pukul 17.00 WIB. Terlihat kerabat hingga keluarga dari Lukas terus berdatangan ke lokasi. Nampak juga karangan bunga dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Generasi Muda Kosgoro berjejer di rumah duka tersebut. Pengacara Lukas, Petrus Bala Pattyona mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk kepulangan jenazah Lukas ke Papua. Rencananya jenazah akan berangkat dari Jakarta menuju Papua menggunakan pesawat pada Rabu (27/12) dini hari.

Baca juga: KPK: Lukas Enembe meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSPAD

Baca juga: Lukas Enembe meninggal dunia, tokoh adat imbau jaga kamtibmas Jayapura "Sudah pasti Rabu malam karena penerbangan ke Papua kan malam biasanya pukul 00.00, dan tiba di Papua jam 07.00 atau jam 06.00," kata Petrus di rumah duka kepada wartawan. Mantan Gubernur Papua dua periode sekaligus terpidana kasus korupsi Lukas Enembe meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa. Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letnan Jenderal TNI dr. Albertus Budi Sulistya membenarkan kabar wafatnya Lukas Enembe pada hari ini pukul 10.45 WIB. "Benar, (meninggal dunia) pukul 10.45 WIB," kata Kepala RSPAD saat dihubungi ANTARA di Jakarta. Lukas Enembe selama beberapa bulan terakhir menjalani sidang di Jakarta untuk kasus korupsi yang menjerat dirinya.

Baca juga: Kuasa hukum: Tidak ada tanda-tanda drop sebelum Lukas Enembe meninggal Dalam rentang waktu itu, kondisi kesehatannya sempat beberapa kali menurun dan beberapa kali pula dia dirawat di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta. Mengenai kasusnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis mantan Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi pidana penjara selama 10 tahun, denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan empat bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp47,8 miliar. Lukas Enembe, pada persidangan tingkat pertama divonis 8 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan penjara.

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023