slot online airbet88

Hunyuan Wuzong

Menimbang Untung Rugi Gaji Tunggal PNS Bagi APBN, Mana Paling Besar?******

Wacana penerapan skema gajitunggal aliassingle salarybagi Pegawai Negeri Sipil(PNS) kembali mencuat.

Hal tersebut terjadi usai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut skema gaji tunggal PNS menjadi salah satu agenda prioritas dalam rencana kerja pemerintah di 2024.

Jika skema itu diterapkan, maka seluruh tunjangan yang melekat, baik untuk PNS maupun Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dihapus dan digantikan dengan satu penghasilan yang sudah mencakup keseluruhan.

Single salary systemyang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan).

Sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaannya.

Selanjutnya, sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gradingadalah level atau peringkat nilai/harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.

Sementara itu, setiap gradingakan dibagi menjadi beberapa stepsdengan nilai rupiah yang berbeda. Dengan kata lain, ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan single salary systemPNS saat ini sudah dilaksanakan dalam bentuk pilot projectdi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Single salaryini barupilot projectdi KPK dan PPATK. Ini juga ada komplain orang yang kerja dengan yang tidak kok salary-nya sama. Nah, itulah yang jadi hitungan evaluasi kita," kata Anas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Meski demikian, Anas menekankan pihaknya masih perlu mengkaji wacana tersebut. Ia menyebut evaluasi penerapan single salary systemdi KPK dan PPATK bakal menjadi acuan penerapan aturan ini ke depan.

Ia mengungkapkan skema gaji tunggal ini bakal dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Namun, Anas tidak memastikan apakah gaji tunggal ini akan diterapkan merata pada seluruh kementerian/lembaga (K/L) di 2024 mendatang.

Anas hanya menjelaskan bahwa tunjangan kinerja alias tukin saat ini masih menjadi prioritas pemerintah untuk membedakan mana PNS yang kerja dan tidak. Akan tetapi, ia menyinggung soal kemampuan daerah yang berbeda.

"Tapi negatifnya kadang orang mengatur perjalanan dinas rapat di luar kota hanya untuk dapat (uang) perjalanan dinas. Jadi, plus minus lah antara kinerja dan efisiensi," tuturnya.

Lantas, apakah skema gaji tunggal tepat dijalankan sebagai upaya reformasi birokrasi dan menekan anggaran?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai untuk saat ini skema tersebut malah bakal bikin APBN tekor. Pasalnya, besaran gaji antara PNS di semua daerah bisa sama.

Apalagi, skema gaji tunggal besarannya akan disesuaikan dengan kinerja. Padahal, saat ini besaran gaji dan tunjangan PNS di pusat dan daerah berbeda-beda.

Artinya, kelak gaji PNS di daerah pun bisa naik meski APBD besarannya terbatas.

"Sekarang APBD-nya berapa? Kan itu tidak akan mampu (bayar gaji tunggal PNS) terus ujung-ujungnya mengambil dari APBN juga," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

Menurut Trubus, skema gaji tunggal memang lebih praktis. Namun, untuk mencapai itu semua butuh tahap dan waktu yang panjang.

Ia juga mengatakan sebenarnya skema gaji tunggal adalah wacana lama. Tapi, memasuki 2024 alias tahun terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, wacana itu kembali didengungkan.

Alasannya, agar ada kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah sekarang.

"Tapi persoalannya sebenarnya ini selalu perdebatannya itu apakah di daerah dengan di DKI Jakarta akan disamakan? kalau kinerja bisa dihitung, kinerja nanti dianggap sama saja (DKI dan daerah), gajinya sama, masalahnya kita punya sumber dananya tidak? duitnya ada tidak? tegas Trubus.

Ia pun berpendapat sebaiknya skema tepat untuk gaji PNS yang berkeadilan adalah besaran gajinya saja disamakan di setiap daerah.

Sedangkan, untuk tunjangannya bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian, besaran tunjangan juga disesuaikan dengan kinerja individu sang abdi negara.

Maklum, tunjangan kinerja PNS memang telah menelan banyak uang negara. Data Kementerian Keuangan mencatat belanja kementerian/lembaga mencapai Rp134,2 triliun untuk belanja pegawai pada semester I 2023.

