situs slot berlisensi

Istriku yang cantik di sekolah

Buruh Sindir Pengusaha Tekstil: Fasilitas Bintang Lima, Upah Kaki Lima******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyindir pengusaha tekstildan sepatu dengan menyebut mereka cengeng.

Sindiran ia sampaikan terkait keluhan sejumlah pengusaha terkait beberapa beban usaha, salah satunya upah. Sindiran juga ia sampaikan terkait gembar-gembor yang mereka sampaikan kalau beban upah tak dikurangi, badai PHK di industri padat karya bakal menimpa pekerja di Indonesia.

Pasalnya, beban terjadi di tengah penurunan permintaan akibat tekanan ekonomi global.

Sejumlah pengusaha, khususnya dari industri tekstil belakangan ini mengeluh. Keluhan mereka sampaikan terkait tekanan ekonomi global belakangan ini.

Mereka menyebut masalah itu telah menurunkan permintaan sampai dengan 30 persen. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan karena penurunan permintaan tersebut, pihaknya akhirnya harus mem-PHK sekitar 45 ribu pekerja. 

Supaya ancaman PHK itu tidak meluas, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Relokasi

Said mengatakan mengurangi beban produksi sebenarnya bisa dilakukan pengusaha dengan merelokasi usaha mereka dari daerah dengan biaya tinggi ke rendah. Sebenarnya kata Said, relokasi ini sudah ia usulkan sudah dilakukan sejak sepuluh tahun yang lalu.

"Saya sudah usulkan 10 tahun lalu, untuk labour intensive, padat karya itu memang harus dibangun ke daerah-daerah kawasan industri yang standard living costatau biaya hidup masih rendah," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ia menyebut sejumlah daerah seperti Subang, Pantura, Indramayu di Jawa Barat. Selain itu juga beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah masih berbiaya hidup rendah.

Sementara jika perusahaan tekstil atau garmen masih bersikukuh menetap di Jakarta, akan sulit mengimbangi upah yang diberikan.

"Nggak papa karena memang labour intensive padat karya memang biayanya itu 30 persen, labour costnya. Naik 10 persen udah kerasa," katanya.

Said menyinggung bahwa relokasi ini tidak menyebabkan PHK massal sebab pada akhirnya jumlah tenaga kerja yang direkrut akan sama hanya berbeda lokasi. Selain itu, perusahaan pun akan menawarkan pindah kepada karyawannya.

Ia pun menekankan bahwa relokasi pabrik padat karya ini akan menimbulkan upah dan produktivitas yang merata. Sebab, kesenjangan upah di tiap daerah akan dikejar oleh pemerintah.

"Kesenjangan disparitas upah akan dikejar pemerintah untuk tidak terlalu melebar. Cuma hati-hati relokasi tidak semua SDM siap. (Ada) 10-20 perusahaan di Jawa Barat hengkang, terus kembali lagi, karena SDM tempat mereka menuju belum siap," tegasnya.

Kembali ke masa kecil

Di Balik Kepulan Asap, Lampung 'Digempur' Rokok Ilegal******

ProvinsiLampungdigempur peredaran rokok ilegal. Peredarannya menggunakan berbagai macam modus.

Berdasarkan penelusuranCNNIndonesia.comselama dua pekan terakhir, peredaran rokok illegal banyak ditemui di warung-warung, di toko ritel bahkan hingga ke pelosok-pelosok desa.

Dari 15 kabupaten/kota di Lampung, redaksi mengambil sampel penelusuran di enam kabupaten yakni Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Tengah, Kota Metro dan Kota Bandarlampung.

Modus Peredaran Rokok Ilegal

Rokok ilegal yang beredar di Lampung, di antaranya rokok polosan atau tidak dilekati pita cukai, rokok diduga dilekati pita cukai palsu atau penggunaan pita cukai bekas. Selain itu, pita cukai yang tidak sesuai dengan produk rokok.

