cara mendapatkan uang di eyeem

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Luhut Lapor Jokowi 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan melapor ke Jokowi bahwa pemilik 9 juta hektare lahan sawitbelum bayar pajak.

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit. 

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya. 

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani. 

"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuh Luhut.

Selain menginformasikan ke Sri Mulyani, ia juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

[Gambas:Video CNN]

Ketimbang mengambil langkah hukum, Luhut menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

"Kalau dibawa ke pengadilan, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), 2023 gak selesai-selesai. Kungfu pengadilan itu macam-macam. Jadi bikin sederhana saja," tandasnya.

Budidaya Keabadian Staf

PUPR Lirik Opsi Bangun Tol Rp52 T Atasi Macet di Puncak******

Pemerintah melirik opsi membangun jalan tol untuk mengatasi persoalan macet di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono memperkirakan tol sepanjang 52 kilometer (km) ini akan menghabiskan Rp25 triliun.

"Usulan ini sangat baik, karena diharapkan dapat membantu kurangi kemacetan ruas non tol puncak, kalau disetujui bisa dilanjutkan. Perkiraan sementara dari hasil kajian terkini hampir Rp25 triliun," ujar Triono dalam diskusi di Media Center Kementerian PUPR, seperti dikutip dari Detik, Rabu (10/5).

"Saat ini sudah ada pemrakarsa yang tertarik usulkan investasi di jalan tol Puncak. Calon pemrakarsa ini siapkan kajian," ujarnya.

Menurut Triono, pembangunan jalan tol ini akan dilakukan dalam 5 seksi pembangunan. Pemerintah sendiri masih menunggu kepastian studi dari pihak perusahaan swasta sebagai pemrakarsa jalan tol.

"Istilahnya kami sodet dari Bocimi ke Cianjur, nanti 5 seksi. Kami masih menunggu, belum bisa dijawab detil. Bolanya di pemrakarsa saat ini," kata Triono.

Sebelumnya diberitakan PT Matrasarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT menjadi pemrakarsa tol itu. Proyek tol itu juga sudah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun/operasi pada 2030-2034.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penganut Nyamuk

DPR Singgung Ironi Subsidi Mobil Listrik Saat Anggaran Pupuk Turun******

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyinggung kebijakansubsidi mobil listrikyang sangat tidak tepat di saat anggaran untuk pupuk subsidijustru turun. 

Menurutnya, pemerintah harusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jor-joran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" katanya dalam keterangan resmi, Senin (15/5).

Karenanya, ia menilai pemerintah tak seharusnya turun tangan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik. Sebaiknya pemerintah turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan.

"Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa," kata Gobel.

Apalagi, dari data yang dimiliki anggaran untuk subsidi pupuk terus mengalami penurunan dalam lima tahun belakangan.

Pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun. Artinya dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Pemburu monster Jepang

Akademisi Nilai RUU Kesehatan Berpotensi Rugikan BPJS******

Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan dinilai banyak mengubah pasal pada Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Sehingga, RUU Kesehatan disebut akan mengintervensi BPJS dan menyebabkan penyimpangan berbagai kebijakan.

Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI) Ahmad Anshori memberi contoh draf RUU Kesehatan pasal 425 yang menyatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Menurut Anshori, ada potensi penyelewengan dari pasal tersebut. Saat ini, BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan.

"Artinya, kemudahan intervensi yang dilakukan kementerian dulu terhadap BPJS, itu mengakibatkan kebijakan yang salah, penyimpangan-penyimpangan terjadi yang terkemas dalam regulasi, dan itu akan kembali terulang terjadi jika RUU Kesehatan ini disahkan," ungkap Anshori.

Dia menyebut, penentuan sikap buruh sebaiknya bukan disebabkan BPJS sebagai lembaga, tetapi karena masyarakat yang direpresentasikan oleh fungsi jaminan sosial yang dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS berpotensi kacau.

Selanjutnya, Anshori menyinggung draf RUU Kesehatan pasal 23 ayat 2 yang menyebut bahwa BPJS wajib menerima kerja sama yang diajukan fasilitas kesehatan yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tidak ada UU yang seperti ini, UU mana yang menyatakan anda wajib menerima swasta," ujar Anshori.