Angka ini naik 11,1 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan belanja pegawai ini terbagi ke dalam gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp90,4 triliun atau naik 12,5 persen dari realisasi 2022 sebesar Rp80,4 triliun. Ada juga tukin, honorarium, hingga uang lembur Rp43,8 triliun atau naik 8,4 persen dari Rp40,4 triliun.

Trubus mengingatkan skema gaji tunggal PNS belum tepat untuk diterapkan dalam jangka pendek ini. Ia mengatakan skema tersebut baru bisa diaplikasikan untuk jangka panjang saja.

"Jangka panjang bagus. Cuma dari anggaran harus disiapkan. Nanti APBN-nya habis untuk biaya birokrasi (kalau diterapkan sekarang)," kata Trubus.

Berbeda dengan Trubus, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Skema gaji tunggal bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem penggajian PNS.

Namun, kurang tepat tujuan utamanya jika untuk menghemat anggaran. Ia menilai gaji tunggal lebih tepat tujuan utamanya untuk menyesuaikan kinerja dan pendapatan PNS, atau antara efisiensi dan efektifitas kerja.

"Bisa jadi akhirnya nanti anggarannya menjadi lebih besar, karena tujuannya yang ingin dicapai juga besar toh," kata Ronny.

Berhasil atau Tidak, Sistem Gaji Tunggal PNS Tetap Perlu Dicoba

Keluarga Jun dari Surga Liar dan Alam Abadi

Pengusaha Penggilingan Sebut Stok Beras Tak Aman Sampai Maret 2024******

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padidan Pengusaha BerasIndonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso memprediksi stok beras pemerintah yang dikuasai Bulogsaat ini bakal mencukupi hingga akhir tahun.

Bulog sekarang memiliki stok beras 1,5 juta ton. Stok akan bertambah 400 ribu ton.

"Stok untuk sampai akhir tahun diperkirakan cukup dengan 400 ton yang akan masuk. Namun untuk sampai dengan Maret 2024 jumlah stok tersebut tidak aman," ucap Sutarto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

"Diperkirakan panen raya musim tanam 2023/2024 paling cepat Maret, sehingga akan normal pasokan mulai April. Sehingga persiapan Bansos dan operasi pasar seyogyanya disiapkan sampai Maret 2024," jelas dia lebih lanjut.

Jika Bansos dan operasi pasar tepat waktu secara jumlah dan sasaran, menurut Sutarto, harga beras akan terkendali dan tidak akan ada kenaikan.

Presiden Jokowi memastikan stok beras pemerintah aman untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Ia mengungkapkan saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog ada 1,6 juta ton.

Jumlah tersebut akan bertambah 400 ribu ton menjadi 2 juta ton.

"Biasanya stok kita itu hanya 1,2 (juta ton). Normal 1,2 juta (ton). Ini kita memiliki 2 juta (ton) sehingga kita tidak usah khawatir," ujar Jokowi saat meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9).

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan mengungkap stok beras yang dimiliki Bulog per hari ini belum mampu untuk mencukupi kebutuhan rata-rata nasional.

Berdasarkan temuannya, harga beras, baik beras medium dan premium, telah mengalami lonjakan yang luar biasa.

"Setiap pekan mengalami lonjakan harga. Dan yang tertinggi justru di wilayah Indonesia Timur, Rp14 ribu-Rp15 ribu. Itu untuk yang medium saja ya," ujar Reynaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

[Gambas:Video CNN]

Reynaldi juga menegaskan Indonesia tak akan mampu bertahan hingga akhir tahun dengan pasokan beras yang dikantongi saat ini. Sebab, beberapa hektare pertanian mengalami gagal panen karena faktor iklim El Nino.

Ia juga mengungkap bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, juga tak mampu untuk menyelesaikan permasalahan terkait hal tersebut.

"Produktivitas pertanian kita justru malah mengalami kewaspadaan. Maka IKAPPI sejak lama menyampaikan kepada pemerintah, terutama kementerian terkait untuk segera menggenjot produksi," ucap dia lebih lanjut.

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya

Tuan Keselamatan

Jokowi Pastikan Stok Beras Aman, Bagaimana Faktanya di Lapangan?******

Presiden Jokowi memastikan stok beraspemerintah aman untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Ia mengungkapkan saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulogada 1,6 juta ton.

Jumlah tersebut akan bertambah 400 ribu ton menjadi 2 juta ton.