Semisal, pita rokok 12 batang digunakan untuk isi 20 batang dan pita cukai rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) digunakan untuk rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) begitu juga sebaliknya.

Dalam mengedarkan rokok ilegal pelaku menggunakan jasa ekspedisi, mobil pribadi dan ada juga menitipkan barang (rokok ilegal) melalui sales resmi dan sales rokok ilegal yang sengaja keliling menggunakan sepeda motor mendatangi setiap warung atau toko.

Berdasarkan penelusuran CNN Indonesia.com, ditemukan berbagai modus para pelaku bisnis dalam memasarkan rokok ilegal tersebut.

Keterangan yang dihimpun dari berbagai sumber pedagang ritel atau kios pengecer, dengan mudah mereka mendapatkan rokok ilegal untuk diperdagangkan secara bebas.

Buktinya, di lapangan tidak sulit menemukan penampakan rokok ilegal. Rokok ilegal yang terlihat 'menggurita' di pasaran, selain rokok tanpa dilekati pita cukai juga rokok ilegal yang dilekati pita cukai.

Rokok-rokok tersebut dipajang bebas berjejer di etalase warung atau toko ritel. Bahkan, ada juga ditemukan diperjualbelikan di beberapa pedagang grosir dengan harga sangat murah.

Di salah satu toko di Pasar Semarang Baru, Kabupaten Lampung Timur, terdapat berbagai merek rokok yang didominasi rokok SKM isi 20 batang tapi dilekati pita cukai 12 batang yang ditaruh di etalase/rak penyimpanan.

"Ini saja mas yang murah cuma Rp10 ribu per bungkus, rokok ini (RASTEL) yang lagi rame danboomingdi sini (Lampung Timur)," ujar wanita pemilik warung kepada CNN Indonesia.com beberapa waktu lalu.

Kemudian, salah satu toko di Pasar Pekalongan, Lampung Timur menjual berbagai merek rokok ilegal yang menggunakan cukai tidak sesuai peruntukan.

Sang pemilik toko sempat curiga dan mengaku tidak menjual rokok murah (ilegal) meski di etalase/rak penyimpanan terdapat beberapa slop rokok ilegal.

"Saya kira tadi petugas (bea cukai atau polisi), jadi saya khawatir dan bilang enggak ada. Ada rokok yang murah (ilegal), mau berapa bungkus mas," ujar pria pemilik toko didampingi istrinya.

Berbagai merek rokok yang ditemukan di antaranya merek Titan, Nayan, Cartel, O Gold, Toracino Coffee (kotak putih), Torracino Bold (kotak hitam), Have, Wish, Milde.

Selain itu ada juga ditemukan sejumlah merek rokok ilegal tanpa cukai atau polos, yakni, merek Milde, Luffman kotak merah, GA dan Fajar.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Tak Tahu Kalau Ilegal

Biksu pembunuh surga

Kurangi Food Waste, Badan Pangan Nasional Sedia Mobil Logistik Pangan******

Badan Pangan Nasional bersama sejumlah asosiasi dan lembaga penggiat pencegahan food waste meluncurkan Mobil Logistik Pangan dan Food Truck di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Teratai, Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa (20/12).

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, inisiasi Mobil Logistik Pangan dan Food Truck ini merupakan tindak lanjut atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Gerakan Pencegahan Food Waste dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang disepakati Badan Pangan Nasional bersama 9 asosiasi dan lembaga penggiat pencegahan food waste pada 9 Desember lalu.

"Hari ini menjadi babak baru dari upaya pengurangan food waste di Indonesia, di mana kita mulai menyalurkan pangan berlebih dari para donatur kepada para penerima manfaat. Setelah acara, Food Truck ini akan stay di RPTRA Teratai untuk membagikan pangan berlebih kepada masyarakat," kata Arief di Tebet, Selasa (20/12).

