balivegas88

Gerbang Bayangan Langit

Kemenhub Buka Suara soal Isu Kapal Dagang Israel Akan Berlabuh di RI******

Kementerian Perhubungan menyatakan tidak akan pernah memberikan izin kapalberbendera Israelmasuk atau berlabuh di pelabuhan Indonesia.

Pernyataan itu untuk merespons kabar di media sosial bahwa kapal-kapal ZIM dari Israel akan berlabuh di empat pelabuhan RI dalam waktu dekat ini.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan larangan berlabuh akan tetap diterapkan oleh Indonesia.

Menurut Adita, sejak terjadinya konflik Israel-Palestina yang memanas beberapa waktu lalu, tidak ada kapal baik yang berbendera Israel maupun bukan yang melayari Indonesia-Israel. Ke depannya, Kemenhub akan terus memastikan agar tidak ada kapal Israel yang masuk ke perairan Tanah Air.

"Selanjutnya Kemenhub akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk terus memantau hal ini," jelasnya.

Sementara, terkait dengan surat terbuka yang disampaikan oleh Satuan Operasi Khusus Netizen julid Anti Israel di instagram, Adita menekankan terus melakukan pengecekan dan dipastikan tidak memberikan izin kapal Israel masuk Indonesia.

"Sehubungan dengan surat terbuka ini, kami telah menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan atas informasi yang disampaikan," jelasnya.

Sebuah surat terbuka dari Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen julid Anti Israel Erlangga Greschinov beredar di media sosial. Surat berisi permemintaan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melarang kapal-kapal ZIM dari Israel berlabuh pelabuhan Indonesia.

Larangan perlu dilakukan demi mendukung perjuangan rakyat Palestina. 

[Gambas:Video CNN]

bibit jahat

Wamen ATR/BPN Janjikan Titik Terang Kasus Tanah Nirina Zubir******

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyebut kasus tanahyang menerpa artis Nirina Zubir akan segera menemui titik terang.

Raja Juli yang juga Sekjen PSI mengatakan pihaknya akan mengundang Nirina ke dalam sebuah forum pertemuan daring untuk membahas perkembangan masalah yang menerpa selebritas tersebut.

"Saya kira minggu ini saya juga ada zoom meeting dengan beliau, sebagai Wamen ATR/BPN saya kumpulkan dirjen terkait, saya kumpulkan kanwil kakantah (kepala kantor pertanahan), insya Allah akan dapat titik terang," kata Raja Juli ditemui di salah satu mall, Sleman, DIY, Minggu (14/1).

Lihat Juga : Nirina Zubir Mundur Dukung Paslon Pilpres 2024, Singgung Mafia Tanah

Di satu sisi, kata Raja Juli, dari pihak Nirina ternyata juga baru mengajukan pembatalan sertifikat tanah pada Oktober 2023, setelah putusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Agustus tahun lalu.

"Jadi bukan lambat (penanganan) dalam pengertian kita tidak mau eksekusi ya. Tapi ada proses, termasuk mbak Nirinanya sendiri proses pembatalannya juga baru kalau enggak salah 17 Oktober," jelas Raja Juli.

Setelah pembatalan sertifikat itu, lanjut Raja Juli, masih ada pula tahap pendalaman oleh kanwil kakantah setempat.

"Setelah ada keputusan pengadilan sesegera mungkin mestinya mbak Nirina dan saudara-saudaranya mengajukan pembatalan sertifikat, nah pembatalan itu juga tertunda. Saya cek baru 17 Oktober. Oktober November Desember ya sekitar dua bulan ini sedang berproses, insya allah ada titik terang," pungkasnya.

Nirina Zubir ramai diperbincangkan usai menyatakan mundur mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menyatakan batal mendukung karena belum ada yang berkomitmen selesaikan mafia tanah.

Pernyataan tersebut diungkap Nirina melalui unggahan di Instagram pada Kamis (11/1) malam. Ia turut menyoroti masalah mafia tanah yang ia hadapi belum memiliki jalan keluar.

