slot resmi terpercaya gacor

Biografi Wan Zhen'er

Wamen ATR/BPN Janjikan Titik Terang Kasus Tanah Nirina Zubir******

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyebut kasus tanahyang menerpa artis Nirina Zubir akan segera menemui titik terang.

Raja Juli yang juga Sekjen PSI mengatakan pihaknya akan mengundang Nirina ke dalam sebuah forum pertemuan daring untuk membahas perkembangan masalah yang menerpa selebritas tersebut.

"Saya kira minggu ini saya juga ada zoom meeting dengan beliau, sebagai Wamen ATR/BPN saya kumpulkan dirjen terkait, saya kumpulkan kanwil kakantah (kepala kantor pertanahan), insya Allah akan dapat titik terang," kata Raja Juli ditemui di salah satu mall, Sleman, DIY, Minggu (14/1).

Lihat Juga : Nirina Zubir Mundur Dukung Paslon Pilpres 2024, Singgung Mafia Tanah

Di satu sisi, kata Raja Juli, dari pihak Nirina ternyata juga baru mengajukan pembatalan sertifikat tanah pada Oktober 2023, setelah putusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Agustus tahun lalu.

"Jadi bukan lambat (penanganan) dalam pengertian kita tidak mau eksekusi ya. Tapi ada proses, termasuk mbak Nirinanya sendiri proses pembatalannya juga baru kalau enggak salah 17 Oktober," jelas Raja Juli.

Setelah pembatalan sertifikat itu, lanjut Raja Juli, masih ada pula tahap pendalaman oleh kanwil kakantah setempat.

"Setelah ada keputusan pengadilan sesegera mungkin mestinya mbak Nirina dan saudara-saudaranya mengajukan pembatalan sertifikat, nah pembatalan itu juga tertunda. Saya cek baru 17 Oktober. Oktober November Desember ya sekitar dua bulan ini sedang berproses, insya allah ada titik terang," pungkasnya.

Nirina Zubir ramai diperbincangkan usai menyatakan mundur mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menyatakan batal mendukung karena belum ada yang berkomitmen selesaikan mafia tanah.

Pernyataan tersebut diungkap Nirina melalui unggahan di Instagram pada Kamis (11/1) malam. Ia turut menyoroti masalah mafia tanah yang ia hadapi belum memiliki jalan keluar.

"Dengan berat hati, Na menyatakan mundur dari menyuarakan dukungan kepada paslon capres dan cawapres di tahun 2024," tulis Nirina.

"Kenapa? Sampai sekarang masalah tanah yang Na alami BELUM ADA JALAN KELUAR, masalah mafia tanah masih ada. Sejauh ini belum ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini," lanjutnya.

Nirina pun menantang komitmen ketiga paslon Pilpres 2024 terkait masalah mafia tanah seperti yang dihadapi oleh aktris tersebut.

Lihat Juga : Nirina Zubir Tantang Ketiga Paslon Pilpres 2024 Soal Mafia Tanah

"Hayo...sekarang adalah waktunya untuk membuktikan kalau ada yang bisa menyelesaikan masalah ini...Anda mau masyarakat percaya kan? Silahkan bapak-bapak... @aniesbaswedan , @cakiminow, @prabowo , @gibran_rakabuming, @ganjar_pranowo , @mohmahfudmd" katanya.

Nirina berurusan dengan kasus mafia tanah karena ia dan keluarganya menjadi korban dengan nilai kerugian hingga Rp17 miliar.

Polisi kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Riri Khasmita mantan asisten rumah tangga (ART), Endrianto yang merupakan suami Riri.

Kemudian, tiga tersangka lainnya adalah Faridah, Ina Rosainaz dan Erwin Riduan yang berprofesi sebagai Notaris PPAT.

Polisi kemudian menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Moch Syaf Alatas (MAS), Ahmad Efrilliatio Ordiba (AEO) serta Cito (C). Selain itu, ada satu orang sebagai DPO yakni Ray Alexander Putra (RAP).

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

KAI Rilis Daftar Korban Luka dan Rumah Sakit Usai Tabrakan KA Turangga******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan hingga kini tak ada korban jiwa yang menimpa penumpang dalam kecelakaan kereta api (KA) Turangga dengan Kereta Lokal (Commuterline) Bandung Raya, di Cicalengka, Jawa Barat.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan dari total penumpang KA Turangga sebanyak 264 orang dan KA Commuterline sebanyak 191 penumpang, ada sekitar 22 penumpang yang mengalami luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit (RS) terdekat untuk mendapat perawatan.

Ia merinci 18 orang dibawa ke RSUD Cicalengka, dua orang dibawa ke RS Edelweiss dan dua orang lainnya dibawa ke RS AMC.

Namun, empat petugas KA dinyatakan meninggal imbas peristiwa kecelakaan kereta api tersebut. Keempat petugas tersebut terdiri dari masinis, asisten masinis, pramugara, dan polsuska.

Lihat Juga : Korban Tewas Kecelakaan Kereta Turangga Bertambah Jadi 4 Orang

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami sangat berduka atas meninggalnya sejumlah petugas KA akibat kecelakaan tersebut. Kami sangat mengapresiasi jasa mereka yang telah berkontribusi terhadap perusahaan," ucap EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji melalui keterangan resminya, Jumat (5/1).

Para penumpang yang selamat dan telah dievakuasi langsung dibawa ke stasiun terdekat untuk melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi yang disediakan oleh KAI.

Saat ini, seluruh tim KAI beserta pihak-pihak terkait seperti TNI/Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Ditjen Perkeretaapian (DJKA), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan pihak lainnya tengah melakukan upaya penanganan kecelakaan kedua kereta tersebut.