Selanjutnya, disalurkan sebanyak 2.300 paket pangan dari Foodbank of Indonesia untuk korban gempa Cianjur dan 3.300 paket pangan dari Yayasan Surplus Peduli untuk 300 masyarakat yang hadir di RPTRA Teratai Tebet Timur hari ini. Selain itu, ada juga donasi lainnya dari Hero Kemang, Bank BRI, dan Asosiasi Jasa Boga Indonesia.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi saat membuka acara peluncuran Mobil Logistik Pangan dan Food Truck untuk penyaluran pangan berlebih, sekaligus sosialisasi Gerakan Penyelamatan Pangan dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Selasa (20/12), di RPTRA Teratai, Tebet, Jakarta Selatan. (Foto: Badan Pangan Nasional)

"Kegiatan ini merupakan wujud konkrit dari kolaborasi yang baik antara sektor pemerintah, asosiasi, organisasi kemasyarakatan, serta swasta. Para pihak yang terlibat di sini memiliki semangat yang sama untuk mengurangi food waste di Indonesia, hal tersebut demi ketahanan pangan dan gizi masyarakat yang lebih baik," ujar Arief.

Lebih jauh Arief menjelaskan, upaya pengumpulan dan pendistribusian pangan berlebih dilakukan melalui berbagai macam pola. Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional bersama para penggiat terus melakukan inovasi dan perubahan, hingga ditemukan formula yang tepat untuk diterapkan di wilayah lain agar gerakan ini semakin luas dan masif.

Umumnya, pengumpulan dilakukan dari makanan yang tidak terjual di berbagai tenant yang telah menjalin kerja sama, seperti asosiasi persatuan hotel atau pengusaha ritel. Makanan itu ada yang langsung didistribusikan, dan ada pula yang harus diolah terlebih dahulu.

Menurut Arief, gerakan mengurangi Food Lose and Waste (FLW) ini memiliki urgensitas tinggi, karena berkorelasi erat dengan penanganan rentan pangan dan gizi yang saat ini tengah didorong pemerintah. Badan Pangan Nasional menyatakan mendukung pengurangan FLW yang menjadi isu serius di dunia melalui peningkatan tata kelola sistem pangan nasional from farm to table.

Arief menambahkan, pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih menghargai pangan dengan tidak menyia-nyiakannya.

"Di satu sisi kita diminta untuk menanam lebih giat, memperbaiki logistik pangan, dan menyiapkan cadangan pangan nasional, tetapi di sisi lain ada hal yang tidak kalah penting, yaitu menghentikan pemborosan pangan dari mulai pasca panen sampai ke meja makan. Ini sekitar 30 persen dan harus kita kurangi," katanya.

Arief meyakini, penanganan FLW yang terorganisir dengan baik akan berkontribusi pada pengentasan rawan pangan, khususnya di 74 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki potensi kerawanan pangan tinggi.

Hal itu pun dipastikan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar semua pihak berkolaborasi mengatasi permasalahan kerawanan pangan dan gizi, termasuk soal stunting. Jokowi mengajak seluruh kekuatan bangsa untuk bergerak menurunkan stunting dan seluruh akar masalahnya dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia generasi penerus yang berkualitas.

"Konektivitas inilah yang sedang kita bangun melalui kegiatan pada hari ini," ucap Arief.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional telah menjalankan sejumlah aksi penanganan food waste, yang antara lain diwujudkan melalui sinergi dengan Sarinah, Hippindo, dan Surplus Foundation dalam program Sarinah Bebas Food Waste yang diinisiasi pada 15 Agustus lalu.

Selain itu, pada momen peringatan International Day of Awareness of Food Loss and Waste pada 29 September 2022, Badan Pangan Nasional juga memberikan apresiasi kepada 11 penggiat food waste dari unsur pelaku usaha di bidang retail, perhotelan, jasa logistik, IT, industri pangan, LSM, civitas akademis, dan media massa yang telah berkontribusi dalam upaya pencegahan food waste.