"Dengan berat hati, Na menyatakan mundur dari menyuarakan dukungan kepada paslon capres dan cawapres di tahun 2024," tulis Nirina.

"Kenapa? Sampai sekarang masalah tanah yang Na alami BELUM ADA JALAN KELUAR, masalah mafia tanah masih ada. Sejauh ini belum ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini," lanjutnya.

Nirina pun menantang komitmen ketiga paslon Pilpres 2024 terkait masalah mafia tanah seperti yang dihadapi oleh aktris tersebut.

Lihat Juga : Nirina Zubir Tantang Ketiga Paslon Pilpres 2024 Soal Mafia Tanah

"Hayo...sekarang adalah waktunya untuk membuktikan kalau ada yang bisa menyelesaikan masalah ini...Anda mau masyarakat percaya kan? Silahkan bapak-bapak... @aniesbaswedan , @cakiminow, @prabowo , @gibran_rakabuming, @ganjar_pranowo , @mohmahfudmd" katanya.

Nirina berurusan dengan kasus mafia tanah karena ia dan keluarganya menjadi korban dengan nilai kerugian hingga Rp17 miliar.

Polisi kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Riri Khasmita mantan asisten rumah tangga (ART), Endrianto yang merupakan suami Riri.

Kemudian, tiga tersangka lainnya adalah Faridah, Ina Rosainaz dan Erwin Riduan yang berprofesi sebagai Notaris PPAT.

Polisi kemudian menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Moch Syaf Alatas (MAS), Ahmad Efrilliatio Ordiba (AEO) serta Cito (C). Selain itu, ada satu orang sebagai DPO yakni Ray Alexander Putra (RAP).

Sistem aliansi terkuat

Subholding Bandara BUMN Resmi Berdiri, Faik Fahmi Jabat Dirut******

Holding BUMN aviasi dan pariwisata PT Aviasi Pariwista Indonesia (Persero) atau InJourney resmi membentuk subholding bandara, PT Angkasa Pura Indonesia.

Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

"Iya (PT Angkasa Pura Indonesia resmi terbentuk)," kata pria yang akrab disapa Tiko ini seperti dikutip detikcom, Kamis (28/12).

Angkasa Pura Indonesia akan menaungi PT Angkasa Pura (AP) I dan AP II. Tiko menerangkan pembentukan PT Angkasa Pura Indonesia ini merupakan tahap awal dalam penggabungan AP I dan II.

"Ini tahap awal," ujarnya.

Menteri BUMN Erick Thohir memang tengah berupaya untuk melakukan restrukturisasi BUMN Karya dalam 2-3 tahun. Kemenerian BUMN sebelumnya sudah berhasil menggabungkan PT Pelindo dari empat menjadi satu.

"Saya sudah berulang-ulang kali bicara proses restrukturisasi BUMN karya itu butuh waktu 2-3 tahun dengan opsi masing-masing yang berbeda," katanya di Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (19/12) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Penjara Naga Segala Alam

Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies******

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) berbicara panjang lebar mengenai asal usul dan sejarah bagaimana kemudian Prabowo Subianto bisa memiliki tanahribuan hektare.

Kepemilikan lahan ribuan hektare Prabowo memang menjadi sorotan belakangan ini usai Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengusiknya dalam debat beberapa waktu lalu.

Menurut dia, tanah yang dikuasai oleh Prabowo itu merupakan hasil pembelian dari pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu. Perusahaan itu memiliki kredit macet di Bank Mandiri.

"Prabowo datang ke kantor saya, dan dia ingin membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan yang macet di Bank Mandiri," kata JK di Jakarta, Rabu (10/1).

"Saya telepon Dirut Mandiri Agus Martowardojo. Saya bilang benar ada Kiani Kertas akan dijual? Berapa harganya? Kami akan jual US0 juta dan sudah ada peminat dari Singapura, jangan jual ke Singapura lebih baik ke pengusaha nasional. Lalu dijawab Pak Agus, "Boleh Pak asal cash". Jadi di depan saya ada Pak Prabowo tetapicashUS0 juta," tambahnya .

