slot demo server thailand rupiah

Guang Nao Wu Zun

Tepatkah Langkah Jokowi Bubarkan Merpati?******

Nasib PT Merpati Nusantara Airlines(Persero) setelah sekarat selama beberapa tahun belakangan ini akhirnya terang. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines akhirnya membubarkan maskapai pelat merah tersebut.

Dalam PP yang ditandatangani Jokowi pada 20 Februari 2023 itu, pembubaran Merpati Airline tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby 2 Juni 2022 yang menyatakan perusahaan pailit.

Selanjutnya, pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran perseroan Merpati Airlines dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang BUMN. Lalu, peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kemudian, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun penyelesaian pembubaran Merpati Airlines termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat lima tahun terhitung sejak perusahaan dinyatakan pailit.

Berdasarkan aturan tersebut, setelah dibubarkan, semua kekayaan sisa hasil likuidasi Merpati Airlines disetorkan ke kas negara.

Dalam kesempatan terpisah Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi memaparkan 1.225 karyawan eks maskapai Merpati Airlines akan mendapatkan hasil penjualan aset senilai Rp54,8 miliar.

Ia menyebut pembagian hasil penjualan aset tahap pertama ini akan diberikan kepada kreditur, termasuk eks karyawan.

"Pembagian ini diharapkan dapat memberikan kepastian atas penyelesaian kewajiban Merpati Airlines kepada para kreditur dengan mengedepankan asas keadilan bagi seluruh pihak, termasuk kepada eks karyawan," kata Yadi.

Selain itu, penetapan pengadilan atas daftar pembagian tahap pertama menyebut pembagian atas gaji terutang kepada 50 eks karyawan Merpati Airlines sebesar Rp3,8 miliar.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai pembubaran ini sudah tepat. Maklum, penyakit keuangan Merpati Airline sudah kronis sejak 2008 lalu.

Kala itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun. Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun dan kerugiannya tembus Rp641 miliar.

Menurut Rizal, apabila Menteri BUMN Erick Thohir sudah mengambil langkah strategis dalam upaya penyehatan perusahaan tetapi tetap tak 'nendang', tentunya keputusan pailit menjadi tepat. Asalkan bisa mendorong kesehatan perusahaan plat merah yang lainnya di bidang perhubungan udara.

Meski begitu, kata Rizal, pembubaran ini ada konsekuensi berkaitan dengan sisa aset dan nasib pekerjanya. Hal ini tentu harus diselesaikan dan diberikan kompensasi yang tidak menjadi beban berikutnya pasca dibubarkan.

"Terutama bagi para pekerja yang dirumahkan. Pun demikian, sisa aset setelah dipenuhi kewajiban bagi pekerja dan perusahaan, harus segera dikembalikan ke negara," ucapnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menambahkan sebenarnya sekarang ini masih banyak BUMN yang kondisinya seperti Merpati. Ia mengatakan pemerintah juga harus mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah itu.

Kalau masih bisa diselamatkan, ia mengatakan pemerintah bisa mengobati BUMN itu berbagai treatment dan pengobatan. Terutama injeksi berkaitan dengan keuangan perusahaan.

"Setidaknya dapat memberikan 'darah segar' bagi perusahaan plat merah yang makin turun penerimaan usaha dan laba nya," imbuh Rizal.

Ia juga mengatakan kalau pemerintah tidak mampu, tentunya mesti cermat dan tepat dalam memilih perusahaan mana yang akan dipailitkan berikutnya.

Hal ini tentu dengan segala pertimbangan yang panjang, baik terkait dengan bisnis strategis, penyelamatan perusahaan negara, dan agen pembangunan sebagai lokomotif ekonomi nasional.

Sudah Miliki Garuda dan Maskapai Swasta

Musuh di kamar kerja musim semi

Okupansi Kantor DKI di 2022 Capai 74 Persen, Ditopang Sektor Logistik******

Konsultanproperti Knight Frank Indonesia melaporkan tingkat keterisian perkantoran CBD Jakarta mencapai 74,1 persen pada semester akhir 2022. Sektor logistik yang menjadi penyumbang okupansiyang cukup agresif di akhir tahun lalu.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan bisnis ruang kantor masih menghadapi tantangan. Namun, stok perkantoran masih bertambah di tengah pemulihan ekonomi.