"Sedangkan yang baru saja kita lakukan beberapa hari lalu, menggandeng 9 asosiasi dan lembaga penggiat food waste dalam Perjanjian Kerja Sama Gerakan Pencegahan Food Waste dalam rangka Kewaspadaan Pangan Dan Gizi," lanjut Arief.

Berdasarkan data global, sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun. The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat, Indonesia merupakan penyumbang sampah makanan terbesar kedua di dunia di bawah Arab Saudi.

Kajian Bappenas mencatat, FLW di Indonesia pada 2000-2019 berkisar 23 sampai 48 juta ton/tahun, setara dengan 115-184 kg/kapita/tahun. Artinya, setiap individu menyumbang lebih dari 1 kuintal sampah pangan per tahun, dan berdampak pada kerugian ekonomi kurang lebih sebesar Rp213 sampai 551 triliun per tahun.

Di sisi lain, potensi FLW itu dapat disalurkan untuk memberi makan 61-125 juta orang atau 29-47 persen populasi penduduk Indonesia.

Jalannya menghadap ke langit

Menhub: Penerbangan Bandara RI Sudah Pulih, Kecuali Surabaya dan Medan******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan penerbangan dibandara-bandara Indonesia sudah mulai pulih, kecuali Surabaya dan Medan.

Budi membandingkan dengan 2019 silam, di mana penerbangan dalam negeri saat ini sudah mencapai 71 persen. Bahkan, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sudah mencapai tingkat pemulihan 90 persen.

Menurut data yang disampaikan Budi, Bandara Soekarno-Hatta sudah mencatat 81 movement per jam, sedangkan di Denpasar dan Ujung Pandang sebesar 32 movement per jam.

Pada kesempatan itu, Budi mengatakan pihaknya akan merenovasi Bandara Juanda, Surabaya, mengingat banyak penerbangan dalam dan luar negeri yang ingin menggunakan pesawat Boeing 777.

Selain itu, ia mengatakan ditugaskan Presiden untuk melakukan penelitian terhadap Bandara Juanda, Surabaya terkait jumlah atau kekuatan pavement classification number (PCN) yang diperlukan.

"Observasi akan kami lakukan lebih detail seperti yang kami lakukan pada Bandara Halim Perdanakusuma," tegas Budi.

Di lain sisi, Budi juga menyinggung soal titah Presiden Jokowi kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mensubsidi penerbangan domestik agar industri penerbangan RI bisa segera pulih.

Ia mengatakan langkah subsidi tersebut sudah dilakukan oleh beberapa pemda, seperti Pemda Toraja, Lubuklinggau, hingga Banjarnegara.

"Oleh karenanya kepada bandara-bandara atau pemda, kami ditugaskan bersama Mendagri akan kami kumpulkan, dalam kesempatan ini kami juga mengimbau kepada pemda apabila ingin diterbangi oleh pesawat-pesawat dari penerbangan nasional harus meningkatkan atau melakukan subsidi bagi kegiatan-kegiatan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

Menhub Akan Batasi Penumpang KA dan Pesawat Jelang Nataru******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku akan melakukan pembatasan perjalanan udara dan kereta api menjelang libur Nataldan Tahun Baru2023 (Nataru).

Pembatasan ini serupa dengan arus mudik Lebaran Idulfitri tahun ini. Meski demikian, menurutnya, tidak akan ada pembatasan dalam perjalanan darat.

"Kecenderungannya seperti pada saat lebaran bahwa kita tidak memberikan pembatasan pada (perjalanan) darat. Tetapi akan tetap memberikan pembatasan kepada kereta api dan udara," kata Budi usai rapat kerja (Raker) dengan Komisi V DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).

"Kita akan putuskan dalam minggu ini, kita akan meminta Satgas untuk merekomendasikan karena itu kewenangan bersama," ucapnya.