Untuk mengatasi perjalanan sejumlah rangkaian KA lainnya yang akan melintas di jalur tersebut, KAI tengah melakukan upaya rekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan pengalihan menggunakan angkutan lain.

Raja Sembilan Matahari

Semen Padang FC mulai incar sejumlah pemain untuk hadapi Liga 1******

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Pesawat Monster

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Kendalikan dunia

Kubu Ganjar Nilai Kinerja IHSG Era SBY Lebih Baik Dibanding Jokowi******

Tim ekonomi pasangan calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Irwan Ariston Napitupulu, mengatakan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik dibandingkan era Jokowi.

Dalam paparannya, ia mengatakan pada era SBY, IHSG tumbuh 489,29 persen dari 853,9 pada 2004 menjadi 5.028,95 pada 2014.

Sedangkan pada era Jokowi hanya tumbuh 46,17 persen dari 5.028,95 pada 2014 ke 7.350,62 pada 5 Januari 2024, padahal pembangunan banyak dilakukan di era Jokowi.

"Saya kan investor, begitu ada pembangunan infrastruktur ya saya beli lah (saham) perusahaan semen, baja, seperti itu, kok ternyata enggak seperti yang diharapkan," katanya dalam Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal dengan Apindo di Jakarta, Senin (8/1).

"Ternyata bajanya impor, enggak kena lah dampak perusahaan baja di sini. Semennya ternyata enggak pakai perusahaan yang sudah go public," imbuhnya.

Irwan berharap hal tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang. Pasalnya, rakyat berhak menerima dampak positif dari pembangunan termasuk lewat pasar modal.

Ia mengatakan kinerja IHSG era SBY juga lebih baik dibanding bursa saham AS S&P 500. Bursa saham AS tumbuh 71,02 persen dalam periode 2004 hingga 2014, sementara IHSG tumbuh 489 persen pada periode yang sama.

IHSG di era Jokowi pada 2014 hingga awal 2024, pertumbuhannya sebesar 46 persen, sedangkan bursa saham AS tumbuh lebih tinggi yakni 148 persen.

"Saya melihat ini apa yang salah sebenarnya? Saya akui kinerja Pak Jokowi bagus sekali, dampak pembangunan yang nyata. Tapi kenapa enggak ke pasar modal? Kita sebagai pelaku pasar modal juga bingung," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

Pertamina Beber Kesiapan Jargas untuk Emak******

PT Pertamina(Persero) membeberkan kesiapan jaringan gas(jargas) untuk emak-emak memasak saat lebaran2024.

"PT Pertamina Gas Negara Tbk ini sangat penting terkait suplai gas untuk ibu-ibu rumah tangga memasak," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (28/3).

Nicke lantas meminta jajaran direksi PGN menjelaskan bagaimana kesiapan pasokan gas, termasuk jargas, jelang Hari Raya Idulfitri 1445 H. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PGN Fadjar Harianto Widodo yang hadir dalam rapat menjelaskan bagaimana kesiapan jargas di tengah geliat Satgas Ramadan dan Idulfitri (Rafi).

"Tetapi kalau dibandingkan dengan 2023, untuk proyeksi niaga gas bumi ada sedikit peningkatan sekitar 0,2 persen. Kami memproyeksikan karena masih ada beberapa industri yang masih memakai gas," ungkap Fadjar.

"Untuk menjaga keandalan gas, kami tetap menjaga penyaluran kepada pelanggan... Kalau kita melihat beberapa hal, kesiapan fasilitas dan infrastruktur kami ada jargas. Kami kelola sekitar 820 ribu (pelanggan), ini dominan pelanggan rumah tangga. Ini pasti di masa Ramadan dan Idulfitri akan banyak terutilisasi penggunaan gasnya," jelasnya.

Pemanfaatan jargas sangat didorong oleh Komisi VI DPR RI. Setidaknya dua anggota dari Partai Demokrat meminta program ini terus ditingkatkan.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyayangkan cakupan pelanggan jargas Pertamina baru 820 ribu rumah tangga. Padahal, menurutnya ini bisa menjangkau lebih banyak lagi pelanggan.

"Berkaitan dengan jaringan gas rumah tangga, tentu ini kita berharap ini harus menjadi prioritas. Saya melihat di beberapa apartemen di Jakarta, saya pikir ini sangat bagus. Kalau konsep ini dijalankan untuk rumah tangga, saya pikir ini juga menjadi solusi dan harga jauh lebih murah ketimbang mereka harus membeli (LPG) 3 kg," ucapnya.

"Kita harapkan ini terus bisa berkembang dengan jaringan pipa 32 ribu (32.343 kilometer) sekian. Ini tentu kita harapkan jargas terus kita dorong, sehingga beban-beban masyarakat kita semakin hari semakin berkurang," sambung Muslim.

Dukungan serupa juga datang dari rekan separtai Muslim. Politikus Demokrat Herman Khaeron menegaskan jargas harus menjadi lini bisnis utama Pertamina di masa mendatang.

Bahkan, menurutnya perusahaan pelat merah itu bisa menggunakan sumber daya Liquefied Natural Gas (LNG) sebagai basis jargas ke depan.

"LNG kan bisa ditempatkan di mana saja. Atau melalui jalur pipa," kata Herman.

"Bahkan, dulu saya pernah menantang Ibu (Nicke) bagaimana ibu bisa melakukan distribusi minyak dan gas ini melalui pemipaan, di seluruh jaringan Nusantara. Mungkin untuk uji coba, Jawa lah yang satu hamparan, DKI, dan Banten. Atau Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, dan DKI (Jakarta)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]