Setelah pertemuan itu, Prabowo kemudian membeli pabrik Kiani Kertas yang mempunyai lahan untuk hutan industri seluas kurang lebih 200 ribu hektare.

JK berharap keterangan ini menepis isu bahwa ia pernah memberikan lahan kepada Prabowo.

"Bukan saya berikan lahan, melainkan dia beli, pabriknya ada izin lahan, tetapi beda kabupaten," kata JK.

Pada saat debat, Ahad (7/1) malam, Anies menyoroti lahan 340 ribu hektare milik Prabowo. Ia mengatakan kepemilikan itu merupakan ironi.

Pasalnya, saat menteri pertahanan memiliki lahan seluas itu, setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia justru tidak memiliki rumah.

Prabowo membantah data Anies tersebut. Tak hanya membantah, Prabowo juga menyebut Anies Goblok.

"Ya Tuhan, ya Allah SWT aku hanya minta satu sebelum kau panggil aku, aku ingin melihat rakyatku sejahtera hanya itu. Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa punya tanah ini, dia pintar atau goblok sih?" Kata Prabowo pada acara Konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa (9/1).

[Gambas:Video CNN]

Benua Faying

3 Juta Ton Beras Impor Bakal Banjiri RI Tahun Ini******

Sebanyak 3 juta ton beras imporbakal membanjiri Indonesia tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu silam.

Jokowi menuturkan pemerintah melalui Perum Bulog telah menandatangani kontrak impor beras sebesar 1 juta ton dari India.

"Untuk 2024, Alhamdulillah kemarin Pak Kepala Bulog dari India sudah sampaikan ke saya, 'Pak, sudah tanda tangan 1 juta ton'," ungkap Jokowi dalam acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di st Regis Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).

Kesepakatan impor beras Thailand ini dicapai saat pertemuannya dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin di KTT Asean-Jepang beberapa waktu lalu.

"Saya sampaikan keinginan untuk impor dari Thailand. Saya sampaikan Indonesia butuh 2 juta ton. Beliau siangnya kemudian dan timnya di Thailand sampaikan ke saya, sorenya 'Presiden Jokowi, 2 juta ton Thailand siap kirim ke Indonesia'," lanjut dia.

Jokowi menjelaskan upaya impor beras dari India dan Thailand ini ditempuh untuk mengamankan cadangan strategis ketahanan pangan di tanah air.

"Untuk amankan cadangan strategis ketahanan pangan kita harus lakukan. Artinya kita sudah dapat tanda tangan, satu India, dua Thailand. Paling ndak, rasa aman kita dapat urusan pangan," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke tahun 1978

Pelni Buka Suara soal KPK Usut Dugaan Korupsi di Perusahaan******

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelnibuka suara soal penyidikan KPK atas kasus dugaan korupsi di lingkungan perusahaan.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan pihaknya siap mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"Kami sepenuhnya mendukung dan siap bekerja sama dengan KPK untuk menegakkan hukum sebagaimana yang berlaku di negara ini," terang Evan katanya dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

"Untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), PELNI telah memiliki pedoman pencegahan korupsi, antara lain pedoman pelaporan pelanggaran (whistle blowing system), pedoman pengendalian gratifikasi dan unit pengendalian gratifikasi," katanya.

KPK melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik Tahun Anggaran 2015-2020.

Sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut. Namun, KPK belum mengumumkannya.

"Kami mengonfirmasi betul KPK saat ini telah memulai proses penyidikan perkara dugaan korupsi terkait dengan pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT PELNI (Persero) Tahun Anggaran 2015-2020," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/1).

Ali mengatakan diduga terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. KPK, terang dia, menerapkan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam kasus ini.

"Ini modusnya adalah dugaan melawan hukum, Pasal 2 atau Pasal 3 yang diduga merugikan keuangan negara. Sejauh ini sebagai bukti permulaan terkait dengan kerugian keuangan negara, terus nanti kami kembangkan lebih jauh pada proses penyidikan yang sedang kami lakukan," ucap Ali.

[Gambas:Video CNN]