"Tercatatnya okupansi dari sektor logistik yang agresif di akhir tahun 2022 juga turut memberikan secercah harapan untuk pertahanan di sektor perkantoran CBD Jakarta ke depannya," ujar Syarifah dalam keterangan resmi, Kamis (23/2).

Menurutnya, konsep ini diminati dan diperkirakan jumlahnya bertambah.

"Terdapat lima dari lima gedung perkantoran yang akan hadir hingga 2025 merupakan gedung berkonsep green building," imbuhnya.

Selain sektor logistik, Knight Frank Indonesia melaporkan beberapa sektor lain yang juga cukup potensial dalam mendorong tumbuhnya tingkat okupansi di 2022.

"Sektor-sektor tersebut antara lain sektor information technology(IT),fintech, mining, insurance, agrobusiness, automotive, oil and gas, energy, healthcare dantrading," ujarnya.

Country Head Knight Frank Indonesia Willson Kalip menyebutkan pencabutan kebijakan PPKM diharapkan menjadi sinyal positif terhadap perbaikan performa subsektor perkantoran di area CBD Jakarta.

Namun, ia mewanti-wanti munculnya potensi resesi global berdampak pada tingkat kewaspadaan konsumen sehingga menahan ekspansi dari perusahaan global pada ruang-ruang kantor di CBD Jakarta.

"Dalam skala regional seperti di Singapura dan Seoul, pertumbuhan sektor perkantoran berada di situasi membaik seiring dengan terbukanya kembali jalur transaksi dari Cina seiring dengan dicabutnya kebijakan zero covid policy," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan Iblis

Pengamat Sebut 200 Ribu Penumpang KRL Terancam Polemik Impor Kereta******

Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menyebut nasib 200 ribu penumpangKRL di ujung tanduk. 

Hal itu merupakan imbas dari tidak jelasnya pergantian armada KRL yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI). Mengutip detik.com, Agus mengatakan beberapa armada KRL harus pensiun dalam waktu dekat ini.

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

Anak usaha PT KAI itu katanya, sedianya sudah melakukan pemesanan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun. Pemesanan dilakukan langsung ke sesama BUMN PT Inka. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pemerintah yang ingin mengembangkan industri perkeretaapian lokal.

Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI di tahun 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Untuk mengatasi kendala itu, Agus mengatakan PT KAI sebagai induk usaha KCI mulai meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka permasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

"Berhubung produk PT INKA belum dapat terealisasi di 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan impor pengadaan KRL bekas pakai dari Jepang tentu melalui proses tata Kelola yang baik," ungkapnya.

Tapi sayang, di proses ini lah, KCI kesulitan mencari pengganti kereta-kereta yang mau dipensiunkan di 2023 dan 2024. Agus memaparkan ternyata proses perizinan impor gerbong-gerbong KRL sangat rumit birokrasinya, apalagi yang mau diimpor adalah kereta bekas.

Pasalnya, untuk urusan impor, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan aturan teknis impor barang modal bekas lewat Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 Tahun 2016. Aturan tersebut memperkuat Peraturan Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Prosesnya impor pada umumnya harus mendapatkan surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Namun, Ditjen Perdagangan Luar Negeri pun butuh rekomendasi teknis dari Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian.

PT KCI sendiri sudah meminta izin impor ke Kemendag sejak 13 September 2022 yang lalu. Kemudian, kabarnya per 28 September 2022 Agus bilang Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag sudah bersurat ke Ditjen Ilmate Kemenperin untuk meminta rekomendasi teknis. Rekomendasi teknis ini lah yang sangat lama untuk terbit.