"Biasanya stok kita itu hanya 1,2 (juta ton). Normal 1,2 juta (ton). Ini kita memiliki 2 juta (ton) sehingga kita tidak usah khawatir," ujar Jokowi saat meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9).

Kabag Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya menyebut stok beras yang dikuasai Bulog ada 1,5 juta ton Per Senin (18/9) kemarin.

Sementara itu Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan mengungkap stok beras yang dimiliki Bulog per hari ini belum mampu untuk mencukupi kebutuhan rata-rata nasional.

Hal ini dikarenakan berdasarkan temuannya, harga beras, baik beras medium dan premium, telah mengalami lonjakan yang luar biasa.

"Setiap pekan mengalami lonjakan harga. Dan yang tertinggi justru di wilayah Indonesia Timur, Rp14 ribu-Rp15 ribu. Itu untuk yang medium saja ya," ujar Reynaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

Reynaldi juga menegaskan Indonesia tak akan mampu bertahan hingga akhir tahun dengan pasokan beras yang dikantongi saat ini. Sebab, beberapa hektare pertanian mengalami gagal panen karena faktor iklim El Nino.

Ia juga mengungkap bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, juga tak mampu untuk menyelesaikan permasalahan terkait hal tersebut.

"Produktivitas pertanian kita justru malah mengalami kewaspadaan. Maka IKAPPI sejak lama menyampaikan kepada pemerintah, terutama kementerian terkait untuk segera menggenjot produksi," ucap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, harga beras di sejumlah pasar tradisional Jakarta naik. Per hari Kamis (14/9) silam, salah satu merek beras eceran hampir menyentuh Rp15 ribu per liter.

Salah satu penjual di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan melaporkan harga beras per karung yang mereka dapatkan naik Rp5.000 sampai Rp30 ribu. Ia juga mengungkap bahwa stok beras yang didapatkan sudah sulit dibanding sebelumnya.

perjalanan

Besaran Gaji Bripka Nuril yang Dicopot Buntut Ulah Istri******

Brigadir Polisi Kepala alias Bripka menjadi buah bibir belakangan ini imbas kasus seleb TikTok Luluk Nuril yang memarahi karyawan magang di swalayan.

Luluk adalah istri Bripka Nuril. Berkat aksi marah-marah tersebut ditambah Luluk doyan pamer gaya hidup mewah, sang suami dicopot dari jabatannya sebagai Kanit Binmas di Polsek Tiris, Probolinggo, Jawa Timur.

Padahal, jabatan tersebut baru didapatkan Nuril sekitar 3 bulan lalu usai promosi. Bripka Nuril bertugas di Polsek Tiris selama 8 tahun lamanya.

Berdasarkan beleid tersebut, gaji polisi dibedakan oleh pangkat dan lama kerja alias masa kerja golongan (MKG). Untuk bripka, gajinya berkisar Rp2.307.400 hingga Rp3.791.700.

Selain gaji, polisi juga mendapatkan beragam tunjangan. Tunjangan yang diterima mulai dari tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan pangan/beras/ lauk pauk, hingga tunjangan jabatan.

Berikut besaran gaji polisi termasuk Bripka:

Golongan I (Tamtama)

1. Bhayangkara Dua (Bharada): Rp1.643.500-Rp2.538.100
2. Bhayangkara Satu (Bharatu): Rp1.694.900-Rp2.617.500
3. Bhayangkara Kepala (Bharaka): Rp1.747.900-Rp2.699.400
4. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda): Rp1.802.600-Rp2.783.900
5. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu): Rp1.858.900-Rp2.870.900
6. Ajun Brigadir Polisi (Abrippol): Rp1.917.100-Rp2.960.700

Golongan II (Bintara)

1. Brigadir Polisi Dua (Bripda): Rp2.103.700-Rp3.457.100
2. Brigadir Polisi Satu (Briptu): Rp2.169.500-Rp3.565.200
3. Brigadir Polisi (Brigpol): Rp2.237.400-Rp3.676.700
4. Brigadir Polisi Kepala (Bripka): Rp2.307.400-Rp3.791.700
5. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda): Rp2.379.500-Rp3.910.300
6. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu): Rp2.454.000-Rp4.032.600

Golongan III (Perwira Pertama)