Anshori menilai, RUU Kesehatan memiliki tujuan lain. Sebelumnya, BPJS berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS, memiliki posisi strategic purchaser, di mana atas nama seluruh peserta BPJS akan bernegosiasi dengan fasilitas kesehatan.

Untuk itu, Anshori mendorong serikat pekerja agar bergerak, sehingga RUU Kesehatan menjadi lebih baik.

"Namun hal tersebut sebentar lagi akan dirampok dengan RUU Kesehatan ini. BPJS hanya akan tahunya bayar-bayar saja, bahkan ketika misalnya ada rumah sakit yang fraud, maka BPJS tidak bebas untuk bertindak," paparnya.

Sentuhan emas naga

Luhut Lapor Jokowi 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan melapor ke Jokowi bahwa pemilik 9 juta hektare lahan sawitbelum bayar pajak.

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit. 

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya. 

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani. 

"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuh Luhut.

Selain menginformasikan ke Sri Mulyani, ia juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

[Gambas:Video CNN]

Ketimbang mengambil langkah hukum, Luhut menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

"Kalau dibawa ke pengadilan, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), 2023 gak selesai-selesai. Kungfu pengadilan itu macam-macam. Jadi bikin sederhana saja," tandasnya.

Di Tiga Kerajaan

PUPR Kantongi Usulan Tiga Jalan Rusak Jambi Untuk Diperbaiki Pusat******

Menteri PUPRBasuki Hadimuljono telah mengantongi usulan tiga ruas jalan rusak di Provinsi Jambiuntuk diambil alih perbaikannya dari pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Dilansir dari keterangan resmi Kementerian PUPR, Rabu (17/5), ketiga usulan itu yakni Ruas Jalan Batas Kota Jambi (Desa Tangkit) - Simpang Desa Sungai Gelam sepanjang 5,6 kilometer (km).

Kemudian, Jalan Tugu PMD-Jalan Poros Kuala Jambi menuju Jalan Jerambah Beton Kampung Laut sepanjang 8 km.

Basuki menyebut penanganan kedua ruas yang disebut terakhir juga untuk mendukung hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit, kopi liberika, dan kelapa dalam.

Kebijakan tersebut tak lepas dari tinjauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sejumlah jalan rusak di Jalan Ruas Kota Jambi-Sungai Gelam hari ini. Ia merinci Jambi punya 10 ribu km jalan kabupaten/kota.

Dari jumlah itu, sekitar 4.600 km atau hampir separuhnya rusak. Lalu, ada jalan provinsi sepanjang 1.030 km dengan seperempatnya alias 250 km rusak. Sedangkan jalan nasional di Jambi ada 1.300 km dengan kerusakan terjadi pada 130 km ruas jalan.

"Yang kita cek tadi jalan produksi untuk nanas ke sana, benar, rusak. Itu masuk akan kita mulai (perbaikan) Juli-Agustus. Yang tadi jalan kabupaten, ini jalan provinsi juga akan diambil alih oleh pusat dan segera dikerjakan," kata Jokowi di Jambi, Selasa (16/5) lalu.

"Karena kalau tidak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali, jalan produksi itu sangat penting sekali, itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan," sambung Jokowi.

Ia menegaskan jalan yang dikunjunginya di Jambi termasuk ke dalam kategori rusak parah. Hal tersebut diperkuat dengan data Kementerian PUPR.

Mantan wali kota Solo itu juga mengklaim mengantongi data kerusakan sejumlah ruas jalan tersebut, di mana salah satu sumbernya adalah aduan masyarakat. Jokowi menegaskan dirinya turut mengonfirmasi data serta aduan tersebut kepada gubernur hingga bupati atau walikota setempat.

"Ini harusnya dikerjakan daerah semua, provinsi sendiri, kabupaten sendiri. Tapi karena jalan di seluruh tanah air yang bagiannya kabupaten/kota dan provinsi, tadi kan saya sampaikan separuhnya, dikerjakan bareng-bareng belum tentu selesai. Mungkin ini dalam waktu 2-3 tahun akan kita kejar, secepatnya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]