[Gambas:Video CNN]

Perlu diketahui bahwa surat tanggapan Dirjen ILMATE berfungsi sebagai Surat Rekomendasi untuk Dirjen Daglu Kementerian Perdagangan melakukan impor KRL bekas pakai yang diminta oleh PT KCI. Tanpa Surat Rekomendasi tersebut, importasi KRL belum bisa dilakukan," ujar Agus.

Agus menjelaskan dalam surat izin yang diajukan, KCI berencana untuk melakukan impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Namun, pada akhirnya Kemendag mendapatkan juga surat jawaban dari Ditjen Ilmate Kemenperin tertanggal 6 Januari 2023, atau 4 bulan setelah surat permintaan rekomendasi teknis dikirimkan oleh Kemendag. Namun sialnya, surat itu justru menolak permintaan impor yang dilakukan KCI.

Surat itu menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan teknis atas rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

"Intinya permohonan PT KCI untuk impor kereta bekas dari Jepang ditolak Kementerian Perindustrian," ujar Agus.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo menegaskan Indonesia sekarang memang tidak perlu melakukan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) karena industri kereta api nasional mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Dody seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/2).

Ia menyampaikan untuk memenuhi kebutuhan gerbong kereta dalam jumlah besar memang dibutuhkan waktu, karena tidak dapat direalisasikan dalam semalam.

Oleh karena itu, Dody mendorong adanya perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di Indonesia.

"Kalau mendadak memang pasti sukar, seharusnya kan sudah direncanakan jauh-jauh hari dan memberi kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berproduksi," ujar Dody.

Harusnya tak ada polemik

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut polemik penolakan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) harusnya tidak terjadi.

Erick mengatakan bisa saja Indonesia membangun kereta mandiri. Namun, menurutnya lonjakan penumpang dan pembangunan infrastruktur kereta api mesti melihat juga kapasitas produksi dalam negeri, apakah mencukupi atau tidak.

"Kalau ternyata kapasitas kita tidak siap, kan tidak ada salahnya kita bekerja sama dengan negara lain untuk mencari solusi supaya ini cepat bisa tersedia. Karena yang penting ongkos logistiknya jadi lebih murah," katanya di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (28/2).

Erick mencontohkan harga tiket makin mahal di industri pesawat terbang karena jumlah pesawat yang minim. Ia lantas menyinggung soal gerbong kereta yang makin panjang bakal memuat penumpang lebih banyak.

"Kalau saya minta dukungan dari para menteri pengambil kebijakan untuk saling mendukung, menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat di mana hari ini sangat membutuhkan. Jangan kita justru tidak bersinergi sehingga kembali angka-angka pengeluaran masyarakat jadi mahal," jelas Erick.

Jenderal itu terlalu mendominasi

Menteri ATR soal Ganti Rugi Tol Semarang******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto berjanji masalah ganti rugi lahanyang digunakan untuk pembangunan Tol Semarang-Demakkelar dalam waktu seminggu ini. 

Janji ia sampaikan merespons keluhan warga Semarang-Demak yang menyebut ganti rugi lahan untuk pembangunan tol yang diresmikan Presiden Jokowi akhir pekan lalu itu hingga kini belum jelas.

"Minggu ini saya kira sudah selesai. Tadi Kepala BPN juga sudah saya panggil untuk mensupervisi, mendampingi ke pengadilan kemudian uang segera diserahkan," katanya seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/2).

Perwakilan masyarakat setempat, Fathoni Mustofa mengatakan meski keputusan Pengadilan Negeri Demak telah inkrah pada 22 Oktober 2022 lalu, proses ganti rugi lahan hingga kini belum jelas.

Selama tiga tahun terakhir, menurut Fathoni, warga setempat yang lahan dan rumahnya terkena gusuran tol belum mendapat ganti rugi. 

Merespons masalah tersebut, Hadi mengatakan Jokowi telah telah memerintahkan kementerian terkait untuk segera menyelesaikannya.

"Kalau bisa selesai dalam waktu dekat, tidak berlarut-larut. Presiden memerintahkan kepada saya dan Bapak Mensesneg untuk segera diselesaikan masalah ini. Jangan sampai masyarakat rugi menunggu," katanya.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat akan mengawal dan mendampingi masyarakat dalam proses pencairan tersebut. 