Budi memaparkan syarat-syarat lainnya pun akan diputuskan usai melakukan rapat bersama. Lebih jauh, ia mewanti-wanti tiga puncak mudik Nataru dalam rentang 19 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023.

Puncak pertama pada 20 Desember ketika pelajar sekolah mulai libur, yang kedua saat Natal 25-26 Desember. Kemudian berikutnya adalah jelang Tahun Baru 2023 pada 30-31 Desember. Sementara, untuk puncak arus balik diperkirakan terjadi 1-2 Januari 2023.

Dalam hal ini, wilayah prioritas yang diawasi adalah jalan tol. Sebab, Kemenhub memprediksi 58 persen pelaku mudik jalur darat akan menggunakan jalan tol.

Selain jalan tol, Budi menyebutkan 41,3 persen akan menggunakan jalan arteri. Jalur yang paling banyak dilalui adalah lintas utara Jawa Pantura sebanyak 12,8 persen dan Jalur Lintas Tengah Jawa sebesar 11,92 persen.

"Prioritas wilayah seperti yang lalu, sekarang ini yang menjadi favorit (adalah) jalan tol, lebih dari 58 persen. Pantura tetap menjadi favorit, kita akan melakukan koordinasi perbaikan sarana prasarana," ucapnya.

Nantinya, peraturan terkait pembatasan dan syarat-syarat terkait perjalanan akan disampaikan lewat surat edaran yang dijanjikan Budi keluar dalam 1-2 hari ke depan.

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

Jokowi Ajak Usaha 'Wong Cilik' Manfaatkan KUR Klaster******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pelaku usaha 'wong cilik' di seluruh sektor untuk memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) Klaster, mulai dari perkebunan, peternakan, serta UMKM.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara Penyerahan KUR Klaster di Istana Negara, Senin (19/12). Dalam acara tersebut, hadir juga Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki.

"KUR Klaster ini dapat dilaksanakan di semua sektor, baik perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, industri UMKM, dan usaha-usaha lain yang memiliki peluang pasar yang besar atau produk-produk unggulan di dalam negeri agar daya saing semuanya meningkat dan bisa masuk ke pasar global," jelas Jokowi.

Berdasarkan data pemerintah, ada 14.888 klaster yang telah mengakses KUR Klaster dengan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 1,3 juta unit.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan bahwa realisasi penyaluran KUR Klaster per 15 Desember 2022 sebesar Rp4,8 triliun setara 96,7 persen dari ekspektasi kredit Rp4,9 triliun. Program ini diterima sekitar 1,39 juta debitur.

Di lain sisi, pemerintah menetapkan kenaikan target penyaluran KUR dari Rp373 triliun pada 2022 menjadi Rp460 triliun pqeq tahun depan.

Sementara itu, porsi kredit perbankan pada 2024 diharapkan mencapai 30 persen atau sekitar Rp1.800 triliun dibandingkan posisi saat ini yang baru mencapai 20 persen atau sekitar Rp1.200 triliun.

"Untuk itu, upaya percepatan dan penyaluran KUR Klaster sangat penting dijalankan sebagai upaya untuk meningkatkan akses penyaluran kredit bagi pelaku ekonomi kerakyatan," ujarnya.

Teten merinci di hadapan Jokowi mengenai beberapa keuntungan KUR Klaster. Pertama, memberikan peluang pembiayaan kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta per pelaku usaha.

Kedua, KUR Klaster juga diberikan kepada UMKM secara berkelompok yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan terhubung dengan offtaker, sehingga mengurangi potensi kredit macet dan bisa memudahkan perbankan untuk melakukan proses monitoring.

Ketiga, KUR Klaster memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar. Keempatatau yang terakhir, UMKM menjadi bagian dari rantai pasok industri, sehingga bisa meningkatkan kemampuan manajemen usaha untuk meningkatkan kualitas produksi.

[Gambas:Video CNN]