1. Inspektur Polisi Dua (Ipda): Rp2.735.300-Rp4.425.200
2. Inspektur Polisi Satu (Iptu): Rp2.820.800-Rp4.635.600
3. Ajun Komisaris Polisi (AKP): Rp2.909.100-Rp4.780.600

Golongan IV (Perwira Menengah)

1. Komisaris Polisi (Kompol): Rp3.000.100-Rp4.930.100
2. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP): Rp3.093.900-Rp5.084.300
3. Komisaris Besar Polisi (Kombes): Rp3.190.700-Rp5.243.400

Golongan IV (Perwira Tinggi)

1. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen): Rp3.290.500-Rp5.407.400
2. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen): Rp3.393.400-Rp5.576.500
3. Komisaris Jenderal Polisi (Komjen): Rp5.079.300-Rp5.750.900
4. Jenderal Polisi: Rp5.238.200-Rp5.930.800

[Gambas:Video CNN]

penyihir penuh waktu

Luhut Respons Kritik Masalah LRT: Semua Butuh Waktu******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat suara soal berbagai masalah yang ada selama pengoperasian LRT Jabodebek.

Luhut mengklaim sederet masalah yang ada selama tahap awal operasi merupakan hal yang wajar. Menurutnya hal yang sama juga terjadi saat negara lain mulai menerapkan alat transportasi baru.

"Ini kan yang buat anak bangsa baru pertama kali dibuat. Dulu China, kemudian Jepang, apa tidak alami seperti ini? Ya ngalamilah," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Jumat (1/9).

Diketahui jadwal perjalanan (headway) LRT berkisar antara 8-12 menit. Sementara itu pemerintah ingin menurunkan menjadi 4 menit agar lebih cepat dan masyarakat tidak menunggu lama di satu stasiun.

Kendati demikian, Luhut menekankan seluruh perbaikan itu membutuhkan butuh waktu dan proses. Setidaknya beberapa bulan ke depan sampai nanti operasi LRT berjalan sempurna.

"Jadi nggak usah terlalu ribut, bilang ini begini, begitu, semua butuh waktu, orang kawin saja butuh waktu kok," jelasnya.

Sebelumnya Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan jajarannya terus melakukan evaluasi bersama seluruh stakeholder. Semua permasalahan yang terjadi saat pengoperasian LRT pun langsung ditindaklanjuti.

Lihat Juga : Menhub Tanggapi Kritik DPR Soal LRT Jabodebek yang Tak Sampai Bogor

"Beberapa gangguan sarana yang terjadi telah langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman dari INKA yang saat ini masih bertanggung jawab terhadap maintenance operasional sarana nya," tuturnya kepada CNNIndonesia.com.

Berikut sejumlah permasalahan LRT Jabodebek yang terjadi setelah beroperasi selama beberapa hari ini:

1. AC Mati

Beberapa hari setelah LRT Jabodebek beroperasi, penumpang mengeluh terkait pendingin ruangan (AC) yang tak berfungsi atau mati. Hal tersebut terjadi pada Rabu (30/8) pagi.

Pihak LRT mengatakan hal tersebut bukan karena AC rusak, melainkan ada masalah di sistem listrik yang drop.

2. Tutup Pintu Kereta Tak Sinkron

Beberapa penumpang juga mengeluhkan mengenai pintu kereta LRT Jabodebek yang tidak sinkron saat menutup. Masalah itu sampai mengganggu perjalanan sehingga terjadi keterlambatan.

Pihak LRT mengatakan hal tersebut terjadi karena permasalahan dari kereta yang memang didesain menggunakan sensor. Sehingga, kendala gangguan teknis masih kerap terjadi.

Lihat Juga : Luhut Bersuara Soal Sederet Masalah LRT Usai Beroperasi

3. Rute Tak Sesuai Pengumuman

Permasalahan LRT Jabodebek yang paling baru terjadi adalah pengumuman tak sesuai dengan rute.

Penumpang yang tengah menunggu Stasiun Dukuh Atas ramai-ramai kena prank. Kereta yang diumumkan akan menuju Stasiun Jati Mulya, Bekasi ternyata menuju Stasiun Harjamukti, Cibubur.

"Tadi katanya ke Cibubur sudah habis. Jadi ini katanya memang ke Jatimulya," kata Doni salah satu penumpang seperti dikutip dari detikcom, Jakarta, Kamis (31/8).