Sementara itu dalam keterangan terpisah, Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya telah mendapatkan arahan dari Presiden agar semua lahan yang dibebaskan akan diperlakukan seperti tanah biasa. Dengan demikian, pendekatan tanah musnah yang menurut aturan bernilai 25 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) sudah tidak berlaku.

"Untuk selanjutnya, tanah yang diganti akan tetap dibayarkan sesuai hasil appraisal(penaksiran harga tanah) dari Kementerian ATR/BPN," ujar Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut Basuki mengatakan proses appraisaltersebut akan diselesaikan kurang lebih dalam 2 minggu. Hal ini diharapkan bisa cepat terselesaikan agar pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi 1 Semarang-Sayung sepanjang 10,39 km bisa segera dilaksanakan.

"Appraisalakan diselesaikan dalam 2 minggu ke depan agar kita bisa segera mulai konstruksi Seksi 1 nya. Jadi ditargetkan semua ruas Tol Semarang-Demak ini selesai pada akhir 2024," tutur Basuki.

Tol Semarang-Demak memiliki total panjang 26,40 km yang dibangun dalam 2 seksi melalui skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU). Adapun seksi 2 ruas Sayung-Demak sepanjang 16,01 km baru saja diresmikan Jokowi pada Sabtu (25/2).

Dalam momentum peresmian Seksi 2 ruas Sayung-Demak, Jokowi sempat bertemu dengan sejumlah kelompok masyarakat yang berunjuk rasa untuk meminta kepastian ganti rugi pembebasan lahan dari Tol Semarang-Demak.

Merespons aksi masyarakat tersebut, Jokowi meminta Asisten Ajudan Presiden Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah untuk mengundang perwakilan dari kelompok masyarakat tersebut untuk berdialog.

"Nanti undang tiga orang perwakilan," ucap Jokowi.

Usai peresmian, Jokowi pun bertemu dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut. Saat pertemuan, perwakilan masyarakat menyampaikan kepada Jokowi terkait permasalahan pencairan ganti rugi lahan mereka yang terdampak.

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

Yusuf Mansur Curhat Ban Mobil Robek Karena Jalan Berlubang Tol Japek******

UstadzYusuf Mansur mengeluhkan ban mobilnya pecah karena kondisijalan tol yang berlubang. Ia mengatakan kerusakan tersebut terjadi di Tol Jakarta-Cikampek (Tol Japek) KM 65 arah Bandung.

"Di tol, lubangnya dahsyat. Ban mobil sampai robek. Dan di sepanjang jalan, terlihat mobil-mobil mengalami (hal) serupa," ungkapnya melalui akun Instagram pribadi @yusufmansurnew, Minggu (26/2).

Meski begitu, Yusuf bersyukur kondisi dirinya masih baik-baik saja. Ia pun berharap pihak pengelola bisa segera memperbaiki lubang-lubang di jalan tol tersebut karena jumlahnya tidak hanya di satu titik saja.

Menurutnya, permasalahan jalan tol ini adalah pekerjaan rumah bagi beberapa pihak, mulai dari pengelola sampai dengan kementerian terkait. Ia pun mengirimkan doa kepada pihak-pihak tersebut agar bisa memperbaiki dengan lancar.

Yusuf menambahkan masalah tol itu perlu perhatian khusus. Sebab, urusannya adalah nyawa.

"Insyaaallahpostingan ini segera direspons Kementrian dan pihak-pihak terkait. Dan bisa menyeluruh ke seluruh tol. Amin. Nyawa sebab urusannya. Yakin. Kalo nggak siap, asli nyawa," katanya.

[Gambas:Instagram]

Kejadian serupa tak hanya dialami Yusuf Mansur. Sejumlah pengguna jalan Tol Japek juga mengeluhkan kondisi jalan berlubang yang merusak ban kendaraan.

