situs slot777

Elang Arad

Komisi Perdagangan AS Gugat Amazon Buntut Dugaan Monopoli Pasar******

PemerintahAmerika Serikat (AS) dan 17 negara bagiannya menggugat e-commerce raksasa Amazon karena diduga melakukan monopoli dan membuat persaingan yang tidak sehat.

Gugatan itu diajukan oleh Komisi Perdagangan Federal (Federal Trade Commission/FTC) dan 17 jaksa agung.

Amazon dituding secara tidak adil mempromosikan platform dan layanannya dengan mengorbankan penjual pihak ketiga yang mengandalkan pasar e-commerce perusahaan untuk distribusi.

Laporan tersebut juga mengklaim Amazon secara antikompetitif dengan memaksa penjual untuk mendaftarkan produk mereka di Amazon dengan harga terendah dibandingkan di situs lainnya. Karena dominasi Amazon dalam e-commerce, penjual tidak punya pilihan selain menerima persyaratan perusahaan tersebut.

MelansirCNN Business, Selasa (26/9), kondisi itu mengakibatkan harga lebih mahal bagi konsumen dan pengalaman konsumen yang lebih buruk.

Tak hanya itu, FTC juga menuding Amazon memberi peringkat produknya sendiri dalam hasil pencarian pasar lebih tinggi dibandingkan produk yang dijual oleh pihak ketiga.

"Amazon benar-benar fokus untuk mencegah orang lain mendapatkan jumlah pelanggan yang sama," kata Ketua FTC Lina Khan.

Dalam rilisnya, Khan menuduh Amazon menggunakan "taktik hukuman dan koersif" untuk mempertahankan monopoli ilegal.

"Amazon kini mengeksploitasi kekuatan monopolinya untuk memperkaya dirinya sendiri sambil menaikkan harga dan menurunkan layanan bagi puluhan juta keluarga Amerika yang berbelanja di platformnya dan ratusan ribu bisnis yang bergantung pada Amazon untuk menjangkau mereka," kata Khan.

Ia menambahkan gugatan yang diajukan meminta pertanggungjawaban Amazon atas praktik monopoli ini dan memulihkan janji persaingan yang bebas dan adil yang telah hilang.

Namun, Wakil Presiden Senior Kebijakan Publik Global Amazon David Zapolsky mengatakan gugatan itu memperjelas bahwa fokus FTC telah menyimpang secara radikal dari misinya untuk melindungi konsumen dan persaingan. Menurutnya, Amazon telah mendorong harga yang lebih rendah, pengiriman yang lebih cepat, dan membantu usaha kecil menjual barang-barang mereka.

"Gugatan yang diajukan oleh FTC hari ini salah berdasarkan fakta dan hukum, dan kami berharap kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan," katanya.

Ia menambahkan Amazon menghormati peran FTC yang secara historis melindungi konsumen dan mendorong persaingan. Namun, ia menganggap FTC saat ini secara radikal menyimpang dari pendekatan tersebut.

"Sayangnya, tampaknya FTC saat ini secara radikal menyimpang dari pendekatan tersebut, mengajukan tuntutan hukum yang salah arah terhadap Amazon," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Abadi

Diskon Gede di Transmart Full Day Sale Bikin Belanja Auto Kalap!******

Transmart Full Day Sale kembali digelar hari ini (1/10) aja. Pada gelaran ini, Transmart berani kasih diskon gede sampai 50 persen untuk beragam produk unggulan.

Mulai dari produk segar seperti daging ayam dan buah-buahan, fesyen, furnitur, hingga produk elektronik, seperti TV, AC, kulkas, sampai sepeda listrik!

Lihat Juga : Siap-siap, Kejutan Transmart Full Day Sale Hadir Lagi Hari Ini!

Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Langsung aja ke Transmart terdekat sekarang juga ya, jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini.

Saatnya borong belanjaan dengan banyak diskon di pekan gajian ini cuma di Transmart Full Day Sale.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

Luhut: Orang Barat Tak Perlu Ajari RI soal Climate Change******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyentil sikap negara-negara barat yang dinilai terlalu mengajari Indonesia soal perubahan iklim.

Luhut menegaskan Indonesia sudah dalam jalur yang tepat dalam upaya penanganan perubahan iklim. Menurut dia, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah bagi generasi Indonesia nantinya.

"Kalau kita bicara climate change, orang-orang barat ini kan suka merasa dia yang paling tahu semua. Saya selalu bilang, enggak perlu ajari kami. Kami tahu kok, dan mengerti soal itu. Kan kan punya tanggung jawab juga kepada generasi Indonesia," tutur Luhut dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Road to AIS Forum 2023, Senin (25/9).

Menurutnya, Indonesia telah membuktikan keseriusan dalam mengatasi perubahan iklim. Contohnya, selama empat tahun ini Indonesia telah berhasil menurunkan sampah yang masuk ke laut.

"Indonesia ini kaya banget. Kita buktikan kita satu negara yang selama empat tahun ini berhasil menurunkan jumlah plastik garbage di laut 39 koma sekian persen. Indonesia, lho. Itu bukan kita yang bilang, yang bilang UN (PBB)," kata Luhut.

Ia juga menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak memproses sampah di darat. Hal ini tentu berdampak terhadap berkurangnya sampah di laut.

"Negara mana di dunia yang bisa melakukan replanting mangrove sampai 600 ribu hektare sampai tahun depan? Enggak ada," terang Luhut.

Lihat Juga : Kapan TikTok Shop Bakal Dilarang Berjualan di Indonesia?

Luhut juga menyinggung tingkat kebakaran hutan di Indonesia yang terus menurun setiap tahun.

"Kita punya sekarang, kalau potensial, clean energi 3.600 gigawatt, termasuk solar panel," kata dia lebih lanjut.

Ia menegaskan Indonesia juga cukup cepat dalam melakukan upaya-upaya tersebut.

"Slowlyenggak juga, kita cukup cepat," tegas dia.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali pada tahun 1993

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

Jokowi Gelontorkan Tambahan Modal untuk Pertamina Rp3,3 T******

Presiden Jokowimemberikan tambahan modal sebesar Rp3,3 triliun kepada PT Pertamina(Persero).

Tambahan modal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Dalam beleid yang ditandatangani oleh Jokowi pada 3 Oktober silam tersebut, tambahan modal tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan pengalihan aset negara.

Jaringan gas itu antara lain terdapat di Palembang, Surabaya, Bekasi, Depok, Sidoarjo, Tarakan, Sengkang, Cirebon, Rusun Jabodetabek, Jambi, Subang, dan lain sebagainya.

Selain itu, aset juga berbentuk stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dan infrastruktur pendukungnya bernilai Rp1,8 triliun. Aset tersebut salah satunya berbentuk SPBG Jl. Lebak Bulus Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Dalam pertimbangan beleid itu, Jokowi mengatakan tambahan modal diberikan ke Pertamina demi memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan perseroan.

[Gambas:Video CNN]

mimpi basah jiwa

Kemendag: Bukan Dilarang, Tiktok Shop Bakal Diatur Ketat******

Menteri Perdagangan (Mendag)Zulkifli Hasan atau Zulhas bukan akan melarang Tiktok Shop beroperasi di Indonesia. Wacana itu sebelumnya muncul karena Tiktok Shop diduga membuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merugi.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan Tiktok Shop sebagai social e-commerceakan diatur dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Bukan dilarang. Kalau di Permendag 50 yang revisi akan ada pengaturan yang jelas mengenai e-commerce, jadi social commerce akan ada pemisahan yang lebih jelas," kata Isy di kantor Kemendag, Jumat (22/9).

Ketiga,positive listyang berisi barang diperbolehkan untuk diimpor. Keempat,larangan marketplace bertindak sebagai produsen.

"Kemudian barang-barang yang dijual di marketplace harus memenuhi standar contohnya SNI," katanya.

Isy menambahkan Permendag 50 tahun 20230 akan ditandatangani oleh Zulhas pada pekan depan. Setelah itu proses perundangan akan diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Mendag Zulkifli sebelumnya mengatakan pemerintah tengah mengkaji rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia. Ia mengatakan langkah ini sebagai tindak lanjut revisi Permendag 50/2020.

[Gambas:Video CNN]