"Ban depan mobil saya, dua-duanya benjol, kena lubang di jalan Tol Jakarta-Cikampek," kata Ali, seorang pengendara yang melintasi Tol Japek di Karawang, seperti dikutip Antara.

Pada Sabtu (25/2) malam lalu, Ali melintasi Tol Japek dengan masuk dari Gerbang Tol Cikampek Utama, lalu keluar Gerbang Tol Karawang Timur.

Di sepanjang jalan tol itu memang ada sejumlah titik jalan yang berlubang, tapi tidak terlalu parah. Namun, saat melintas beberapa kilometer menuju tikungan ke arah Gerbang Tol Karawang Timur, mobilnya terjebak lubang besar.

Keesokan harinya, Ali baru menyadari kalau ban depan mobilnya sebelah kiri dan kanan 'benjol'.

Menanggapi kejadian itu, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menjelaskan ada sejumlah langkah penanganan klaim kendaraan akibat jalan rusak atau jalan berlubang di Jalan Tol Jasa Marga Group. termasuk mengambil klaim.

Berikut cara klaim kendaraan rusak ke Jasa Marga:
1. Jika pengguna jalan mengalami gangguan perjalanan di jalan tol yang dioperasikan Jasa Marga Group, pengguna jalan dapat melaporkan terlebih dahulu peristiwa yang dialami di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kepada Call Center Jasa Marga di nomor 14080.

2. Petugas Call Center akan mengirim petugas Mobile Customer Service (MCS) langsung menuju ke lokasi kejadian yang akan membantu pengguna jalan agar dapat melanjutkan perjalanan.

3. Jika pengguna jalan mengalami kerugian dan akan mengajukan klaim, maka petugas akan menjelaskan mekanisme penyelesaiannya, termasuk membuatkan Berita Acara Kerusakan atau Kerugian Pengguna Jalan. Proses pengajuan klaim ini disampaikan kepada Jasa Marga selambat-lambatnya 3x24 jam setelah kejadian dengan melengkapi bukti-bukti sebagai kelengkapan administrasi.

4. Jasa Marga akan memproses klaim pengguna jalan dan jika memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan, akan dilakukan proses ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

[Gambas:Video CNN]

Tur Santo

Sandiaga Bakal Terus Genjot Kriya Kabupaten Toba Demi Lapangan Kerja******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, pihaknya terus berupaya meningkatkan subsektor kriya Kabupaten Toba, Sumatra Utara. Hal itu dilakukan agar kriya atau kerajinan Kabupaten Toba juga bisa masuk nominasi UNESCO Creative Cities Network.

Demikian disampaikan Sandiaga saat menghadiri kegiatan Kelana Nusantara di Pizza Andaliman, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, Minggu (26/2).

"Kelana Nusantara kita hadirkan seiring dengan F1 Powerboat untuk memastikan subsektor kriya Kabupaten Toba bisa kita tingkatkan dan siapa tahu dengan usaha kita bersama, ini bisa masuk ke dalam nominasi UNESCO Creative Cities Network," ujar Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/2).

"Target Presiden Jokowi tahun 2024 sebanyak 4,4 juta lapangan kerja baru bisa terwujud. Kami ingin UMKM sebagai pencipta 97 persen lapangan kerja kita, menciptakan produk-produk yang kreatif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Sejalan dengan hal itu, anggota Komisi XI DPR RI, Sihar Sitorus mengatakan, pemerintah ingin pelaku ekonomi kreatif terus bertumbuh ke depannya.

"Kita akan support sebanyak mungkin. Kita juga ada program, memang tidak sebanyak Kemenparekraf, namun kita ingin mencari potensi-potensi baru, ini kita dorong supaya menjadi inspirasi bagi lainnya," ungkap Sihar.

Kemenparekraf juga sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Toba yang secara konsisten berupaya mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (ABCGM).

Upaya itu salah satunya dilakukan dengan terus menghadirkan gelaran yang mampu menarik minat wisatawan mancanegara maupun dalam negeri, serta merangkul pelaku ekonomi kreatif untuk terus bangkit bersama.